Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai target penciptaan lapangan kerja formal yang ditetapkan pemerintah harus diiringi dengan adanya kepastian kebijakan yang mampu memulihkan kepercayaan dunia usaha.

Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani mengatakan dunia usaha saat ini masih menghadapi tekanan berat, mulai dari kenaikan biaya produksi, pelemahan daya beli masyarakat, volatilitas nilai tukar, tingginya biaya logistik dan energi, hingga ketidakpastian perdagangan global.

Menurutnya, berbagai indikator industri juga menunjukkan pelemahan yang masih berlangsung. PMI manufaktur Indonesia pada April 2026 kembali masuk fase kontraksi untuk pertama kalinya dalam sembilan bulan terakhir, rupiah masih tertekan di kisaran Rp17.600 per dolar AS, sementara tren Indeks Kepercayaan Industri (IKI) terus melemah sejak awal tahun.

"Kondisi ini tentu memengaruhi tingkat confidence pelaku usaha, terutama industri yang masih memiliki ketergantungan terhadap impor bahan baku dan barang modal," kata Shinta kepada Bisnis, Kamis (21/5/2026).

Dia memandang penciptaan lapangan kerja formal tidak bisa hanya bertumpu pada target pemerintah semata, melainkan harus ditopang kebijakan yang memperkuat daya saing dan ketahanan sektor industri nasional.

Oleh karena itu, pemerintah dinilai perlu memastikan kebijakan fiskal, perizinan, ketenagakerjaan, perdagangan, energi, logistik, hingga pembiayaan bergerak dalam arah yang sama untuk menciptakan ekosistem usaha yang efisien dan memiliki kepastian hukum.

Menurut Shinta, keputusan dunia usaha untuk berekspansi dan merekrut pekerja formal sangat dipengaruhi tingkat keyakinan terhadap prospek ekonomi dan iklim investasi ke depan.

"Ketika biaya usaha lebih efisien, investasi bergerak, akses pembiayaan lebih kompetitif, dan hubungan industrial tetap kondusif, maka ruang bagi perusahaan untuk menciptakan lapangan kerja formal akan semakin terbuka dan berkelanjutan," ujarnya.

Dia menegaskan, pekerjaan formal yang berkualitas menjadi fondasi penting bagi penguatan daya beli masyarakat, perluasan kelas menengah, serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menjanjikan pembukaan lapangan kerja besar-besaran dan peningkatan serapan kerja formal sebagai salah satu sasaran pembangunan yang akan ditempuh pemerintah pada 2027.

Hal ini disampaikan Prabowo dalam pidato mengenai kerangka ekonomi makro dan pokok kebijakan fiskal 2027 di Gedung DPR RI, Jakarta, pada Rabu (20/5/2026).

"Kita juga akan membuka lapangan kerja secara besar-besaran. Ditargetkan proporsi lapangan kerja formal meningkat menjadi 40,81% di tahun 2027 dari sebelumnya 35% di tahun 2026, atau naik 5,81%," ujar Prabowo.