Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Indonesia menempatkan transportasi berbasis rel sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional.

Dalam dua era kepemimpinan yang berbeda yakni Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden Prabowo Subianto, sektor perkeretaapian sama-sama diarahkan untuk memperkuat konektivitas nasional hingga menekan biaya logistik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Jokowi Fokus Pembangunan dan Integrasi Antarmoda

Selama satu dekade kepemimpinannya, Presiden Jokowi menempatkan infrastruktur sebagai fondasi transformasi ekonomi nasional. Sektor perkeretaapian menjadi salah satu fokus utama yang diwujudkan melalui pembangunan jalur baru, reaktivasi, serta penguatan sistem transportasi massal perkotaan.

Berdasarkan data Kementerian Perhubungan (Kemenhub), sepanjang 2015–2024 pemerintah telah membangun dan mereaktivasi 1.731 kilometer/sp jalur kereta api di 55 lokasi di seluruh Indonesia. Selain itu, terdapat 1.900 kilometer/sp jalur yang ditingkatkan dan direhabilitasi, serta elektrifikasi sepanjang 522 kilometer/sp.

Total investasi yang digelontorkan untuk pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur perkeretaapian selama periode tersebut mencapai Rp223,87 triliun, sedangkan subsidi pelayanan publik (Public Service Obligation/PSO) kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebesar Rp26,03 triliun.

Pemerintahan Jokowi juga mendorong lahirnya moda transportasi massal modern seperti MRT Jakarta, LRT Jabodebek, dan Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) sebagai simbol kemajuan transportasi Indonesia.

Inovasi ini tidak hanya memperluas pilihan mobilitas masyarakat, tetapi juga menandai era baru transportasi ramah lingkungan berbasis teknologi. Filosofi 'Whoosh', akronim dari Waktu Hemat, Operasi Optimal, Sistem Handal, menjadi penegasan citra kereta cepat sebagai kebanggaan nasional di mata dunia.

Lebih lanjut, dalam dokumen Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (RIPNas) 2011–2030, Pemerintah melalui Kemenhub, menargetkan pangsa pasar kereta api mencapai 11–13% untuk angkutan penumpang dan 15–17% untuk angkutan barang pada 2030.

"Anggaran Rp853 triliun ini adalah yang diindikasi dibutuhkan untuk menyelesaikan Rencana Induk Perkeretaapian hingga 2030," ujar Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Direktorat Jenderal (Ditjen) Perkeretaapian Kemenhub Arif Anwar di Jakarta, beberapa waktu lalu, dilansir dari Antara.

Secara umum, kebijakan perkeretaapian di era Jokowi berorientasi pada modernisasi dan integrasi. Pembangunan diarahkan untuk menghubungkan pusat ekonomi, mengurangi ketimpangan antarwilayah, serta meningkatkan efisiensi logistik nasional.

Prabowo Perluas Jaringan Perkeretaapian

Dalam berbagai kesempatan, Prabowo menegaskan bahwa sistem kereta api akan menjadi salah satu prioritas utama pembangunan infrastruktur di masa pemerintahannya.

Kebijakan perkeretaapian di era Prabowo menitikberatkan pada perluasan jaringan ke seluruh pulau besar Indonesia, termasuk Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua.

Program seperti Trans Sumatra Railway, Trans Kalimantan Railway, dan Trans Sulawesi Railway diusung untuk menekan biaya logistik dan memperkuat konektivitas antarwilayah. Pemerintah juga menyiapkan langkah untuk memperpanjang jalur kereta cepat hingga wilayah timur Jawa, sebagai bagian dari visi pengembangan transportasi antarkota yang efisien.

Dari sisi pelayanan, Prabowo menaruh perhatian besar pada peningkatan kualitas sarana dan kenyamanan publik. Baru-baru ini, Kepala Negara menginstruksikan pengadaan 30 rangkaian KRL baru untuk wilayah Jabodetabek dengan nilai investasi sekitar Rp5 triliun guna menambah kapasitas penumpang dan meningkatkan standar layanan.

Dalam waktu bersamaan, KAI juga melanjutkan pengadaan lokomotif baru tipe CC 205 serta modernisasi armada barang untuk memperkuat sektor logistik nasional.

Rencana besar di era Prabowo tersebut juga sejalan dengan arah RIPNas 2030 yang disusun Kemenhub, namun dengan penekanan pada pemerataan pembangunan.

Dengan keterbatasan APBN, Kemenhub mendorong skema pendanaan kreatif seperti kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) untuk mengakselerasi pembangunan rel baru di luar Jawa.

Pendekatan Prabowo dapat dikatakan lebih ekspansif dan inklusif. Jika era Jokowi berfokus pada konsolidasi dan modernisasi sistem di kawasan padat penduduk, maka era Prabowo membawa misi memperluas jangkauan kereta api sebagai tulang punggung logistik dan mobilitas antarwilayah di seluruh Indonesia.

Kereta Cepat Whoosh: Jokowi Membangun, Prabowo Memperluas

Salah satu pencapaian monumental di era Jokowi adalah beroperasinya Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) yang diberi nama Whoosh. Proyek ini menjadi tonggak sejarah transportasi modern Indonesia sekaligus yang pertama di Asia Tenggara. Dengan kecepatan operasional hingga 350 km/jam, Whoosh memangkas waktu tempuh Jakarta–Bandung menjadi kurang dari 45 menit.

Pembangunan proyek tersebut menjadi simbol keberanian pemerintah Indonesia memasuki era transportasi berteknologi tinggi. Presiden Jokowi menilai kehadiran Whoosh tidak hanya mempersingkat waktu perjalanan, tetapi juga menjadi katalis pengembangan ekonomi di koridor Jakarta–Bandung, khususnya kawasan transit-oriented development (TOD) di sekitar stasiun Halim, Karawang, dan Tegalluar.

Di era Prabowo, fokus kebijakan terhadap kereta cepat tidak berhenti pada keberlanjutan operasional Whoosh. Pemerintah berencana memperluas jaringan kereta cepat hingga Surabaya. Bahkan, Prabowo akan memperpanjang jalur kereta cepat hingga menembus Bumi Blambangan, Banyuwangi.

"Inshaallah [proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya dikerjakan]. Saya minta tidak hanya [sampai] Surabaya, [tapi] Banyuwangi. Surabaya itu zaman dulu," ujar Prabowo saat meresmikan Stasiun Tanah Abang Baru di Jakarta, Selasa (4/11/2025).

Sayangnya, megaproyek Kereta Cepat Whoosh terganjal polemik utang yang hingga kini belum ada kata sepakat antarpemangku kepentingan terkait cara melunasinya.