Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto menyebut bahwa banyak Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang rugi dan menjadi beban negara. Prabowo pun jengkel, para direksi di BUMN itu malah meminta bonus.

Hal tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri Penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (NU) 2026 pada Selasa (23/6/2026) di IAI Syaichona Mohammad Cholil, Bangkalan, Jawa Timur.

Prabowo menjelaskan bahwa sejak pertama dilantik menjadi Presiden RI, dirinya kaget dengan banyaknya jumlah BUMN di Indonesia.

"Jumlahnya luar biasa waktu saya jadi Presiden, saya baru tahu. Saya kira perusahaan BUMN itu jumlahnya 300. Waktu saya jadi Presiden baru saya tahu. Jumlahnya 1.000 lebih," kata Prabowo.

Di samping itu, menurutnya banyak BUMN yang membukukan kerugian sehingga menjadi beban negara.

Prabowo pun menyinggung mengenai beban gaji bagi para jajaran direksi serta komisaris di BUMN-BUMN yang merugi. Bahkan, tak hanya membebani negara, para direksi di BUMN itu malah meminta bonus.

"Anda bisa bayangkan itu kalau dihitung 4 direksi sama 4 komisaris. 8 kali 200, 1.600. Kalau gajinya masing-masing Rp50 juta per bulan, berapa itu? Ada gajinya yang bisa di atas itu. Sudah rugi, minta bonus lagi," tuturnya.

Oleh karena itu, Prabowo mengambil kebijakan untuk memangkas jumlah BUMN. Terdapat 240 BUMN telah ditutup karena mengalami kerugian.

"Sekarang kita tutup 240 BUMN, ditutup. Tidak ada yang untung. Rugi terus. Ini perusahaan negara, milik rakyat," ujar Prabowo.

Prabowo mengungkapkan targetnya menutup sekitar 800 BUMN. Dalam upaya menutup ratusan BUMN itu, Prabowo mengatakan bahwa pemerintah telah menghemat dana triliunan rupiah.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merespons rencana Presiden RI Prabowo Subianto yang akan mengucurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga maksimal 5 persen per tahun. OJK menilai program tersebut positif, namun tetap perlu diimbangi dengan penguatan manajemen risiko perbankan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, bank perlu memastikan kualitas tata kelola dan manajemen risiko tetap terjaga agar program berjalan berkelanjutan.

“Program kredit rakyat yang diinisiasi Pemerintah dinilai sangat baik, dapat dimanfaatkan oleh bank sebagai kesempatan bisnis yang berkelanjutan sehingga masyarakat terutama yang berpenghasilan rendah dan unbankable dapat merasakan manfaatnya secara berkesinambungan,” kata Dian dalam keterangannya, dikutip Ahad (17/5/2026).

Dian menjelaskan, OJK mendorong pelaksanaan stress test secara berkala untuk mengantisipasi potensi risiko kredit dari program tersebut. “Dalam mengantisipasi potensi risiko kredit dari program tersebut, OJK mendorong penguatan pengawasan serta pelaksanaan stress test secara berkala untuk memastikan ketahanan permodalan dan kualitas aset tetap terjaga di berbagai skenario ekonomi,” ujar Dian.

Selain itu, perbankan diminta melakukan pencadangan yang memadai serta tetap menerapkan prinsip kehati-hatian melalui analisis 5C, yakni character, capacity, capital, collateral, dan condition of economy. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga kualitas pembiayaan tetap sehat di tengah ekspansi kredit.

OJK juga menegaskan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lain agar program KUR tepat sasaran serta memiliki mitigasi risiko yang memadai.

Dari sisi suku bunga, Dian menyebut rerata tertimbang suku bunga kredit rupiah pada Maret 2026 berada di level 8,76 persen, menurun dibandingkan Februari 2026 sebesar 8,80 persen dan Maret 2025 sebesar 9,20 persen. Penurunan ini ditopang oleh turunnya suku bunga kredit produktif, baik Kredit Modal Kerja maupun Kredit Investasi, yang masing-masing turun 67 basis poin dan 68 basis poin secara tahunan.

Penurunan suku bunga kredit juga sejalan dengan tren penurunan biaya dana, di mana rerata tertimbang Dana Pihak Ketiga (DPK) rupiah turun 55 basis poin menjadi 2,66 persen. Kondisi ini dipengaruhi penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia dari 5,75 persen pada Maret 2025 menjadi 4,75 persen pada Maret 2026.

Dian menilai tren penurunan suku bunga kredit masih berlanjut, meski bergantung pada strategi masing-masing bank, terutama dalam mengelola biaya dana. Karena itu, perbankan didorong meningkatkan porsi dana murah agar memiliki ruang lebih besar untuk menurunkan bunga kredit.

“OJK senantiasa menghimbau agar perbankan dapat secara bertahap menyesuaikan tingkat suku bunganya agar tetap sejalan dengan kondisi pasar,” kata Dian.

Di sisi lain, dinamika global juga perlu diperhatikan. Keputusan bank sentral Amerika Serikat yang menahan suku bunga acuan pada kisaran 3,50 hingga 3,75 persen dinilai turut memengaruhi arah suku bunga global dan domestik.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah akan segera mengucurkan KUR dengan bunga maksimal 5 persen per tahun untuk mendorong kesejahteraan masyarakat kecil. “Saya sudah perintahkan bank-bank milik RI sebentar lagi kita akan kucurkan KUR maksimal 5 persen satu tahun,” kata Prabowo dalam pidato Hari Buruh di Monumen Nasional, Jakarta, Jumat (1/5/2026).

Prabowo menyebut kebijakan tersebut ditujukan untuk mengurangi beban bunga pinjaman yang selama ini dinilai terlalu tinggi bagi masyarakat kecil. “Selama ini rakyat kecil kalau pinjam uang, bunganya luar biasa gilanya. Orang kecil, pinjam uang, bunganya bisa 70 persen setahun,” ujar Prabowo.

Selain KUR, pemerintah juga menyiapkan skema kepemilikan rumah bagi buruh dengan tenor panjang hingga 40 tahun agar cicilan lebih ringan dan terjangkau.

JAKARTA, KOMPAS.com - Perintah Presiden Prabowo Subianto agar bank-bank milik pemerintah (Himbara) menerapkan bunga kredit maksimal 5 persen per tahun, dinilai berpotensi menekan kinerja Himbara.

Ekonom dan pakar kebijakan publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat mengatakan, kebijakan tersebut memang terdengar menguntungkan masyarakat, terutama pelaku usaha kecil yang membutuhkan pinjaman murah.

Namun, di balik itu ada risiko yang perlu diperhatikan.

"Menurut saya, kebijakan memaksa bank Himbara menyediakan kredit berbunga 5 persen bukanlah pendekatan yang sehat," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (4/5/2026).

Menurut dia, bunga kredit tidak ditentukan sesuka hati oleh bank.

Ada banyak komponen yang memengaruhinya, seperti biaya dana, risiko kredit macet, biaya operasional, hingga dana cadangan untuk menutup potensi kerugian.

Oleh karenanya, jika bunga kredit dipaksa turun tanpa memperbaiki struktur biaya di hulu, maka yang terjadi bukan efisiensi, melainkan distorsi bagi perbankan.

"Ini seperti meminta warung menjual nasi lebih murah, tetapi harga beras, gas, sewa tempat, dan ongkos pegawai tidak ikut turun. Pada akhirnya, warung itu hanya punya tiga pilihan: mengurangi porsi, menurunkan kualitas, atau menanggung kerugian," jelasnya.

Achmad menambahkan, salah satu akar persoalan adalah masih tingginya biaya dana perbankan yang berasal dari Dana Pihak Ketiga (DPK) seperti tabungan, giro, dan deposito.

Selama biaya menghimpun dana tersebut masih relatif tinggi, ruang untuk menurunkan bunga kredit secara berkelanjutan menjadi terbatas.

Sementara pasar DPK Indonesia tidak sepenuhnya kompetitif.

Bank-bank besar bersaing memperebutkan dana dalam jumlah besar dari korporasi, institusi, pemerintah daerah, BUMN, dan nasabah prioritas.

"Mereka yang memiliki dana jumbo punya daya tawar tinggi untuk meminta bunga deposito lebih besar. Akibatnya, biaya dana bank tetap tinggi. Sementara nasabah kecil, yang hanya memiliki tabungan terbatas, tidak memiliki daya tawar serupa," ucapnya.

Achmad mengingatkan, jika bunga kredit dipatok 5 persen maka margin keuntungan bank bisa tergerus.

Hal ini berpotensi terjadi pada bank-bank Himbara seperti BRI, Bank Mandiri, BTN, BNI, dan BSI.

Jika keuntungan bank menurun, dampaknya bisa meluas, mulai dari berkurangnya kemampuan menyalurkan kredit baru hingga terganggunya kesehatan keuangan bank.

Selain itu, Himbara tidak boleh diperlakukan sebagai kasir kebijakan negara.

Bank BUMN memang milik negara, tetapi mereka juga mengelola dana masyarakat, dana pensiun, investasi publik, dan stabilitas sistem keuangan.

Dia mengkhawatirkan bila bank BUMN terus-menerus dipakai sebagai instrumen komando, maka batas antara kebijakan publik dan kepentingan korporasi menjadi kabur.

Hal ini berbahaya karena kerugian atau penurunan kualitas aset bank pada akhirnya tetap akan kembali kepada publik, baik melalui dividen BUMN yang turun maupun kebutuhan penyertaan modal negara.

"Dari sisi risiko perbankan, instruksi bunga 5 persen juga dapat menciptakan moral hazard. Bank bisa terdorong menyalurkan kredit bukan berdasarkan kualitas debitur, tetapi berdasarkan target kebijakan," tambahnya.

Kemudian dia mengingatkan adanya potensi peningkatan risiko kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) apabila penyaluran kredit lebih didorong oleh target kebijakan ketimbang prinsip kehati-hatian.

Di sisi lain, apabila kebijakan bunga kredit rendah ditempuh melalui skema subsidi, maka beban berpotensi bergeser ke anggaran negara.

Hal ini berarti pemerintah perlu menyiapkan ruang fiskal tambahan untuk menjaga agar bank tetap memperoleh imbal hasil yang wajar.

Namun jika skema subsidinya tidak transparan, ini bisa menjadi karpet tebal yang menutupi inefisiensi perbankan dan tidak menyelesaikan struktur pasar yang timpang.

"Jika selisih bunga ditanggung bank, persoalannya lebih serius. Bank Himbara akan dipaksa menyerap tekanan margin. Net Interest Margin (NIM) bisa tergerus karena pendapatan bunga turun, sementara biaya dana belum tentu ikut turun," tuturnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Adidaya Institute menilai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menerapkan pendekatan Big Bang dan Big Push dalam merespons persoalan kemiskinan di Indonesia. Pendekatan tersebut dinilai mencerminkan upaya negara mengambil langkah cepat dan berskala nasional untuk menyentuh akar persoalan, terutama melalui pembangunan manusia dan penguatan ekonomi rakyat yang dijalankan secara terpadu lewat berbagai program.

Manajer Ekonomi Pembangunan Adidaya Institute Bramastyo B Prastowo mengatakan, pendekatan Big Bang terlihat dari kecepatan dan skala pelaksanaan kebijakan, sementara Big Push tercermin dari fokus substansi program yang diarahkan pada investasi jangka panjang di sektor dasar. Ia menegaskan, meski merujuk pada kerangka pemikiran ekonomi pembangunan yang diperkenalkan Jeffrey Sachs, kebijakan era Prabowo tetap berpijak pada amanat konstitusi UUD 1945.

“Pemerintahan Presiden Prabowo menjalankan strategi yang bisa dibaca sebagai big bang dalam pelaksanaan dan big push dalam substansi. Negara bergerak cepat dan serentak untuk memecahkan masalah mendasar, tetapi tetap menempatkan pembangunan manusia dan ekonomi rakyat sebagai inti kebijakan,” ujar Bram dalam dialog media di kantor Adidaya Institute, Selasa (10/2/2026), berdasarkan siaran pers.

Ia menjelaskan, sejumlah program prioritas Presiden dijalankan sebagai satu paket terintegrasi untuk menangani kemiskinan secara menyeluruh. Program seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, hingga Kampung Nelayan, Sekolah Rakyat dinilai tidak berdiri sendiri, melainkan saling terhubung dalam menjawab persoalan gizi, kesehatan, pendidikan, hingga akses ekonomi masyarakat.

“Tujuh program prioritas—Makan Bergizi Gratis, Cek Kesehatan Gratis, Sekolah Rakyat, 3 Juta Rumah/FLPP, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Lumbung Pangan, dan Kampung Nelayan—bukan tumpukan program terpisah. Ini paket kebijakan yang menargetkan simpul kemiskinan multidimensi secara bersamaan,” jelasnya.

Menurut Adidaya Institute, kerangka kerja tersebut sejalan dengan evolusi pemikiran Jeffrey Sachs yang menekankan perlunya lompatan investasi terkoordinasi pada modal manusia, layanan publik, dan ekonomi lokal untuk memutus perangkap kemiskinan. Dalam konteks Indonesia, pendekatan itu diterjemahkan dengan peran negara yang kuat sebagai perencana, koordinator, sekaligus investor layanan dasar.

Bram menambahkan, seluruh program prioritas tersebut memenuhi tiga kriteria utama reformasi Big Bang, yakni dilaksanakan secara masif di tingkat nasional, dijalankan dengan kecepatan tinggi, serta bersifat sulit dibalikkan atau dihentikan. Namun, ia mengingatkan bahwa kebijakan berskala besar selalu bergantung pada kesiapan birokrasi dalam menjalankan eksekusi di lapangan.

Sebagai bentuk kontribusi, Adidaya Institute memperkenalkan kerangka Rapor Negara atau Rapor Birokrasi yang memuat enam indikator sederhana untuk mengawal pelaksanaan program prioritas, yakni koordinasi lintas instansi, standar layanan minimum, satu data dan dashboard publik, pengadaan dan logistik, kesiapan SDM lapangan, serta pengawasan dan respons pengaduan.

“Dengan Rapor Negara, dukungan publik menjadi lebih substantif. Arah kebijakan didukung, tetapi mutu pelaksanaan tetap ditagih. Perbedaan antara big push yang berhasil dan yang mengecewakan selalu terletak pada disiplin eksekusi dan kualitas birokrasi,” kata Bram.

Ia juga menekankan pentingnya umpan balik masyarakat sebagai bagian tak terpisahkan dari strategi Big Bang dan Big Push. Menurutnya, keterbukaan pemerintah terhadap masukan lapangan akan membantu evaluasi

“Pemerintah perlu membuka diri terhadap informasi lapangan yang jujur dan apa adanya. Feedback loop itu penting agar kebijakan bisa diperbaiki sambil berjalan dan tidak justru mencelakakan Presiden,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) memastikan laju investasi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara tidak terganggu usai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menganulir pemberian Hak Atas Tanah (HAT) 190 tahun untuk para investor.

Juru Bicara Badan Otorita IKN, Troy Pantouw menyebut saat ini pihaknya bersama Kementrian ATR/BPN dan Kementerian/Lembaga lain bakal melakukan penyelarasan aturan teknis di lapangan terkait putusan tersebut.

"OIKN memastikan bahwa minat investor tetap tinggi untuk turut berkontribusi dalam memperkuat ekosistem di IKN," jelasnya kepada Bisnis, Selasa (18/11/2025).

Pada saat yang sama Troy turut menyampaikan putusan tersebut tidak akan mengganggu laju investasi IKN ke depan. Pasalnya, tambah dia, pemerintah saat ini telah menyiapkan sejumlah insentif bagi para investor.

"Berbagai insentif fiskal juga sudah dipersiapkan bagi dunia usaha di IKN," pungkasnya.

Sebelumnya hal senada turut disampaikan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengaku menghormati segala bentuk keputusan MK mengenai aturan tersebut.

Dia menjelaskan keputusan tersebut akan menjadi landasan penting dalam memperkuat kepastian hukum, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah Penajam Paser Utara (PPU).

"Putusan MK tidak menghambat investasi. Yang dikoreksi adalah durasi hak, bukan kepastian berusaha," jelasnya dalam keterangan resmi, Minggu (16/11/2025).

Lebih lanjut, Nusron menyebut, seiring dengan keputusan MK tersebut maka proses pemberian HAT yang telah dilaksanakan akan dilanjutkan dengan melakukan penyesuaian.

Nusron menambahkan, putusan MK tersebut juga dinilai konsisten dengan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pembangunan IKN yang adil, transparan, modern, dan tetap berlandaskan konstitusi.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Indonesia menempatkan transportasi berbasis rel sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional.

Dalam dua era kepemimpinan yang berbeda yakni Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden Prabowo Subianto, sektor perkeretaapian sama-sama diarahkan untuk memperkuat konektivitas nasional hingga menekan biaya logistik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Jokowi Fokus Pembangunan dan Integrasi Antarmoda

Selama satu dekade kepemimpinannya, Presiden Jokowi menempatkan infrastruktur sebagai fondasi transformasi ekonomi nasional. Sektor perkeretaapian menjadi salah satu fokus utama yang diwujudkan melalui pembangunan jalur baru, reaktivasi, serta penguatan sistem transportasi massal perkotaan.

Berdasarkan data Kementerian Perhubungan (Kemenhub), sepanjang 2015–2024 pemerintah telah membangun dan mereaktivasi 1.731 kilometer/sp jalur kereta api di 55 lokasi di seluruh Indonesia. Selain itu, terdapat 1.900 kilometer/sp jalur yang ditingkatkan dan direhabilitasi, serta elektrifikasi sepanjang 522 kilometer/sp.

Total investasi yang digelontorkan untuk pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur perkeretaapian selama periode tersebut mencapai Rp223,87 triliun, sedangkan subsidi pelayanan publik (Public Service Obligation/PSO) kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebesar Rp26,03 triliun.

Pemerintahan Jokowi juga mendorong lahirnya moda transportasi massal modern seperti MRT Jakarta, LRT Jabodebek, dan Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) sebagai simbol kemajuan transportasi Indonesia.

Inovasi ini tidak hanya memperluas pilihan mobilitas masyarakat, tetapi juga menandai era baru transportasi ramah lingkungan berbasis teknologi. Filosofi 'Whoosh', akronim dari Waktu Hemat, Operasi Optimal, Sistem Handal, menjadi penegasan citra kereta cepat sebagai kebanggaan nasional di mata dunia.

Lebih lanjut, dalam dokumen Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (RIPNas) 2011–2030, Pemerintah melalui Kemenhub, menargetkan pangsa pasar kereta api mencapai 11–13% untuk angkutan penumpang dan 15–17% untuk angkutan barang pada 2030.

"Anggaran Rp853 triliun ini adalah yang diindikasi dibutuhkan untuk menyelesaikan Rencana Induk Perkeretaapian hingga 2030," ujar Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Direktorat Jenderal (Ditjen) Perkeretaapian Kemenhub Arif Anwar di Jakarta, beberapa waktu lalu, dilansir dari Antara.

Secara umum, kebijakan perkeretaapian di era Jokowi berorientasi pada modernisasi dan integrasi. Pembangunan diarahkan untuk menghubungkan pusat ekonomi, mengurangi ketimpangan antarwilayah, serta meningkatkan efisiensi logistik nasional.

Prabowo Perluas Jaringan Perkeretaapian

Dalam berbagai kesempatan, Prabowo menegaskan bahwa sistem kereta api akan menjadi salah satu prioritas utama pembangunan infrastruktur di masa pemerintahannya.

Kebijakan perkeretaapian di era Prabowo menitikberatkan pada perluasan jaringan ke seluruh pulau besar Indonesia, termasuk Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua.

Program seperti Trans Sumatra Railway, Trans Kalimantan Railway, dan Trans Sulawesi Railway diusung untuk menekan biaya logistik dan memperkuat konektivitas antarwilayah. Pemerintah juga menyiapkan langkah untuk memperpanjang jalur kereta cepat hingga wilayah timur Jawa, sebagai bagian dari visi pengembangan transportasi antarkota yang efisien.

Dari sisi pelayanan, Prabowo menaruh perhatian besar pada peningkatan kualitas sarana dan kenyamanan publik. Baru-baru ini, Kepala Negara menginstruksikan pengadaan 30 rangkaian KRL baru untuk wilayah Jabodetabek dengan nilai investasi sekitar Rp5 triliun guna menambah kapasitas penumpang dan meningkatkan standar layanan.

Dalam waktu bersamaan, KAI juga melanjutkan pengadaan lokomotif baru tipe CC 205 serta modernisasi armada barang untuk memperkuat sektor logistik nasional.

Rencana besar di era Prabowo tersebut juga sejalan dengan arah RIPNas 2030 yang disusun Kemenhub, namun dengan penekanan pada pemerataan pembangunan.

Dengan keterbatasan APBN, Kemenhub mendorong skema pendanaan kreatif seperti kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) untuk mengakselerasi pembangunan rel baru di luar Jawa.

Pendekatan Prabowo dapat dikatakan lebih ekspansif dan inklusif. Jika era Jokowi berfokus pada konsolidasi dan modernisasi sistem di kawasan padat penduduk, maka era Prabowo membawa misi memperluas jangkauan kereta api sebagai tulang punggung logistik dan mobilitas antarwilayah di seluruh Indonesia.

Kereta Cepat Whoosh: Jokowi Membangun, Prabowo Memperluas

Salah satu pencapaian monumental di era Jokowi adalah beroperasinya Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) yang diberi nama Whoosh. Proyek ini menjadi tonggak sejarah transportasi modern Indonesia sekaligus yang pertama di Asia Tenggara. Dengan kecepatan operasional hingga 350 km/jam, Whoosh memangkas waktu tempuh Jakarta–Bandung menjadi kurang dari 45 menit.

Pembangunan proyek tersebut menjadi simbol keberanian pemerintah Indonesia memasuki era transportasi berteknologi tinggi. Presiden Jokowi menilai kehadiran Whoosh tidak hanya mempersingkat waktu perjalanan, tetapi juga menjadi katalis pengembangan ekonomi di koridor Jakarta–Bandung, khususnya kawasan transit-oriented development (TOD) di sekitar stasiun Halim, Karawang, dan Tegalluar.

Di era Prabowo, fokus kebijakan terhadap kereta cepat tidak berhenti pada keberlanjutan operasional Whoosh. Pemerintah berencana memperluas jaringan kereta cepat hingga Surabaya. Bahkan, Prabowo akan memperpanjang jalur kereta cepat hingga menembus Bumi Blambangan, Banyuwangi.

"Inshaallah [proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya dikerjakan]. Saya minta tidak hanya [sampai] Surabaya, [tapi] Banyuwangi. Surabaya itu zaman dulu," ujar Prabowo saat meresmikan Stasiun Tanah Abang Baru di Jakarta, Selasa (4/11/2025).

Sayangnya, megaproyek Kereta Cepat Whoosh terganjal polemik utang yang hingga kini belum ada kata sepakat antarpemangku kepentingan terkait cara melunasinya.

Bisnis.com, SURABAYA – Lembaga Accurate Research and Consulting Indonesia (ARCI) merilis hasil survei kepuasan warga Jawa Timur terhadap kinerja satu tahun pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Hasilnya, mayoritas warga Jatim puas dengan kinerja Prabowo-Gibran beserta jajarannya.

Direktur ARCI, Baihaki Sirajt mengungkapkan bahwa sebanyak 82,2% responden warga Jawa Timur mengaku puas dengan kepemimpinan Prabowo-Gibran selama satu tahun sejak keduanya resmi dilantik pada 20 Oktober 2024 silam.

"Mayoritas warga Jawa Timur puas, terlihat dengan angka 82,2%. Sementara 12,9% mengaku tidak puas dan 4,9 persen sisanya tidak menjawab," ucap Baihaki, Rabu (22/10/2025).

Baihaki membeberkan, terdapat sejumlah program dari Presiden Prabowo yang memperoleh kepuasan tinggi di responden. Salah satunya adalah program pemberian Makan Bergizi Gratis (MBG). Walau begitu, responden meminta supaya jangkauan program tersebut dapat diperluas dan sistem distribusi dapat segera diperbaiki.

"Program MBG ini mendapat kepuasan tertinggi dibanding program lainnya. 86,1% responden puas atas program MBG. Sementara 11,1% mengaku tidak puas, sementara 2,8% tidak menjawab," jelasnya.

"Para responden ini berharap agar program MBG ini diperluas sasaran penerimanya, dan memperbaiki sistem distribusi MBG agar lebih baik," tambahnya.

Baihaki kemudian membeberkan warga Jawa Timur tampak puas dengan kebijakan Prabowo-Gibran, yang melakukan efisiensi agar penggunaan anggaran tepat sasaran. Sebanyak 83% responden puas, 14,6% tidak puas, dan 2,4% tidak menjawab.

Selanjutnya, pada kebijakan Lumbung Pangan atau Swasembada Pangan di era Prabowo-Gibran, Baihaki menyebut bahwa sebanyak 78,6% warga Jawa Timur puas. Sedangkan 18% tidak puas, dan 3,4% tidak menjawab.

Untuk kebijakan di bidang infrastruktur, Baihaki menyatakan bahwa responden juga puas atas komitmen Prabowo-Gibran dalam melanjutkan dan menggagas berbagai proyek pembangunan. Sebanyak 75,8% puas, 17,3% tidak puas, dan 6,9 tidak menjawab.

Lalu dalam kebijakan di bidang kemandirian energi, sebanyak 75,5% warga Jatim mengaku puas atas kebijakan Prabowo-Gibran. 18,1% di antaranya mengaku tidak puas, dan 6,4% tidak menjawab.

Namun, program Sekolah Rakyat dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, lanjut Baihaki, kepuasannya belum optimal. Hanya sebanyak 70,4% responden yang puas dengan keberadaan Sekolah Rakyat. Lalu Kopdeskel Merah Putih kepuasannya berada pada angka 68,2%.

"Adapun responden menilai bahwa program Sekolah Rakyat dan Kopdes Merah Putih masih belum optimal, dan masih perlu evaluasi," tambahnya.

Survei ARCI dilakukan di 38 kabupaten/kota se-Jawa Timur pada 7-17 Oktober 2025. Survei tersebut menggunakan metode stratified multistage random sampling. Total responden sebanyak 1.200, dengan margin of error sebesar 2,8% dan tingkat kepercayaan berada di angka 95%.

Bisnis.com, JAKARTA -- Presiden Prabowo Subianto memiliki sederet pekerjaan rumah untuk mewujudkan ambisi pertumbuhan ekonomi 8%. Prabowo masih mengalami kendala struktural hingga ketidakstabilan di sisi internal maupun eksternal menjelang 1 tahun pemerintahannya pada Senin (20/10/2025) besok.

Sementara itu, effect yang diharapkan dari sejumlah kebijakan prioritas Prabowo seperti makan bergizi gratis, koperasi desa merah putih, hingga ketahanan pangan, belum berdampak secara signifikan terhadap kinerja perekonomian. Salah satu buktinya adalah tren pertumbuhan ekonomi Indonesia, selama dua kuartal terakhir yang masih stagnan di kisaran 4-5%.

Selain itu, Prabowo juga harus berburu dengan waktu, karena tren deindustrialisasi yang ditunjukkan dengan mentoknya kontribusi manufaktur ke produk domestik bruto (PDB) di kisaran 18-19%, telah memunculkan fenomena pemutusan hubungan kerja (PHK) selama beberapa bulan terakhir. Kalau merujuk kepada data Kementerian Ketanagakerjaan alias Kemnaker, sebanyak 44.333 orang telah kehilangan pekerjaannya sampai dengan Agustus 2025.

Persoalan semakin pelik karena investasi yang digadang-gadang akan mendorong pertumbuhan ekonomi, ternyata lamban menyerap tenaga kerja. Padahal, jumlah populasi siap kerja alias produktif setiap tahunnya mengalami peningkatan. Belum lagi ada fakta bahwa ada sekitar 1 juta sarjana yang belum memperoleh pekerjaan alias menganggur.

Kendati demikian, data juga menunjukkan bahwa jumlah serapan tenaga kerja memang bertambah setiap tahunnya. Namun kalau merujuk rilis terbaru dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi kecepatan investasi untuk menyerap tenaga kerja justru menurun.

Sebagai ilustrasi, dengan realisasi investasi sebesar Rp491,4 triliun dan penyerapan tenaga kerja sebesar 696.478 pada kuartal III/2025, dibutuhkan setidaknya investasi sebesar Rp705,7 juta untuk setiap 1 pekerja.

Padahal kalau mengacu kepada kuartal III/2024 lalu, untuk menghasilkan 1 pekerja investasi yang dibutuhkan hanya sebesar Rp663,6 juta. Angka ini dihitung berdasarkan total realisasi sebesar Rp431,48 triliun dibagi jumlah serapan tenaga kerja sebesar 650.172.

Artinya, jumlah investasi yang dibutuhkan untuk menyerap 1 pekerja semakin mahal. Kalau kuartal III/2024 lalu hanya sebesar Rp663,6 juta. Pada periode yang sama tahun 2025 dibutuhkan investasi sebesar Rp705,7 juta atau lebih malah kira-kira sebesar Rp42,1 juta.

Tren itu terkonfirmasi dengan kemampuan investasi asing dalam menyerap tenaga kerja yang juga semakin melambat. Tentu saja simpulan ini terjadi jika mengambil perbandingan dengan capaian kuartal III/2024. Pada periode itu tahun lalu, penyerapan tenaga kerja dari aktivitas penanaman modal asing alias PMA mencapai 269.800. Sedangkan kuartal III/2025 hanya di kisaran 246.400.

Capaian itu menunjukkan bahwa ada penurunan kualitas investasi asing khususnya dalam penyerapan tenaga kerja.

Pengelolaan Fiskal

Sementara itu dari sisi pengelolaan fiskal, Prabowo juga memiliki setumpuk pekerjaan yang tidak kalah beratnya. Tren penurunan kinerja penerimaan pajak telah mengakibatkan kondisi anggaran yang hampir tidak seimbang. Efisiensi atau tepatnya refocusing anggaran memang telah dilakukan dengan penerapan Inpres No.1/2025.

Namun demikian, kalau mengacu kepada data-data terakhir, realisasinya masih di bawah ekspektasi. Defisit memang masih terjaga. Setidaknya berada di bawah outlook APBN yang dipatok 2,78%. Akan tetapi, terjaganya defisit itu terjadi karena proses penyerapan anggaran yang masih rendah. Kalau merujuk data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), masih di kisaran 64,3%.

Salah satu pemicu lambatnya penyerapan belanja negara itu adalah serapan belanja pemerintah pusat yang berada di angka 59,7% atau hanya Rp1.589,9 triliun dari Rp2.663,4 triliun. Padahal tahun sebelumnya, penyerapan belanja pemerintah pusat mampu menembus ke angka 73,6%.

Tidak jelas alasan di balik lambatnya penyerapan tersebut. Namun kalau mengacu data Kemenkeu, ada sejumlah kementerian dan lembaga yang memiliki anggaran jumbo yang penyerapannya di bawah 50%. Badan Gizi Nasional alias BGN per tgl 30 September hanya di angka 16,9%, Kementerian Pekerjaan Umum alias PU di angka 48,2%, dan Kementerian Pertanian di kisaran 32,8%.

Lambatnya penyerapan itu menarik dicermati karena dua dari ketiga lembaga yakni BGN dan Kementerian Pertanian bertanggung jawab terhadap dua program andalan Presiden Prabowo yakni Makan Bergizi Gratis alias MBG dan swasembada pangan.

Sementara itu dari sisi pajak, sulit untuk mengelak bahwa shortfall pajak tahun ini akan melebar dari outlook APBN 2025 di angka Rp2.076,9 triliun. Sekadar catatan bahwa penerimaan pajak per September 2025 hanya sebesar Rp1.295,3 triliun atau masih di angka 62,4% atau kurang sebesar Rp781,6 triliun dari outlook APBN. Periode yang sama tahun lalu penerimaan pajak telah mencapai 70% dari target.

Artinya kalau mengacu kepada tahun lalu, dengan realisasi penerimaan pajak sebesar Rp1.932,4 triliun, pemerintah memenuhi sekitar 29,8% penerimaan dalam waktu 3 bulan. Persoalannya data 2025 menunjukkan dengan penerimaan 62,4% pemerintah harus mengejar penerimaan pajak sebesar 37,6% dari target agar shortfall tidak melebar atau minimal pas dengan outlook APBN.

Dengan catatan kinerja penerimaan pajak setidaknya sampai September 2025, pemerintah perlu mengejar ketertinggalan supaya shortfall tidak melebar. Hanya saja ada satu catatan, jangan sampai upaya pemerintah mengejar target penerimaan pajak itu mendistorsi aktivitas ekonomi yang indikasinya masih tertekan.

Prabowo Klaim Banyak Capaian

Adapun, Presiden Prabowo Subianto menyatakan percaya diri dengan capaian pemerintah dalam satu tahun terakhir. Dia menekankan upayanya bersama kabinet merah putih dan bersama Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka telah menunjukkan sejumlah capaian.

Hal ini dia sampaikan saat menghadiri Sidang Senat Terbuka, Pengukuhan Mahasiswa Baru, dan Wisuda Sarjana di Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (UKRI), Bandung, pada Sabtu (18/10/2025).

"Besok, hari Senin, saya sudah satu tahun memimpin negara. Dan saya kira-kira saudara-saudara saya bisa katakan bahwa hari ini berdiri di seluruh hadapan rakyat Indonesia dengan percaya diri, karena kita telah buktikan kepada seluruh bangsa dan seluruh dunia bahwa kita dapat menghasilkan apa yang kita janjikan kepada rakyat," ujar Prabowo.

Sekadar informasi, Prabowo dilantik sebagai Presiden RI pada 20 Oktober 2024. Dia menyatakan sudah mengikuti pemilihan umum (Pemilu) sebanyak 5 kali dan mengalami 4 kali kekalahan.

“Jadi sekarang kalau menghadapi penipuan dan upaya untuk merong-rong dan terus menghambat dan merusak bangsa. Saya cepat menangkap, saya cepat mencium, saya cepat mengambil kesimpulan,” kata Prabowo.

Di sisi lain, pemerintah memang telah mengumumkan paket stimulus ekonomi keempat pada hari ulang tahun ke-74 Presiden Prabowo Subianto. Kali ini, stimulus yang digelontorkan pemerintah berbentuk BLT dan program magang. Paket stimulus keempat ini menjadi kelanjutan dari rangkaian kebijakan fiskal yang telah dijalankan sejak awal pemerintahan Prabowo pada Oktober 2024.

Sejak menjabat, Prabowo telah meluncurkan tiga paket stimulus ekonomi dengan total nilai Rp79,2 triliun. Paket pertama diumumkan pada Desember 2024 senilai Rp38,6 triliun, diikuti paket kedua pada Juni 2025 sebesar Rp24,44 triliun, dan paket ketiga pada September 2025 senilai Rp16,23 triliun.

Bentuk bantuan yang diberikan dalam ketiga stimulus sebelumnya meliputi subsidi listrik, keringanan pajak, bantuan tunai langsung (BLT), bantuan pangan, serta program padat karya sementara. Langkah ini dinilai efektif menopang konsumsi rumah tangga, yang masih menjadi kontributor utama pertumbuhan ekonomi nasional, disusul oleh investasi.

Saran Pengamat ke Prabowo

Sementara itu, Ekonom Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia (UI) Teuku Riefky menilai upaya pemerintah mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional dinilai masih jauh dari harapan.

Meski sempat mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,12%, pencapaian itu dinilainya masih lemah dan belum ditopang oleh kebijakan yang mampu mempercepat laju ekonomi menuju target ambisius 8%. “Pencapaian target makro sangat lemah. Memang kemarin 5,12%, tapi belum terlihat ada program yang benar-benar mendukung pertumbuhan. Saat ini mempertahankan angka 5% saja sudah sulit,” ujarnya kepada Bisnis.com dikutip Sabtu (18/10/2025).

Dia meminta pemerintah mengurangi misalokasi sumber daya fiskal yang menyebabkan belanja negara tidak efektif dalam mendorong produktivitas ekonomi. Riefky menekankan perlunya perbaikan kualitas institusi agar anggaran dapat digunakan secara lebih tepat sasaran dan berdampak langsung pada peningkatan kinerja ekonomi nasional.

Teuku Riefky memperkirakan kinerja ekspor nasional masih sangat bergantung pada kondisi global yang tengah tidak menentu, sementara dua mesin pertumbuhan lainnya yakni konsumsi masih diwarnai pelemahan daya beli masyarakat. Lalu investasi asing yang masih menunjukkan kontraksi.

"Perbaiki kualitas institusi, iklim investasi sehingga investasi masuk lapangan pekerjaan tercipta, daya beli meningkat, penerimaan negara akan masuk dengan sendirinya," terangnya.

Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah menggarisbawahi bahwa pemulihan ekonomi nasional selama satu tahun terakhir dinilai masih menghadapi tantangan besar dalam aspek penciptaan lapangan kerja.

Meski konsumsi rumah tangga mulai menunjukkan perbaikan, indikator yang berkaitan dengan job creation justru melemah di hampir semua sektor. “Kalau lihat satu tahun ke belakang, kaitannya dengan konsumsi, ini yang belum dibahas. Sebetulnya ada satu catatan PR besar yang belum bisa diselesaikan dengan baik, yaitu penciptaan lapangan pekerjaan,” katanya.

Dia menambahkan, semua indikator terkait penciptaan lapangan kerja menunjukkan pelemahan, mulai dari tingkat partisipasi tenaga kerja hingga persepsi masyarakat terhadap ketersediaan pekerjaan. Bahkan, indeks kepercayaan ekonomi konsumen pada aspek lapangan kerja menjadi yang paling pesimis dibandingkan indikator lainnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Hampir satu tahun Prabowo-Gibran mengemban tugas sebagai Presiden Indonesia. Tepat 20 Oktober 2025, genap setahun keduanya memimpin NKRI. Dalam periode itu, sejumlah kebijakan direalisasikan untuk meningkatkan kualitas di sektor ekonomi, sosial, kesehatan, energi, hingga pangan.

Jika melihat kilas balik saat awal memimpin Indonesia, Prabowo langsung mengeluarkan kebijakan perluasan jumlah kementerian untuk menunjang Kabinet Merah Putih. Secara total terdapat 48 kementerian dan 7 kementerian koordinator, sehingga dikenal juga sebagai kabinet “gemuk”, jumlah yang lebih besar dibandingkan pemimpin sebelumnya.

Tujuan pelebaran kementerian adalah untuk menjangkau semua program besutan bekas Pangkostrad itu. Pro-kontra tidak terelakkan karena dinilai hanya membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Banyak dari masyarakat juga meragukan efektivitas pelebaran kementerian dan mempertanyakan apakah akan memperoleh hasil maksimal bagi masyarakat maupun negara.

Dihimpun dari catatan Bisnis, berikut Deretan Kebijakan Pemerintahan Prabowo-Gibran Selama Satu Tahun:

1. Efisiensi Anggaran

Alih-alih menggelontorkan dana untuk berbagai program, Prabowo justru memangkas anggaran atau efisiensi APBN 2025 hingga Rp306,69 triliun.

Pemangkasan tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025.

Ada dua sumber utama yang terdampak: pertama, dana dari kementerian/lembaga sebesar Rp256,1 triliun, kedua, alokasi dana transfer ke daerah senilai Rp50,59 triliun. Anggaran digelontorkan ke program Makan Bergizi Gratis (MBG) sehingga program ini mendapatkan porsi dana cukup besar dibandingkan program lainnya.

2. Penghapusan Piutang Macet UMKM

Pada 5 November 2024, Kepala Negara membuat kebijakan menghapus piutang macet bagi pelaku UMKM, petani, hingga nelayan setelah mendengar aspirasi publik.

Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan, serta UMKM lainnya.

Target penghapusan sebesar 67.000 debitur yang direncanakan tuntas pada Mei 2025, tetapi per April 2025 realisasi penghapusan piutang baru mencapai 28,7%.

3. Pembentukan Dua Badan

Tidak lama setelah pelantikannya, pada 22 Oktober 2024, Prabowo langsung membentuk Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) yang ditugaskan mengelola pelaksanaan ibadah haji bagi umat muslim di Indonesia.

Kepala Negara juga membentuk Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus yang bertugas sebagai pengawas, pengendalian, pemantauan, dan penelusuran terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan sesuai penugasan presiden, serta melakukan identifikasi dan evaluasi terhadap implementasi program.

4. Umumkan Kenaikan UMP 6,5%

Pada 29 November 2024, Prabowo mengumumkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar 6,5% setelah menggelar rapat terbatas di Istana Negara.

Mulanya, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengusulkan kepada Prabowo agar UMP dinaikkan 6%. Namun, setelah bertemu dengan kelompok buruh, Prabowo memutuskan kenaikan UMP rata-rata 6,5% di 2025.

5. Penerapan PPN 12% untuk Barang Mewah

Pemerintah resmi mengundangkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/2024 yang mengatur tentang pengenaan tarif Pajak Pertambahan Nilai atau PPN 12% khusus untuk barang mewah.

Peraturan tersebut diteken pada 31 Desember 2024. Dalam Pasal 2 ayat (2) dan (3), ditegaskan bahwa tarif PPN 12% hanya berlaku untuk barang mewah. Barang dan jasa lainnya tetap 11% dengan kebijakan “11/12 × 12%”.

6. Pemberian Skema Insentif Fiskal

Kebijakan insentif fiskal diberlakukan untuk meredam kontraksi dari penerapan PPN 12% yang berpotensi menghilangkan penerimaan negara Rp30 triliun hingga Rp40 triliun.

Adapun skema insentif seperti diskon tarif listrik, bantuan pangan, hingga PPN Ditanggung Pemerintah untuk properti dan kendaraan listrik.

7. Setop Impor Beras, Jagung, Garam, dan Gula

Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Pangan menghentikan impor terhadap komoditas beras, jagung pakan ternak, garam, hingga gula konsumsi pada 2025.

Kementerian tersebut menargetkan produksi beras mencapai 32 juta ton, gula 2,6 juta ton, garam 2,25 juta ton, dan jagung 16,68 juta ton.

MBG Hingga Stimulus Ekonomi

8. Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG)

Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan menggelar Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis yang dimulai pada 10 Februari 2025.

Pasien yang ditargetkan mulai dari bayi hingga lansia, dilaksanakan di 10.000 puskesmas dan 15.000 klinik yang bekerja sama dengan BPJS. Pemeriksaan dilakukan secara bertahap, dengan mekanisme disesuaikan berdasarkan kelompok usia.

9. Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Memasuki awal tahun 2025, program pamungkas Prabowo ini dilaksanakan secara serentak pada Senin, 6 Januari 2025.

MBG digadang-gadang dapat menuntaskan masalah kekurangan gizi bagi anak-anak Indonesia. Program ini dikerjakan di bawah naungan Badan Gizi Nasional (BGN) yang dibantu oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk mengelola menu MBG setiap harinya.

Sepanjang 2025, pemerintah mengalokasikan Rp71 triliun untuk MBG dengan dana standby sebesar Rp100 triliun. Sekadar informasi, anggaran MBG meningkat menjadi Rp335 triliun.

10. Ketentuan PP Nomor 8 Tahun 2025

Dalam beleid tersebut, mewajibkan penempatan devisa hasil ekspor (DHE) sumber daya alam di dalam negeri. Aturan ini diteken pada Senin, 17 Februari 2025, dan berlaku mulai 1 Maret 2025.

Kewajiban penempatan DHE untuk sektor pertambangan (kecuali migas), perkebunan, kehutanan, dan perikanan akan meningkat menjadi 100% dengan jangka waktu 12 bulan sejak penempatan.

11. Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara)

BPI Danantara dibentuk pada 24 Februari 2025 setelah Rancangan Undang-Undang (RUU) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) disahkan menjadi UU atas perubahan ketiga atas UU No. 19/2003.

BPI Danantara memiliki beberapa tugas, di antaranya:

• Mengelola dividen holding investasi, holding operasional, dan BUMN

• Menyetujui penambahan atau pengurangan penyertaan modal

• Menyetujui restrukturisasi BUMN, termasuk penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan

12. Badan Industri Mineral

Prabowo Subianto membentuk Badan Industri Mineral pada 25 Agustus 2025, melalui Keppres Nomor 7/P/2025.

Badan ini mengurusi tata kelola dan pengembangan hilirisasi sumber daya mineral strategis yang dimiliki Indonesia.

13. Kementerian Haji dan Umrah

Kementerian Haji dan Umrah adalah kementerian baru setelah DPR mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah pada 26 Agustus 2025.

Perubahan ini secara otomatis meningkatkan status BP Haji menjadi kementerian, sehingga penyelenggaraan haji dan umrah dinaungi oleh kementerian yang dipimpin oleh Mochamad Irfan Yusuf.

14. Paket Stimulus Ekonomi

Presiden Prabowo berupaya mendongkrak pertumbuhan ekonomi agar kondisi negara agar lebih progresif. Salah satu cara yang dilakukan dengan menggelontorkan dana untuk bansos. Simak 4 paket stimulus ekonomi yang sudah dilaksanakan Prabowo:

1. Paket pertama diumumkan pada Desember 2024 senilai Rp38,6 triliun

2. Paket kedua pada Juni 2025 sebesar Rp24,44 triliun

3. Paket ketiga pada September 2025 senilai Rp16,23 triliun.

4. Paket keempat, pada Oktober 2025, bansos senilai Rp30 triliun

Bisnis.com, JAKARTA - Mantan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memberikan tanggapan terkait masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang akan memasuki periode 1 tahun.

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan menginjak usia 1 tahun per Senin (20/10/2025) sejak dilantik pada 2024.

Banyak pihak memberikan penilaian terhadap kinerja kabinet Merah Putih yang dipimpin Presiden Prabowo selama setahun terakhir.

Komentar juga datang dari Mantan Presiden RI Joko Widodo saat ditanya mengenai tanggapannya tentang pemerintahan Prabowo.

Jokowi menilai pemerintahan Prabowo tak luput dari catatan yang perlu diperbaiki. Namun, menurut Jokowi, Prabowo terbuka dengan kritik dan masukan yang ditujukan kepadanya.

"Saya melihat kebijakan-kebijakan dan gagasan-gagasan besar yang beliau kerjakan di awal-awal satu tahun pemerintahan Pak Prabowo ini saya lihat semuanya berjalan dengan baik, bahwa ada hal yang kecil-kecil yang perlu dievaluasi, perlu dikoreksi, saya kira sudah dijalankan oleh beliau," ucap Jokowi usai menghadiri rapat senat terbuka Dies Natalis ke-62 Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM), Sleman, DIY, Jumat (17/10/2025).

Jokowi menilai pelaksanaan program unggulan Presiden Prabowo seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) memang perlu dievaluasi pelaksanaannya.

Selain itu, Presiden ketujuh RI itu juga mengapresiasi gagasan dan realisasi program Sekolah Rakyat di daerah-daerah.

"Evaluasinya baik yang berkaitan dengan Sekolah Rakyat, baik yang berkaitan dengan makan bergizi gratis, baik yang berkaitan dengan Kopdes Merah Putih, saya kira kita melihat berjalan dengan baik. Dan itu diapresiasi oleh masyarakat," ucap Jokowi.

Selama setahun mengemban tugas sebagai Presiden RI, Prabowo telah menjalankan beberapa program yang dijanjikan saat masa kampanye, misalnya Program MBG, Sekolah Rakyat, dan Koperasi Desa Merah Putih.

Kendati begitu, belakangan MBG ramai disoroti karena menimbulkan banyak kasus keracunan di kalangan siswa, tercatat sudah lebih dari 10 ribu anak yang menjadi korban.