Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut pasokan liquefied natural gas (LNG) atau gas alam cair untuk kebutuhan domestik telah diamankan hingga semester I/2026.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan untuk memenuhi kebutuhan LNG tahun ini dibutuhkan strategi mendalam agar tidak mengganggu neraca komoditas migas.

"Dulu tidak pernah kita menyangka bahwa konsumsi, pertumbuhan konsumsi LNG kita begitu tinggi, sehingga pada saat kita melakukan kontrak dengan KKKS karena mereka butuh off taker yang pasti, maka sebagian kita melakukan ekspor," kata Bahlil dalam Konferensi Pers Posko Nasional, Jumat (19/12/2025).

Untuk itu, pada tahun ini setiap dua bulan sekali, pihaknya melakukan penyesuaian dengan skema pengalihan ekspor LNG untuk kebutuhan domestik. Dia menyebut langkah ini sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Arahan yang dimaksud mencakup kedaulatan energi yang mengurangi ketergantungan pada impor. Alhasil, hingga saat ini keran impor untuk LNG tidak dibuka. Prabowo juga mengamanahkan untuk memanfaatkan kekayaan Indonesia untuk kepentingan negara.

"Belajar dari tahun 2025, untuk 2026 kami sudah exercise, dengan tidak mengurangi rasa hormat kami dengan teman-teman off taker, yang marketnya sudah jelas dan kami sudah bicara, untuk 6 bulan pertama sudah clear," terangnya.

Bahlil memastikan pasokan LNG periode Januari-Juli 2026 aman tidak ada isu kekurangan. Sementara itu, pasokan dan kebutuhan untuk semester II/2026 masih akan dirancang kembali.

"Nah Juli ke atas lagi baru kita rancang. Jadi baik untuk kebutuhan domestik maupun ekspor, sudah aman, nanti kita akan mengumumkan lagi pada semester kedua," pungkasnya.

PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) memproyeksikan kebutuhan liquid natural gas (LNG) pada 2026 melonjak menjadi 104 kargo, naik 15,56% dibanding tahun ini yang mencapai 90 kargo. Kenaikan tersebut dipicu pembatasan peningkatan kapasitas pembangkit batubara sehingga pasokan energi primer harus digeser ke sumber yang lebih fleksibel dan efisien.

General Manager UP GBM PLN EPI Agus Purnomo menyampaikan bahwa percepatan proyek LNG midstream menjadi strategi utama perusahaan untuk menjaga keandalan suplai energi primer sekaligus menurunkan Biaya Pokok Penyediaan (BPP) listrik. PLN EPI juga mengembangkan pola multi-destination agar pasokan dapat dialihkan lebih cepat saat terjadi gangguan pada pembangkit.

“Kami mengembangkan infrastruktur LNG midstream agar sistem suplai bisa lebih fleksibel dan efisien. Demand dan supply harus terintegrasi,” jelas Agus.

Proyek Midstream Dua Fase, Nias Jadi Klaster Pertama yang Siap Beroperasi

Agus menjelaskan bahwa pembangunan LNG midstream dilakukan dalam dua fase. Pada fase pertama, PLN EPI membangun fasilitas suplai di Nias, enam titik di Sulawesi–Maluku, delapan titik di Nusa Tenggara, dan empat titik di Papua Utara. Proyek di Nias telah memasuki tahap akhir konstruksi dan ditargetkan commissioning akhir November atau awal Desember 2025, untuk kemudian beroperasi penuh pada Januari 2026.

Ia menegaskan bahwa pengoperasian klaster pertama akan memberikan efisiensi logistik yang signifikan. “Ketika klaster pertama ini beroperasi, kita bisa mengurangi penggunaan BBM hingga 2,3 juta kilometer per tahun dari sisi logistik,” ungkapnya.

Setelah fase pertama rampung, pengembangan dilanjutkan ke wilayah yang masih bergantung pada BBM seperti Halmahera Timur, Sanana, Sofifi, Morotai, Bangka Belitung, dan beberapa titik di Kalimantan.

Penguatan Suplai Gas Jamali dan Rencana Sejumlah FSRU

PLN EPI mempercepat proyek penguatan suplai gas di kawasan Jawa-Madura-Bali (Jamali), mengingat pasokan gas pipa dari Sumatera dan Jawa Timur diperkirakan semakin ketat. Perusahaan menyiapkan sejumlah rencana floating storage regasification unit (FSRU), antara lain:

• FSRU Jawa Barat 2 di Muara Tawar
• FSRU Bali
• Cilegon
• Kalimantan Barat
• Kalselteng
• Pomala
• Stargate

“FSRU Jawa Timur akan menjadi penopang tambahan suplai jaringan transmisi gas, terutama untuk mendukung penambahan pembangkit CCCT Jawa–Bali 3,” kata Agus.

Ia menekankan bahwa percepatan proyek membutuhkan kolaborasi seluruh mitra dan pemangku kepentingan. “Kami tidak bisa berjalan sendiri. PLN EPI mengundang seluruh partner untuk berkolaborasi agar suplai energi primer tetap andal, baik di Jawa, Bali, maupun luar Jawa. Bersama, kita wujudkan ketahanan energi yang efisien, bersih, dan andal,” ujarnya.

Feedstock Pembangkit dan Proyeksi Kebutuhan Listrik 2034

Agus menambahkan bahwa PLN EPI memegang peran sentral dalam penyediaan feedstock untuk pembangkit, mulai dari gas, LNG, BBM, batubara, hingga bioenergi termasuk biogas.

“Kita melihat bahwa kebutuhan listrik terus naik sesuai RUPTL, dan PLN EPI harus memastikan ketersediaan feedstock untuk mendukung kesiapan pembangkit,” katanya.

PLN EPI memproyeksikan kebutuhan listrik nasional pada 2034 mencapai 511 TWh, dengan dominasi permintaan tetap di Jawa, namun pertumbuhan signifikan diprediksi terjadi di Kalimantan dan Sulawesi. Sementara itu, pasokan gas pipa terus menurun dan konsumsi BBM untuk pembangkit meningkat 10–15% sejak 2023, sehingga konversi BBM ke gas dinilai mendesak.

“Kenaikan konsumsi BBM ini tentu membebani Biaya Pokok Produksi Listrik. Karena itu konversi BBM ke gas bukan lagi opsi, melainkan kebutuhan,” tegasnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) menyampaikan bahwa kebutuhan pasokan gas alam cair (liquefied natural gas/LNG) untuk tahun 2026 mencapai 19 kargo. Hal ini diperlukan untuk memastikan kelancaran suplai kepada pelanggan.

Direktur Utama PGN Arief Kurnia Risdianto mengatakan bahwa sejatinya pihaknya telah memperoleh dukungan penuh dari Kementerian ESDM dan SKK Migas terkait alokasi gas untuk tahun depan. Adapun, dari 19 kargo yang dibutuhkan, PGN telah berhasil mengamankan sebanyak 14 kargo.

"Di tahun 2026 nanti secara total PGN membutuhkan 19 kargo LNG dan saat ini kita sudah dapat mengamankan 14 kargo LNG dan 5 kargo selanjutnya dalam proses pembahasan bersama dengan Kementerian ESDM dan juga SKK Migas," kata Arief dalam RDP bersama Komisi XII DPR RI, dikutip Selasa (18/11/2025).

Di sisi lain, Arief juga menekankan pentingnya dukungan pemerintah agar PGN dapat menjaga keberlanjutan penyaluran gas kepada pelanggan, terutama sektor industri.

Ia menilai bahwa aspek ability to pay atau affordability dari para pelanggan industri perlu menjadi perhatian, mengingat kemampuan membayar mereka sangat menentukan kelangsungan pemanfaatan gas bumi.

Menurut Arief setidaknya PGN membutuhkan dukungan dalam dua hal utama. Pertama, jaminan ketersediaan volume atau pasokan gas dari hulu dan yang kedua adalah penetapan harga gas yang kompetitif.

"Sehingga PGN dapat mensupport secara sepenuhnya terkait dengan kebutuhan-kebutuhan gas bumi yang diperlukan oleh seluruh industri yang ada di Indonesia," katanya.