Bisnis.com, JAKARTA — PT Samator Indo Gas Tbk. (AGII) memastikan tidak akan menerbitkan surat utang baru untuk membiayai pelunasan obligasi dan sukuk yang jatuh tempo sepanjang paruh kedua 2026. Perseroan menilai kondisi likuiditas dan kas saat ini masih memadai untuk memenuhi seluruh kewajiban tersebut.

Berdasarkan keterbukaan informasi perseroan, sedikitnya terdapat empat seri efek bersifat utang dan sukuk yang akan jatuh tempo pada tahun ini dengan total nilai sekitar Rp139,8 miliar.

Instrumen tersebut meliputi Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap IV Tahun 2021 Seri B senilai Rp46,30 miliar, Obligasi Berkelanjutan III Samator Indo Gas Tahap I Tahun 2023 Seri A sebesar Rp41 miliar, Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap IV Tahun 2021 Seri B senilai Rp17 miliar, serta Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Samator Indo Gas Tahap I Tahun 2023 Seri A senilai Rp35,50 miliar.

Direktur Utama Samator Indo Gas Rachmat Harsono mengatakan perseroan tidak memiliki rencana melakukan refinancing melalui penerbitan surat utang baru untuk melunasi kewajiban tersebut.

"AGII tidak akan menerbitkan surat utang baru guna melakukan refinancing atas surat utang yang akan jatuh tempo pada tahun ini. Kondisi likuiditas dan posisi kas perseroan saat ini berada pada level yang memadai sehingga seluruh kewajiban yang jatuh tempo dapat dipenuhi melalui sumber pendanaan internal," ujar Rachmat kepada Bisnis, dikutip Minggu (28/6/2026).

Lebih lanjut, Rachmat menyampaikan hingga saat ini perseroan juga belum memiliki rencana menerbitkan instrumen surat utang baru. Menurutnya, AGII masih memiliki sejumlah alternatif pendanaan yang dapat dimanfaatkan apabila dibutuhkan untuk mendukung ekspansi usaha.

Salah satu sumber pembiayaan yang masih tersedia ialah fasilitas pinjaman sindikasi (syndicated loan) yang belum dimanfaatkan secara optimal.

"Hingga saat ini, AGII belum memiliki rencana untuk menerbitkan instrumen surat utang baru. Dalam mendukung kebutuhan pendanaan maupun ekspansi usaha ke depan, AGII masih memiliki akses terhadap berbagai sumber pembiayaan, termasuk fasilitas pinjaman sindikasi yang tersedia dan belum dimanfaatkan secara optimal," katanya.

Meski demikian, manajemen menegaskan akan terus mengevaluasi berbagai opsi pendanaan yang dinilai paling efisien dengan mempertimbangkan kebutuhan bisnis, kondisi pasar, serta strategi pertumbuhan jangka panjang perseroan.

Keputusan untuk mengandalkan kas internal menunjukkan AGII masih memiliki ruang likuiditas yang cukup kuat di tengah meningkatnya biaya pendanaan di pasar surat utang.

Di sisi lain, perseroan tetap membuka peluang memanfaatkan fasilitas pinjaman perbankan apabila diperlukan untuk mendukung agenda ekspansi pada periode mendatang.

Bisnis.com, JAKARTA — Prospek pasar obligasi korporasi diperkirakan tetap bergairah pada paruh kedua 2026 di tengah tren suku bunga tinggi yang mengerek biaya pendanaan.

Nilai surat utang yang akan jatuh tempo mencapai Rp107,5 triliun diperkirakan menjadi katalis utama meningkatnya aksi refinancing emiten.

Data Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) menunjukkan nilai obligasi korporasi yang jatuh tempo pada semester II/2026 mencapai Rp107,5 triliun, hampir dua kali lipat dibandingkan semester I/2026 yang sebesar Rp55,2 triliun.

Head of Economic Research Division Pefindo Suhindarto mengatakan besarnya nilai jatuh tempo tersebut akan menjaga aktivitas penerbitan obligasi korporasi hingga akhir tahun, meskipun biaya pendanaan terus meningkat.

"Tingginya surat utang jatuh tempo akan meningkatkan peluang refinancing di semester kedua dan menjaga soliditas penerbitan pada tahun ini," ujarnya kepada Bisnis, dikutip Minggu (28/6/2026).

Menurut Suhindarto, kenaikan yield surat utang negara (SBN) acuan berpotensi mengubah strategi penerbitan emiten. Saat ini, yield SBN tenor 10 tahun telah mencapai 7,24%, meningkat dibandingkan 6,11% pada Januari 2026 maupun 6,62% pada Juli 2025.

Dengan biaya dana yang semakin mahal, perusahaan diperkirakan akan menyesuaikan strategi pendanaan melalui pengurangan nilai emisi, pemendekan tenor obligasi, hingga menunda atau membatalkan penerbitan apabila kebutuhan dana tidak mendesak.

"Namun jika memang emiten memiliki alternatif sumber pendanaan atau tidak memiliki keperluan mendesak untuk mendapatkan dana melalui pasar surat utang korporasi, mereka akan cenderung melakukan penundaan atau bahkan sampai membatalkan rencana penerbitan mereka," katanya.

Sebaliknya, emiten yang membutuhkan dana untuk refinancing maupun ekspansi tetap diperkirakan akan masuk ke pasar meski harus menerima biaya pendanaan yang lebih tinggi.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI) hingga Jumat (26/6), sebanyak 71 emisi dari 43 penerbit efek bersifat utang dan sukuk (EBUS) telah menghimpun dana Rp76,09 triliun sepanjang tahun berjalan. Sementara itu, masih terdapat 48 emisi dari 33 penerbit yang berada dalam pipeline penerbitan.

Dari sisi sektoral, mengutip data Pefindo, perusahaan multifinance masih menjadi penerbit terbesar dengan nilai emisi Rp12,93 triliun sepanjang 2026.

Selanjutnya disusul sektor pertambangan sebesar Rp11,50 triliun, perbankan Rp11,14 triliun, perusahaan induk Rp10,57 triliun, serta industri pulp dan kertas Rp8,24 triliun. Adapun sektor lembaga keuangan khusus mencatat nilai penerbitan paling kecil, yakni Rp2,96 triliun.

Suhindarto menilai kinerja penerbitan sepanjang Januari—Mei yang telah tumbuh 30,26% secara tahunan (year-on-year/YoY) menjadi modal yang cukup kuat untuk menjaga total penerbitan sepanjang 2026.

Pandangan serupa disampaikan Head of Research PT Penilai Harga Efek Indonesia (PHEI) Salvian Fernando. Menurutnya, kenaikan yield memang membuat emiten lebih selektif dalam menerbitkan surat utang, tetapi tidak mengurangi kebutuhan perusahaan yang harus melakukan refinancing maupun membiayai ekspansi.

"Hal ini tercermin dari aktivitas penerbitan obligasi korporasi yang masih cukup tinggi yaitu sekitar Rp75 triliun sepanjang tahun 2026," katanya kepada Bisnis.

Salvian menilai prospek pasar obligasi korporasi pada semester II tetap positif karena didukung tingginya kebutuhan pendanaan korporasi serta permintaan investor institusi domestik yang masih kuat untuk penempatan dana jangka panjang.

Selain itu, fundamental korporasi Indonesia yang relatif terjaga dinilai masih mampu mempertahankan kepercayaan investor terhadap surat utang korporasi.

Menurutnya, kenaikan suku bunga justru membuat obligasi korporasi semakin menarik bagi investor institusi karena menawarkan imbal hasil yang lebih tinggi dibandingkan SBN.

Kondisi tersebut juga membuka peluang bagi investor yang ingin melakukan reinvestasi pada instrumen pendapatan tetap dengan tingkat kupon yang lebih menarik.

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa Patriot Bond dan Merah Putih Bond yang tengah disiapkan pemerintah bukan merupakan program pengampunan pajak (tax amnesty).

Perlindungan hukum yang diberikan kepada investor kedua instrumen tersebut hanya berlaku terhadap dana yang ditempatkan pada surat utang, bukan terhadap seluruh aset maupun aktivitas usaha investor.

"Pokoknya uang yang masuk ke situ aman lah, tetapi kalau dia punya perusahaan maka dia akan diperiksa seperti biasa. Perusahaannya enggak imun, jadi tidak seperti tax amnesty," kata Purbaya dalam keterangan resmi, Jumat (26/6/2026).

Menurut Purbaya, perusahaan maupun aset lain yang dimiliki investor tetap dapat diperiksa apabila melanggar ketentuan perpajakan atau aturan hukum lainnya.

Berbeda dengan tax amnesty, perlindungan dalam Patriot Bond dan Merah Putih Bond hanya melekat pada dana yang ditempatkan dalam instrumen tersebut.

"Jadi nggak seperti tax amnesty. Tax amnesty kan bebas semua, ini nggak," ujar dia saat ditemui di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Selasa (23/6/2026).

Dirancang Menarik Dana Masuk ke Dalam Negeri

Purbaya menjelaskan, kebijakan tersebut disiapkan untuk mendorong dana milik warga Indonesia yang selama ini berada di luar negeri atau di luar sistem keuangan domestik agar kembali masuk ke perekonomian nasional.

Menurut dia, masuknya dana tersebut akan meningkatkan likuiditas dalam negeri dan mendukung aktivitas ekonomi serta pembiayaan pembangunan.

"Daripada uangnya di luar terus. Biar dia masuk ke sistem, memang ada loss sedikit. Menurut saya uangnya masuk ke ekonomi kita," ujar dia.

Pemerintah juga akan memberikan waktu selama enam bulan bagi masyarakat yang ingin menempatkan dana pada Patriot Bond maupun Merah Putih Bond.

"Jadi, kalau Anda punya uang banyak, masuk ke situ cepat-cepat. Seperti saya bilang gitu kan, 6 bulan saya kasih waktu masuk," tuturnya.

Aturan Perlindungan Investor Tuai Sorotan

Ketentuan mengenai perlindungan hukum bagi pembeli surat utang khusus yang diterbitkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara diatur dalam Pasal 50A Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Dalam aturan tersebut, investor memperoleh perlindungan dari tuntutan pidana umum, pidana khusus termasuk pidana perpajakan, serta gugatan perdata atas transaksi pembelian instrumen tersebut di pasar primer.

Ketentuan itu menuai sorotan dari sejumlah pihak.

Perlindungan hukum bagi pembeli Patriot Bond dan Merah Putih Bond dinilai berpotensi menimbulkan persepsi negatif terhadap komitmen Indonesia dalam tata kelola pemerintahan, pencegahan korupsi, serta pemberantasan pencucian uang lintas negara.

Menanggapi kekhawatiran tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa instrumen yang diterbitkan Danantara tetap berada dalam koridor regulasi dan pengawasan yang berlaku di Indonesia.

Menurut Airlangga, pemerintah tetap berkomitmen menjaga kredibilitas sistem keuangan nasional sekaligus meningkatkan daya tarik Indonesia sebagai tujuan investasi.

Dia juga menilai anggapan bahwa investor memperoleh kekebalan hukum secara menyeluruh tidak sesuai dengan substansi aturan dalam revisi UU P2SK.

Pemerintah menyatakan Patriot Bond dan Merah Putih Bond merupakan bagian dari upaya memperluas sumber pembiayaan domestik sekaligus memperkuat likuiditas pasar keuangan nasional.

Dana yang dihimpun melalui instrumen tersebut diharapkan dapat mendukung pembiayaan investasi dan berbagai proyek strategis yang memberikan dampak ekonomi lebih luas.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Purbaya Tegaskan Patriot Bond dan Merah Putih Bond Berbeda dengan Tax Amnesty

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun optimis proses verifikasi identitas investor Patriot Bond dan Merah Putih Bond melalui mekanisme Know Your Customer/KYC sudah berjalan dengan baik.

Ia mengungkapkan hal tersebut untuk menanggapi isu terkait pemanfaatan surat utang tersebut sebagai sarana pencucian uang (money laundering) karena dana yang digunakan oleh para pembeli surat berharga tersebut dijamin aman sehingga tidak perlu diusut asal-usulnya.

“Kami percaya kepada (mekanisme KYC pada) sistem keuangan yang ada di Indonesia dan berlaku secara global,” kata Mukhamad Misbakhun dalam acara “Mid-Year Economic Outlook 2026: The New Rules of Survival in Uncertain Times” di Jakarta, Jumat.

Ia menyatakan, para investor, terutama yang membeli surat utang dalam jumlah miliaran hingga triliunan, pasti memanfaatkan layanan dari lembaga penyedia jasa keuangan dalam menyelesaikan transaksi tersebut, misalnya melalui perbankan, perusahaan sekuritas, maupun perusahaan manajemen aset.

Proses KYC, lanjut dia, seharusnya sudah berjalan sejak investor membuat akun dan menjadi nasabah pada lembaga-lembaga penyedia jasa keuangan tersebut.

“Proses itu ada di masing-masing sektor dan saatnya kita mempercayai masing-masing sektor itu untuk menjalankan fungsinya sesuai kewenangan yang dimiliki,” ujar Misbakhun.

Ia pun meminta seluruh pihak agar tidak lagi mempersepsikan obligasi tersebut sebagai alat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang.

Ia mengatakan, perlakuan khusus yang diberikan oleh pemerintah terhadap dana yang diinvestasikan pada Patriot Bond maupun Merah Putih Bond justru bertujuan untuk menarik semakin banyak orang berinvestasi di Indonesia.

Hal tersebut mengingat surat utang Indonesia perlu bersaing dengan surat utang negara-negara lainnya agar dapat menarik investor di tengah kecenderungan para pemilik dana untuk berinvestasi di Amerika Serikat yang memiliki suku bunga acuan yang tinggi.

“Nah inilah yang harus diberikan nilai-nilai insentif tambahan di sektor itu untuk menarik orang berinvestasi,” ucap Misbakhun.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Tanjung Priok, Jakarta, Selasa (23/6), menjelaskan perlakuan khusus terhadap investor Patriot Bond dan Merah Putih Bond hanya berlaku bagi dana yang ditempatkan pada instrumen tersebut, bukan seluruh aset maupun kegiatan usaha pemilik dana.

Pernyataan tersebut merespons sisipan Pasal 50A Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang mengatur tentang pelindungan hukum kepada pembeli surat utang khusus yang diterbitkan oleh Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.

Penjaminan itu mencakup perlindungan dari tuntutan pidana umum, pidana khusus termasuk pidana perpajakan, serta gugatan perdata.

Purbaya menekankan, dana yang masuk ke instrumen Patriot Bond dan Merah Putih Bond akan dianggap berasal dari sumber pendanaan yang aman. Namun, perusahaan atau kegiatan usaha pemilik dana tidak mendapatkan imunitas apabila ditemukan persoalan perpajakan maupun pelanggaran lainnya.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Pemerintah menegaskan bahwa pembelian surat utang khusus Danantara seperti patriot bond dan merah putih bond merupakan transaksi sah dalam sistem keuangan nasional.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menepis anggapan bahwa instrumen tersebut berkaitan dengan praktik pencucian uang atau money laundering.

“Kalau FATF kan sesuatu yang sudah kita menjadi anggota. Nah, tentu kalau kita punya investasi kan itu bukan bagian dari money laundering,” kata Airlangga, dikutip Kamis (25/6/2026).

Ia menjelaskan bahwa obligasi yang diterbitkan Danantara merupakan produk investasi baru yang dijalankan dengan prinsip transparansi dan regulasi yang jelas.

“Kalau produk baru selalu menggunakan mekanisme dan keterbukaan yang sifatnya bukan terkait dengan money laundering atau hal yang berkaitan dengan pidana keuangan,” ujarnya.

Namun yang menjadi sorotan, regulasi baru justru memberikan perlindungan hukum yang sangat kuat terhadap pembelian surat utang khusus tersebut.

Dalam aturan tersebut, pembelian patriot bond dan merah putih bond tidak dapat dikenai penuntutan pidana umum, pidana perpajakan, maupun gugatan perdata.

Bahkan, data transaksi tidak bisa digunakan sebagai dasar pengenaan pajak atau alat bukti di pengadilan, khususnya untuk transaksi di pasar primer.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut pemerintah tidak akan menelusuri asal-usul dana yang digunakan investor untuk membeli surat utang khusus Danantara.

“Uang yang dipakai beli patriot bond enggak akan diutak-atik sumbernya dari mana, tapi kalau yang lain misalnya dia punya bisnis lain ya bisa dikejar,” kata Purbaya di Tanjung Priok, Selasa (23/6/2026).

Purbaya menilai kebijakan ini bertujuan menjaga arus investasi tetap masuk ke sektor domestik agar bisa menggerakkan perekonomian nasional.

Dengan skema tersebut, patriot bond dan merah putih bond menjadi instrumen investasi baru yang tidak hanya menawarkan imbal hasil, tetapi juga perlindungan hukum yang jauh lebih kuat dibanding instrumen keuangan pada umumnya.

Indonesia sendiri telah menjadi anggota penuh Financial Action Task Force (FATF) sejak 2023, lembaga internasional yang menetapkan standar global pencegahan pencucian uang.

Namun, kombinasi antara status legal, perlindungan hukum, dan tidak adanya penelusuran asal dana membuat instrumen ini memunculkan perdebatan baru soal batas transparansi dalam sistem keuangan modern.

Di satu sisi, pemerintah menyebutnya sebagai langkah inovatif untuk memperkuat ekonomi nasional, namun di sisi lain kebijakan ini membuka ruang diskusi soal risiko dan akuntabilitas di balik instrumen investasi baru tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten pengolahan dan perdagangan hasil perikanan, PT Dua Putra Utama Makmur Tbk. (DPUM) menyiapkan aksi korporasi berupa rights issue dan penerbitan surat utang (obligasi) untuk mendukung rencana belanja modal Rp100 miliar pada 2026.

Direktur Keuangan Dua Putra Utama Makmur Adi Winardi mengatakan perseroan tengah memprioritaskan penambahan modal melalui hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) atau rights issue sebagai sumber pendanaan utama untuk ekspansi kapasitas produksi. Pada 2026, volume produksi olahan perikanan untuk diharapkan mencapai 3.100 ton.

“Prioritas kami rights issue, mudah-mudahan bisa terealisasi pada 2026,” ujar Adi, Kamis (25/6/2026).

Melalui aksi korporasi tersebut, DPUM berencana membiayai belanja modal (capital expenditure/capex) sebesar Rp100 miliar yang akan difokuskan pada penambahan dan modernisasi fasilitas produksi, peningkatan kapasitas pengolahan serta penyimpanan dingin (cold storage), hingga penguatan efisiensi operasional dan rantai pasok.

Adi menilai investasi tersebut diperlukan untuk mengantisipasi peningkatan permintaan, baik dari pasar domestik maupun ekspor, sekaligus memperkuat daya saing perseroan di industri pengolahan hasil laut.

Selain rights issue, DPUM juga membuka opsi pendanaan melalui penerbitan surat utang atau obligasi. Kombinasi kedua instrumen tersebut dinilai mampu menjaga fleksibilitas keuangan perusahaan sekaligus memastikan ketersediaan dana untuk mendukung agenda ekspansi.

Adi menjelaskan, tambahan kapasitas produksi diharapkan menjadi fondasi pertumbuhan jangka panjang perseroan. Dengan fasilitas yang lebih modern dan kapasitas yang lebih besar, perusahaan menargetkan peningkatan volume produksi serta efisiensi operasional.

“Kami memandang tahun 2026 sebagai momentum penting untuk mempercepat pertumbuhan. Dukungan pasar ekspor, penguatan kapasitas produksi, dan strategi ekspansi yang terukur memberikan keyakinan bagi perseroan untuk terus menciptakan nilai bagi pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan,” katanya.

DPUM juga memastikan insiden kebakaran yang sempat terjadi pada salah satu fasilitasnya tidak memberikan dampak material terhadap operasional perusahaan. Kegiatan produksi dan pemenuhan pesanan pelanggan tetap berjalan normal.

Insiden kebakaran terjadi pada 6 Juli 2026 yang memengaruhi ketiga pabrik DPUM di Pati, Jawa Tengah. Operasional diharapkan kembali normal pada akhir Juni 2026, dan pertengahan Juli 2026 perseroan dapat kembali melakukan ekspor.

Seiring dengan penguatan kapasitas produksi dan prospek peningkatan permintaan ekspor, Adi menyampaikan DPUM menargetkan pendapatan mencapai Rp1,66 triliun pada 2026.

Adapun, laba operasional sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi (EBITDA) ditargetkan sebesar Rp84,39 miliar, dan margin laba bersih (NPM) sebesar 0,4%. Perbaikan profit diharapkan berlanjut pada tahun-tahun berikutnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Perlindungan khusus yang diberikan kepada investor surat utang Patriot Bond dan Merah Putih Bond dinilai berpotensi membuat instrumen keuangan ini jadi mesin pencucian uang.

Beleid surat utang yang diterbitkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) tersebut diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas UU 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

Pengamat ekonomi sekaligus Direktur NEXT Indonesia Center Herry Gunawan mengatakan, pernyataan dalam UU P2SK tersebut menegaskan, pembelian Patriot Bond dan Merah Putih Bond dijamin dan dilindungi dari berbagai tuntutan hukum, baik pidana maupun perdata. Perlindungan itu mencakup pidana umum, pidana khusus, hingga pidana perpajakan.

Regulasi tersebut menjadi payung perlindungan dalam transaksi surat berharga khusus yang akan diterbitkan Danantara.

"Ini menjadi semacam imunitas terhadap transaksi pada syarat berharga khusus tersebut. Seolah-olah pemerintah menyediakan ruang untuk menampung uang haram atau bahkan seperti membuka "bisnis pencucian uang" dengan perlindungan hukum," kata dia kepada Kompas.com, Rabu (24/6/2026).

Berpotensi jadi instrumen pencucian uang

Ia berpendapat, dengan perlindungan maksimal tersebut, UU baru akan membuka peluang menjadi instrumen pencucian uang.

Dana hasil kejahatan bisa digunakan untuk membeli surat berharga khusus yang diterbitkan Danantara dapat perlindungan maksimal dari negara.

"Sebab tidak dapat dijadikan bukti hukum," imbuh dia.

Herry berpendapat, beleid baru itu juga bisa jadi instrumen penghindaran pajak.

Pasalnya peraturan tersebut membuat perusahaan punya peluang mengalihkan sebagian pendapatannya untuk membeli instrumen surat berharga khusus tersebut agar kewajiban pajaknya berkurang.

"Sebab dana yang ditransaksikan di instrumen surat berharga tersebut terbebas dari tuntutan pidana perpajakan," ucap dia.

Herry berpandangan, instrumen surat utang tersebut lebih efektif menarik uang haram. Pasalnya, dana tersebut terhindar dari tuntutan pidana maupun perpajakan, sekaligus dapat imbal hasil.

Dengan kata lain para konglomerat pembeli surat utang ini berpotensi untung dua kali lipat. Ini semacam tax amnesty plus-plus.

Bagi konglomerat yang dananya tersimpan di luar negeri, sebenarnya itu pilihan rasional saja, belum tentu kejahatan.

Secara rasional, dana yang disimpan konglomerat di luar negeri bisa jadi karena tawaran imbal hasil yang lebih baik, memudahkan transaksi perdagangan internasional, sebagai investasi, atau lainnya seperti kemudahan dan kenyamanan.

Menurut Herry, terdapat banyak alasan mengapa dana konglomerat tersebut bertahan di luar negeri, dan pemerintah tidak dapat memaksa.

Untuk menarik dana dari luar negeri, Herry berpandangan, seharusnya inisiatif yang dilakukan bukan perlindungan hukum bagi dananya yang ditransaksikan di surat utang khusus.

Pemerintah bisa menggunakan instrumen hukum lain seperti yang baru dikeluarkan, yakni kewajiban devisa hasil ekspor (DHE) untuk masuk di bank dalam negeri.

"Karena itu, klausul dari UU P2SK yang baru itu bisa membuat citra pemerintah buruk, karena bisa dianggap memberikan fasilitas pencucian uang haram. Anggapan ini bisa muncul, jika tidak ada revisi pada UU P2SK yang baru itu," ucap dia.

Investor Patriot Bond atau Merah Putih Bond tak kebal hukum

Ekonom sekaligus Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Budi Frensidy berpendapat, pernyataan tersebut bukan berarti investor dari dua surat utang tersebut memperoleh kekebalan hukum.

"Yang ingin diberikan adalah kepastian hukum bagi investor yang membeli Patriot Bond atau Merah Putih Bond secara sah dan beritikad baik," kata dia kepada Kompas.com, Rabu (24/6/2026).

Ia berpandangan, ketentuan tersebut bertujuan agar investor tidak khawatir investasi yang dilakukan kemudian digugat atau dipersoalkan hanya karena dana tersebut direpatriasi atau ditempatkan ke instrumen tertentu yang didorong pemerintah.

Budi berpandangan, kemungkinan adanya risiko tindak kejahatan pencucian uang akan muncul apabila implementasinya tidak disertai pengawasan yang kuat.

Oleh karena itu perlindungan hukum tidak boleh diartikan sebagai penghapusan kewajiban know your customer (KYC), anti-money laundering (AML), dan pelaporan transaksi mencurigakan.

Selama ketentuan AML dan pencegahan pendanaan terorisme tetap berlaku penuh, risiko tersebut seharusnya dapat diminimalkan.

"Yang perlu dijaga adalah agar instrumen ini tidak menimbulkan persepsi sebagai "jalur aman" untuk dana yang sumbernya tidak jelas," ungkap dia.

Tarik dana pengusaha yang disimpan di luar negeri

Lebih lanjut, pemerintah menyatakan surat utang tersebut bertujuan untuk menarik penempatan dana dari konglomerat yang selama ini disimpan di luar negeri.

Budi bilang, inisiatif ini memang memiliki potensinya untuk menarik dana pengusaha dari luar negeti, tetapi efektivitasnya tidak hanya ditentukan oleh insentif hukum.

"Pemilik dana besar biasanya mempertimbangkan dua hal yaitu stabilitas nilai tukar dan kepercayaan terhadap kebijakan jangka panjang," ucap dia.

Ketika Patriot Bond dan Merah Putih Bond menawarkan imbal hasil (return) yang kompetitif serta didukung kepastian hukum dan stabilitas ekonomi, instrumen ini bisa menarik sebagian dana yang selama ini ditempatkan di luar negeri.

Namun demikian, Budi berpandangan, faktor kepercayaan tetap menjadi penentu utama.

Investor besar tidak hanya mencari perlindungan hukum, tetapi juga kepastian kebijakan yang mendasari investasi tersebut konsisten dan dapat dipertahankan dalam jangka panjang.

"Dengan kata lain, keberhasilan instrumen ini lebih bergantung pada kredibilitas kebijakan daripada sekadar pemberian perlindungan hukum," ucap dia.

Tak seperti tax amnesty, sumber dana tidak diutak-atik

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, perlindungan yang diberikan pemerintah tidak bersifat menyeluruh seperti program tax amnesty.

Purbaya bilang, perlakuan khusus hanya berlaku terhadap dana yang ditempatkan dalam Patriot Bond dan Merah Putih Bond.

"Terjemahan yang betul adalah uang yang dipakai untuk Patriot Bond, tidak akan diutak-atik sumbernya dari mana, begitu saja," ujarnya saat ditemui di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Selasa (24/6/2026).

Purbaya bilang, aktivitas usaha maupun aset lain yang dimiliki investor tetap dapat diperiksa oleh otoritas sesuai ketentuan yang berlaku.

"Kalau dia punya bisnis lain, ya bisa dikejar saja. Kalau dia melakukan bisnis yang (ilegal), tapi uang yang masuk situ aman," ucap dia.

Purbaya berpandangan, perlindungan yang diberikan dalam Patriot Bond dan Merah Putih Bond berbeda dengan fasilitas yang pernah diberikan pemerintah melalui program tax amnesty.

"Uang yang masuk ke situ aman. Tapi, perusahaannya enggak imun. Jadi, enggak seperti tax amnesty. Tax amnesty kan bebas semua, ini (Patriot Bond dan Merah Putih Bond) enggak," ucap dia.

Purbaya menilai kebijakan itu diperlukan untuk menarik dana milik warga negara Indonesia yang selama ini berada di luar negeri agar masuk ke dalam sistem keuangan nasional.

"Daripada uangnya di luar terus. Biar dia masuk ke sistem, ya emang ada loss sedikit. Tapi, menurut saya sih, gampangnya kan uangnya masuk ke ekonomi kita. Kita bisa pakai untuk membangun," kata Purbaya.

Investor Patriot Bond dan Merah Putih Bond dapat perlindungan

Dalam UU Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas UU 4 Tahun 2023 tentang P2SK, tepatnya Pasal 50A ayat (4) disebutkan, pemerintah menyatakan pembelian Patriot Bond dan Merah Putih Bond sebagai transaksi yang sah dalam sistem keuangan nasional.

Dengan kata lain, dana yang digunakan membeli instrumen tersebut diakui legal dalam sistem keuangan Indonesia.

Selain itu, investor Patriot Bond dan Merah Putih Bond dilindungi dari tuntutan pidana dan gugatan perdata.

"Negara menjamin dan melindungi pembelian instrumen surat utang khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dari penuntutan secara pidana umum, pidana khusus termasuk di dalamnya pidana perpajakan, dan dari gugatan secara perdata," demikian bunyi UU P2SK Pasal 50A ayat (5).

Selanjutnya, dalam ayat ke-6, data dan informasi transaksi dari pembelian Patriot Bond dan Merah Putih Bond tidak bisa digunakan untuk kepentingan perpajakan maupun pembuktian di pengadilan.

"Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) berlaku untuk transaksi yang dilakukan di pasar primer," bunyi Pasal 50A ayat (7).

Pada ayat selanjutnya disebutkan investor dapat memindahtangankan dan menjaminkan surat utang Patriot Bond maupun Merah Putih Bond.

Peserta program pengampunan pajak (tax amnesty) dan program pengungkapan sukarela (PPS) juga diperbolehkan membeli kedua instrumen tersebut.

JAKARTA, KOMPAS.com - Investor surat utang Patriot Bond dan Merah Putih Bond disebut akan mendapatkan perlindungan khusus dari pemerintah.

Kebijakan terkait investor surat utang terbatas Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) tersebut diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas UU 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

Ekonom sekaligus Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Budi Frensidy berpendapat, pernyataan tersebut bukan berarti investor dari dua surat utang tersebut memperoleh kekebalan hukum.

"Yang ingin diberikan adalah kepastian hukum bagi investor yang membeli Patriot Bond atau Merah Putih Bond secara sah dan beritikad baik," kata dia kepada Kompas.com, Rabu (24/6/2026).

Budi Frensidy berpandangan, ketentuan tersebut bertujuan agar investor tidak khawatir investasi yang dilakukan kemudian digugat atau dipersoalkan hanya karena dana tersebut direpatriasi atau ditempatkan ke instrumen tertentu yang didorong pemerintah.

Budi berpandangan, kemungkinan adanya risiko tindak kejahatan pencucian uang akan muncul apabila implementasinya tidak disertai pengawasan yang kuat.

Oleh karena itu perlindungan hukum tidak boleh diartikan sebagai penghapusan kewajiban know your customer (KYC), anti-money laundering (AML), dan pelaporan transaksi mencurigakan.

Selama ketentuan AML dan pencegahan pendanaan terorisme tetap berlaku penuh, risiko tersebut seharusnya dapat diminimalkan.

"Yang perlu dijaga adalah agar instrumen ini tidak menimbulkan persepsi sebagai "jalur aman" untuk dana yang sumbernya tidak jelas," ungkap dia.

Tarik dana pengusaha yang disimpan di luar negeri

Lebih lanjut, pemerintah menyatakan surat utang tersebut bertujuan untuk menarik penempatan dana dari konglomerat yang selama ini disimpan di luar negeri.

Budi bilang, inisiatif ini memang memiliki potensinya untuk menarik dana pengusaha dari luar negeti, tetapi efektivitasnya tidak hanya ditentukan insentif hukum.

"Pemilik dana besar biasanya mempertimbangkan dua hal yaitu stabilitas nilai tukar dan kepercayaan terhadap kebijakan jangka panjang," ucap dia.

Ketika Patriot Bond dan Merah Putih Bond menawarkan imbal hasil (return) yang kompetitif serta didukung kepastian hukum dan stabilitas ekonomi, instrumen ini bisa menarik sebagian dana yang selama ini ditempatkan di luar negeri.

Namun demikian, Budi berpandangan, faktor kepercayaan tetap menjadi penentu utama.

Investor besar tidak hanya mencari perlindungan hukum, tetapi juga kepastian kebijakan yang mendasari investasi tersebut konsisten dan dapat dipertahankan dalam jangka panjang.

"Dengan kata lain, keberhasilan instrumen ini lebih bergantung pada kredibilitas kebijakan daripada sekadar pemberian perlindungan hukum," ucap dia.

Tak seperti tax amnesty, sumber dana tidak diutak-atik

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, perlindungan yang diberikan pemerintah tidak bersifat menyeluruh seperti program tax amnesty.

Purbaya bilang, perlakuan khusus hanya berlaku terhadap dana yang ditempatkan dalam Patriot Bond dan Merah Putih Bond.

"Terjemahan yang betul adalah uang yang dipakai untuk Patriot Bond, tidak akan diutak-atik sumbernya dari mana, begitu saja," ujarnya saat ditemui di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Selasa (24/6/2026).

Purbaya bilang, aktivitas usaha maupun aset lain yang dimiliki investor tetap dapat diperiksa otoritas sesuai ketentuan yang berlaku.

"Kalau dia punya bisnis lain, ya bisa dikejar saja. Kalau dia melakukan bisnis yang (ilegal), tapi uang yang masuk situ aman," ucap dia.

Purbaya berpandangan, perlindungan yang diberikan dalam Patriot Bond dan Merah Putih Bond berbeda dengan fasilitas yang pernah diberikan pemerintah melalui program tax amnesty.

"Uang yang masuk ke situ aman. Tapi, perusahaannya enggak imun. Jadi, enggak seperti tax amnesty. Tax amnesty kan bebas semua, ini (Patriot Bond dan Merah Putih Bond) enggak," ucap dia.

Purbaya menilai kebijakan itu diperlukan untuk menarik dana milik warga negara Indonesia yang selama ini berada di luar negeri agar masuk ke dalam sistem keuangan nasional.

"Daripada uangnya di luar terus. Biar dia masuk ke sistem, ya emang ada loss sedikit. Tapi, menurut saya sih, gampangnya kan uangnya masuk ke ekonomi kita. Kita bisa pakai untuk membangun," kata Purbaya.

Investor Patriot Bond dan Merah Putih Bond dapat perlindungan

Dalam UU Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas UU 4 Tahun 2023 tentang P2SK, tepatnya Pasal 50A ayat (4) disebutkan, pemerintah menyatakan pembelian Patriot Bond dan Merah Putih Bond sebagai transaksi yang sah dalam sistem keuangan nasional.

Dengan kata lain, dana yang digunakan membeli instrumen tersebut diakui legal dalam sistem keuangan Indonesia.

Selain itu, investor Patriot Bond dan Merah Putih Bond dilindungi dari tuntutan pidana dan gugatan perdata.

"Negara menjamin dan melindungi pembelian instrumen surat utang khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dari penuntutan secara pidana umum, pidana khusus termasuk di dalamnya pidana perpajakan, dan dari gugatan secara perdata," demikian bunyi UU P2SK Pasal 50A ayat (5).

Selanjutnya, dalam ayat ke-6, data dan informasi transaksi dari pembelian Patriot Bond dan Merah Putih Bond tidak bisa digunakan untuk kepentingan perpajakan maupun pembuktian di pengadilan.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) berlaku untuk transaksi yang dilakukan di pasar primer," bunyi Pasal 50A ayat (7).

Pada ayat selanjutnya disebutkan investor dapat memindahtangankan dan menjaminkan surat utang Patriot Bond maupun Merah Putih Bond.

Peserta program pengampunan pajak (tax amnesty) dan program pengungkapan sukarela (PPS) juga diperbolehkan membeli kedua instrumen tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menjelaskan tujuan pemberian payung hukum terhadap investor Patriot Bond dan Merah Putih Bond adalah memberikan kepastian sekaligus insentif khusus kepada para pembeli instrumen investasi itu.

Dia menyampaikan, instrumen tersebut menawarkan tingkat imbal hasil yang relatif rendah sehingga diperlukan perlakuan khusus yang dijamin melalui undang-undang agar dapat menarik minat investor.

"Karena Patriot Bond ini kan memberikan timbal balik yang rendah, makanya kita sampaikan kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan perlakuan yang khusus. Tentunya sesuai dengan apa yang dijaminkan oleh undang-undang itu," jelasnya di Ruangan Komisi XI DPR RI, Senin (23/6/2026).

Dia menjelaskan, kebijakan tersebut bertujuan mendorong pembelian surat utang seperti Patriot Bond dan Merah Putih Bond maupun instrumen lain yang diterbitkan oleh BPI Danantara.

Menurutnya, sebagai representasi negara yang memegang saham seluruh BUMN, BPI Danantara dinilai perlu memberikan kepastian kepada para pembeli surat utangnya, termasuk jaminan bahwa mereka tidak akan menghadapi upaya penindakan atau tindakan lain terkait kepemilikan instrumen tersebut.

kepastian tersebut dianggap merupakan bentuk insentif yang ditegaskan secara kuat dalam undang-undang.

"Karena BPI Danantara itu adalah representasinya negara dalam posisi pemegang saham semua BUMN negara, maka negara juga harus memberikan kepastian kepada pembelinya bahwa apabila mereka membeli surat utang BPI Danantara, mereka tidak dilakukan upaya penindakan atau apapun dan ini adalah bentuknya sebuah insentif dan kita sebutkan secara kuat, secara kuat di dalam undang-undang," tandasnya.

Diketahui, dalam revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) Pasal 50A ayat (4) yang telah disahkan, dijelaskan bahwa setiap pembelian instrumen surat utang khusus oleh investor merupakan transaksi yang sah pada sistem keuangan nasional.

"Negara menjamin dan melindungi pembelian instrumen surat utang khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dari penuntutan secara pidana umum, pidana khusus, termasuk di dalamnya pidana perpajakan, dan dari gugatan secara perdata," demikian tertulis di ayat (5) Pasal 50A revisi UU PPSK.

Dalam ayat (6) dijelaskan bahwa data dan informasi dari kegiatan yang dilakukan oleh investor dalam membeli surat utang khusus tidak dapat dijadikan dasar pengenaan pajak dan tidak dapat dijadikan bukti hukum di pengadilan.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menekankan tidak akan mengganggu sumber dana investor untuk membeli surat utang khusus, termasuk Patriot Bond dan Merah Putih.

Purbaya menyampaikan perlindungan dalam skema Patriot Bond hanya berlaku terhadap dana yang ditempatkan pada instrumen tersebut dan tak akan menelusuri sumber dananya. Sementara, untuk pemeriksaan kewajiban perpajakan terhadap aktivitas usaha milik investor tetap dapat dilakukan.

"Terjemahan yang betul adalah, uang yang dipakai untuk Patriot Bond, tidak akan diutak-atik sumbernya dari mana gitu aja. Tapi kalau dia punya bisnis lain, ya bisa dikejar aja kalau dia melakukan bisnis," ujar Purbaya saat ditemui di Pelabuhan Tanjung Priok, Selasa (23/6).

Terkait risiko pencucian uang, menurut dia, pemerintah ingin uang yang berada di luar negeri agar bisa kembali masuk ke Indonesia. Ia mengakui skema tersebut terdapat kerugian, tetapi uang dapat ditarik untuk keperluan pembangunan.

"Daripada uangnya di luar (negeri) terus. Biar dia masuk ke sistem, ya emang ada loss sedikit. Tapi, menurut saya sih, gampangnya kan uangnya masuk ke ekonomi kita. Kita bisa pakai untuk membangun," terangnya.

Ia pun menyanggah apabila skema pembelian Patriot Bond dan Merah Putih Bond disebut sebagai bentuk Tax Amnesty. Purbaya menerangkan Tax Amnesty adalah semua uang yang masuk bebas pajak, sementara skema ini tidak semuanya dibebaskan.

[Gambas:Youtube]

"Pokoknya uang yang masuk ke situ aman lah kira-kira. Tapi kalau dia punya perusahaan segala macam, dia diperiksa biasa, tapi uang yang masuk ke situ aman. Tapi, perusahaannya enggak imun. Jadi, nggak seperti tax amnesty," ungkap Purbaya.

Pemerintah memberikan perlakuan khusus bagi investor yang membeli surat utang yang diterbitkan oleh BPI Danantara dalam Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

Dalam UU terbaru tersebut, pemerintah memperbolehkan Danantara menerbitkan utang dan surat utang khusus termasuk Patriot Bond dan Merah Putih Bond. Nantinya, pembeli surat utang tersebut akan dilindungi dari tuntutan pidana termasuk yang berkaitan dengan sektor perpajakan.

"Negara menjamin dan melindungi pembelian instrumen surat utang khusus dari penuntutan secara pidana umum, pidana khusus termasuk di dalamnya pidana perpajakan dan dari gugatan secara perdata," tulis Pasal 50A ayat 5 aturan tersebut.

Pemerintah menegaskan data dan informasi pembeli surat utang khusus Danantara tidak dapat dijadikan dasar pengenaan pajak ataupun dijadikan bukti hukum di pengadilan.

Hanya saja, investor yang bisa membeli Patriot Bond ataupun Merah Putih Bond adalah yang sudah tidak memiliki piutang perpajakan, termasuk mereka yang telah mengikuti program pengampunan pajak.

"Ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan surat utang khusus akan diatur dalam Peraturan Pemerintah," tulis Pasal 50A ayat 10.

Pemerintah memberikan perlakuan khusus bagi investor yang membeli surat utang yang diterbitkan oleh BPI Danantara dalam Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

Dalam UU terbaru ini, pemerintah memperbolehkan Danantara menerbitkan utang dan surat utang khusus termasuk Patriot Bond dan Merah Putih Bond.

Pembeli surat utang tersebut akan dilindungi dari tuntutan pidana termasuk yang berkaitan dengan sektor perpajakan.

"Negara menjamin dan melindungi pembelian instrumen surat utang khusus dari penuntutan secara pidana umum, pidana khusus termasuk di dalamnya pidana perpajakan dan dari gugatan secara perdata," tulis Pasal 50A ayat 5 aturan tersebut.

Pemerintah menegaskan data dan informasi pembeli surat utang khusus Danantara tidak dapat dijadikan dasar pengenaan pajak ataupun dijadikan bukti hukum di pengadilan.

Hanya saja, investor yang bisa membeli Patriot Bond ataupun Merah Putih Bond adalah yang sudah tidak memiliki piutang perpajakan, termasuk mereka yang telah mengikuti program pengampunan pajak.

"Ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan surat utang khusus akan diatur dalam Peraturan Pemerintah," tulis Pasal 50A ayat 10.

Selain itu, dalam pasal tersebut, Pemerintah juga memastikan penerbitan surat utang khusus oleh Danantara akan dilakukan dengan menetapkan strategi kebijakan pengelolaan dan pengendalian risiko yang memenuhi prinsip-prinsip profesional, akuntabel, dan pertimbangan bisnis yang sahih.

"Setiap pembelian instrumen surat utang khusus oleh investor merupakan transaksi sah pada sistem keuangan nasional."

Bisnis.com, JAKARTA — Klausul jaminan perlindungan hukum bagi pembeli instrumen surat utang khusus dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) menuai kritik.

Berdasarkan dokumen UU P2SK, negara secara eksplisit memberikan jaminan dan perlindungan mutlak bagi pihak yang melakukan pembelian instrumen surat utang khusus dari berbagai bentuk tuntutan hukum.

Rigiditas pasal itu memastikan pembeli terbebas dari penuntutan pidana umum, pidana khusus termasuk hukum perpajakan, hingga gugatan secara perdata.

Pemerhati BUMN sekaligus Direktur NEXT Indonesia Center Herry Gunawan menilai regulasi perlindungan hukum tersebut sangat mengkhawatirkan karena memberikan berbagai fasilitas yang mengorbankan penegakan hukum nasional.

Adanya proteksi mutlak dinilai memunculkan kesan adanya indikasi tata kelola yang kurang sehat sejak awal perencanaan penerbitan instrumen.

“Seperti ada kekhawatiran mendalam pada surat utang khusus itu sehingga diperlukan fasilitas yang mengorbankan penegakan hukum,” ujar Herry saat dihubungi Bisnis, Senin (22/6/2026).

Herry membeberkan klausul proteksi ini berisiko memicu moral hazard, salah satunya membuka celah bagi para pelaku kejahatan keuangan untuk menjadikan surat utang khusus tersebut sebagai instrumen pencucian uang.

Pasalnya, seluruh transaksi pembelian surat berharga itu secara hukum tidak dapat dijadikan sebagai basis alat bukti yang sah di dalam proses pengadilan.

Selain isu pencucian uang, dia menyebutkan bahwa instrumen utang khusus tersebut juga dinilai berisiko dimanfaatkan wajib pajak nakal sebagai sarana penghindaran kewajiban perpajakan secara terstruktur.

Melalui sistem pelaporan pajak yang bersifat self-assessment, wajib pajak dapat dengan mudah menempatkan dana bermasalah mereka ke dalam instrumen utang khusus yang datanya bersifat tertutup demi menghindari beban pajak.

“Apalagi, datanya tidak dapat dijadikan dasar pengenaan pajak maupun alat bukti dalam proses peradilan,” ucap Herry.

Dari sisi tata kelola, biaya pengorbanan yang diberikan otoritas demi menarik pembiayaan bagi Danantara Indonesia disebut terlampau besar dan justru mengorbankan kepentingan negara yang lebih luas.

Jika kebijakan pembebasan pidana ini tetap dipaksakan tanpa adanya penjelasan yang rasional kepada publik, hal tersebut dipastikan memicu persepsi negatif bahwa pemerintah sengaja menghimpun dana yang bermasalah.

Dampak dari runtuhnya reputasi tata kelola ini pada akhirnya tidak hanya akan merugikan kredibilitas kelembagaan Danantara selaku pengelola aset strategis, melainkan juga merusak kredibilitas pemerintah di mata investor global.