Bisnis.com, JAKARTA – Pasar obligasi pemerintah terus menunjukkan penurunan minat investor ketika sentimen negatif muncul secara bertubi-tubi terhadap perekonomian nasional. Hal yang terbaru, lembaga pemeringkat global, Fitch Ratings, merevisi prospek kredit Indonesia dari stabil ke negatif, meskipun tetap mempertahankan peringkat utang di level ‘BBB’.

Outlook terbaru dari Fitch itu sejalan hasil pemeringkatan lembaga lainnya seperti Moody’s dan S&P, yang secara spesifik menyoroti tata kelola, ketidakpastian hingga sentralisasi kebijakan. Perbaikan tata kelola alias governance perlu dilakukan untuk meredam tekanan sekaligus mengembalikan kepercayaan pasar di tengah tren gejolak geopolitik global dan semakin menyusutnya minat investor terhadap obligasi pemerintah.

Indikasi menyusutnya minat investor terhadap obligasi pemerintah tampak dari penawaran atau incoming bid dalam 5 kali lelang surat utang negara (SUN) yang berlangsung selama awal kuartal 1/2026. Merosotnya minat investor tampak dari bid to cover ratio alias rasio cakupan penawaran yang secara terus menerus tergerus.

Posisi Rating Indonesia

Pada lelang 3 Maret 2026 lalu, misalnya, dengan jumlah penawaran (incoming bid) sebesar Rp50,94 triliun atau anjlok 19,2% dari periode lelang 18 Februari 2026 sebesar Rp60,3 triliun dan jumlah penawaran yang dimenangkan (awarded bid) mencapai Rp34,1 triliun, bid to cover ratio berada di angka 1,49.

Minat investor dalam lelang Selasa kemarin terkonsentrasi ke seri FR010 dengan yield atau imbal hasil sebesar 5,88% dengan jumlah penawaran yang masuk sebesar Rp10,78 triliun. Total penawaran yang dimenangkan mencapai Rp1,35 triliun, sehingga rasio cakupan penawaran atau bid to cover ratio untuk seri ini mencapai 7,99 kali.

Sementara itu, untuk tujuh seri lainnya yakni SPN01260404, SPN12270304, FR0108, FR0106, FR0107, FR0102, FR0105 rasio cakupannya hanya di kisaran 1-1,30. Bahkan untuk seri SPN12260604, Kemenkeu sama sekali tidak menetapkan pemenang lelangnya.

Bid to cover ratio adalah indikator yang digunakan untuk mengukur permintaan dalam sebuah lelang obligasi pemerintah. Semakin besar rasionya, bisa dianggap bahwa minat penawaran investor tinggi atau oversubscribe. Sebaliknya, kalau rasionya rendah, menunjukkan adanya penurunan permintaan dari investor terhadap obligasi pemerintah.

Kalau merujuk kepada empat lelang sebelumnya, rasio penawaran dalam lelang awal Maret ini anjlok dibandingkan periode lelang sebelumnya yang masih berada di level 1,57. Kurva tersebut bertolak belakang dengan tren tahun lalu. Pada periode lelang 7 Januari 2025, bid cover ratio memang hanya di angka 1,2. Namun pada periode lelang selanjutnya, angkanya terus naik.

Puncaknya terjadi pada periode lelang 12 Agustus 2025, yang mencatat rasio di atas 5%. Setelah itu, penawaran terhadap surat utang cenderung fluktuatif. Menariknya, hingga lelang 3 Februari bid to cover ratio masih lebih dari 2 kali jumlah lelang yang dimenangkan. Namun, dalam lelang selanjutnya rasionya terus merosot hingga mencapai titik terendah sejak Agustus 2025, pada lelang Maret 2026 yakni 1,49 kali.

Imbas Debt Switch?

Pemerintah sejatinya telah memproyeksikan tren penurunan intensitas penawaran dalam lelang di pasar perdana seperti lelang surat utang negara (SUN) sebagai konsekuensi dari keputusan pemerintah untuk melibatkan Bank Indonesia (BI) dalam pembiayaan APBN. BI dan pemerintah telah menyepakati tentang rencana bank sentral membeli surat utang pemerintah di pasar sekunder, termasuk melakukan debt switch hingga Rp173,4 triliun pada tahun ini.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Suminto memaparkan bahwa otoritas fiskal dan moneter telah menyepakati langkah strategis untuk mengeksekusi debt switch senilai Rp173,4 triliun pada 2026. "Dengan dilaksanakannya pertukaran SBN dengan Bank Indonesia, tentu akan menurunkan jumlah penawaran SBN di pasar primer khususnya melalui lelang. Dengan demikian, pertukaran ini tentu akan dapat menjaga stabilitas imbal hasil SBN," ujar Suminto dalam konferensi pers APBN Kita, Jakarta, Senin (23/2/2026) lalu.

Artinya, dengan difasilitasi oleh bank sentral secara langsung, jumlah penawaran SBN di pasar primer akan terpangkas sehingga pemerintah dapat mengurangi tekanan penerbitan utang baru melalui mekanisme lelang rutin. Akibatnya, hukum penawaran dan permintaan pun berlaku: penurunan penawaran di pasar primer inilah yang pada akhirnya diyakini akan mengompensasi tekanan jual di pasar obligasi dan menahan lonjakan biaya pinjaman pemerintah.

Sebagai informasi, belakangan yield SBN memang cenderung menanjak naik. Pada 2 Januari 2026, yield SBN tenor 10 tahun berada di level 6,04%; kini per 20 Februari 2026, yield SBN 10 tahun berada di level 6,45% atau sudah naik 41 basis poin dibanding posisi awal tahun. Masalahnya, jika yield semakin tinggi maka beban bunga utang yang harus dibayar pemerintah ke depan akan semakin berat.

Lebih lanjut, Suminto menyatakan bahwa manuver transaksi tukar guling utang negara di pasar sekunder tersebut akan dieksekusi dengan tetap mematuhi prinsip mekanisme pasar. "Dengan menjaga integritas dan disiplin pasar," lanjutnya.

Porsi Asing Menyusut, BI Semakin Jumbo

Keterlibatan aktif BI dalam pembiayaan APBN, meski pembelian SBN dilakukan di pasar sekunder, semakin memperbesar porsi BI dalam struktur kepemilikan SBN.

Data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat per 23 Februari 2026, penetrasi BI dalam struktur kepemilikan SBN sebesar Rp1.556,03 triliun. Jumlah itu setara 23,18% dari total SBN senilai Rp6.712,11 triliun.

Tren peningkatan porsi kepemilikan BI di SBN itu mulai terjadi sejak tahun 2021 - 2025 dengan nilai rata-rata sebesar 21,52%. Angka ini kontras jika dibandingkan periode tahun 2016-2020 yang rata-ratanya berada di kisaran 9,26%.

Dalam catatan Bisnis, peningkatan porsi BI dalam struktur SBN pada periode 2021-2025 itu beriringan dengan upaya pemulihan ekonomi yang ambruk akibat pandemi Covid-19.

Pada kurun waktu tersebut, pemerintah memutuskan untuk melakukan burden sharing atau berbagi beban dengan BI. Skema ini memungkinkan otoritas moneter terlibat aktif dalam pembiayaan APBN dengan membeli surat utang di pasar perdana.

Menariknya, seolah kontras dengan porsi kepemilikan BI, investor asing tercatat terus mengalami penyusutan kepemilikan SBN. Pada tanggal 23 Februari 2026, porsi kepemilikan asing di SBN hanya tersisa 13,07% atau sekitar Rp877,32 triliun dari total Rp6.712,11 triliun. Angka ini menurun tipis dibandingkan posisi akhir Desember 2025 yang tercatat sebesar Rp878,32 triliun atau 13,37%.

Secara persentase ada penurunan yang cukup signifikan dibandingkan dengan periode tahun 2015-2019 yang persentasenya selalu di atas 30%. Namun sejak pandemi Covid-19, persentase asing dalam SBN turun cukup signifikan ke kisaran 25% pada 2025 terus anjlok ke 13,37% pada akhir Desember 2025.

Apa Pemicu Asing Kabur?

Pasar Surat Berharga Negara (SBN) berpotensi mengalami net sell asing seiring memuncaknya ketegangan antara AS—Israel dengan Iran. Kalangan analis memprediksi, investor asing bakal mengalokasikan dananya ke instrumen investasi rendah risiko, seperti obligasi AS atau emas.

Ekonom KB Valbury Sekuritas Fikri C. Permana, mengemukakan bahwa selama tiga bulan ke depan, investor masih akan cenderung wait and see terhadap pasar SBN RI. Seiring dengan itu, tren capital flight dari pasar Indonesia juga diprediksi bakal terjadi. ”Masih ada tren capital flight to quality ya. Artinya, kecenderungannya malah ada sell off di pasar Indonesia dan balik ke negara mereka,” katanya saat dihubungi, Selasa (3/3/2026).

Data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan per 25 Februari juga mencatat aksi net sell asing di pasar SBN sebesar Rp3,25 triliun sepanjang tahun berjalan 2026.

Fikri menilai, perang yang terjadi berpotensi mendorong sentimen sebesar 5—10% terhadap kondisi pasar obligasi dalam negeri. Artinya, yield acuan berpotensi kembali melemah hingga maksimal 10% atas kondisi yang terjadi.

Dalam riset terbarunya yang bertajuk ”The Impact of the US–Israel vs. Iran War on Indonesia’s Financial Markets”, Fikri memprediksi setidaknya terdapat tiga skenario yang dapat terjadi terhadap pasar keuangan Tanah Air akibat perang.

Pertama, dalam jangka pendek, pasar keuangan Tanah Air diprediksi akan mengalami peningkatan volatilitas. Kondisi ini diprediksi bakal mendorong yield acuan kian melemah ke level 6,7%. Dia menilai, investor global cenderung mengalihkan modal dari pasar negara berkembang ke aset aman saat volatilitas meningkat. Hal itu yang membuat yield obligasi acuan akan turut melemah lantaran dana asing pergi dari emerging market.

Kedua, jika perang tidak tereskalasi lebih lanjut, yield acuan akan kembali bergerak moderat ke level 6,5% dan rupiah akan bergerak menguat pada rentang Rp16.700—Rp17.000. Terakhir, jika perang justru meluas dan meningkatkan ancaman keamanan di seluruh kawasan, yield acuan akan bergerak kian melemah ke level 7,00%. Hanya saja, Fikri tidak dapat memprediksi seberapa parah aksi net sell asing akan terjadi. Namun, kian parah kondisi geopolitik dinilai bakal semakin mendorong larinya dana asing dari pasar RI.

”Tapi yang perlu juga dilihat adalah jumlah investor asing di Indonesia bisa dikatakan cukup kecil. Jadi mungkin sell off-nya sementara dan mungkin nanti akan ada ruang untuk masuk kembali, sementara menunggu kupon,” katanya

Bisnis.com, JAKARTA -- Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyepakati sejumlah poin terkait sinergi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Salah satu kesepakatannya adalau kesanggupan bank sentral membeli surat berharga negara alias SBN di pasar sekunder, termasuk tukar guling utang alias debt switch senilai Rp173,4 triliun.

Data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat per 23 Februari 2026, penetrasi BI dalam struktur kepemilikan SBN sebesar Rp1.556,03 triliun. Jumlah itu setara 23,18% dari total SBN senilai Rp6.712,11 triliun.

Tren peningkatan porsi kepemilikan BI di SBN itu mulai terjadi sejak tahun 2021 - 2025 dengan nilai rata-rata sebesar 21,52%. Angka ini kontras jika dibandingkan periode tahun 2016-2020 yang rata-ratanya di kisaran 9,26%.

Dalam catatan Bisnis, peningkatan porsi BI dalam struktur SBN pada periode 2021-2025 itu beriringan dengan upaya pemulihan ekonomi yang ambruk akibat pandemi Covid-19.

Pada kurun waktu tersebut, pemerintah memutuskan untuk melakukan burden sharing atau berbagi beban dengan BI. Skema ini memungkinkan ootoritas moneter terlibat aktif dalam pembiayaan APBN dengan membeli surat utang di pasar perdana.

Menariknya, seolah kontras dengan porsi pemilikan BI, investor asing tercatat terus mengalami penyusutan kepemilikan SBN. Pada tanggal 23 Februari 2026, porsi kepemilikan asing di SBN hanya tersisa 13,07% atau sekitar Rp877,32 triliun dari total Rp6.712,11 triliun. Angka ini menurun tipis dibandingkan posisi akhir Desember 2025 yang tercatat sebesar Rp878,32 triliun atau 13,37%.

Secara persentase ada penurunan yang cukup signifikan dibandingkan dengan periode tahun 2015-2019 yang persentasenya selalu di atas 30%. Namun sejak pandemi Covid-19, persentase asing dalam SBN turun cukup signifikan ke kisaran 25% pada 2025 terus anjlok ke 13,37% pada akhir Desember 2025.

Risiko Gerus Investor

Pelibatan Bank Indonesia (BI) untuk membiayai APBN 2026 baik itu melalui pembelian surat berharga negara alias SBN di pasar sekunder maupun tukar guling utang (debt switch) dikhawatirkan merembet ke pasar keuangan dan membebani kualitas anggaran pemerintah.

Apalagi saat ini pasar keuangan sedang mengalami sejumlah tantangan, termasuk risiko penurunan outlook dari lembaga pemeringkat global hingga tren penurunan penawaran atau incoming bid dalam 4 kali lelang surat utang negara (SUN).

Sekadar catatan, BI dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah sepakat melakukan debt switch untuk kebutuhan pengelolaan pembiayaan utang tahun anggaran 2026 senilai Rp173,4 triliun.

Jumlah tersebut turun dibandingkan dengan realisasi tahun 2025. Pada waktu itu, BI tercatat memborong SBN senilai Rp332,1 triliun yang 74,25% di antaranya dilakukan dengan skema debt switching. Nominalnya mencapai Rp246,6 triliun.

Angka pembelian SBN senilai Rp332,1 triliun itu juga setara dengan 45,1% total pembiayaan utang pemerintah selama tahun 2025 yang tercatat sebesar Rp736,3 triliun. Di sisi lain, peran BI dalam pembiayaan utang pemerintah terus naik. Hal ini ditunjukkan dengan kenaikan persentase kepemilikan SBN domestik selama 5 tahun terakhir, meskipun untuk tahun 2025 terjadi sedikit penurunan.

Yield Makin Kompetitif

Adapun Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meyakini bahwa kesepakatan transaksi pertukaran utang alias debt switch dengan Bank Indonesia (BI) di pasar sekunder akan meredam volatilitas dan menjaga stabilitas imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara (SBN).

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Suminto memaparkan bahwa otoritas fiskal dan moneter telah menyepakati langkah strategis untuk mengeksekusi debt switch senilai Rp173,4 triliun pada 2026.

"Dengan dilaksanakannya pertukaran SBN dengan Bank Indonesia, tentu akan menurunkan jumlah penawaran SBN di pasar primer khususnya melalui lelang. Dengan demikian, pertukaran ini tentu akan dapat menjaga stabilitas imbal hasil SBN," ujar Suminto dalam konferensi pers APBN Kita, Jakarta, Senin (23/2/2026).

Artinya, dengan difasilitasi oleh bank sentral secara langsung, jumlah penawaran SBN di pasar primer akan terpangkas sehingga pemerintah dapat mengurangi tekanan penerbitan utang baru melalui mekanisme lelang rutin.

Akibatnya, hukum penawaran dan permintaan pun berlaku: penurunan penawaran di pasar primer inilah yang pada akhirnya diyakini akan mengompensasi tekanan jual di pasar obligasi dan menahan lonjakan biaya pinjaman pemerintah.

Sebagai informasi, belakangan yield SBN memang cenderung menanjak naik. Pada 2 Januari 2026, yield SBN tenor 10 tahun berada di level 6,04%; kini per 20 Februari 2026, yield SBN 10 tahun berada di level 6,45% atau sudah naik 41 basis poin dibanding posisi awal tahun. Masalahnya, jika yield semakin tinggi maka beban bunga utang yang harus dibayar pemerintah ke depan akan semakin berat.

Lebih lanjut, Suminto menyatakan bahwa manuver transaksi tukar guling utang negara di pasar sekunder tersebut akan dieksekusi dengan tetap mematuhi prinsip mekanisme pasar. "Dengan menjaga integritas dan disiplin pasar," lanjutnya.

Berkaca ke Neraca Pembayaran 2025

Bank Indonesia (BI) melaporkan bahwa neraca pembayaran Indonesia alias NPI mengalami defisit sebesar US$7,8 miliar pada tahun 2025 lalu. Defisit neraca pembayaran tahun 2025 tercatat yang terbesar selama 10 tahun terakhir.

Sekadar perbandingan, pada tahun 2024 neraca pembayaran Indonesia masih mencatatkan surplus sebesar US$7,2 miliar. Sementara itu, dalam catatan BI, defisit neraca pembayaran pernah di atas US$7 miliar pada tahun 2018 lalu. Pada waktu itu, defisit neraca pembayaran Indonesia menembus angka US$7,13 miliar.

Menariknya, pelebaran defisit neraca perdagangan pada tahun 2025 itu terjadi ketika defisit transaksi berjalan atau current account deficit justru mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024. Transaksi berjalan pada tahun 2025 tercatat hanya sebesar US$1,45 miliar. Jauh lebih rendah dibandingkan dengan transaksi berjalan pada tahun 2024 yang tercatat defisit hingga menembus angka US$8,58 miliar.

Adapun eksodus dana jumbo atau net outflow dari investasi portofolio menjadi salah satu pemicu melebarnya defisit neraca pembayaran. BI mencatat dana yang kabur dari investasi portofolio sebesar US$9,4 miliar pada tahun 2025. Hal ini kontras dengan posisi tahun 2024 dimana investasi portofolio tercatat masih surplus sebesar US$8,2 miliar.

BI merinci bahwa sebagian besar outflow terjadi di investasi portofolio swasta senilai US$6,7 miliar. Sementara itu di sektor publik hanya senilai US$2,7 miliar. Pelebaran defisit investasi portofolio menekan data transaksi finansial yang tercatat defisit US$4,54 miliar. Padahal tahun 2024 masih tercatat surplus di atas US$17 miliar.

Fenomena net outflow pada tahun 2025 itu, lanjut laporan BI, ini merupakan konsekuensi dari meningkatnya premi risiko di pasar keuangan seiring dengan meningkatnya tantangan dan ketidakpastian global. “[Hal ini] menyebabkan investor cenderung mengalihkan portofolio ke aset-aset safe haven."

Bisnis.com, JAKARTA -- Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyepakati sejumlah poin terkait sinergi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Salah satu kesepakatan itu mencakup rencana bank sentral untuk membeli surat berharga negara alias SBN di pasar sekunder, termasuk melakukan tukar guling utang alias debt switch senilai Rp173,4 triliun.

Data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat setidaknya per 23 Februari 2026, penetrasi BI dalam struktur kepemilikan SBN tercatat sebesar 23,18% atau senilai Rp1.556,03 triliun atau mencakup 23,18% dari total Rp6.712,11 triliun.

Tren peningkatan porsi kepemilikan BI di SBN itu mulai terjadi sejak tahun 2021 - 2025 dengan nilai rata-rata sebesar 21,52%. Angka kontras jika dibandingkan periode tahun 2016-2020 yang rata-ratanya di kisaran 9,26%.

Dalam catatan Bisnis, peningkatan porsi BI dalam struktur SBN pada periode 2021-2025 itu beriringan dengan upaya pemulihan ekonomi yang ambruk akibat pandemi Covid-19.

Pada kurun waktu tersebut, pemerintah memutuskan untuk melakukan burden sharing atau berbagi beban dengan BI. Skema ini memungkinkan ootoritas moneter terlibat aktif dalam pembiayaan APBN dengan membeli surat utang di pasar perdana.

Menariknya, seolah kontras dengan porsi pemilikan BI, investor asing tercatat terus mengalami penyusutan kepemilikan SBN. Pada tanggal 23 Februari 2026, porsi kepemilikan asing di SBN hanya tersisa 13,07% atau sekitar Rp877,32 triliun dari total Rp6.712,11 triliun. Angka ini menurun tipis dibandingkan posisi akhir Desember 2025 yang tercatat sebesar Rp878,32 triliun atau 13,37%.

Secara persentase ada penurunan yang cukup signifikan dibandingkan dengan periode tahun 2015-2019 yang persentasenya selalu di atas 30%. Namun sejak pandemi Covid-19, persentase asing dalam SBN turun cukup signifikan ke kisaran 25% pada 2025 terus anjlok ke 13,37% pada akhir Desember 2025.

Risiko Gerus Investor

Pelibatan Bank Indonesia (BI) untuk membiayai APBN 2026 baik itu melalui pembelian surat berharga negara alias SBN di pasar sekunder maupun tukar guling utang (debt switch) dikhawatirkan merembet ke pasar keuangan dan membebani kualitas anggaran pemerintah.

Apalagi saat ini pasar keuangan sedang mengalami sejumlah tantangan, termasuk risiko penurunan outlook dari lembaga pemeringkat global hingga tren penurunan penawaran atau incoming bid dalam 4 kali lelang surat utang negara (SUN).

Sekadar catatan, BI dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah sepakat melakukan debt switch untuk kebutuhan pengelolaan pembiayaan utang tahun anggaran 2026 senilai Rp173,4 triliun.

Jumlah tersebut turun dibandingkan dengan realisasi tahun 2025. Pada waktu itu, BI tercatat memborong SBN senilai Rp332,1 triliun yang 74,25% di antaranya dilakukan dengan skema debt switching. Nominalnya mencapai Rp246,6 triliun.

Angka pembelian SBN senilai Rp332,1 triliun itu juga setara dengan 45,1% total pembiayaan utang pemerintah selama tahun 2025 yang tercatat sebesar Rp736,3 triliun. Di sisi lain, peran BI dalam pembiayaan utang pemerintah terus naik. Hal ini ditunjukkan dengan kenaikan persentase kepemilikan SBN domestik selama 5 tahun terakhir, meskipun untuk tahun 2025 terjadi sedikit penurunan.

Yield Makin Kompetitif

Adapun Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meyakini bahwa kesepakatan transaksi pertukaran utang alias debt switch dengan Bank Indonesia (BI) di pasar sekunder akan meredam volatilitas dan menjaga stabilitas imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara (SBN).

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Suminto memaparkan bahwa otoritas fiskal dan moneter telah menyepakati langkah strategis untuk mengeksekusi debt switch senilai Rp173,4 triliun pada 2026.

"Dengan dilaksanakannya pertukaran SBN dengan Bank Indonesia, tentu akan menurunkan jumlah penawaran SBN di pasar primer khususnya melalui lelang. Dengan demikian, pertukaran ini tentu akan dapat menjaga stabilitas imbal hasil SBN," ujar Suminto dalam konferensi pers APBN Kita, Jakarta, Senin (23/2/2026).

Artinya, dengan difasilitasi oleh bank sentral secara langsung, jumlah penawaran SBN di pasar primer akan terpangkas sehingga pemerintah dapat mengurangi tekanan penerbitan utang baru melalui mekanisme lelang rutin.

Akibatnya, hukum penawaran dan permintaan pun berlaku: penurunan penawaran di pasar primer inilah yang pada akhirnya diyakini akan mengompensasi tekanan jual di pasar obligasi dan menahan lonjakan biaya pinjaman pemerintah.

Sebagai informasi, belakangan yield SBN memang cenderung menanjak naik. Pada 2 Januari 2026, yield SBN tenor 10 tahun berada di level 6,04%; kini per 20 Februari 2026, yield SBN 10 tahun berada di level 6,45% atau sudah naik 41 basis poin dibanding posisi awal tahun. Masalahnya, jika yield semakin tinggi maka beban bunga utang yang harus dibayar pemerintah ke depan akan semakin berat.

Lebih lanjut, Suminto menyatakan bahwa manuver transaksi tukar guling utang negara di pasar sekunder tersebut akan dieksekusi dengan tetap mematuhi prinsip mekanisme pasar. "Dengan menjaga integritas dan disiplin pasar," lanjutnya.

Berkaca ke Neraca Pembayaran 2025

Bank Indonesia (BI) melaporkan bahwa neraca pembayaran Indonesia alias NPI mengalami defisit sebesar US$7,8 miliar pada tahun 2025 lalu. Defisit neraca pembayaran tahun 2025 tercatat yang terbesar selama 10 tahun terakhir.

Sekadar perbandingan, pada tahun 2024 neraca pembayaran Indonesia masih mencatatkan surplus sebesar US$7,2 miliar. Sementara itu, dalam catatan BI, defisit neraca pembayaran pernah di atas US$7 miliar pada tahun 2018 lalu. Pada waktu itu, defisit neraca pembayaran Indonesia menembus angka US$7,13 miliar.

Menariknya, pelebaran defisit neraca perdagangan pada tahun 2025 itu terjadi ketika defisit transaksi berjalan atau current account deficit justru mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024. Transaksi berjalan pada tahun 2025 tercatat hanya sebesar US$1,45 miliar. Jauh lebih rendah dibandingkan dengan transaksi berjalan pada tahun 2024 yang tercatat defisit hingga menembus angka US$8,58 miliar.

Adapun eksodus dana jumbo atau net outflow dari investasi portofolio menjadi salah satu pemicu melebarnya defisit neraca pembayaran. BI mencatat dana yang kabur dari investasi portofolio sebesar US$9,4 miliar pada tahun 2025. Hal ini kontras dengan posisi tahun 2024 dimana investasi portofolio tercatat masih surplus sebesar US$8,2 miliar.

BI merinci bahwa sebagian besar outflow terjadi di investasi portofolio swasta senilai US$6,7 miliar. Sementara itu di sektor publik hanya senilai US$2,7 miliar. Pelebaran defisit investasi portofolio menekan data transaksi finansial yang tercatat defisit US$4,54 miliar. Padahal tahun 2024 masih tercatat surplus di atas US$17 miliar.

Fenomena net outflow pada tahun 2025 itu, lanjut laporan BI, ini merupakan konsekuensi dari meningkatnya premi risiko di pasar keuangan seiring dengan meningkatnya tantangan dan ketidakpastian global. “[Hal ini] menyebabkan investor cenderung mengalihkan portofolio ke aset-aset safe haven."

Bisnis.com, JAKARTA -- Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyepakati sejumlah poin terkait sinergi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Salah satu kesepakatan itu mencakup rencana bank sentral untuk membeli surat berharga negara alias SBN di pasar sekunder, termasuk melakukan tukar guling utang alias debt switch senilai Rp173,4 triliun.

Data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat setidaknya per 23 Februari 2026, penetrasi BI dalam struktur kepemilikan SBN tercatat sebesar 23,18% atau senilai Rp1.556,03 triliun atau mencakup 23,18% dari total Rp6.712,11 triliun.

Tren peningkatan porsi kepemilikan BI di SBN itu mulai terjadi sejak tahun 2021 - 2025 dengan nilai rata-rata sebesar 21,52%. Angka kontras jika dibandingkan periode tahun 2016-2020 yang rata-ratanya di kisaran 9,26%.

Dalam catatan Bisnis, peningkatan porsi BI dalam struktur SBN pada periode 2021-2025 itu beriringan dengan upaya pemulihan ekonomi yang ambruk akibat pandemi Covid-19.

Pada kurun waktu tersebut, pemerintah memutuskan untuk melakukan burden sharing atau berbagi beban dengan BI. Skema ini memungkinkan ootoritas moneter terlibat aktif dalam pembiayaan APBN dengan membeli surat utang di pasar perdana.

Menariknya, seolah kontras dengan porsi pemilikan BI, investor asing tercatat terus mengalami penyusutan kepemilikan SBN. Pada tanggal 23 Februari 2026, porsi kepemilikan asing di SBN hanya tersisa 13,07% atau sekitar Rp877,32 triliun dari total Rp6.712,11 triliun. Angka ini menurun tipis dibandingkan posisi akhir Desember 2025 yang tercatat sebesar Rp878,32 triliun atau 13,37%.

Secara persentase ada penurunan yang cukup signifikan dibandingkan dengan periode tahun 2015-2019 yang persentasenya selalu di atas 30%. Namun sejak pandemi Covid-19, persentase asing dalam SBN turun cukup signifikan ke kisaran 25% pada 2025 terus anjlok ke 13,37% pada akhir Desember 2025.

Risiko Gerus Investor

Pelibatan Bank Indonesia (BI) untuk membiayai APBN 2026 baik itu melalui pembelian surat berharga negara alias SBN di pasar sekunder maupun tukar guling utang (debt switch) dikhawatirkan merembet ke pasar keuangan dan membebani kualitas anggaran pemerintah.

Apalagi saat ini pasar keuangan sedang mengalami sejumlah tantangan, termasuk risiko penurunan outlook dari lembaga pemeringkat global hingga tren penurunan penawaran atau incoming bid dalam 4 kali lelang surat utang negara (SUN).

Sekadar catatan, BI dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah sepakat melakukan debt switch untuk kebutuhan pengelolaan pembiayaan utang tahun anggaran 2026 senilai Rp173,4 triliun.

Jumlah tersebut turun dibandingkan dengan realisasi tahun 2025. Pada waktu itu, BI tercatat memborong SBN senilai Rp332,1 triliun yang 74,25% di antaranya dilakukan dengan skema debt switching. Nominalnya mencapai Rp246,6 triliun.

Angka pembelian SBN senilai Rp332,1 triliun itu juga setara dengan 45,1% total pembiayaan utang pemerintah selama tahun 2025 yang tercatat sebesar Rp736,3 triliun. Di sisi lain, peran BI dalam pembiayaan utang pemerintah terus naik. Hal ini ditunjukkan dengan kenaikan persentase kepemilikan SBN domestik selama 5 tahun terakhir, meskipun untuk tahun 2025 terjadi sedikit penurunan.

Yield Makin Kompetitif

Adapun Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meyakini bahwa kesepakatan transaksi pertukaran utang alias debt switch dengan Bank Indonesia (BI) di pasar sekunder akan meredam volatilitas dan menjaga stabilitas imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara (SBN).

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Suminto memaparkan bahwa otoritas fiskal dan moneter telah menyepakati langkah strategis untuk mengeksekusi debt switch senilai Rp173,4 triliun pada 2026.

"Dengan dilaksanakannya pertukaran SBN dengan Bank Indonesia, tentu akan menurunkan jumlah penawaran SBN di pasar primer khususnya melalui lelang. Dengan demikian, pertukaran ini tentu akan dapat menjaga stabilitas imbal hasil SBN," ujar Suminto dalam konferensi pers APBN Kita, Jakarta, Senin (23/2/2026).

Artinya, dengan difasilitasi oleh bank sentral secara langsung, jumlah penawaran SBN di pasar primer akan terpangkas sehingga pemerintah dapat mengurangi tekanan penerbitan utang baru melalui mekanisme lelang rutin.

Akibatnya, hukum penawaran dan permintaan pun berlaku: penurunan penawaran di pasar primer inilah yang pada akhirnya diyakini akan mengompensasi tekanan jual di pasar obligasi dan menahan lonjakan biaya pinjaman pemerintah.

Sebagai informasi, belakangan yield SBN memang cenderung menanjak naik. Pada 2 Januari 2026, yield SBN tenor 10 tahun berada di level 6,04%; kini per 20 Februari 2026, yield SBN 10 tahun berada di level 6,45% atau sudah naik 41 basis poin dibanding posisi awal tahun. Masalahnya, jika yield semakin tinggi maka beban bunga utang yang harus dibayar pemerintah ke depan akan semakin berat.

Lebih lanjut, Suminto menyatakan bahwa manuver transaksi tukar guling utang negara di pasar sekunder tersebut akan dieksekusi dengan tetap mematuhi prinsip mekanisme pasar. "Dengan menjaga integritas dan disiplin pasar," lanjutnya.

Berkaca ke Neraca Pembayaran 2025

Bank Indonesia (BI) melaporkan bahwa neraca pembayaran Indonesia alias NPI mengalami defisit sebesar US$7,8 miliar pada tahun 2025 lalu. Defisit neraca pembayaran tahun 2025 tercatat yang terbesar selama 10 tahun terakhir.

Sekadar perbandingan, pada tahun 2024 neraca pembayaran Indonesia masih mencatatkan surplus sebesar US$7,2 miliar. Sementara itu, dalam catatan BI, defisit neraca pembayaran pernah di atas US$7 miliar pada tahun 2018 lalu. Pada waktu itu, defisit neraca pembayaran Indonesia menembus angka US$7,13 miliar.

Menariknya, pelebaran defisit neraca perdagangan pada tahun 2025 itu terjadi ketika defisit transaksi berjalan atau current account deficit justru mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024. Transaksi berjalan pada tahun 2025 tercatat hanya sebesar US$1,45 miliar. Jauh lebih rendah dibandingkan dengan transaksi berjalan pada tahun 2024 yang tercatat defisit hingga menembus angka US$8,58 miliar.

Adapun eksodus dana jumbo atau net outflow dari investasi portofolio menjadi salah satu pemicu melebarnya defisit neraca pembayaran. BI mencatat dana yang kabur dari investasi portofolio sebesar US$9,4 miliar pada tahun 2025. Hal ini kontras dengan posisi tahun 2024 dimana investasi portofolio tercatat masih surplus sebesar US$8,2 miliar.

BI merinci bahwa sebagian besar outflow terjadi di investasi portofolio swasta senilai US$6,7 miliar. Sementara itu di sektor publik hanya senilai US$2,7 miliar. Pelebaran defisit investasi portofolio menekan data transaksi finansial yang tercatat defisit US$4,54 miliar. Padahal tahun 2024 masih tercatat surplus di atas US$17 miliar.

Fenomena net outflow pada tahun 2025 itu, lanjut laporan BI, ini merupakan konsekuensi dari meningkatnya premi risiko di pasar keuangan seiring dengan meningkatnya tantangan dan ketidakpastian global. “[Hal ini] menyebabkan investor cenderung mengalihkan portofolio ke aset-aset safe haven."

Bisnis.com, JAKARTA -- Pelibatan Bank Indonesia (BI) untuk membiayai APBN 2026 baik itu melalui pembelian surat berharga negara alias SBN di pasar sekunder maupun tukar guling utang (debt switch) dikhawatirkan merembet ke pasar keuangan dan membebani kualitas anggaran pemerintah.

Apalagi saat ini pasar keuangan sedang mengalami sejumlah tantangan, termasuk risiko penurunan outlook dari lembaga pemeringkat global hingga tren penurunan penawaran atau incoming bid dalam 4 kali lelang surat utang negara (SUN).

Sekadar catatan, BI dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah sepakat melakukan debt switch untuk kebutuhan pengelolaan pembiayaan utang tahun anggaran 2026 senilai Rp173,4 triliun.

Jumlah tersebut turun dibandingkan dengan realisasi tahun 2025. Pada waktu itu, BI tercatat memborong SBN senilai Rp332,1 triliun yang 74,25% di antaranya dilakukan dengan skema debt switching. Nominalnya mencapai Rp246,6 triliun.

Angka pembelian SBN senilai Rp332,1 triliun itu juga setara dengan 45,1% total pembiayaan utang pemerintah selama tahun 2025 yang tercatat sebesar Rp736,3 triliun. Di sisi lain, peran BI dalam pembiayaan utang pemerintah terus mengalami peningakatan yang ditunjukkan dengan kenaikan persentase kepemilikan SBN domestik selama 5 tahun terakhir, meskipun untuk tahun 2025 terjadi sedikit penurunan.

• Kepemilikan SBN Domestik yang Bisa Diperdagangkan

Sumber: DJPPR Kemenkeu

Adapun Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meyakini bahwa kesepakatan transaksi pertukaran utang alias debt switch dengan Bank Indonesia (BI) di pasar sekunder akan meredam volatilitas dan menjaga stabilitas imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara (SBN).

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Suminto memaparkan bahwa otoritas fiskal dan moneter telah menyepakati langkah strategis untuk mengeksekusi debt switch senilai Rp173,4 triliun pada 2026.

"Dengan dilaksanakannya pertukaran SBN dengan Bank Indonesia, tentu akan menurunkan jumlah penawaran SBN di pasar primer khususnya melalui lelang. Dengan demikian, pertukaran ini tentu akan dapat menjaga stabilitas imbal hasil SBN," ujar Suminto dalam konferensi pers APBN Kita, Jakarta, Senin (23/2/2026).

Artinya, dengan difasilitasi oleh bank sentral secara langsung, jumlah penawaran SBN di pasar primer akan terpangkas sehingga pemerintah dapat mengurangi tekanan penerbitan utang baru melalui mekanisme lelang rutin.

Akibatnya, hukum penawaran dan permintaan pun berlaku: penurunan penawaran di pasar primer inilah yang pada akhirnya diyakini akan mengompensasi tekanan jual di pasar obligasi dan menahan lonjakan biaya pinjaman pemerintah.

Sebagai informasi, belakangan yield SBN memang cenderung menanjak naik. Pada 2 Januari 2026, yield SBN tenor 10 tahun berada di level 6,04%; kini per 20 Februari 2026, yield SBN 10 tahun berada di level 6,45% atau sudah naik 41 basis poin dibanding posisi awal tahun. Masalahnya, jika yield semakin tinggi maka beban bunga utang yang harus dibayar pemerintah ke depan akan semakin berat.

Lebih lanjut, Suminto menyatakan bahwa manuver transaksi tukar guling utang negara di pasar sekunder tersebut akan dieksekusi dengan tetap mematuhi prinsip mekanisme pasar. "Dengan menjaga integritas dan disiplin pasar," lanjutnya.

Beban Bunga Utang Pemerintah

Beban fiskal pemerintah kian berat akibat kewajiban pembayaran bunga utang yang membengkak ke angka Rp599,44 triliun di tengah ambisi pemerintah memacu pertumbuhan ekonomi pada 2026.

Berdasarkan Lampiran IV Peraturan Presiden (Perpres) No. 118/2025 tentang Rincian APBN 2026, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp599,44 triliun khusus untuk pembayaran bunga utang.

Angka ini melonjak Rp46,59 triliun atau tumbuh 8,43% apabila dibandingkan dengan alokasi dalam APBN 2025 yang tercatat sebesar Rp552,85 triliun. Perinciannya, beban terbesar masih berasal dari pembayaran bunga utang dalam negeri yang menembus Rp538,70 triliun, naik dari posisi tahun lalu sebesar Rp497,62 triliun. Sementara itu, bunga utang luar negeri dipatok sebesar Rp60,74 triliun, naik dari angka tahun lalu senilai Rp55,23 triliun.

Tak sampai situ, ruang fiskal Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga semakin sempit. Pasalnya, rasio beban bunga utang terhadap pendapatan negara kian lebar, mengindikasikan risiko tergerusnya belanja produktif hingga bantuan sosial oleh kewajiban utang. Jika disandingkan dengan target pendapatan negara tahun 2026 yang dipatok sebesar Rp3.153,6 triliun maka rasio pembayaran bunga utang berada di level 19,01%.

Rasio ini mengalami pemburukan dibandingkan dengan APBN 2025. Dengan asumsi pendapatan negara Rp3.005,1 triliun dan beban bunga Rp552,85 triliun, rasio pada tahun lalu berada di level 18,40%.

Artinya, pada 2026, hampir seperlima dari setiap uang yang dikumpulkan negara dari warga negara dan wajib pajak, langsung menguap hanya untuk membayar bunga atas tumpukan utang masa lalu.

Apa Kata Pengamat?

Sebelumnya, Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) David Sumual tidak menampik bahwa langkah debt switching tersebut memang berpotensi menjaga stabilitas yield SBN di tengah tren kenaikan biaya pinjaman pemerintah belakangan ini.

Sebagai catatan, belakangan yield SBN tenor 10 tahun memang cenderung menanjak naik. Pada 2 Januari 2026, yield SBN tenor 10 tahun berada di level 6,04%; kini per 20 Februari 2026, yield SBN 10 tahun berada di level 6,45% atau sudah naik 41 basis poin dibanding posisi awal tahun.

Kendati demikian, dia mewanti-wanti otoritas tidak menjadikan 'stabilisasi yield' sebagai tujuan utama dari tukar guling utang pemerintah atas Bank Indonesia ini.

"Tujuannya seharusnya diutamakan pada upaya untuk menurunkan biaya utang dan mengurangi risiko jatuh tempo. Jadi jangan sampai memberikan sinyal bahwa pemerintah semakin tergantung pada 'bantuan' bank sentral," ujar David kepada Bisnis, dikutip Selasa (24/2/2026).

Dia mengingatkan bahwa pasar keuangan global saat ini penuh dengan ketidakpastian. Oleh sebab itu, isu sensitif yang beredar dikhawatirkan akan menurunkan kepercayaan investor atas pasar keuangan Tanah Air.

Misalnya, ketergantungan yang terlalu tinggi pada intervensi bank sentral untuk menyerap utang negara berisiko menggerus kepercayaan investor. Akibatnya, perkembangan tersebut justru dapat meningkatkan premi risiko.

Menurut David, reaksi pasar nantinya akan sangat ditentukan oleh tren indikator fiskal pemerintah secara keseluruhan. Langkah debt switch ini bisa menjadi pedang bermata dua apabila tidak diimbangi dengan disiplin pengelolaan utang.

"Kalau debt service ratio makin meningkat dan semakin sering melakukan debt switching, bisa saja dipersepsikan negatif oleh investor," jelas David.

Jakarta (ANTARA) - Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet memandang bahwa pertukaran surat utang (debt switch) dapat berfungsi sebagai instrumen stabilisasi yang kredibel selama batas antara kebijakan fiskal dan moneter tetap dijaga.

Sebab, bagi Indonesia, kredibilitas kebijakan dinilai sangat bergantung pada persepsi bahwa batas antara kebijakan fiskal dan moneter tetap dijaga dengan jelas.

“Selama batas ini dijaga, debt switch dapat berfungsi sebagai instrumen stabilisasi yang kredibel. Namun jika batas tersebut mulai kabur, maka efektivitasnya justru bisa berbalik dan meningkatkan premi risiko,” kata Yusuf saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Selasa.

Belum lama ini, Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyepakati untuk melanjutkan pertukaran surat utang atau debt switch pada tahun ini. Yusuf menilai, respons pasar terhadap kebijakan ini cenderung pragmatis dan netral-positif, bukan euforia.

“Investor melihat debt switch sebagai bagian dari toolkit manajemen utang yang normal, apalagi Indonesia sudah melakukannya pada 2021, 2022, dan 2025. Konsistensi ini justru memperkuat persepsi bahwa otoritas fiskal memiliki strategi yang terstruktur dalam mengelola risiko jatuh tempo,” jelas dia.

Namun di sisi lain, Yusuf juga mengingatkan bahwa frekuensi penggunaan yang terlalu sering bisa memunculkan pertanyaan tentang ketergantungan pemerintah pada dukungan bank sentral, terutama jika dilakukan dalam skala besar.

“Jadi persepsi pasar sangat bergantung pada konteks. Jika dilakukan secara terbatas, transparan, dan berbasis mekanisme pasar, maka akan dipandang sebagai sinyal stabilitas. Tetapi jika skalanya membesar secara struktural, pasar bisa mulai mempertanyakan batas antara koordinasi dan potensi fiscal dominance,” kata Yusuf.

Dalam hal ini, imbuh dia, parameter dan rambu-rambu menjadi sangat penting untuk menjaga independensi bank sentral.

Secara operasional, menurut Yusuf, terdapat tiga faktor kunci yang menentukan sejauh mana intervensi seperti debt switch masih berada dalam batas yang sehat.

Pertama adalah posisi fiskal awal pemerintah. Semakin kuat posisi fiskal, maka semakin kecil kebutuhan intervensi, sehingga independensi bank sentral lebih terjaga.

Kedua, level suku bunga kebijakan. Ketika suku bunga tinggi, intervensi obligasi memiliki implikasi moneter yang lebih besar sehingga harus lebih hati-hati.

Ketiga, tingkat keterkaitan antara pasar obligasi dan sistem keuangan secara keseluruhan. Semakin tinggi korelasinya, maka semakin besar risiko bahwa gangguan di pasar SBN akan menyebar ke sistem keuangan.

Selain itu, Yusuf mengingatkan prinsip kelembagaan yang harus dijaga, yaitu intervensi harus bersifat market-based, terbatas skalanya, transparan, dan tidak digunakan untuk pembiayaan defisit secara langsung.

“Debt switch yang dilakukan melalui mekanisme pasar sekunder dan dengan harga pasar masih dapat dikategorikan sebagai bagian dari operasi moneter yang sah, bukan pembiayaan fiskal,” kata Yusuf.

Sebelumnya, BI menyepakati rencana pelaksanaan transaksi debt switch SBN dengan Pemerintah tahun 2026 sesuai dengan jumlah SBN yang jatuh tempo pada tahun tersebut sebesar Rp173,4 triliun.

Adapun pelaksanaannya dilakukan secara bertahap terhadap SBN yang dimiliki BI dengan setelmen sebelum jatuh tempo sesuai ketentuan yang berlaku.

Hal ini sebagaimana hasil dari rapat Koordinasi Kebijakan Fiskal dan Moneter Tahun 2026 pada Jumat (20/2).

Otoritas menyatakan, pembelian SBN oleh BI dari pasar sekunder akan dilakukan dari pelaku pasar dan melalui mekanisme bilateral debt switch dengan Pemerintah, yang dapat diperdagangkan di pasar (tradeable) dengan menggunakan harga pasar yang berlaku sesuai mekanisme pasar.

Mekanisme pertukaran SBN secara bilateral antara Kemenkeu dan BI ini telah dilakukan sebelumnya, termasuk pada 2021, 2022, dan 2025.

Per 16 Desember 2025 , BI membeli SBN dengan nilai mencapai Rp327,45 triliun, termasuk pembelian di pasar sekunder dan program debt switching dengan Pemerintah sebesar Rp241,99 triliun.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet memandang, pelaksanaan transaksi pertukaran surat utang (debt switch) pada tahun ini dapat membantu pemerintah mengurangi risiko refinancing spike atau lonjakan kebutuhan pembiayaan ulang.

Kebijakan tersebut dilakukan dengan cara mendistribusikan kembali beban pembayaran ke tenor yang lebih panjang. Menurutnya, hal ini penting karena konsentrasi jatuh tempo yang besar dapat menciptakan tekanan likuiditas di pasar obligasi, meningkatkan premi risiko, dan pada akhirnya mendorong yield naik lebih tajam.

“Jadi, fungsi utamanya lebih bersifat preventif dan manajerial, yaitu menjaga orderly refinancing, bukan secara langsung mengendalikan yield,” kata Yusuf saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Selasa.

Yusuf mengingatkan perlunya sikap realistis bahwa debt switch belum tentu efektif meredam volatilitas imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara (SBN) secara signifikan.

Sebab, volatilitas imbal hasil SBN Indonesia secara empiris lebih dipengaruhi oleh faktor eksternal dan fundamental makro, seperti arah suku bunga global, persepsi risiko negara berkembang, serta sentimen terhadap kredibilitas fiskal domestik.

Ia mencatat bahwa saat ini tren imbal hasil SBN justru sedang meningkat yang mencerminkan kombinasi beberapa faktor.

Faktor dimaksud mulai dari kehati-hatian investor global terhadap aset emerging markets, perkembangan outlook kredit oleh Moody's Investors Service, hingga kekhawatiran pasar terhadap prospek defisit anggaran dan kebutuhan pembiayaan pemerintah ke depan.

Dalam konteks seperti ini, debt switch hanya dapat membantu di margin, misalnya dengan mengurangi tekanan suplai jangka pendek. Menurutnya, kebijakan tersebut tidak dapat sepenuhnya mengubah arah imbal hasil jika sentimen fundamental masih menekan.

Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) menyepakati rencana pelaksanaan transaksi debt switch SBN dengan Pemerintah tahun 2026 sesuai dengan jumlah SBN yang jatuh tempo pada tahun tersebut sebesar Rp173,4 triliun.

Adapun pelaksanaannya dilakukan secara bertahap terhadap SBN yang dimiliki BI dengan setelmen sebelum jatuh tempo sesuai ketentuan yang berlaku.

Hal ini sebagaimana hasil dari rapat Koordinasi Kebijakan Fiskal dan Moneter Tahun 2026 pada Jumat (20/2).

Otoritas menyatakan, pembelian SBN oleh BI dari pasar sekunder akan dilakukan dari pelaku pasar dan melalui mekanisme pertukaran SBN secara bilateral (bilateral debt switch) dengan Pemerintah, yang dapat diperdagangkan di pasar (tradeable) dengan menggunakan harga pasar yang berlaku sesuai mekanisme pasar.

Mekanisme pertukaran SBN secara bilateral antara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan BI ini telah dilakukan sebelumnya, termasuk pada 2021, 2022, dan 2025.

Per 16 Desember 2025, BI membeli SBN dengan nilai mencapai Rp327,45 triliun, termasuk pembelian di pasar sekunder dan program debt switching dengan Pemerintah sebesar Rp241,99 triliun.

Dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Februari 2026 di Jakarta, Senin (23/2), Kemenkeu menyatakan transaksi debtswitch dengan BI di pasar sekunder bertujuan untuk meredam volatilitas dan menjaga stabilitas imbal hasil SBN.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Suminto menjelaskan pertukaran surat utang di pasar sekunder itu dilakukan dengan pendekatan berbasis pasar (market based), sehingga pelaksanaannya akan tetap menjaga integritas serta disiplin pasar.

“Dengan dilaksanakannya pertukaran SBN dengan BI, tentu akan menurunkan jumlah penawaran SBN di pasar primer, khususnya melalui lelang,” kata Suminto.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk melakukan debt switch alias transaksi pertukaran utang senilai Rp173,4 triliun pada 2026.

Meski dinilai ampuh untuk meredam gejolak imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara (SBN), manuver ini dinilai menyimpan risiko sentimen negatif apabila pasar menangkap sinyal bahwa pemerintah semakin bergantung pada 'bantuan' bank sentral.

Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) David Sumual tidak menampik bahwa langkah debt switching tersebut memang berpotensi menjaga stabilitas yield SBN di tengah tren kenaikan biaya pinjaman pemerintah belakangan ini.

Sebagai catatan, belakangan yield SBN tenor 10 tahun memang cenderung menanjak naik. Pada 2 Januari 2026, yield SBN tenor 10 tahun berada di level 6,04%; kini per 20 Februari 2026, yield SBN 10 tahun berada di level 6,45% atau sudah naik 41 basis poin dibanding posisi awal tahun.

Kendati demikian, dia mewanti-wanti otoritas tidak menjadikan 'stabilisasi yield' sebagai tujuan utama dari tukar guling utang pemerintah atas Bank Indonesia ini.

"Tujuannya seharusnya diutamakan pada upaya untuk menurunkan biaya utang dan mengurangi risiko jatuh tempo. Jadi jangan sampai memberikan sinyal bahwa pemerintah semakin tergantung pada 'bantuan' bank sentral," ujar David kepada Bisnis, dikutip Selasa (24/2/2026).

Dia mengingatkan bahwa pasar keuangan global saat ini penuh dengan ketidakpastian. Oleh sebab itu, isu sensitif yang beredar dikhawatirkan akan menurunkan kepercayaan investor atas pasar keuangan Tanah Air.

Misalnya, ketergantungan yang terlalu tinggi pada intervensi bank sentral untuk menyerap utang negara berisiko menggerus kepercayaan investor. Akibatnya, perkembangan tersebut justru dapat meningkatkan premi risiko.

Menurut David, reaksi pasar nantinya akan sangat ditentukan oleh tren indikator fiskal pemerintah secara keseluruhan. Langkah debt switch ini bisa menjadi pedang bermata dua apabila tidak diimbangi dengan disiplin pengelolaan utang.

"Kalau debt service ratio makin meningkat dan semakin sering melakukan debt switching, bisa saja dipersepsikan negatif oleh investor," jelas David.

Tekan Penawaran SBN

Sebelumnya, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Suminto meyakini bahwa kesepakatan debt switch dengan BI akan memangkas jumlah penawaran SBN di pasar primer, khususnya melalui mekanisme lelang rutin.

Akibatnya, hukum penawaran dan permintaan pun berlaku: penurunan penawaran di pasar primer inilah yang pada akhirnya diyakini akan mengompensasi tekanan jual di pasar obligasi dan menahan lonjakan biaya pinjaman pemerintah.

"Dengan demikian, pertukaran ini tentu akan dapat menjaga stabilitas imbal hasil SBN," ujar Suminto dalam konferensi pers APBN Kita, Jakarta, Senin (23/2/2026).

Lebih lanjut, Suminto menyatakan bahwa debt switching tersebut akan dieksekusi dengan tetap mematuhi prinsip mekanisme pasar serta menjaga integritas dan disiplin pasar.

Sebagai informasi, nominal debt switching sebesar Rp173,4 triliun pada 2026 itu sebagian besar merupakan utang pemerintah ke BI hasil burden sharing era pandemi Covid-19 yang jatuh tempo pada tahun ini.

Berdasarkan catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam hasil Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2021, terdapat SBN seri variable rate yang khusus dijual kepada BI di pasar perdana dengan total nilai sebesar Rp612,56 triliun.

Utang pemerintah ke BI tersebut jatuh tempo pada 2025 senilai Rp100 triliun, lalu pada 2026 senilai Rp154,5 triliun, pada 2027 senilai Rp154,5 triliun, pada 2028 senilai Rp152,06 triliun, dan pada 2029 senilai Rp51,5 triliun.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Keuangan menyatakan transaksi pertukaran surat utang (debt switch) dengan Bank Indonesia (BI) di pasar sekunder bertujuan untuk meredam volatilitas dan menjaga stabilitas imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara (SBN).

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Suminto menjelaskan pertukaran surat utang di pasar sekunder itu dilakukan dengan pendekatan berbasis pasar (market based), sehingga pelaksanaannya akan tetap menjaga integritas serta disiplin pasar.

“Dengan dilaksanakannya pertukaran SBN dengan BI, tentu akan menurunkan jumlah penawaran SBN di pasar primer, khususnya melalui lelang,” ujar Suminto dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Februari 2026 di Jakarta, Senin.

Mekanisme tersebut, kata dia, yang dapat menjadi penopang stabilitas imbal hasil SBN.

Sebelumnya, Pemerintah Indonesia dan BI menyepakati pelaksanaan transaksi debt switch SBN pada 2026 sebesar Rp173,4 triliun, sesuai dengan jumlah SBN yang jatuh tempo pada tahun tersebut.

Transaksi dilakukan secara bertahap terhadap SBN yang dimiliki BI dengan setelmen sebelum jatuh tempo sesuai ketentuan yang berlaku.

Kesepakatan tersebut diputuskan dalam rapat Koordinasi Kebijakan Fiskal dan Moneter Tahun 2026 pada Jumat (20/2).

Kemenkeu dan BI bersepakat bahwa penerbitan SBN oleh Pemerintah dan pembelian SBN dari pasar sekunder oleh BI akan dilakukan dengan berdasar kepada prinsip-prinsip kebijakan fiskal dan moneter yang pruden serta tetap menjaga disiplin dan integritas pasar (market discipline and integrity).

Dalam kaitan ini, pembelian SBN oleh BI dari pasar sekunder akan dilakukan dari pelaku pasar dan melalui mekanisme pertukaran SBN secara bilateral (bilateral debt switch) dengan Pemerintah, yang dapat diperdagangkan di pasar (tradeable) dengan menggunakan harga pasar yang berlaku sesuai mekanisme pasar.

Kemenkeu dan BI berkomitmen bahwa penerbitan dan pembelian SBN dilakukan secara transparan, akuntabel, sesuai mekanisme pasar dan dengan tata kelola yang kuat.

Menurut kedua otoritas, pelaksanaan lebih lanjut akan dikoordinasikan dari waktu ke waktu sebagaimana yang selama ini telah berjalan erat, dengan mempertimbangkan dinamika perkembangan ekonomi dan pasar keuangan baik domestik maupun global.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meyakini bahwa kesepakatan transaksi pertukaran utang alias debt switch dengan Bank Indonesia (BI) di pasar sekunder akan meredam volatilitas dan menjaga stabilitas imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara (SBN).

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Suminto memaparkan bahwa otoritas fiskal dan moneter telah menyepakati langkah strategis untuk mengeksekusi debt switch senilai Rp173,4 triliun pada 2026.

"Dengan dilaksanakannya pertukaran SBN dengan Bank Indonesia, tentu akan menurunkan jumlah penawaran SBN di pasar primer khususnya melalui lelang. Dengan demikian, pertukaran ini tentu akan dapat menjaga stabilitas imbal hasil SBN," ujar Suminto dalam konferensi pers APBN Kita, Jakarta, Senin (23/2/2026).

Artinya, dengan difasilitasi oleh bank sentral secara langsung, jumlah penawaran SBN di pasar primer akan terpangkas sehingga pemerintah dapat mengurangi tekanan penerbitan utang baru melalui mekanisme lelang rutin.

Akibatnya, hukum penawaran dan permintaan pun berlaku: penurunan penawaran di pasar primer inilah yang pada akhirnya diyakini akan mengompensasi tekanan jual di pasar obligasi dan menahan lonjakan biaya pinjaman pemerintah.

Sebagai informasi, belakangan yield SBN memang cenderung menanjak naik. Pada 2 Januari 2026, yield SBN tenor 10 tahun berada di level 6,04%; kini per 20 Februari 2026, yield SBN 10 tahun berada di level 6,45% atau sudah naik 41 basis poin dibanding posisi awal tahun.

Masalahnya, jika yield semakin tinggi maka beban bunga utang yang harus dibayar pemerintah ke depan akan semakin berat.

Lebih lanjut, Suminto menyatakan bahwa manuver transaksi tukar guling utang negara di pasar sekunder tersebut akan dieksekusi dengan tetap mematuhi prinsip mekanisme pasar. "Dengan menjaga integritas dan disiplin pasar," lanjutnya.

Sebagai informasi, nominal debt switching sebesar Rp173,4 triliun pada 2026 itu sebagian besar merupakan utang pemerintah ke BI hasil burden sharing era pandemi Covid-19 yang jatuh tempo pada tahun ini.

Berdasarkan catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam hasil Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2021, terdapat SBN seri variable rate yang khusus dijual kepada BI di pasar perdana dengan total nilai sebesar Rp612,56 triliun.

Utang pemerintah ke BI tersebut jatuh tempo pada 2025 senilai Rp100 triliun, lalu pada 2026 senilai Rp154,5 triliun, pada 2027 senilai Rp154,5 triliun, pada 2028 senilai Rp152,06 triliun, dan pada 2029 senilai Rp51,5 triliun.

IDXChannel - Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyepakati kebijakan debt switch Surat Berharga Negara (SBN) kembali diberlakukan pada tahun ini.

Dalam pelaksanaannya, BI akan membeli SBN di pasar sekunder dari pelaku pasar melalui mekanisme pertukaran SBN secara bilateral (bilateral debt switch) dengan pemerintah, yang dapat diperdagangkan di pasar (tradeable) dengan menggunakan harga pasar yang berlaku sesuai mekanisme pasar.

"Pelaksanaan transaksi debt switch SBN dengan Pemerintah pada 2026 direncanakan sesuai dengan jumlah SBN yang jatuh tempo tahun ini sebesar Rp173,4 triliun dan dilakukan secara bertahap terhadap SBN yang dimiliki Bank Indonesia dengan setelmen sebelum jatuh tempo sesuai ketentuan yang berlaku," tulis BI dalam siaran pers, dikutip Sabtu (21/2/2026).

Adapun mekanisme pertukaran SBN secara bilateral antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia ini pernah dilakukan sebelumnya, termasuk pada 2021, 2022, dan 2025.

Pelaksanaan lebih lanjut akan dikoordinasikan dari waktu ke waktu sebagaimana yang selama ini telah berjalan erat, dengan mempertimbangkan dinamika perkembangan ekonomi dan pasar keuangan baik domestik maupun global.

Kemenkeu dan BI memastikan penerbitan SBN oleh Pemerintah dan pembelian SBN dari pasar sekunder oleh BI akan dilakukan dengan berdasar kepada prinsip-prinsip kebijakan fiskal dan moneter yang pruden serta tetap menjaga disiplin dan integritas pasar (market discipline and integrity).

Penerbitan SBN akan didukung oleh pengelolaan portofolio utang yang menerapkan prinsip kehati-hatian serta manajemen risiko utang yang kuat sehingga dapat menjaga stuktur utang Pemerintah tetap sehat, aman dan berkesinambungan.

(NIA DEVIYANA)

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah telah merealisasikan pembiayaan utang sebesar Rp614,9 triliun hingga 30 November 2025. Angka ini setara dengan 84,06% dari outlook Laporan Semester (Lapsem) I/2025 yang dipatok sebesar Rp731,5 triliun.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan bahwa penarikan utang ini masih berada dalam koridor pengelolaan fiskal yang hati-hati untuk menutup defisit anggaran.

Hingga akhir November, defisit APBN tercatat sebesar 2,35% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini diproyeksikan bergerak menuju target akhir tahun sebesar 2,78% terhadap PDB.

"Itu on track. Biasanya suka disebut 'tekor', [padahal] ini on track menuju desain dari APBN. Sesuai laporan semester di DPR kemarin, kita perkirakan defisitnya 2,78% dari PDB," ujarnya dalam konferensi pers APBN Kita, Jakarta, Kamis (18/12/2025).

Strategi Debt Switch & SAL

Untuk menjaga efisiensi biaya utang (cost of fund), Suahasil mengungkapkan strategi pemerintah dalam mengelola jatuh tempo Surat Berharga Negara (SBN), khususnya yang diterbitkan saat pandemi Covid-19. SBN edisi pandemi tersebut memiliki profil jatuh tempo pada kurun waktu 2025, 2026, 2027, hingga 2028.

Pemerintah, sambungnya, secara aktif melakukan debt switching atau penukaran utang dengan bersinergi bersama Bank Indonesia (BI) melalui skema burden sharing yang telah disepakati sebelumnya, maupun dengan lembaga multilateral.

"Kita bekerja sama dengan BI untuk melakukan debt switching. Bukan hanya dengan BI, Pak Suminto [Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko] aktif melakukan debt switching dengan berbagai lembaga multilateral," jelas Suahasil.

Selain rekayasa tenor utang, pemerintah juga mengoptimalkan penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp85,6 triliun yang telah mendapat restu DPR. Penggunaan SAL ini bertujuan untuk mengurangi target penerbitan SBN di pasar, sehingga suplai obligasi negara tetap terjaga.

Dari sisi manajemen kas (cash management), Kementerian Keuangan menerapkan langkah prefunding dan menempatkan dana likuiditas sekitar Rp200 triliun di perbankan umum sebagai penyangga (buffer) kas negara.

"Pasar keuangan dalam tren membaik, dukungan pembiayaan makin efisien," tutupnya.