Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menyerahkan alat utama sistem persenjataan (alutsista) trimatra kepada 3 kepala staf TNI dalam prosesi di Base Ops Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (18/5/2026).

Dihimpun dari berbagai sumber yang diterima Bisnis, penyerahan Alpalhankam (Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan) tersebut menjadi salah satu simbol percepatan modernisasi pertahanan Indonesia yang digencarkan sejak Prabowo menjabat Menteri Pertahanan pada periode 2019—2024.

Sorotan utama dalam agenda tersebut tertuju pada kedatangan 6 jet tempur Dassault Rafale buatan Prancis yang mulai memperkuat armada TNI Angkatan Udara.

Kehadiran Rafale dinilai sebagai tonggak penting transformasi kekuatan udara Indonesia di tengah dinamika keamanan kawasan Indo-Pasifik yang semakin kompleks.

Sebagai tambahan informasi, Indonesia diketahui menandatangani kontrak pembelian 42 unit Rafale dari perusahaan asal Prancis, Dassault Aviation, pada 2022.

Kontrak itu dijalankan bertahap, mulai dari 6 unit pertama, kemudian 18 unit, dan disusul 18 unit tambahan hingga keseluruhan kontrak efektif pada awal 2024.

Nantinya, 6 Rafale pertama akan diterima Indonesia sepanjang 2026. 3 unit awal dijadwalkan datang lebih dahulu, kemudian disusul 3 unit berikutnya beberapa bulan kemudian.

Pengiriman tahap awal itu telah dimulai sejak Januari 2026 ketika 3 Rafale pertama tiba di Lanud Roesmin Nurjadin, Pekanbaru, Riau.

Jet tempur tersebut menjadi batch perdana dari keseluruhan proyek pengadaan 42 pesawat tempur multirole generasi 4,5 tersebut.

Nilai pengadaan Rafale Indonesia diperkirakan mencapai sekitar US$8 miliar hingga US$11,6 miliar setara dengan sekitar Rp204,19 triliun, tergantung paket persenjataan, dukungan logistik, pelatihan, dan sistem pemeliharaan yang menyertainya.

Rafale sendiri dikenal sebagai pesawat tempur multirole yang mampu menjalankan berbagai misi sekaligus, mulai dari superioritas udara, serangan darat, pengintaian, hingga peperangan elektronik.

Pesawat ini diproduksi dalam standar terbaru F4 yang memiliki peningkatan pada kemampuan network-centric warfare, radar, sensor, serta interoperabilitas sistem tempur modern.

Menurut data Dassault Aviation, hingga akhir 2025 total pesanan Rafale mencapai 533 unit, termasuk 323 unit untuk pasar ekspor. Selain Indonesia, Rafale juga digunakan negara lain seperti India, Mesir, Qatar, Yunani, Kroasia, Uni Emirat Arab, dan Serbia.

Bisnis.com, JAKARTA — Perdana Menteri (PM) Australia Anthony Albanese bertemu dengan Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara pada Jumat (6/2/2026).

PM Albanese mengatakan bahwa tak ada negara yang lebih penting bagi Australia selain Indonesia.

PM Albanese mengatakan kunjungan ke Indonesia kali ini menjadi kelima kalinya sebagai Perdana Menteri.

Kunjungan ke Indonesia kali ini juga menjadi balasan atas lawatan Presiden Prabowo ke Australia pada akhir tahun lalu.

"Saya sangat senang dapat kembali ke sini untuk kunjungan kelima saya sebagai Perdana Menteri Australia. Tidak ada negara yang lebih penting bagi Australia, atau bagi kemakmuran, keamanan, dan stabilitas Indo-Pasifik, selain Indonesia," kata PM Albanese di Istana Negara pada Jumat (6/2/2026).

PM Albanese mengatakan Indonesia dan Australia berbagi kepercayaan yang mendalam dan mempunyai ikatan yang tak terputus sebagai tetangga, mitra, serta sahabat.

Dalam semangat persahabatan itu juga, PM Albanese menyampaikan belasungkawa Australia terhadap rakyat Indonesia atas kejadian bencana banjir dan longsor di Sumatra.

Adapun, di antara tujuan kunjungan PM Albanese ke Indonesia adalah menandatangani traktat Australia-Indonesia terkait keamanan bersama.

Traktat kedua negara telah ditandatangani oleh PM Albanese dan Presiden Prabowo pada Jumat (6/2/2026) di Istana Negara.

"Perjanjian ini mencerminkan persahabatan yang erat, kemitraan, dan kepercayaan yang mendalam antara kedua negara," ujar PM Albanese.

Dia mengatakan traktat tersebut juga menjadi bukti kepemimpinan Presiden Prabowo yang kuat dan komitmen pribadinya untuk mempromosikan keamanan di kawasan, bahkan di seluruh dunia.

"Australia dan Indonesia berbagi salah satu perbatasan maritim terpanjang di dunia, yang secara alami menjadikan kita mitra dekat. Namun hari ini, kita lebih dari sekadar mitra, kita adalah teman dekat," ujar PM Albanese.

Bisnis.com, JAKARTA – Perdana Menteri (PM) Australia Anthony Albanese mengumumkan Australia dan Indonesia telah menuntaskan negosiasi substansial mengenai perjanjian bilateral baru di bidang keamanan yang pernah digaungkan pada era Presiden ke-2 RI Soeharto.

Pengumuman itu disampaikan Albanese dalam pernyataan pers bersama Presiden Prabowo Subianto di atas kapal perang HMAS Canberra, di Sydney, Rabu (12/11/2025).

“Hari ini saya berdiri bersama sahabat saya, Presiden Indonesia Prabowo Subianto, untuk membuat pengumuman bersejarah. Pemerintah Australia dan Indonesia baru saja menyelesaikan negosiasi substansial atas perjanjian bilateral baru mengenai keamanan bersama,” ujar Albanese.

Dia menegaskan hubungan Australia dan Indonesia didasari oleh persahabatan, saling percaya, serta rasa hormat dan komitmen bersama terhadap perdamaian dan stabilitas di kawasan Indo-Pasifik.

“Perjanjian ini merupakan pengakuan dari kedua negara bahwa cara terbaik untuk menjaga perdamaian dan stabilitas adalah dengan bertindak bersama. Ini menandai era baru dalam hubungan Australia–Indonesia,” katanya.

Albanese menjelaskan, perjanjian baru ini akan menjadi kelanjutan dari landmark security agreement yang ditandatangani pemerintahan Paul Keating dan Presiden Ke-2 RI Soeharto 30 tahun silam. RI-Australia juga memperkuat Lombok Treaty tahun 2006 yang menegaskan kembali integritas teritorial dan kedaulatan Indonesia.

Selain itu, kesepakatan ini juga membangun fondasi dari perjanjian kerja sama pertahanan yang ditandatangani kedua negara pada tahun lalu.

Melalui perjanjian baru tersebut, RI-Australia akan berkomitmen untuk melakukan konsultasi rutin di tingkat pemimpin dan menteri terkait isu keamanan, mengidentifikasi dan menjalankan kegiatan keamanan bersama, serta saling berkonsultasi dalam menghadapi potensi ancaman terhadap keamanan nasional masing-masing.

“Ini adalah momen penting dalam hubungan Australia–Indonesia. Perjanjian ini merupakan perluasan besar dari kerja sama pertahanan dan keamanan yang telah ada,” tegas Albanese.

PM Albanese juga menyampaikan rencananya untuk melakukan kunjungan ke Indonesia pada Januari tahun depan atas undangan Presiden Prabowo guna menandatangani secara resmi perjanjian tersebut setelah melalui proses domestik di masing-masing negara.

“Saya berharap dapat berkunjung ke Indonesia pada Januari tahun depan atas undangan Presiden untuk menandatangani perjanjian baru secara resmi setelah melalui proses domestik,” tandas Albanese.