Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengatakan besaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bukanlah satu-satunya indikator keberhasilan dalam seleksi spektrum frekuensi mendatang. Faktor sosial dan ekonomi untuk jangka panjang perlu dipertimbangkan.

Pemanfaatan sumber daya terbatas ini dinilai harus lebih mengutamakan dampak pengganda (multiplier effect) bagi ekonomi nasional ketimbang pendapatan jangka pendek semata.

Direktur Bidang Pertahanan dan Keamanan BPKP Setia Pria Husada mengatakan bahwa kontribusi spektrum terhadap total PNBP negara sebenarnya relatif kecil jika dibandingkan dengan sektor minyak dan gas (migas). Namun, dampak sosial dan ekonomi yang dihasilkan dari konektivitas digital sangatlah besar.

“Pemanfaatannya itu harus benar-benar optimal. Bukan di aspek PNBP, tapi dampak sosial dan ekonomi jangka panjang. Jadi multiplier effect-nya sangat besar,” katanya dikutip dalam acara Bisnis Indonesia Forum, dikutip Selasa (10/2/2026).

Setia menyarankan agar pemerintah melakukan kajian berbasis price and benefit. Kajian ini diharapkan tidak hanya melihat harga sebagai biaya, melainkan menghitung manfaat ekonomi makro yang bisa dihasilkan jika operator dapat menggelar jaringan dengan beban regulasi yang wajar.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Digital (Komdigi) Denny Setiawan mengakui bahwa pihaknya sedang mencari terobosan metode seleksi yang aman. Dia menegaskan bahwa spektrum bukan sekadar aset, melainkan mesin ekonomi.

Denny menjelaskan regulasi saat ini memungkinkan berbagai metode, mulai dari beauty contest, lelang harga tertinggi, hingga metode gabungan. Namun, dia menyadari risiko lelang harga yang dapat memicu perang harga dan merugikan keberlangsungan industri.

“Kalau beauty contest ngeri-ngeri sedap, potensi dispute tinggi. Kalau lelang harga paling tinggi, ini berdasarkan mekanisme pasar, cuma kalau tidak hati-hati akan terjadi perang harga,” ujar Denny di acara yang sama.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) Merza Fachys mengatakan bahwa skema lelang harga dapat dilakukan. Namun, mekanismenya perlu dibuka secara lebih transparan.

Dia berharap agar Komdigi dan melibatkan operator seluler dalam penyusunan seleksi frekuensi sehingga seleksi dapat berjalan lebih adil, bukan adu kuat finansial. Dia menilai mekanisme lelang di masa lalu cenderung memenangkan operator bermodal besar, sehingga menciptakan dominasi penguasaan spektrum yang tidak seimbang.

“Jangan sampai seleksi ini dimaknai sebagai ajang adu kuat, adu cantik, atau wahana yang mengakibatkan lahirnya dominasi atas spektrum oleh operator yang kuat,” tegas Merza.

Bisnis.com, JAKARTA – Masyarakat Telematika Nasional (Mastel) menilai seleksi frekuensi dengan skema lelang harga berisiko membuat pergelaran 5G di Indonesia melambat dan digitalisasi makin tertinggal.

Ketua Bidang Infrastruktur Telematika Nasional Masyarakat Telematika, Sigit Puspito Wigati Jarot, mengatakan bahwa sistem lelang harga akan memberatkan operator dari segi finansial. Akibatnya, jaringan lambat dibangun dan tujuan 5G tidak tercapai, serta digitalisasi makin tertinggal.

Operator harus menyiapkan dana setiap tahun untuk membayar frekuensi di tengah ongkos penggelaran internet yang tidak murah.

Data ATSI menyebut biaya yang dibayarkan operator seluler untuk ongkos regulasi, termasuk bayar frekuensi tahunan, telah mencapai Rp20 triliun. Nilai tersebut setara 12,2% dari pendapatan yang dibukukan.

“Kalau lelang otomatis kan operator yang punya lelang, yang menang lelang akan menggelar. Tapi kan tadi di presentasi orang bilang operator itu enggak punya cukup napas,” kata sigit dalam acara Bisnis Indonesia Forum dengan tema Menanti Frekuensi Baru Demi Akselerasi Digital dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Selasa (23/12/2025).

Sigit juga memaparkan bahwa Indonesia seharusnya tidak fokus pada satu cara, terdapat beberapa cara yang bisa dilakukan, seperti beauty contest. Indonesia pada awalnya pernah melakukan beauty contest pada tahun 2013, namun tetap ada perbaikan yang harus diperhatikan.

“Ada opsi kedua gitu, beauty kontes kan, dan kita pernah kontes waktu ya 2013,” kata Sigit.

Skema beauty contest cukup baik, kata Sigit, hanya saja membutuhkan kerja keras di sisi regulator karena harus menilai banyak aspek teknis dan bisnis tidak sekedar membandingkan harga.

Namun untuk menjalankan skema ini, harus dipastikan bahwa penilaian dilakukan secara benar dan transparan sehingga tidak muncul persepsi di kemudian hari bahwa Komdigi ‘main belakang’.

“Tapi kalau kontes memang nanti khawatir ini apa namanya main apa ada main belakang”

Sigit juga berpendapat bahwa perlu adanya desain yang sangat hati-hati. Jika kriteria tidak jelas, beauty contest bisa gagal mencapai tujuan.

Untuk mengoptimalkan spektrum frekuensi yang belum terlelang, Sigit menyarankan agar Komdigi membuat regulasi spektrum yang lebih fleksibel dan inovatif, tidak hanya lelang harga yang mahal.

Regulasi di Indonesia butuh pembaharuan agar bisa mengikuti perkembangan kontribusi spektrum 5G.

Kedua, Sigit menjelaskan bahwa pemerintah bisa menggunakan mekanisme kombinasi (hybrid) misal lelang dengan beauty contest atau skema berbagi jaringan.

Dengan cara ini pengembangan spektrum 5G bisa merata ke segala daerah yang ada di indonesia, misal di daerah perkotaan bisa menggunakan mekanisme lelang atau beauty contest sedangkan untuk daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar (3T) bisa menggunakan mekanisme yang lebih cocok.

Tiga, tujuan utama harus jelas, apa yang ingin dicapai oleh pemerintah dan apa dampak ekonomi dan digital yang ingin dicapai 3 sampai 5 tahun kedepan, bukan sekedar uang masuk cepat.

“Kalau cara lama terus dipakai, indonesia akan makan tertinggall dalam transformasi digital,” kata Sigit. (Nur Amalina)