Bisnis.com, JAKARTA — Majelis hakim meminta Kejaksaan Agung (Kejagung) menuntaskan kasus suap vonis lepas crude palm oil (CPO) usai memvonis eks pejabat Wilmar Group, M Syafei.

Hakim Anggota Andi Saputra mengatakan bahwa terdapat anomali dalam pengusutan perkara ini. Sebab, pemilik manfaat atau pihak yang diuntungkan dalam suap vonis lepas ini masih belum terungkap maupun diproses hukum.

"Maka sudah selayaknya penyidik Kejaksaan Agung menuntaskan perkara ini dengan melakukan proses hukum terhadap prinsipal atau beneficial owner dari perusahaan Wilmar Group, Musim Mas Group, dan Permata Hijau Group terkait perkara penyuapan," ujar Andi di PN Tipikor, Jakarta, Selasa (3/3/2026).

Kemudian, Andi menyatakan vonis enam tahun yang lebih rendah dibandingkan dengan tuntutan jaksa dinilai sudah sepatutnya. Pasalnya, Syafei tidak diuntungkan secara langsung secara langsung dalam perkara ini.

Terlebih, Syafei hanya karyawan Wilmar Group yang membantu adanya penyuapan kepada Hakim atau Pegawai Pengadilan sejumlah US$4 juta demi kepentingan perusahaan tempat dirinya bekerja.

"Bahwa terdakwa M. Syafei hanyalah karyawan Wilmar Group yang tidak memiliki kepentingan langsung dengan putusan lepas perkara nomor 40 Pidsus-TPK 2024," imbuhnya.

Namun demikian, Syafei tetap dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah dalam perkara ini atas perannya sebagai perantara suap antara perusahaan dengan Marcella Cs.

"Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan," pungkasnya.

Sekadar informasi, M Syafei telah divonis enam tahun penjara dalam kasus suap vonis lepas kasus CPO ini. Selain itu, Syafei juga wajib membayar denda Rp300 juta dengan subsider 100 juta.

Adapun, Syafei juga tidak terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Sebab, Syafei bisa membuktikan asal usul hartanya dan tidak menerima uang suap terkait perkara ini.

Bisnis.com, JAKARTA — Majelis hakim menjelaskan peran Mantan Head of Social Security and License Wilmar Group, M Syafei dalam kasus suap perkara vonis lepas hakim terkait kasus CPO korporasi.

Hakim Anggota Andi Saputra mengatakan salah satu peran Syafei yakni telah memberitahukan uang Rp20 miliar dari perusahaan kepada advokat Marcella Santoso untuk menyuap hakim.

"Memberitahu ada dana Rp20 miliar kepada saksi Marcella Santoso dari perusahaan berperkara untuk menyuap hakim," ujar Andi di PN Tipikor, Jakarta, Selasa (3/3/2026).

Selanjutnya, Syafei berperan menerima nomor ponsel terdakwa Ariyanto untuk diteruskan ke perusahaan. Selain itu, dia juga terbukti menjadi penghubung Wilmar Group dengan Marcella Santoso dalam praktik suap ini.

Dengan demikian, hakim menegaskan bahwa perbuatan Syafei tersebut telah terbukti bersalah karena ikut serta dalam praktik suap hakim agar kasus CPOWilmar Group Cs divonis lepas.

"Sehingga perbuatan terdakwa M Syafei telah nyata memenuhi unsur mereka yang sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, atau setidak-tidaknya mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan," pungkasnya.

Sekadar informasi, M Syafei telah divonis enam tahun penjara dalam kasus suap vonis lepas kasus CPO ini. Selain itu, Syafei juga wajib membayar denda Rp300 juta dengan subsider 100 juta.

Adapun, Syafei juga tidak terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Sebab, Syafei bisa membuktikan asal usul hartanya dan tidak menerima uang suap terkait perkara ini.