Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi mengajukan kasasi soal vonis bebas terhadap delapan bankir daerah yang menjadi terdakwa dalam kasus korupsi Sritex.

Kapuspenkum Kejagung RI, Anang Supriatna mengatakan upaya kasasi itu dilayangkan pada Senin (11/5/2026) kemarin.

"Terhadap jajaran direksi dari pihak bank, baik itu Bank Jabar, Bank DKI, Bank Jateng ya, itu diputus bebas. Per hari kemarin tanggal 11 Mei, tim JPU telah melakukan, menyatakan kasasi terhadap putusan bebas tersebut," ujar Anang di Kejagung, Selasa (12/5/2026).

Dia menambahkan, alasan pihaknya mengajukan kasasi terhadap vonis delapan bankir daerah ini lantaran perkara Sritex disidangkan dengan aturan KUHAP lama.

Sebagaimana diketahui, pelimpahan perkara kasus Sritex terjadi sebelum KUHAP baru yang ditetapkan pada awal Januari 2026. Sementara, pelimpahannya ke pengadilan dilakukan pada Desember 2025.

"Dan perkara ini disidangkan dan dilimpah pada saat menggunakan KUHAP lama dan dalam pertimbangan majelis juga dinyatakan bahwa ini masih menggunakan KUHAP lama," pungkasnya.

Secara terperinci, delapan bankir yang divonis bebas itu mulai dari di Bank BJB yang terseret kasus Sritex adalah mantan Direktur Utama Yuddy Renaldi, mantan Senior Executive Vice President Bisnis Benny Riswandi, dan mantan Kepala Divisi Korporasi dan Komersial Dicky Syahbandinata.

Kemudian, pada Bank Jateng mulai dari mantan Direktur Utama Supriyatno, mantan Direktur Bisnis Korporasi dan Komersial Pujiono, dan mantan Kepala Divisi Bisnis Korporasi dan Komersial Suldiarta.

Sementara, pada Bank DKI terdiri atas mantan Direktur Teknologi dan Operasional Priagung Suprapto dan mantan Direktur Kredit UMKM merangkap Direktur Keuangan Babay Farid Wazdi.

Adapun, Anang juga mengemukakan bahwa pihaknya telah mengajukan banding terhadap bos Sritex Iwan Kurniawan Lukminto dan Iwan Setiawan Lukminto.

"Dan paralel dengan kegiatan pernyataan kasasi juga, kemarin di hari yang sama, tim penasehat hukum dari Iwan Lukminto dan kawan-kawan juga menyatakan banding, dan jaksa pun hari itu juga menyatakan banding terhadap perkara Sritexnya," pungkasnya.

Bisnis.com, SEMARANG - Memorandum Analisis Kredit (MAK) menjadi bahan bukti dalam kasus korupsi penyaluran kredit PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) atau Sritex yang menyeret mantan Pemimpin Divisi Korporasi dan Komersial PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB) Dicky Syahbandinata.

Dua orang saksi dihadirkan dalam persidangan di pengadilan, Selasa (20/1/2026), untuk mengungkap prosedur pengesahan dokumen tersebut yakni Endang, pegawai Bank BJB, serta Bernard Aditia Respati yang saat itu menjabat sebagai Kepala Bank BJB Cabang Surakarta ketika proses pengajuan dan pencairan kredit Sritex berlangsung. Dalam persidangan, keduanya menyampaikan bahwa analisis kelayakan debitur dilakukan dengan menggunakan laporan keuangan Sritex per September 2019.

Laporan keuangan tersebut diperoleh dari Bursa Efek Indonesia dan berstatus telah diaudit serta diverifikasi oleh auditor ke bank lain. Berdasarkan keterangan saksi, MAK sebagai dokumen utama penyaluran kredit disusun dan disahkan melalui beberapa tahapan serta melibatkan sejumlah unit kerja atau divisi di Bank BJB.

Otto Cornelis Kaligis, kuasa hukum Dicky Syahbandinata menyatakan bahwa terdapat sekitar 40 orang yang menandatangani MAK dalam penyaluran kredit kepada Sritex. Menurut dia, penilaian kelaikan kredit tidak ditentukan oleh satu pihak semata. “Saya mempertanyakan, kalau sekarang yang menyatakan bahwa kredit ini laik untuk dikabulkan, dan bukan si Dicky yang menentukan, apakah tuntutan Jaksa Penuntut Umum ini masuk?” ujarnya kepada wartawan.

Otto menilai tuntutan jaksa yang mengaitkan kliennya dalam perkara tersebut tidak didukung dasar yang kuat. Ia menegaskan, penyaluran kredit oleh Bank BJB merupakan aktivitas bisnis yang telah melalui perhitungan risiko. “Bisa untung, bisa rugi. Apalagi kan sudah ada pembayaran,” katanya.

Keterangan para saksi juga mengungkap bahwa penilaian kelaikan kredit dalam MAK dilakukan secara berlapis. Setiap divisi terkait melibatkan sekitar empat hingga delapan pegawai yang memberikan persetujuan. Proses tersebut dimulai dari analisis risiko, dilanjutkan ke divisi korporasi, hingga dibahas dalam Credit Committee Meeting.

Otto menegaskan pihaknya akan tetap mengikuti proses persidangan dan menghadirkan bukti tambahan untuk memperkuat pembelaan terhadap Dicky Syahbandinata. Ia menyatakan unsur pidana dalam perkara tersebut tidak terbukti sehingga kliennya semestinya dibebaskan.