Adhitya Wardhono

Dosen dan Peneliti Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember

RAPAT Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia biasanya dilakukan mendahului rapat Federal Open Market Committee (FOMC) The Fed. Tapi kali ini nyaris berbarengan. Per 18 Juni 2026 hasil RDG BI kembali merilis kenaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 5,75%.

Total pengetatan kebijakan moneter, termasuk kenaikan darurat atau off cycle sebesar 25 bps pada 9 Juni 2026, telah mencapai 100 bps. Kenaikan BI Rate ini masih langkah strategis untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan meningkatkan daya tarik aset keuangan domestik di mata investor global.

Namun bagi pelaku pasar keuangan biasanya menunggu momentum penting. Kali ini rilis FOMC dan indek MSCI menjadi ukuran pergerakan pelaku pasar. Rapat FOMC Fed 18 Juni ini yang dipimpin untuk pertama kalinya Gubernur The Fed yang baru Kevin Warsh cenderung tidak menurunkan suku bunga acuannya. FOMC mempertahankan target Federal Funds Rate di 3,50%–3,75%. Kevin Warsh tampil lebih hawkish dari yang diperkirakan dan menegaskan kembali bahwa prioritas utama The Fed tetap Price Stability.

MSCI juga memutuskan mempertahankan Indonesia dalam kelompok pasar negara berkembang/emerging market dalam laporan MSCI 2026 Global Market Accessibility Review (18/6/2026). Meski, ada catatan terkait aksesibilitas pasar Indonesia dengan detail persoalan transparansi struktur kepemilikan saham dan indikasi perdagangan terkoordinasi yang dinilai mengganggu proses pembentukan harga yang wajar di pasar modal.

Merujuk Rudiger Dornbusch (1976) melalui teori overshooting model maka logikanya kenaikan BI-Rate bisa membantu menahan pelemahan rupiah dalam jangka pendek. Suku bunga yang lebih tinggi membuat instrumen rupiah menjadi lebih menarik bagi investor, terutama investor portofolio.

Kenaikan bunga juga memperkuat sinyal bahwa BI tidak membiarkan rupiah bergerak tanpa kendali. Dalam pasar keuangan, sinyal seperti ini penting karena investor bukan hanya melihat angka suku bunga, tetapi juga membaca kredibilitas kebijakan.

Namun, BI-Rate bukan obat tunggal untuk rupiah. Nilai tukar juga dipengaruhi oleh harga minyak, neraca transaksi berjalan, cadangan devisa, defisit fiskal, arus modal asing, dan persepsi pasar terhadap kebijakan pemerintah. Kenaikan BI-Rate bisa membantu menstabilkan rupiah dalam jangka pendek.

Tapi untuk penguatan rupiah yang berkelanjutan, Indonesia tetap membutuhkan fundamental kuat melalui ekspor yang lebih besar, impor energi yang terkendali, pasokan valas yang memadai, dan kepercayaan investor yang terjaga.

Dampak kenaikan BI-Rate terhadap inflasi terutama bekerja melalui ekspektasi dan nilai tukar. Jika rupiah lebih stabil, tekanan harga dari barang impor dan energi bisa lebih terkendali. BPS melaporkan bahwa Inflasi Mei 2026 tercatat sebesar 3,08%. Angkanya memang masih dalam sasaran pemerintah 2,5±1%, tetapi sudah mendekati batas atas sasaran 2,5±1%.

Risiko yang perlu diwaspadai adalah imported inflation. Misalnya, harga minyak atau bahan pangan global naik, lalu rupiah melemah, maka kenaikan harga dalam rupiah bisa jauh lebih besar. Ini bisa menekan inflasi domestik meskipun permintaan dalam negeri tidak terlalu kuat.

Karena itu, kenaikan BI-Rate bisa dimaknai sebagai langkah untuk mencegah inflasi ke depan. BI ingin memastikan inflasi 2026 dan 2027 tetap dalam kisaran sasaran. Namun, inflasi Indonesia tidak hanya persoalan moneter.

Banyak sumber inflasi berasal dari sisi pasokan, seperti pangan, energi, distribusi, cuaca, dan biaya logistik. Suku bunga perlu didukung oleh kebijakan pemerintah dalam menjaga pasokan dan distribusi barang.

Hampir dipastikan, perilaku pasar keuangan membaca peluang ataupun serangan yang mungkin terjadi kedepan dengan cermat. Ia selalu waspada dan berjaga-jaga. Ini tentu bisa dipahami karena perilaku pasar keuangan global hari ini yang relatif terbuka dan dalam.

Artinya akses atas data-data keuangan relatif transparan untuk diakses dengan cepat. Pelaku pasar tidak lagi bisa mendominasi informasi secara sepihak.

Pelaku pasar keuangan sangat paham atas perjalanan data-data ekonomi yang ada, misalkan saja; suku bunga, inflasi, cadangan devisa, neraca berjalan, utang luar negeri, kondisi fiskal, arus modal, sampai posisi kepemilikan asing dalam obligasi dan saham. Dan saat ini sangat mudah diakses oleh pasar.

Dengan begitu ada kejamakan penguasaan informasi yang terjadi dan tidak lagi didominasi satu-dua pemain pasar uang. Bahkan secara waktu riel pelaku pasar keuangan seperti; para banker, manajer aset, dan sovereign fund membaca data keuangan yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan.

Meski harus tetap dijaga adalah posisi pasar keuangan kita yang tetap masih rentan atas serangan sintemen global, faktor ekternal maupun internal. Secara internal tetap dipantau neraca perdagangan kita.

Sungguhpun demikian yang harus diperhatikan adalah kebijakan suku bunga acuan hanyalah salah satu faktor yang memengaruhi nilai tukar. Rupiah masih bisa melemah apabila investor global menghindari pasar negara berkembang.

Neraca perdagangan Indonesia bisa tiba-tiba memburuk. Ada ketidakpastian politik atau ekonomi. Harga komoditas bergerak berlawanan dengan ekspor Indonesia.

Bagi para investor dan juga traders, faktor-faktor krusial yang mendapat perhatian adalah keputusan kebijakan Bank Sentral, aliran dana asing ke obligasi dan saham, harga komoditas SDA, kekuatan dolar AS secara keseluruhan di dunia.

Melihat kondisi terkini masih jamak bank sentral negara maju bertahan dengan kebijakan moneter ketat. Sikap hawkish bank sentral utama dunia, khususnya the Fed menjadi penyebab masih menguatnya dolar AS. I

kutannya adalah mendorong perpindahan modal dari negara berkembang ke negara maju. Kebijakan moneter ketat perlu dipertimbangkan untuk dipertahankan dengan hitungan yang akurat hingga rupiah menunjukkan stabilitas yang lebih berkelanjutan.

Selain instrumen suku bunga, BI juga dinilai perlu tetap aktif melakukan intervensi di pasar valuta asing serta mengoptimalkan penggunaan SRBI untuk menjaga stabilitas nilai tukar. Dalam jangka pendek, nilai tukar terutama dipengaruhi oleh ekspektasi, arus modal, perbedaan suku bunga, dan sentimen risiko.

Dalam jangka panjang, nilai tukar dipengaruhi oleh fundamental ekonomi seperti inflasi, produktivitas, daya saing perdagangan, dan neraca eksternal. Nilai tukar ditentukan oleh keseimbangan di pasar valuta asing, di mana penawaran dan permintaan mata uang dipengaruhi oleh arus perdagangan, arus modal, suku bunga, ekspektasi inflasi, dan sentimen investor.

Akhirnya, sedikit pelajaran dari hasil rapat FOMC dibawah Kevin Warsh kali ini ialah mereka bekerja dan memutuskan berdasarkan data-dependent (berbasis data ekonomi). Mereka percaya data dan tidak terpengaruh arahan dan opini politis yang terjadi. Mereka bekerja secara independen.

Ikutannya pasar keuangan akan bergerak mengikuti data yang ada dan opini tidak bisa mengendalikan putusan. Maka untuk meyakinkan investor tetap nyaman dan masuk ke Indonesia, kali ini BI harus all out menjaga stabilitas. Memang tidak menutup kemungkinan juga mendorong pertumbuhan ekonomi dengan memperkuat ekfektifitas sinergi koordinasi dengan pemerintah, Kementerian Keuangan, dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

JAKARTA - Langkah Bank Indonesia (BI) dalam mengawal pergerakan nilai tukar rupiah menuai sorotan dari Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR, Dolfie Othniel Frederic. Dolfie menilai bahwa orientasi kebijakan bank sentral sejauh ini cenderung lebih fokus pada peredaman gejolak atau volatilitas pasar harian, ketimbang menjaga agar fluktuasi rupiah benar-benar mencerminkan kondisi fundamental ekonomi nasional.

Dolfie melayangkan kritik terhadap pendekatan moneter BI yang dianggapnya membatasi ruang gerak mata uang Garuda hanya pada rentang koridor plus-minus 5%. Menurut kalkulasinya, pola pembatasan yang konstan tersebut menyimpan risiko laten berupa akumulasi depresiasi nilai tukar yang sangat dalam untuk jangka panjang.

Jika pelemahan tahunan di kisaran 5% tersebut terus dibiarkan berulang tanpa adanya evaluasi fundamental, Dolfie memproyeksikan daya beli rupiah bisa tergerus hingga 25% dalam kurun waktu lima tahun, bahkan berisiko anjlok mendekati 50% dalam satu dekade.

Sikapi Gejolak Ekonomi, Partai Perindo Sodorkan Risalah Kebijakan untuk BI dan Pemerintah



"Kalau plus minus 5 persen berlangsung selama lima tahun, sudah 25 persen dia terdepresiasi. Kalau 10 tahun, 50 persen (terdepresiasi). Kalau kita bandingkan nilai tukar rupiah kita 10 tahun yang lalu dengan sekarang cocok polanya karena BI menggunakan teori mengendalikan gejolak plus minus 5 persen," ujar Dolfie dalam rapat bersama Banggar DPR, Rabu (17/6/2026).

Dolfie mendesak BI agar merombak kompas kebijakannya dengan menitikberatkan stabilitas rupiah pada kondisi riil ekonomi domestik. Ia mengingatkan bahwa tren depresiasi yang terus menggelinding secara gradual lambat laun akan menciptakan ketimpangan ekonomi, di mana ada pihak tertentu yang mengeruk keuntungan dan ada pihak lain yang dipaksa memikul kerugian.

"Kalau 5 persen ini berlangsung selama lima tahun, bisa terdepresiasi 25 persen. Ada pihak yang diuntungkan," katanya.

Perkuat Rupiah, BI dan Bank Sentral China Perdalam Penguatan Transaksi Tanpa Dolar AS



Merespons hal tersebut, Deputi Gubernur BI Aida S. Budiman menegaskan, bahwa arsitektur kebijakan nilai tukar bank sentral tidak sekadar berfokus pada penanganan gejolak pasar jangka pendek. Aida memaparkan bahwa stabilitas rupiah merupakan instrumen krusial yang terikat langsung dengan mandat utama BI dalam memelihara stabilitas makroekonomi secara menyeluruh serta menjangkar laju inflasi.

Dalam pandangan bank sentral, pergerakan nilai tukar yang melesat terlampau jauh dari angka fundamentalnya justru berpotensi merusak stabilitas harga barang dan jasa di dalam negeri.

Lebih lanjut, ia menerangkan bahwa rumusan angka nilai tukar fundamental dihitung secara rigid berdasarkan kombinasi indikator makro, mulai dari performa neraca pembayaran, kondisi transaksi berjalan (current account), lalu lintas modal pada financial account, hingga perbandingan tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan negara-negara mitra dagang utama.

"Ada perbedaan inflasi dengan negara-negara mitra dan juga ada bagaimana pertumbuhan ekonomi kita. Jadi itulah yang mendasari bagaimana kami melakukan nilai tukar fundamental," jelas Aida.

Aida menambahkan, bahwa pemetaan proyeksi nilai tukar rupiah dalam praktiknya selalu terintegrasi dengan berbagai asumsi makroekonomi lainnya, seperti laju pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) serta derasnya aliran modal asing yang masuk ke pasar keuangan domestik.

Namun sekalipun indikator fundamental telah dijadikan kompas utama, pergerakan riil rupiah di pasar tetap tidak bisa steril dari pengaruh eksternal, termasuk dinamika sentimen dan persepsi para pelaku pasar global. Kondisi perekonomian sepanjang tahun 2026 menjadi contoh nyata bagi BI mengenai bagaimana faktor-faktor di luar kalkulasi matematis mampu menjungkirbalikkan arah pergerakan mata uang.

Aida mencontohkan, mencuatnya eskalasi gejolak geopolitik global pada Februari 2026 yang secara masif mengubah peta ekonomi dunia dan langsung memengaruhi peta jalan arus modal keluar-masuk di berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia.

Kendati dihantam ketidakpastian global yang pekat, BI menegaskan komitmennya untuk terus membentengi rupiah agar tetap bergerak di koridor fundamentalnya. Penerapan batas ruang gerak tertentu dalam sistem devisa nasional ditegaskannya sebagai bagian dari kepatuhan Indonesia terhadap sistem nilai tukar mengambang terkendali (managed float).

"Ini kami perlukan dalam rangka menjaga bagaimana pergerakan tadi tetap terjaga," pungkas Aida.

Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) menegaskan dukungannya terhadap seluruh proses pembahasan yang dilakukan oleh DPR RI dan Pemerintah terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas UU P2SK yang kini telah disetujui menjadi undang-undang.

Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, menyampaikan bahwa hal ini sesuai kewenangan BI sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang.

Dalam proses perumusan Revisi UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), Ramdan memastikan bahwa BI terus berkoordinasi dan memberikan masukan kepada pemerintah.

Selanjutnya, BI akan menyiapkan ketentuan pelaksanaan yang diperlukan sesuai mandat pengaturan kepada BI setelah Revisi UU P2SK secara resmi diundangkan sesuai ketentuan yang berlaku.

“BI terus memperkuat bauran kebijakan BI dan senantiasa bersinergi dengan pemerintah, DPR RI, dan berbagai pemangku kepentingan dalam bauran kebijakan nasional untuk memperkuat stabilitas perekonomian nasional dan turut mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan,” kata Ramdan.

Pada Kamis (4/6), Rapat Paripurna DPR RI menyetujui RUU tentang Perubahan atas UU P2SK disahkan menjadi undang-undang.

Sebelum persetujuan diketuk, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Mohamad Hekal menjelaskan Panitia Kerja (Panja) RUU P2SK telah membahas daftar inventarisasi masalah (DIM) yang disampaikan oleh pemerintah.

Menurut dia, pemerintah menyampaikan 1.212 DIM yang terdiri atas 805 DIM batang tubuh dan 407 DIM penjelasan. Dari total tersebut, 485 DIM disepakati tetap pada batang tubuh dan 224 DIM pada bagian penjelasan.

“Sebanyak 167 DIM perubahan redaksional pada batang tubuh dan 79 DIM pada penjelasan; 31 DIM perubahan substansi pada batang tubuh dan 11 DIM pada penjelasan; 76 DIM penambahan substansi pada batang tubuh dan 60 DIM pada penjelasan; dan 46 DIM pada batang tubuh dan 33 DIM pada penjelasan dihapus,” katanya menjelaskan.

Hekal menyampaikan, terdapat 15 materi muatan perubahan dalam RUU P2SK, salah satunya termasuk penguatan pengaturan tujuan BI dalam melaksanakan kebijakan dan bauran kebijakan yang kondusif bagi pertumbuhan sektor riil serta penyempurnaan pengaturan tata kelola dan akuntabilitas mengenai anggaran tahunan BI.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menilai penguatan instrumen moneter saja belum cukup untuk menahan laju pelemahan nilai tukar rupiah yang kini menembus rekor baru di kisaran Rp17.800-an per dolar AS.

“Ketika instrumen moneter yang relatif agresif belum mampu membalik arah pergerakan kurs, pasar sebenarnya sedang menyampaikan bahwa persoalannya tidak bisa diselesaikan oleh suku bunga semata,” kata Yusuf saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat.

Adapun pelemahan rupiah tetap terjadi walaupun suku bunga acuan (BI-Rate) naik sebesar 50 basis poin (bps) dan imbal hasil (yield) Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) ditingkatkan.

Menurut Yusuf, kondisi tersebut memberi sinyal bahwa tekanan terhadap rupiah saat ini bukan terutama dipicu oleh rendahnya daya tarik imbal hasil aset domestik, sehingga peningkatan yield pun berdampak terbatas.

Ia mencatat, pelemahan nilai tukar rupiah ke kisaran Rp17.800 per dolar AS lebih banyak dipicu kombinasi faktor global dan domestik secara bersamaan.

Dari sisi global, pasar tengah beralih ke dolar AS dan aset aman di tengah ketegangan geopolitik serta tingginya ketidakpastian global. Sementara dari sisi domestik, pasar melihat adanya pelemahan kredibilitas fiskal dan menurunnya keyakinan terhadap konsistensi kebijakan ekonomi.

Dalam situasi saat ini, Yusuf menilai arus modal keluar lebih banyak ditentukan oleh selera risiko global dibanding selisih bunga antarnegara. Karena itu, kenaikan suku bunga 50 bps menghadapi tekanan yang jauh lebih besar daripada kapasitas pengaruhnya sendiri.

“Suku bunga tetap penting untuk menahan tekanan pada margin dan menjaga stabilitas jangka pendek, tetapi fungsinya lebih sebagai penahan sementara daripada penyembuh utama,” katanya.

Ia menambahkan bahwa intervensi valas memang tetap diperlukan untuk meredam gejolak yang terlalu ekstrem, tetapi efektivitasnya terbatas karena menguras cadangan devisa apabila dilakukan secara terus-menerus.

“Pasar saat ini sebenarnya tidak hanya menunggu langkah tambahan dari Bank Indonesia, melainkan ingin melihat bahwa beban stabilisasi dibagi secara lebih luas. Artinya, pasar ingin ada penguatan pengelolaan pasokan devisa domestik dan, yang lebih penting, pemulihan kredibilitas fiskal melalui proses kebijakan yang konsisten dan teknokratis,” kata Yusuf menjelaskan.

Menurut dia, pemerintah juga perlu mengembalikan prediktabilitas kebijakan, memperkuat kualitas teknokrasi, dan memperbaiki komunikasi ekonomi yang selama ini dinilai kurang meyakinkan oleh pasar.

“Ini penting karena pelepasan aset rupiah oleh investor asing saat ini lebih banyak dipengaruhi persepsi terhadap arah kebijakan dibanding persoalan suku bunga semata,” kata Yusuf menambahkan.

Pada saat yang sama, Yusuf juga mengingatkan agar pasokan devisa domestik diperkuat melalui pengelolaan devisa hasil ekspor yang lebih efektif, termasuk pelibatan Danantara dan BUMN untuk melakukan konversi valas secara terjadwal ketika tekanan pasar meningkat.

Sementara itu dalam jangka panjang, menurut dia, pekerjaan rumah terbesar tetap berada pada struktur neraca pembayaran Indonesia yang membuat rupiah sangat rentan setiap kali terjadi gejolak global.

“Ketergantungan terhadap komoditas, defisit pendapatan primer yang persisten, dan pasar keuangan yang masih dangkal merupakan sumber kerapuhan yang terus berulang. Selama persoalan struktural ini belum dibenahi, kenaikan suku bunga hanya akan menjadi penundaan sementara atas tekanan yang sama,” kata Yusuf.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Adhitya Wardhono

Dosen dan Peneliti Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember

RUPIAH masih meluncur ke bawah. Meski sebenarnya pelemahan rupiah sudah terpindai sejak awal tahun 2026 ini, jauh sebelum ketegangan di Timur Tengah. Pelemahan rupiah yang dalam kali ini tidak dibaca sebagai tekanan eksternal semata, namun juga refleksi atas pengelolaan makroekonomi domestik di tengah meningkatnya ketidakpastian global.

Pada kondisi ini seringkali mata publik langsung tertuju pada Bank Indonesia (BI). Tidak bisa dipungkiri, BI adalah otoritas moneter yang bertanggung jawab atas naik turunnya nilai Rupiah.

Saat ini, BI telah menaikkan suku bunga acuan (BI Rate) 5,25% sebagai antisipasi pelemahan rupiah dan ekspektasi inflasi. Yang sebelumnya BI telah bereaksi, terlihat dengan merilis tujuh langkah strategis, intervensi triple intervention di pasar spot, DNDF dan NDF offshore, memperketat pembelian valas dibatasi USD100 ribu menjadi USD50 ribu per orang per bulan, membeli SBN di pasar sekunder sejak awal tahun.

Pemain pasar uang sadar benar bahwa negara emerging market adalah playground untuk mendulang keuntungan. Kondisi negara yang valuta asingnya relatif stabil, sangat tidak menarik. Karena volatilitas rendah tidak bisa mencari keuntungan. Tapi negara dengan volatilitas yang tinggi seperti negara emerging market adalah peluang untuk memburu rente.

Ini sepadan dengan teori informasi dan signaling. Dimana sebenarnya pelaku keuangan tidak memiliki informasi yang sempurna di pasar, yang dilakukan adalah kemampuan membaca ‘sinyal”. Juga paralel dengan Portfolio Balance Theory Tobin (1958) yang menandaskan investor global memilih aset berdasarkan: return, risiko, kredibilitas negara.

Ciri negara emerging market menampakkan kecenderungan pemerintahnya memilih pasar uang sebagai sumber pembiayaan menutupi defisit APBN-nya. Lewat utang di pasar uang akan mendapat bunga relatif rendah dan bisa digunakan untuk mendongkrak sempitnya ruang fiskal.

Sebenarnya efektivitas kebijakan moneter BI mampu meredam gejolak jangka pendek dan sulit memastikan kontinuitasnya. Pelemahan Rupiah yang terjadi tidak bisa semata dijelaskan sebagai kegagalan kebijakan moneter. Masalahnya jauh lebih struktural, terutama berkaitan dengan kualitas pengelolaan fiskal dan arah kebijakan ekonomi domestik secara keseluruhan.

Dengan demikian, simplikasi pelemahan rupiah itu bukan semata kegagalan bank sentral. Masalahnya tidak sekedar di sektor moneter. Ada masalah yang lebih besar dan tidak menutup kemungkinan adalah problem struktural yang akan menggerus rupiah semakin terpuruk.

BI bukan institusi yang bebas halangan. Gerakannya dibatasi oleh Undang-Undang Bank Indonesia dan tunduk pada regulasi moneter global yang diawasi Bank for International Settlements (BIS). Intervensi BI terhadap pasar valas, pembelian Surat Berharga Negara, pengelolaan cadangan devisa, maupun operasi moneter lainnya tidak bisa dilakukan secara tak terbatas.

Dalam konteks ini, langkah-langkah yang dilakukan BI untuk menjaga stabilitas Rupiah pada dasarnya sudah berada dalam koridor yang tepat, profesional dan sesuai mandat institusionalnya. Disadari pergerakan dan stabilitas valas tidak hanya bergantung pada suku bunga atau intervensi pasar valas, tetapi juga pada kredibilitas fiskal, kualitas pertumbuhan ekonomi, dan struktur pembiayaan negara.

Pada titik ini, tekanan rupiah perlu dibaca lebih luas. Ini bukan hanya cerita tentang dolar AS yang sedang kuat. Ini juga cerita tentang trust, yaitu seberapa besar pasar percaya bahwa kebijakan ekonomi Indonesia masih dikelola dengan disiplin, konsisten, dan tidak saling membebani.

Lebih jauh, satu isu yang perlu mendapat perhatian adalah risiko fiscal dominance. Istilah ini memang terdengar teknis, tetapi maknanya tidak sederhana. Fiscal dominance terjadi ketika kebijakan fiskal menjadi terlalu dominan sehingga ruang gerak kebijakan moneter ikut menyempit.

Dalam kondisi normal, BI menaikkan atau menurunkan suku bunga acuan berdasarkan kebutuhan menjaga inflasi dan nilai tukar. Namun dalam situasi fiscal dominance, bank sentral tidak lagi sepenuhnya bebas. Setiap keputusan moneter harus ikut mempertimbangkan dampaknya terhadap biaya utang pemerintah, stabilitas pasar SBN, dan kemampuan APBN menanggung beban bunga.

Indonesia tentu belum bisa langsung disebut sudah masuk ke dalam situasi fiscal dominance. Namun, arah ke sana perlu diwaspadai sejak dini. Sebab, pasar tidak selalu menunggu krisis benar-benar terjadi. Pasar bekerja dengan membaca sinyal.

Ketika kebutuhan pembiayaan negara meningkat, yield SBN naik, rupiah melemah, dan bank sentral terlihat harus ikut menjaga stabilitas pasar surat utang, maka pelaku pasar mulai bertanya, apakah kebijakan moneter masih sepenuhnya diarahkan untuk menjaga stabilitas rupiah, atau mulai ikut terbebani oleh kebutuhan menjaga fiskal?

Data terakhir menunjukkan tekanan itu memang nyata. Rupiah sempat menyentuh rekor terendah Rp17.719 per dolar AS pada 19 Mei 2026. Tekanan ini terjadi meskipun BI sudah meningkatkan intensitas intervensi valas. Reuters juga mencatat bahwa sebelum perang Iran, rupiah dan saham Indonesia sudah lebih dulu ditekan oleh kekhawatiran investor terhadap transparansi pasar, independensi bank sentral, dan rencana belanja pemerintah.

Di sinilah masalah kepercayaan muncul. Rupiah tidak hanya melemah karena dolar AS sedang kuat. Rupiah juga melemah karena pasar sedang menguji kredibilitas kebijakan ekonomi domestik. Dolar memang sedang perkasa, ekspektasi suku bunga tinggi di AS masih kuat, dan investor global cenderung kembali ke aset yang dianggap lebih aman.

Namun tekanan eksternal seperti itu akan terasa lebih berat jika pasar juga melihat ada keraguan di dalam negeri. Tekanan itu juga terlihat di pasar surat utang. Imbal hasil SBN 10 tahun Indonesia berada di kisaran 6,79 persen pada 20 Mei 2026.

Kenaikan yield ini penting dibaca karena yield bukan sekadar angka bunga. Yield adalah bahasa pasar. Ketika yield naik, artinya investor meminta kompensasi risiko yang lebih besar untuk memegang surat utang pemerintah.

Karena itu, tekanan rupiah tidak bisa hanya dibebankan kepada BI. Meski BI memang penjaga stabilitas moneter, tetapi BI bukan satu-satunya penjaga kepercayaan ekonomi. Kepercayaan pasar juga ditentukan oleh disiplin fiskal pemerintah, kualitas belanja negara, arah pembiayaan utang, kekuatan sektor riil, dan konsistensi komunikasi kebijakan.

Pelemahan rupiah hari ini adalah cermin. Pelemahan memantulkan tekanan global, tetapi juga memantulkan keraguan domestik. Dolar AS memang sedang kuat. Yield global memang naik. Risiko geopolitik juga meningkat. Namun rupiah akan lebih kuat menghadapi tekanan eksternal jika fondasi domestik dibaca solid oleh pasar.

Saya rasa sudah tepat. Tapi memang kalau BI tidak melakukan ini, pelemahan rupiah akan semakin parah,

Jakarta (ANTARA) - Ekonom Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM FEB UI Teuku Riefky menilai kombinasi kebijakan Bank Indonesia (BI) sudah tepat untuk menahan agar rupiah tidak jatuh lebih dalam di tengah tekanan akibat belum meredanya konflik di Timur Tengah.

“Saya rasa sudah tepat. Tapi memang kalau BI tidak melakukan ini, pelemahan rupiah akan semakin parah,” kata Riefky saat dihubungi di Jakarta, Jumat.

Untuk diketahui, dalam menghadapi tekanan global, BI terus memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah melalui intervensi, baik transaksi Non-Deliverable Forward (NDF) di pasar luar negeri maupun transaksi spot dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) di pasar domestik.

Belum lama ini, BI menurunkan ambang batas (threshold) tunai beli valas terhadap rupiah yang berlaku mulai April 2026. Di sisi lain, BI juga memberi pengecualian atas larangan transaksi NDF jual valas terhadap rupiah di pasar luar negeri (offshore) bagi dealer utama PUVA tertentu guna mendukung stabilitas rupiah.

Terkait hal ini, Riefky memandang kebijakan penurunan threshold tunai beli valas dapat berdampak positif dalam mengarahkan permintaan dolar agar lebih berbasis kebutuhan riil.

Sementara pelonggaran transaksi NDF di offshore untuk dealer tertentu dinilai sebagai langkah yang lebih bersifat kepatuhan (compliance).

Dihubungi terpisah, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M. Rizal Taufikurahman memandang kombinasi kebijakan yang ditempuh bank sentral untuk menjaga rupiah sudah berada di jalur yang tepat.

Namun, ia mengingatkan bahwa langkah tersebut tidak lepas dari konsekuensi biaya yang cukup besar, terutama terhadap cadangan devisa yang mulai tergerus.

“Artinya, stabilisasi rupiah harus selektif dan tidak bisa hanya mengandalkan intervensi berkelanjutan,” kata dia.

Mengenai kebijakan penurunan threshold pembelian valas, Rizal menilai langkah tersebut tepat dalam menekan permintaan dolar yang bersifat precautionary.

“Kebijakan ini memberi sinyal bahwa permintaan valas harus berbasis kebutuhan riil, meski tetap perlu dijaga agar tidak mengganggu aktivitas impor dan pembayaran eksternal korporasi,” kata Rizal.

Sementara terkait pelonggaran NDF offshore untuk dealer tertentu, ia menilai kebijakan tersebut merupakan langkah taktis untuk mengurangi distorsi pasar offshore dan mendekatkan pembentukan harga ke pasar domestik.

Meski demikian, menurut Rizal, efektivitasnya terbatas apabila tidak disertai pengawasan ketat, karena berisiko bergeser menjadi kanal spekulasi, bukan murni lindung nilai.

Mengenai penguatan struktur bunga Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) yang diupayakan bank sentral, ia memandang langkah ini cukup efektif sebagai instrumen antara untuk menarik inflow meski tidak bisa menjadi substitusi jangka panjang tanpa dukungan kredibilitas fiskal dan kebijakan.

Dalam kondisi inflasi terkendali, imbuh dia, kenaikan suku bunga acuan (BI-Rate) juga sebaiknya menjadi opsi terakhir karena berisiko menekan pertumbuhan.

Secara keseluruhan, ia memandang fundamental domestik relatif kuat, tetapi rupiah tetap rentan karena tekanan utama berasal dari faktor global dan kenaikan risk premium.

“Ini menunjukkan bahwa stabilitas rupiah saat ini lebih ditentukan oleh sentimen eksternal daripada kekuatan domestik semata,” kata Rizal.

Nilai tukar rupiah pada perdagangan hari ini atau Jumat (24/4) ditutup pada level Rp17.229 per dolar AS, menguat 57 poin atau 0,33 persen dari penutupan sebelumnya di level Rp17.286 per dolar AS.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengungkapkan tiga faktor kunci penopang ketahanan ekonomi nasional dalam pertemuan lanjutan dengan investor global serta pertemuan dengan US-ASEAN Business Council dan International Monetary Fund (IMF) di Washington DC, Amerika Serikat.

Perry, sebagaimana dikutip dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Kamis, menyampaikan bahwa faktor kunci dimaksud yaitu kredibilitas kebijakan, kemampuan adaptasi terhadap dinamika global, dan penguatan kemitraan internasional.

Lebih lanjut, faktor kunci pertama yakni konsistensi dan sinergi kebijakan moneter, fiskal, serta stabilitas sistem keuangan yang dijalankan secara kredibel.​

Faktor kedua, kemampuan untuk terus beradaptasi dan menyesuaikan kerangka kebijakan seiring perubahan dinamika global.

Kemudian faktor kunci ketiga, penguatan kerja sama dan kemitraan internasional, termasuk dengan Amerika Serikat (AS) dan negara lainnya.

Pertemuan Gubernur BI Perry Warjiyo dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dengan para pelaku bisnis yang tergabung dalam US-ASEAN Business Council dan US Chamber of Commerce mencerminkan pentingnya interaksi langsung antara pemangku kebijakan dan swasta di tengah meningkatnya ketidakpastian global.

Dalam kesempatan tersebut, Indonesia menegaskan kinerja ekonominya yang berdaya tahan di tengah berbagai krisis, sekaligus memperkuat kepercayaan para pelaku usaha AS yang beroperasi di Asia Tenggara.

Pada hari yang sama, Gubernur BI juga melakukan pertemuan dengan First Deputy Managing Director (FDMD) IMF Dan Katz, yang membahas perkembangan geopolitik dan ketidakpastian global yang tinggi.

Diskusi menyoroti bahwa risiko global tidak hanya berasal dari harga minyak, tetapi juga potensi dampak rambatan melalui rantai pasok global.

Oleh karena itu, kalibrasi kebijakan tidak hanya berfokus pada indikator yang sudah terlihat, tetapi juga pada kemampuan untuk mengantisipasi risiko yang belum sepenuhnya teridentifikasi.

Selaras dengan tiga faktor kunci tersebut, BI pun terus memperkuat sinergi kebijakan internasional dan komunikasi dengan investor global guna menjaga stabilitas eksternal dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional di tengah meningkatnya ketidakpastian global.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Pemerintah saat ini sudah lebih intensif melakukan komunikasi dengan lembaga ataupun investor global sehingga pada akhirnya itu yang bisa memberikan persepsi dari realitas kondisi ekonomi Indonesia,

Jakarta (ANTARA) - Global Markets Economist Maybank Indonesia Myrdal Gunarto menilai komunikasi aktif pemerintah Indonesia kepada investor global melalui kunjungan di Amerika Serikat, strategis untuk memperkuat kepercayaan pasar dan mendukung kelancaran arus investasi, baik investasi riil maupun portofolio.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meyakinkan investor global mengenai strategi fiskal Indonesia dalam pertemuan di AS. Sementara pada kesempatan terpisah di AS, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo juga menegaskan bauran kebijakan Indonesia kepada investor global.

“Pemerintah saat ini sudah lebih intensif melakukan komunikasi dengan lembaga ataupun investor global sehingga pada akhirnya itu yang bisa memberikan persepsi dari realitas kondisi ekonomi Indonesia,” kata Myrdal saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Kamis.

Ia mencatat bahwa kondisi ekonomi Indonesia saat ini masih relatif solid meski terdapat tekanan dari dinamika global. Karena itu, penyampaian informasi secara langsung kepada investor dinilai dapat memperkuat keyakinan pasar terhadap prospek ekonomi nasional.

Myrdal juga menekankan pentingnya menjaga intensitas komunikasi agar tidak terjadi kesalahpahaman yang dapat memicu sentimen negatif.

Pengalaman sebelumnya terkait perubahan outlook dari lembaga pemeringkat menjadi pembelajaran untuk memperkuat koordinasi dan komunikasi ke depan.

“Kita berharap langkah itu terus dilakukan rutin, sehingga kita tidak lagi kecolongan seperti pada bulan Januari ataupun Februari lalu di mana kita mendapatkan outlook negatif dari Moody's dan Fitch, juga mendapatkan ancaman dari MSCI,” kata Myrdal.

Dihubungi terpisah, Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede memandang bahwa untuk jangka pendek, pertemuan langsung seperti ini berguna untuk meredam kebisingan informasi dan memperbaiki pembacaan investor. Namun, ia mengingatkan ketidakpastian global yang masih berlangsung.

Ia menambahkan bahwa lembaga pemeringkat biasanya tidak mengubah pandangan hanya karena penjelasan lisan, melainkan karena melihat bukti yang konsisten pada data, kebijakan, dan kelembagaan.

Agar prospek utang benar-benar membaik, menurut Josua, yang dibutuhkan adalah bukti bahwa defisit tetap terjaga, tata kelola kebijakan makin konsisten, arah fiskal makin jelas, dan koordinasi pemerintah dengan BI benar-benar terlihat stabil beberapa kuartal ke depan.

Dari sisi arus modal, ia mencatat masih terlalu dini untuk menyimpulkan hasil outreach sudah tercermin dalam arus modal masuk. Pada kuartal pertama 2026, catat Josua, investor asing masih mencatat arus keluar bersih sebesar sekitar 1,78 miliar dolar AS.

Pasar obligasi mencatat arus keluar bersih sebesar 1,48 miliar dolar AS, pasar saham mencatat arus keluar bersih yang lebih besar lagi sebesar 1,95 miliar dolar AS, sementara instrumen SRBI berhasil menarik arus masuk bersih sebesar 1,64 miliar dolar AS.

Sementara kekhawatiran atas arah kebijakan Indonesia sudah menekan sentimen dan mendorong jual bersih asing di saham maupun surat utang negara.

Pada saat yang sama, nilai tukar rupiah masih menunjukkan tren pelemahan bersama beberapa mata uang Asia lainnya, cadangan devisa turun secara tahun berjalan, dan risiko arus keluar modal tetap tinggi bila defisit transaksi berjalan dan defisit fiskal melebar bersamaan.

“Jadi, kalau ditanya apakah roadshow itu sudah mengubah arah arus modal secara tegas, jawaban saya belum. Bukti yang ada masih lebih cocok dibaca sebagai pasar yang belum sepenuhnya pulih, bukan pasar yang sudah kembali percaya penuh,” kata dia.

Namun, ia melihat tanda awal yang layak dicermati meski menurutnya belum boleh dibaca terlalu jauh. DJPPR mencatat bahwa permintaan lelang SBN mencapai Rp78,44 triliun pada 14 April yang lalu, dan terdapat pandangan bahwa meredanya kekhawatiran atas eskalasi AS-Iran ikut membantu aliran dana kembali ke negara berkembang.

Aset negara berkembang sempat menguat ketika pasar mulai berspekulasi tentang lanjutan perundingan damai, penurunan harga minyak, dan pelemahan dolar Amerika.

Dari sini terlihat bahwa kalau ada perbaikan sentimen belakangan ini, penggerak utamanya kemungkinan adalah gabungan antara pertemuan langsung Indonesia dengan investor dan membaiknya suasana global.

"Jadi, menurut saya, terlalu dini jika seluruh perbaikan itu diklaim sebagai hasil outreach. Faktor eksternal masih sangat dominan, sementara efek komunikasi pemerintah dan BI lebih bersifat memperkuat momentum yang memang sedang membaik,” tutup Josua.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede memandang bahwa Bank Indonesia (BI) perlu memperkuat ekosistem pasar valuta asing (valas) domestik untuk mendukung upaya stabilisasi nilai tukar rupiah.

Josua, saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Rabu, menjelaskan tiga arah kebijakan yang dinilai lebih bijak untuk memperkuat pasar valas domestik.

Pertama, memperkuat peran dealer utama pasar uang dan valas sebagai penyedia likuiditas sekaligus pembentuk harga dua arah agar kedalaman pasar meningkat.

Kedua, memperluas transaksi bilateral dalam mata uang lokal dengan mitra dagang sehingga ketergantungan terhadap dolar berkurang secara bertahap.

Ketiga, tetap menggunakan intervensi BI secara terukur hanya ketika pasar tidak teratur, bukan untuk melawan arah fundamental dalam jangka panjang.

Sebelumnya pada Selasa (7/4) dalam acara Outlook Indonesia, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menilai cara BI menangani nilai tukar masih konvensional dan terlalu hati-hati di tengah kompleksitas yang meningkat.

Misbakhun mempertanyakan mengapa BI tidak menjadi penyedia likuiditas valas dengan mengamankan pasokan sejak awal melalui kontrak besar serta diplomasi tingkat tinggi agar ketersediaan di pasar tetap terjaga.

Terkait hal tersebut, menurut Josua, pandangan bahwa cara BI masih konvensional dan perlu menjadi penyedia likuiditas valas memiliki semangat yang dapat dipahami, namun kurang tepat apabila dimaknai secara harfiah.

Josua menjelaskan, BI saat ini tidak lagi hanya mengandalkan jalur suku bunga, melainkan aktif menstabilkan rupiah melalui intervensi di pasar Non-Deliverable Forward (NDF) luar negeri, pasar spot, dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) domestik.

Selain itu, BI juga melakukan penyesuaian kebijakan transaksi valas serta menjaga stabilitas melalui struktur instrumen, operasi pro-pasar, pembelian SBN di pasar sekunder, dan pengelolaan likuiditas.

Oleh sebab itu, menurut Josua, menyebut pendekatan BI masih sepenuhnya konvensional menjadi kurang tepat karena kebijakan yang ditempuh sudah bersifat multidimensi.

Ia menambahkan bahwa BI memang telah berperan sebagai penyedia likuiditas valas, namun dilakukan secara terarah dan selektif, bukan sebagai pemasok tanpa batas.

Pendekatan tersebut dinilai lebih bijak, karena jika BI menjadi penjual valas utama untuk seluruh kebutuhan pasar, cadangan devisa berisiko cepat tergerus dan disiplin pasar dapat melemah.

Lebih lanjut, ia menilai diplomasi internasional tetap penting untuk mendukung perdagangan dan kepercayaan investor, namun bukan instrumen utama dalam menjaga stabilitas rupiah harian.

“Penggerak utama rupiah tetap harga minyak, arah dolar global, imbal hasil surat utang Amerika Serikat, aliran modal, dan persepsi risiko terhadap Indonesia,” kata Josua.

Karena itu, Josua menilai pendekatan yang paling relevan adalah bauran kebijakan yang mencakup intervensi BI secara terukur, pendalaman pasar valas domestik, penguatan investor domestik, perluasan transaksi bilateral mata uang lokal, serta koordinasi fiskal dan moneter guna meredam dampak guncangan eksternal.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet memandang, pelaksanaan transaksi pertukaran surat utang (debt switch) pada tahun ini dapat membantu pemerintah mengurangi risiko refinancing spike atau lonjakan kebutuhan pembiayaan ulang.

Kebijakan tersebut dilakukan dengan cara mendistribusikan kembali beban pembayaran ke tenor yang lebih panjang. Menurutnya, hal ini penting karena konsentrasi jatuh tempo yang besar dapat menciptakan tekanan likuiditas di pasar obligasi, meningkatkan premi risiko, dan pada akhirnya mendorong yield naik lebih tajam.

“Jadi, fungsi utamanya lebih bersifat preventif dan manajerial, yaitu menjaga orderly refinancing, bukan secara langsung mengendalikan yield,” kata Yusuf saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Selasa.

Yusuf mengingatkan perlunya sikap realistis bahwa debt switch belum tentu efektif meredam volatilitas imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara (SBN) secara signifikan.

Sebab, volatilitas imbal hasil SBN Indonesia secara empiris lebih dipengaruhi oleh faktor eksternal dan fundamental makro, seperti arah suku bunga global, persepsi risiko negara berkembang, serta sentimen terhadap kredibilitas fiskal domestik.

Ia mencatat bahwa saat ini tren imbal hasil SBN justru sedang meningkat yang mencerminkan kombinasi beberapa faktor.

Faktor dimaksud mulai dari kehati-hatian investor global terhadap aset emerging markets, perkembangan outlook kredit oleh Moody's Investors Service, hingga kekhawatiran pasar terhadap prospek defisit anggaran dan kebutuhan pembiayaan pemerintah ke depan.

Dalam konteks seperti ini, debt switch hanya dapat membantu di margin, misalnya dengan mengurangi tekanan suplai jangka pendek. Menurutnya, kebijakan tersebut tidak dapat sepenuhnya mengubah arah imbal hasil jika sentimen fundamental masih menekan.

Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) menyepakati rencana pelaksanaan transaksi debt switch SBN dengan Pemerintah tahun 2026 sesuai dengan jumlah SBN yang jatuh tempo pada tahun tersebut sebesar Rp173,4 triliun.

Adapun pelaksanaannya dilakukan secara bertahap terhadap SBN yang dimiliki BI dengan setelmen sebelum jatuh tempo sesuai ketentuan yang berlaku.

Hal ini sebagaimana hasil dari rapat Koordinasi Kebijakan Fiskal dan Moneter Tahun 2026 pada Jumat (20/2).

Otoritas menyatakan, pembelian SBN oleh BI dari pasar sekunder akan dilakukan dari pelaku pasar dan melalui mekanisme pertukaran SBN secara bilateral (bilateral debt switch) dengan Pemerintah, yang dapat diperdagangkan di pasar (tradeable) dengan menggunakan harga pasar yang berlaku sesuai mekanisme pasar.

Mekanisme pertukaran SBN secara bilateral antara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan BI ini telah dilakukan sebelumnya, termasuk pada 2021, 2022, dan 2025.

Per 16 Desember 2025, BI membeli SBN dengan nilai mencapai Rp327,45 triliun, termasuk pembelian di pasar sekunder dan program debt switching dengan Pemerintah sebesar Rp241,99 triliun.

Dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Februari 2026 di Jakarta, Senin (23/2), Kemenkeu menyatakan transaksi debtswitch dengan BI di pasar sekunder bertujuan untuk meredam volatilitas dan menjaga stabilitas imbal hasil SBN.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Suminto menjelaskan pertukaran surat utang di pasar sekunder itu dilakukan dengan pendekatan berbasis pasar (market based), sehingga pelaksanaannya akan tetap menjaga integritas serta disiplin pasar.

“Dengan dilaksanakannya pertukaran SBN dengan BI, tentu akan menurunkan jumlah penawaran SBN di pasar primer, khususnya melalui lelang,” kata Suminto.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono yang akan segera mengemban amanah sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) , memberikan klarifikasi mendalam mengenai arah kebijakan sinergi otoritas fiskal dan moneter di masa depan.Thomas menegaskan, bahwa kolaborasi yang akan ia usung bukanlah pengulangan skema berbagi beban atau burden sharing seperti yang diterapkan saat masa pandemi Covid-19.

Menurutnya, tantangan ekonomi saat ini memerlukan pendekatan yang berbeda. Fokus utamanya adalah memastikan kebijakan moneter dapat menyentuh sektor riil secara lebih efektif melalui penguatan transmisi kebijakan.

"Burden sharing yang kita kenal adalah produk masa pandemi kalau mau dilihat teknisnya cost sharing. Yang saya tekankan di fit and proper adalah sinergi dari mengelola transmisi, ujung-ujungnya nih gimana di perbankan, BI rate selama ini trennya sudah turun terus," tegas Thomas kepada awak media di Kemenkeu, Rabu (28/1/2026).

Sah! Paripurna DPR Tetapkan Thomas Djiwandono Deputi Gubernur BI



Thomas menilai, sinergi antara pemerintah dan BI saat ini harus difokuskan pada percepatan transmisi suku bunga ke perbankan dan sektor riil. Menurutnya, meskipun suku bunga acuan (BI Rate) berada di level rendah, dampak signifikan terhadap percepatan aktivitas ekonomi belum sepenuhnya terasa.

Oleh karena itu, penyelarasan langkah antara kebijakan moneter BI dan kebijakan fiskal pemerintah menjadi sangat krusial untuk memastikan setiap penurunan suku bunga benar-benar diterjemahkan menjadi stimulus bagi pertumbuhan ekonomi.

"Itu sudah bukan konsep-konsep masa lalu seperti burden sharing. Yang saya tekankan itu transmisi. Ini urusan suku bunga di perbankan dan sebagainya," tutur Thomas.

Redam Bola Liar Persepsi Pasar, BI Hadapi Ujian Kredibilitas Baru



Senada dengan Thomas, Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun sebelumnya juga menegaskan bahwa paradigma sinergi fiskal-moneter telah bergeser. Ia menyebutkan bahwa burden sharing merupakan instrumen masa lalu yang lahir dari situasi darurat kesehatan global.

"Kan burden sharing udah ceritanya. Kan tidak mesti harus sistemnya burden sharing. Itu yang waktu sebelum pas zaman Ibu Sri Mulyani," terang Misbakhun pada Senin (26/1/2026).

Misbakhun menambahkan bahwa bentuk sinergi baru ini akan mencakup ranah yang lebih luas, seperti menjaga stabilitas makro, optimalisasi imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN), hingga operasi moneter yang lebih terintegrasi untuk mendukung daya saing ekonomi nasional di tengah tantangan tahun 2026.

Listya Endang Artiani

Ekonom Universitas Islam Indonesia (UII)

DI TENGAH klaim bahwa inflasi Indonesia tetap terjaga, banyak masyarakat justru merasakan sebaliknya. Di mana harga kebutuhan pokok meningkat, cicilan terasa berat, dan ruang konsumsi makin sempit. Ada jarak yang semakin lebar antara narasi makro yang optimistis dengan kenyataan mikro di dompet rumah tangga. Kebijakan moneter dan dinamika nilai tukar rupiah berada tepat di pusat ketegangan ini.

Bank Indonesia (BI) memang memikul mandat klasik yaitu menjaga stabilitas nilai rupiah, baik melalui inflasi maupun nilai tukar. Dalam beberapa tahun terakhir, BI mengambil posisi konservatif yang sangat berhati-hati.

Suku bunga ditahan lama pada level tinggi untuk menahan inflasi dan mempertahankan daya tarik aset rupiah. Saat ruang untuk menurunkanbunga muncul, langkah itu dilakukan perlahan, seakan setiap basis poin adalah taruhan besar.

Sikap ini dapa dimengerti dunia sedang berada dalam fase ketidakpastian, suku bunga global tinggi, dan arus modal mudah berpindah hanya karena satu komentar Federal Reserve. Namun, sikap konservatif ini mulai menimbulkan pertanyaan: apakah stabilitas semata masih cukup untuk menjawab tekanan ekonomi masyarakat?

Rupiah sendiri bergerak dalam tekanan struktural yang tak sederhana. Bahkan ketika inflasi terkendali, mata uang tetap rapuh terhadap guncangan eksternal. Ketergantungan terhadap komoditas menjadikan pendapatan devisa volatil. Di sisi lain, kebutuhan impor pangan, energi, dan barang modal tetap tinggi.

Kombinasi ini membuat kurs rupiah sangat sensitif terhadap perubahan selera investor global. Setiap episode risk-off, setiap indikasi kenaikan suku bunga Amerika, langsung memukul rupiah. Intervensi BI memang mampu meredam gejolak jangka pendek, tetapi tidak menyelesaikan persoalan fundamental: ekonomi Indonesia belum menghasilkan cukup banyak barang yang diminati dunia.

Di titik ini terlihat paradoks, BI bekerja keras menjaga stabilitas nilai tukar dan inflasi, tetapi masyarakat tetap merasa harga-harga mahal. Inflasi resmi sering kali rendah karena komponen tertentu seperti energi bersubsidi ditahan oleh kebijakan fiskal. Namun, biaya hidup warga ditentukan oleh harga yang paling sering dibayar seperti beras, ayam, cabai, transportasi, sewa tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan.

Banyak dari pos ini terpengaruh oleh faktor non-moneter, yaitu rantai pasok yang tidak efisien, distribusi pangan yang rapuh, biaya logistik yang tinggi, hingga infrastruktur penyimpanan yang minim. Ketika pasokan terganggu, BI tidak punya instrumen untuk menurunkan harga beras atau mengatasi kelangkaan pasokan tertentu. Akhirnya, stabilitas inflasi secara statistik tidak diterjemahkan menjadi stabilitas biaya hidup.

Suku bunga pun menghadirkan dilema tersendiri. Bunga tinggi memang membantu menopang rupiah dan menarik modal asing, tetapi sekaligus menahan aktivitas ekonomi domestik. Rumah tangga kelas menengah yang bergantung pada kredit KPR, kendaraan, modal usaha kecil menanggung konsekuensinya.

Ketika cicilan meningkat, konsumsi tertekan. Pelaku usaha kecil dan menengah pun merasakan beban yang sama dan akses kredit lebih mahal, sehingga ekspansi dan rekrutmen tertahan.

Sementara itu, penurunan bunga yang terlalu cepat dapat melemahkan rupiah dan memicu tekanan inflasi berbasis impor. Indonesia terperangkap dalam situasi “jalan sempit”, di mana setiap pilihan kebijakan membawa risiko.

Masalah berikutnya adalah transmisi kebijakan moneter yang tidak optimal. Di negara dengan struktur industri kuat, perubahan suku bunga cepat diterjemahkan ke investasi dan produksi.

Di Indonesia, transmisi tersebut tertahan oleh masalah mendasar: produktivitas rendah, ketergantungan impor bahan baku yang tinggi, lemahnya industri manufaktur, serta dominasi sektor informal yang sulit dijangkau kredit perbankan. Akibatnya, kebijakan BI, betapapun hati-hatinya, tidak mengalir mulus ke aktivitas ekonomi riil.

Tekanan paling dirasakan oleh kelas menengah, yaitu kelompok ini tidak menerima subsidi langsung, tetapi paling sensitif terhadap inflasi pangan dan energi, sekaligus terikat cicilan yang dipengaruhi suku bunga. Mereka adalah penyumbang konsumsi terbesar dalam PDB Indonesia, namun justru yang paling terpukul ketika rupiah melemah atau bunga naik. Ketika konsumsi kelas menengah melemah, dampaknya bukan hanya pada rumah tangga, tetapi pada puluhan juta unit usaha yang bergantung pada permintaan domestik.

Pertanyaan pentingnya bukan lagi “apa yang dilakukan BI?”, tetapi “mengapa ekonomi kita masih rentan?”. Sistem ekonomi yang rapuh membuat instrumen moneter menjadi semacam peredam jangka pendek, bukan solusi yang benar-benar menyelesaikan masalah.

Dibutuhkan reformasi struktural yang berjalan beriringan, perbaikan logistik pangan, penguatan industri substitusi impor, efisiensi energi, serta kebijakan fiskal yang lebih tepat sasaran untuk menopang daya beli kelompok rentan dan kelas menengah.

BI perlu tetap menjaga stabilitas, tetapi tidak bisa berdiri sendiri. Pemerintah harus menyadari bahwa stabilitas makro bukanlah tujuan akhir, melainkan prasyarat bagi kesejahteraan yang nyata. Selama fondasi ekonomi tidak diperkuat, kebijakan moneter hanya akan menjadi kerja keras yang menahan gejolak sesaat sementara masyarakat tetap merasakan beban ekonomi yang berat.

Untuk Indonesia hari ini, stabilitas saja sudah tidak cukup. Indonesia membutuhkan keberanian untuk memperkuat struktur ekonomi agar setiap kebijakan moneter dapat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat.