Jakarta (ANTARA) - Industri minyak dan gas bumi (migas) dinilai memiliki potensi besar untuk membuka peluang ekonomi baru sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat pesisir, asalkan dikelola dengan tata kelola yang adil, transparan dan berpihak pada kepentingan lokal.

Pakar ekonomi lingkungan dari IPB University Aceng Hidayat mengatakan manfaat industri migas tidak akan optimal tanpa perbaikan serius dalam penyerapan tenaga kerja lokal, kejelasan pembagian manfaat ekonomi, serta perlindungan kesejahteraan dan lingkungan hidup masyarakat sekitar wilayah operasi.

“Pintu masuk utama agar industri migas berdampak nyata adalah penyerapan tenaga kerja lokal, terutama lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK) dan kelompok kelas menengah,” ujar Aceng di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, industri migas selama ini masih didominasi penyerapan tenaga kerja berkeahlian tinggi, sementara peluang bagi tenaga teknis menengah relatif terbatas. Padahal, kelompok tersebut memiliki potensi besar untuk dilibatkan jika didukung dengan peningkatan kompetensi yang tepat.

Ia mendorong perusahaan migas berperan aktif membangun ekosistem pelatihan tenaga kerja lokal. Salah satu gagasan yang disampaikannya adalah pembentukan lembaga pendidikan atau pelatihan bersama oleh para investor migas untuk menyiapkan tenaga teknis lokal dalam waktu relatif singkat dengan standar kompetensi dan sertifikasi yang jelas.

“Kalau para investor bersatu menyiapkan tenaga lokal dalam beberapa bulan, lalu langsung diserap, manfaat ekonominya akan jauh lebih besar dan langsung dirasakan masyarakat sekitar,” katanya.

Selain tenaga kerja, Aceng menyoroti pentingnya penataan ulang skema kontraktual antara negara sebagai pemilik sumber daya alam dan investor sebagai pemanfaat. Dirinya menilai diskursus publik selama ini terlalu fokus pada pajak, padahal kejelasan skema bagi hasil atau profit sharing juga sangat krusial.

“Yang perlu dibuka adalah seberapa besar kemanfaatan yang sebenarnya diterima negara dari setiap ekstraksi sumber daya alam. Bukan hanya pajak, tapi juga skema bagi hasilnya,” ujar dia.

Dana dari pembagian hasil tersebut, lanjut Aceng, seharusnya dapat digunakan kembali untuk pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah sekitar industri beroperasi, termasuk menjaga akses terhadap air bersih, udara bersih, dan ruang hidup yang layak.

Ia juga menekankan pentingnya diversifikasi ekonomi masyarakat pesisir melalui pemberdayaan nelayan dan pengembangan usaha alternatif seperti budidaya rumput laut, perikanan, dan wisata bahari agar masyarakat tidak bergantung pada satu sumber pendapatan.

Sementara itu, Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro mengatakan kontribusi sektor migas terhadap perekonomian nasional sejauh ini sudah nyata dan tidak perlu diragukan. Tantangan utama yang tersisa adalah mitigasi dampak lingkungan dari aktivitas energi.

Menurut Komaidi, dibandingkan pertambangan mineral dan batu bara, kegiatan migas relatif memiliki dampak fisik yang lebih terbatas karena material yang diambil berbentuk cairan dan disalurkan melalui pipa.

“Kalau migas yang diambil cairannya, sementara mineral dan batu bara harus membuka lahan dan mengambil material padat dalam jumlah besar,” katanya.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa setiap aktivitas ekstraksi sumber daya alam pasti menimbulkan dampak lingkungan. Oleh karena itu, yang dapat dilakukan pelaku usaha adalah meminimalkan dampak tersebut melalui pengelolaan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.

“Tidak mungkin tanpa dampak sama sekali, tapi dampaknya bisa diminimalkan, dan itu sudah ada contoh penerapannya,” ujar Komaidi.

Pewarta: Ida Nurcahyani
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, SURABAYA - Program Pelibatan dan Pengembangan Masyarakat (PPM) di sektor hulu minyak dan gas bumi (migas) terus menunjukkan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah operasi. Program ini menjadi bukti bahwa kegiatan hulu migas bukan sekadar eksplorasi dan produksi energi, tetapi juga bagian dari pembangunan sosial yang berkelanjutan.

Berbeda dengan program tanggung jawab sosial (CSR) pada umumnya, PPM dilaksanakan sejak tahap operasi, bahkan sebelum perusahaan migas menghasilkan keuntungan. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Migas (SKK Migas) mewajibkan setiap Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) untuk menjalankan PPM sebagai bentuk tanggung jawab sosial terhadap masyarakat sekitar wilayah kerja.

Kepala Kelompok Kerja Pengembangan Masyarakat SKK Migas, Roy Widiartha, menjelaskan bahwa PPM merupakan wujud konkret kehadiran industri hulu migas di masyarakat. “Keberhasilan tidak hanya diukur dari volume produksi, tetapi juga dari dampak positif yang dirasakan masyarakat. Energi yang dihasilkan harus mampu menyalakan harapan dan masa depan bersama,” ujarnya.

Menurut Roy, PPM tidak sekadar menciptakan penerimaan sosial, tetapi menjadi fondasi penting untuk membangun Social License to Operate (SLO) yang kuat. “SLO bukan hanya soal penerimaan sosial, tapi juga jaminan keberlanjutan sosial,” tegasnya.

Dampak Nyata di Lapangan SKK Migas Perwakilan Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara (Jabanusa) secara rutin melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan PPM agar program benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Kami memastikan bahwa program PPM tidak hanya berhenti di laporan, tetapi memberikan dampak riil bagi masyarakat,” kata Kepala Departemen Formalitas dan Komunikasi SKK Migas Jabanusa, Febrian Ihsan.

Salah satu contoh nyata terlihat di Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Di daerah ini, KKKS PETRONAS Indonesia membina kelompok nelayan Desa Kramat, Kecamatan Bungah, hingga melahirkan produk olahan hasil laut bernama KRUPY. Produk camilan ini telah bersertifikat PIRT dan berhasil menembus pasar ekspor Jepang sejak 2023.

Tri Rachmawati, ketua kelompok masyarakat setempat, mengatakan program pembinaan dari PETRONAS Indonesia telah membuka peluang ekonomi baru bagi ibu-ibu nelayan. “Dukungan pelatihan dan pameran membuat penghasilan kami meningkat. Kami berterima kasih kepada SKK Migas dan PETRONAS Indonesia atas dukungannya,” ujarnya.

VP Supply Chain Management and Business Support PETRONAS Indonesia, Windhy Biotrie Juwita, menyebut program PPM dijalankan berdasarkan prinsip partisipatif dan berkelanjutan. “Kami mengacu pada Social Impact Management Framework yang terdiri dari tiga pilar, yakni lingkungan (Planting Tomorrow), pendidikan (Powering Knowledge), dan kesejahteraan masyarakat (Uplifting Lives),” katanya.

Listrik, Air, dan Internet untuk Pulau Pagerungan

Di Pulau Pagerungan, Sumenep, KKKS Kangean Energy Indonesia (KEI) juga menjalankan PPM yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Melalui program elektrifikasi, KEI menyalurkan lebih dari 200 KVA listrik gratis setiap hari kepada 300 rumah tangga di sekitar fasilitas operasi. Selain itu, KEI juga memasok 20 ton air bersih gratis per hari.

Kampoi Naibaho, Manager Public Government Affairs KEI, menjelaskan bahwa setiap program PPM disusun melalui pendekatan dari bawah (bottom-up). “Usulan program berasal dari masyarakat. Kami hanya memfasilitasi agar kebutuhan riil di lapangan dapat terwujud,” ujarnya.

Selain listrik dan air, KEI bekerja sama dengan BUMDes Pagerungan Jaya dalam mengembangkan program Internet Desa, yang kini menghasilkan pendapatan sekitar Rp15 juta-Rp25 juta per bulan.

Menggerakkan Perekonomian Daerah

Hingga kini, operasi hulu migas telah memberikan multiplier effect besar bagi ekonomi daerah. Setiap aktivitas eksplorasi dan produksi berkontribusi pada penerimaan negara dan daerah, baik melalui Dana Bagi Hasil (DBH), participating interest (PI) 10%, maupun Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Migas.

Kontribusi tersebut terlihat jelas di Kabupaten Bojonegoro. Melalui operasi ExxonMobil Cepu Limited (EMCL), Proyek Banyu Urip telah menghasilkan pendapatan negara lebih dari US$34,5 miliar hingga 2024, atau lebih dari 10 kali lipat nilai investasinya. Sekitar 40% Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bojonegoro kini bersumber dari DBH Migas.

Selain pendapatan, program sosial EMCL juga memberdayakan lebih dari 400 perempuan perajin di Bojonegoro dan Tuban melalui komunitas Perempuan Indonesia Merajut (PRIMA). Produk mereka kini diekspor ke Amerika Serikat dan Italia, dengan nilai penjualan mencapai Rp1,2 miliar.

Industri hulu migas berperan strategis dalam mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), terutama pada aspek pendidikan, ekonomi inklusif, dan pelestarian lingkungan.

“PPM adalah pemantik kolaborasi antara industri, masyarakat, dan pemerintah daerah. Tujuannya agar setiap tetes energi yang kita hasilkan membawa manfaat bagi kehidupan yang lebih baik,” pungkas Roy Widiartha.