Bisnis.com, MAKKAH — Kementerian Haji dan Umrah memperketat penataan tenda jamaah menjelang puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina setelah menemukan praktik pengaturan kavling tenda oleh KBIHU di luar ketentuan pemerintah.

Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan bahwa pembagian tenda di kawasan Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna) adalah berbasis nama jamaah. Hal itu untuk memastikan semua jemaah mendapatkan tenda, distribusi akomodasi berjalan sesuai kebutuhan masing-masing kloter.

Menurutnya, selama ini kerap terdapat jemaah haji yang tidak mendapatkan tenda di Arafah hingga Mina, karena tenda-tenda telah dikavling oleh Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU). Padahal, KBIHU tidak punya kewenangan memilih maupun menentukan siapa yang bisa menempati suatu tenda, apalagi sampai mengusir jemaah yang tidak sekelompok.

“Kami juga sudah memastikan masalah tenda untuk ada penertiban supaya semua jamaah nanti bisa mendapat tenda sesuai dengan kebutuhan, bahkan kita cek by name,” ujar Dahnil saat berdialog dengan tim Media Center Haji (MCH) di Makkah, Jumat (22/5/2026).

Dahnil mengancam akan mencabut izin KBIHU yang tetap menjalankan pergerakan jamaah di luar koordinasi resmi pemerintah.

Dia menegaskan pemerintah tidak akan ragu menjatuhkan sanksi administratif berat kepada KBIHU maupun pihak lain yang tetap melanggar ketentuan tersebut.

“Makanya, kan, berulang kali kami sebutkan kalau ada KBIHU atau oknum-oknum lain yang tetap bandel, saya pastikan kami akan segera cabut izinnya karena kami tidak mau jamaah itu dikorbankan,” kata Dahnil.

Menurut Dahnil, kedisiplinan seluruh pihak menjadi faktor penting dalam mendukung kelancaran puncak haji. Karena itu, pemerintah melarang adanya aktivitas pergerakan jamaah di luar komando resmi petugas haji.

Pemerintah saat ini memfokuskan mitigasi persoalan lapangan agar pergerakan jamaah saat puncak haji di Armuzna berlangsung tertib dan aman. Penempatan jamaah dari berbagai daerah juga mulai dipetakan untuk meminimalkan potensi kekacauan ketika mobilisasi dilakukan secara bersamaan.

Kementerian Haji dan Umrah menilai penguatan pelayanan pada musim haji tahun ini menjadi bagian dari upaya menjalankan visi Tri Sukses Haji, khususnya Sukses Ritual. Pemerintah juga menempatkan peningkatan kualitas pelayanan sebagai bagian dari komitmen memuliakan jamaah selama menjalankan ibadah di Tanah Suci.

Dahnil mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto meminta seluruh petugas bekerja maksimal demi memastikan pelayanan kepada jamaah berjalan optimal.

“Presiden berpesan agar kalian melayani mimpi-mimpi umat muslim, mewujudkan mimpi-mimpi mereka supaya menjadi lebih sempurna, makanya kami harus melayaninya dengan sempurna juga,” ujarnya.

Di sisi lain, pemerintah mengimbau jamaah untuk tetap mengikuti arahan petugas kloter dan tidak memaksakan diri melakukan aktivitas di luar agenda resmi.

Kemenhaj terus melakukan antisipasi dan mitigasi terhadap berbagai potensi persoalan hingga mendekati fase Armuzna.

“Ini masa titik krusial tentu kami sudah mempersiapkan dengan maksimal upaya-upaya antisipasi, mitigasi beberapa masalah yang bisa muncul,” kata Dahnil.