Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Perdagangan (Kemendag) mendorong Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk mampu menembus pasar global melalui kegiatan ekspor, sebagai upaya memacu pertumbuhan ekspor nasional.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan ekspor tidak boleh lagi hanya didominasi perusahaan besar maupun pelaku usaha di kota-kota besar. Menurutnya, desa dan koperasi harus menjadi bagian dari rantai pasok global.

“Yang bisa ekspor tidak hanya perusahaan besar tetapi UMKM, Koperasi Merah Putih juga harus bisa ekspor,” ujar Budi dalam peluncuran Trade Expo Indonesia ke-41 di Kantor Kemendag, Jakarta, Kamis (26/2/2026).

Budi menyebut terdapat sejumlah KopDes/Kel Merah Putih yang telah mampu menembus pasar ekspor. Salah satunya KopDes Merah Putih di Jembrana, Bali, yang mengekspor produk kakao berupa biji cokelat.

“Waktu itu yang kita lepas itu, jadi kita ingin yang ekspor itu termasuk KDMP, dan itu sudah terbukti nanti kita akan melakukan pelatihan-pelatihan kepada pegawainya, pelatihan entrepreneur,” ujarnya.

Di samping itu, Kemendag juga akan memfasilitasi akses pasar melalui perwakilan perdagangan Indonesia di luar negeri untuk memperluas peluang ekspor KopDes Merah Putih.

Ke depan, Kemendag berharap semakin banyak koperasi yang mengikuti jejak tersebut dan aktif berkontribusi dalam kegiatan ekspor.

Langkah tersebut sejalan dengan program dari lokal untuk global yang diusung Kemendag, yakni mendorong produk berbasis potensi daerah menembus pasar internasional. Melalui program satu UMKM bisa ekspor, Kemendag mengincar semakin banyak pelaku usaha kecil naik kelas menjadi eksportir.

Berdasarkan data Kemendag, pada tahun lalu, Budi menuturkan pemerintah telah memfasilitasi sekitar 1.200 UMKM dengan total transaksi mencapai US$134,8 juta atau lebih dari Rp2 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar 70% merupakan UMKM yang sebelumnya belum pernah melakukan ekspor dan difasilitasi melalui skema business matching dengan perwakilan perdagangan Indonesia di luar negeri.

Bisnis.com, MAKASSAR - Kinerja ekspor Sulawesi Selatan (Sulsel) tercatat masih menunjukkan tren negatif.

Nilainya sepanjang Januari - September 2025 hanya US$1,2 miliar atau anjlok cukup dalam 20,41% jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulsel Aryanto mengumumkan bahwa empat kelompok komoditas unggulan yang konsisten menjadi penyumbang nilai ekspor terbesar wilayah ini, kontraksi rata-rata dua digit.

Besi dan baja nilainya sepanjang periode tersebut hanya terealisasi US$231,71 juta, turun paling dalam mencapai 31,57%. Begitu pun dengan biji-bijian berminyak yang amblas 16,20% atau hanya terealisasi US$97,66 juta.

Serupa, kakao juga mengalami tren kontraksi tahun ini. Pada Januari - September 2025, komoditas tersebut hanya mencatatkan ekspor senilai US$58,94 juta, turun 14,5% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Sedangkan nikel yang memberi andil lebih dari setengah nilai ekspor Sulsel secara keseluruhan, turunnya cenderung tipis 7,09% atau terealisasi US$661,9 juta.

"Nilai ekspor nikel Sulsel mulai menunjukkan perbaikan meski masih kontraksi. Hal tersebut didukung oleh kinerjanya yang cukup baik pada September 2025. Di mana pada bulan tersebut ekspor nikel sebesar US$75,84 juta, tumbuh 0,03% jika dibandingkan September 2024," jelas Aryanto melalui konferensi pers di Makassar, Senin (3/10/2025).

Sementara itu lima negara tujuan ekspor terbesar dari Sulsel sepanjang Januari - September 2025 adalah Jepang senilai US$689,23 juta, disusul China US$433,00 juta, Taiwan US$29,33 juta, Vietnam US$12,34 juta, dan Korea Selatan US$12,00 juta.

Adapun ekspor ke Jepang pada periode tersebut tercatat menurun 7,52%, China turun 18,16%, Taiwan tumbuh 53,85%, Vietnam tumbuh 15,53%, dan ke Korea Selatan turun 56,58%.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memperluas cakupan pungutan dana perkebunan dengan menambahkan biji kakao sebagai komoditas ekspor yang dikenakan pungutan.

Kebijakan ini ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 69/2025, yang mencabut PMK No. 30/2025 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan (BLU BPDP) pada Kementerian Keuangan.

Dalam aturan baru yang diteken Purbaya pada 10 Oktober 2025 dan diundangkan pada 15 Oktober 2025 itu, pemerintah menetapkan bahwa tarif layanan BPDP kini mencakup dua komoditas utama, yakni kelapa sawit beserta turunannya dan biji kakao. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 2 PMK 69/2025, menggantikan pasal serupa dalam PMK 30/2025 yang hanya mengatur pungutan untuk produk sawit.

Penambahan komoditas kakao dilakukan untuk mendukung peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk hilir di tingkat petani. Dalam bagian pertimbangan huruf a, disebutkan bahwa perluasan jenis pungutan diperlukan “untuk meningkatkan produktivitas produk perkebunan dan memberikan nilai tambah produk hilir di tingkat petani.”

Kebijakan baru ini juga memperluas subjek pungutan. Jika dalam aturan lama pungutan hanya dikenakan pada pelaku usaha dan eksportir sawit maka Pasal 3 PMK 69/2025 mengatur pungutan dana perkebunan kini juga berlaku bagi pelaku usaha industri berbahan baku hasil perkebunan yang melakukan ekspor.

Lebih lanjut, Pasal 8 menetapkan formula perhitungan pungutan ekspor (PE) biji kakao, yaitu: PE = Tarif x Harga Ekspor (HE) x Jumlah Satuan Barang x Nilai Kurs (NK).

Tarif pungutan ditetapkan secara progresif berdasarkan harga referensi biji kakao yang ditentukan oleh Menteri Perdagangan. Struktur tarif tersebut tercantum dalam Lampiran C PMK 69/2025, dengan rincian:

1. 0% untuk harga referensi ≤ USD 2.000 per ton

2. 2,5% untuk harga referensi ≤ USD 2.750 per ton

3. 5% untuk harga referensi ≤ USD 3.500 per 4. ton

4. 7,5% untuk harga referensi di atas USD 3.500 per ton.

Sementara itu, pengaturan pungutan atas ekspor kelapa sawit, CPO, dan produk turunannya tetap menggunakan struktur tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran A dan Lampiran B, sama seperti ketentuan pada PMK 30/2025.

Pemerintah juga menegaskan bahwa pelaksanaan pengenaan tarif pungutan dana perkebunan atas ekspor akan dievaluasi setiap bulan oleh kementerian terkait, sebagaimana diatur dalam Pasal 10, dan dapat direviu oleh Komite Pengarah BPDP setiap enam bulan atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

Dengan diterbitkannya PMK 69/2025, PMK 30/2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 15. Peraturan baru ini mulai berlaku tujuh hari setelah diundangkan.

Tarif Bea Keluar Biji Kakao Turun

Dalam perkembangan lain, Purbaya juga menurunkan tarif bea keluar untuk ekspor biji kakao seperti yang diatur dalam PMK No. 68/2025, yang merupakan perubahan atas PMK No. 38/2024 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar.

Berdasarkan Lampiran huruf B PMK 68/2025, struktur tarif biji kakao kini menjadi 0%, 2,5%, 5%, dan 7,5%, menyesuaikan dengan tingkat Harga Referensi internasional.

Sebelumnya, tarif dalam PMK 38/2024 ditetapkan sebesar 0%, 5%, 10%, dan 15% untuk empat rentang harga referensi (≤US$2.000, ≤US$2.750, ≤US$3.500, dan >US$3.500 per ton).

PMK 68/2025 ditandatangani Purbaya pada 10 Oktober 2025 dan diundangkan pada 15 Oktober 2025. Beleid itu akan mulai berlaku tujuh hari setelah diundangkan, sebagaimana diatur dalam Pasal II.

Dalam konsideransnya, Purbaya menegaskan bahwa perubahan dilakukan “untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dalam negeri atas biji kakao, produk kelapa sawit, Crude Palm Oil (CPO), dan produk turunannya, serta getah pinus.”