Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengatakan besaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bukanlah satu-satunya indikator keberhasilan dalam seleksi spektrum frekuensi mendatang. Faktor sosial dan ekonomi untuk jangka panjang perlu dipertimbangkan.

Pemanfaatan sumber daya terbatas ini dinilai harus lebih mengutamakan dampak pengganda (multiplier effect) bagi ekonomi nasional ketimbang pendapatan jangka pendek semata.

Direktur Bidang Pertahanan dan Keamanan BPKP Setia Pria Husada mengatakan bahwa kontribusi spektrum terhadap total PNBP negara sebenarnya relatif kecil jika dibandingkan dengan sektor minyak dan gas (migas). Namun, dampak sosial dan ekonomi yang dihasilkan dari konektivitas digital sangatlah besar.

“Pemanfaatannya itu harus benar-benar optimal. Bukan di aspek PNBP, tapi dampak sosial dan ekonomi jangka panjang. Jadi multiplier effect-nya sangat besar,” katanya dikutip dalam acara Bisnis Indonesia Forum, dikutip Selasa (10/2/2026).

Setia menyarankan agar pemerintah melakukan kajian berbasis price and benefit. Kajian ini diharapkan tidak hanya melihat harga sebagai biaya, melainkan menghitung manfaat ekonomi makro yang bisa dihasilkan jika operator dapat menggelar jaringan dengan beban regulasi yang wajar.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Digital (Komdigi) Denny Setiawan mengakui bahwa pihaknya sedang mencari terobosan metode seleksi yang aman. Dia menegaskan bahwa spektrum bukan sekadar aset, melainkan mesin ekonomi.

Denny menjelaskan regulasi saat ini memungkinkan berbagai metode, mulai dari beauty contest, lelang harga tertinggi, hingga metode gabungan. Namun, dia menyadari risiko lelang harga yang dapat memicu perang harga dan merugikan keberlangsungan industri.

“Kalau beauty contest ngeri-ngeri sedap, potensi dispute tinggi. Kalau lelang harga paling tinggi, ini berdasarkan mekanisme pasar, cuma kalau tidak hati-hati akan terjadi perang harga,” ujar Denny di acara yang sama.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) Merza Fachys mengatakan bahwa skema lelang harga dapat dilakukan. Namun, mekanismenya perlu dibuka secara lebih transparan.

Dia berharap agar Komdigi dan melibatkan operator seluler dalam penyusunan seleksi frekuensi sehingga seleksi dapat berjalan lebih adil, bukan adu kuat finansial. Dia menilai mekanisme lelang di masa lalu cenderung memenangkan operator bermodal besar, sehingga menciptakan dominasi penguasaan spektrum yang tidak seimbang.

“Jangan sampai seleksi ini dimaknai sebagai ajang adu kuat, adu cantik, atau wahana yang mengakibatkan lahirnya dominasi atas spektrum oleh operator yang kuat,” tegas Merza.