Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan jasa kontraktor tambang PT Andalan Artha Primanusa (Andalan) menyiapkan langkah ekspansi di sektor batu bara dan nikel seiring prospek kedua komoditas yang dinilai masih cerah dalam jangka panjang.

Direktur Utama Andalan Gahari Christine mengatakan meningkatnya aktivitas pertambangan, baik di komoditas batu bara maupun nikel, mendorong kebutuhan terhadap jasa kontraktor yang mampu menjamin efisiensi dan produktivitas operasional di lapangan.

Menurutnya, kompleksitas operasional tambang yang semakin tinggi membuat peran kontraktor kian vital dalam mendukung keberhasilan proyek. “Di industri pertambangan, yang paling menentukan bukan hanya resource, tapi konsistensi eksekusi di lapangan,” ujarnya, Senin (4/5/2026).

Sejalan dengan peluang tersebut, Andalan memperkuat ekspansi bisnis dengan mengamankan sejumlah kontrak baru pada 2026, khususnya di sektor batu bara. Perseroan memperoleh pekerjaan dari sejumlah perusahaan, antara lain PT Daya Bumindo Karunia, PT Intan Bumi Persada, dan PT Arkara Prathama Energi.

Di sisi lain, Andalan juga mulai memperluas portofolio ke komoditas nikel sebagai bagian dari strategi diversifikasi. Langkah ini ditandai dengan perolehan kontrak pengembangan dan operasi penambangan bersama PT Position di Maluku Utara sejak Januari 2026.

Ekspansi tersebut ditopang oleh prospek industri yang masih solid. Permintaan batu bara diperkirakan tetap stabil seiring kebutuhan listrik nasional yang terus meningkat, sementara nikel menjadi komoditas kunci dalam transisi energi global dan pengembangan ekosistem kendaraan listrik.

Selain itu, Indonesia juga diproyeksikan semakin dominan dalam rantai pasok nikel global, baik dari sisi produksi maupun hilirisasi. Kondisi ini diyakini akan meningkatkan kebutuhan terhadap mitra kontraktor tambang yang andal.

Dalam mendukung ekspansi tersebut, Andalan mengandalkan model bisnis end-to-end yang mencakup seluruh tahapan operasional tambang, mulai dari eksplorasi, produksi, hingga reklamasi. Operasional perusahaan saat ini tersebar di sejumlah wilayah strategis, seperti Sumatera Selatan, Kalimantan, dan Halmahera Timur.

Dengan rekam jejak kontrak yang terus bertambah dan diversifikasi ke sektor nikel, Andalan optimistis dapat memperkuat posisi sebagai mitra strategis bagi perusahaan tambang di tengah meningkatnya kebutuhan jasa kontraktor pertambangan nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) memastikan pasokan energi primer, khususnya batu bara untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), dalam kondisi aman menjelang periode Lebaran 2026.

Sekretaris Perusahaan PLN EPI Mamit Setiawan mengatakan keandalan pasokan batu bara menjadi faktor penting untuk menjaga keberlanjutan pasokan listrik nasional pada periode puncak konsumsi.

“Sistem pengelolaan pasokan energi primer yang kami jalankan dirancang untuk memastikan kebutuhan listrik nasional tetap terjaga, termasuk pada momen kritis seperti periode Lebaran,” ujarnya dalam acara buka bersama media, Rabu (11/3/2026).

Menurutnya, keandalan pasokan listrik selama Lebaran didukung tata kelola pasokan energi primer yang memastikan setiap PLTU memperoleh batu bara dalam jumlah, waktu, dan sumber yang sesuai dengan kebutuhan operasional.

Mamit menegaskan bahwa penetapan volume dan tujuan alokasi batu bara untuk PLTU merupakan kewenangan pengguna pembangkit, yakni PLN, PLN Indonesia Power, dan PLN Nusantara Power.

Kebutuhan batu bara tersebut ditetapkan berdasarkan perencanaan operasi masing-masing pembangkit yang disusun oleh pemilik atau operator PLTU.

Usulan kebutuhan tersebut kemudian disampaikan oleh manajemen pembangkitan PLN kepada Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara untuk penerbitan penugasan serta pengaturan Domestic Market Obligation (DMO).

Mamit menambahkan bahwa penetapan kebijakan, target, dan pengawasan kepatuhan DMO merupakan kewenangan pemerintah. PLN EPI dalam hal ini bertindak sebagai penerima alokasi DMO yang ditetapkan oleh Ditjen Minerba.

“Kami hanya sebagai penerima alokasi DMO yang ditetapkan oleh Ditjen Minerba,” tambahnya.

Mekanisme tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025 tentang perubahan kedua atas PP Nomor 96 Tahun 2021 serta Keputusan Menteri ESDM Nomor 399.K/MB.01/MEM.B/2023 terkait pemenuhan kebutuhan batu bara dalam negeri.