Bisnis.com,JAKARTA — PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGAS) atau PGN merespons langkah pemerintah yang memutuskan menurunkan harga gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG) untuk industri ke level US$13 per MMBtu.
Kebijakan itu diambil demi menjaga keseimbangan antara keterjangkauan harga gas bagi industri, kepastian pasokan, keberlanjutan pengelolaan gas bumi nasional.
Direktur Utama PGN Arief K. Risdianto menuturkan pihaknya siap menjalankan keputusan yang telah ditetapkan pemerintah guna memastikan pasokan gas bumi bagi sektor industri tetap terjaga.
"PGN menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah, khususnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), atas penetapan kebijakan tata kelola harga gas bumi nasional yang telah mempertimbangkan kepentingan seluruh pemangku kepentingan secara berkeadilan," jelas Arief dalam keterangannya, Senin (29/6/2026).
Dia menekankan bahwa PGN mendukung penuh kebijakan tersebut dan siap mengimplementasikan seluruh ketentuan yang telah ditetapkan Kementerian ESDM.
"Kami akan terus memastikan pasokan gas bumi tetap andal, aman, dan berkelanjutan guna mendukung daya saing industri, memperkuat ketahanan energi nasional, serta memberikan manfaat bagi perekonomian dan masyarakat," ungkap Arief.
Sebelumnya, pemerintah resmi menurunkan harga LNG untuk industri ke level US$13 per MMBtu. Hal ini dilakukan tak lepas dari kenaikan harga gas untuk industri. Kenaikan harga gas itu memunculkan potensi pemutusan hubungan kerja (PHK).
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan penurunan harga LPG merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto. Apalagi, penurunan harga cukup signifikan, yakni dari US$23 menjadi US$13 per MMBtu.
"Diturunkan menjadi US$13 per MMBtu. Jadi dari [sebelumnya] US$20 sampai US$23 per MMBtu, sekarang diturunkan menjadi US$13," ucap Bahlil dalam konferensi pers di Kompleks DPR RI, Senin (29/6/2026).
Dia menjelaskan, saat ini harga gas yang melonjak memang menyasar LNG. Sementara, harga Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) tetap berada di level US$6,5 hingga US$7 per MMBtu.

Namun, dia mengamini bahwa saat ini pasokan gas pipa untuk HGBT di wilayah Jawa bagian barat menurun. Oleh karena itu, pelaku industri bersaing menggunakan LNG.
Di satu sisi, LNG harus dikirim dari Papua, Sulawesi, maupun Kalimantan. Konsekuensinya, biaya logistik dan regasifikasi membuat harga LNG di tingkat konsumen melonjak jauh di atas harga HGBT.
"Itulah yang menjadi penyebab kenapa teman-teman dari sektor industri meminta pemerintah harus turun tangan," ucap Bahlil.
Dia lantas mengungkapkan skema pembiayaan yang digunakan pemerintah untuk menurunkan LNG bagi industri. Menurut Bahlil, penurunan harga tersebut tidak sepenuhnya ditanggung oleh satu pihak.
Pemerintah membagi beban penyesuaian biaya mulai dari sisi hulu hingga hilir, termasuk memangkas porsi penerimaan negara dan meminta badan usaha mengefisienkan biaya operasional.
Bahlil menjelaskan, penurunan harga dilakukan melalui kontribusi seluruh pihak dalam rantai pasok gas. Dari sisi hulu, pemerintah mengurangi porsi bagi hasil yang menjadi hak negara, sementara kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) juga diminta ikut menyesuaikan margin.
Di sisi hilir, pemerintah meminta PGN dan Pertamina melakukan efisiensi biaya agar harga jual LNG kepada industri dapat ditekan.
"Semuanya kena. Jadi bagian pemerintah dari hulunya itu kan ada bagian pemerintah. Kemudian di hilir juga kita minta mereka untuk turunkan cost. Pertamina juga kita turunkan. Jadi baik dari KKKS-nya, pemerintahnya maupun dari PGN-nya juga kena pemotongan," kata Bahlil.

Bisnis.com, JAKARTA — Industri keramik nasional meminta pemerintah memberikan kepastian pasokan gas bumi di tengah menurunnya realisasi alokasi gas industri yang berdampak langsung pada stabilitas produksi dan keberlanjutan operasional pabrik.

Ketua Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (ASAKI) Edy Suyanto mengatakan realisasi Alokasi Gas Industri Tertentu (AGIT) dari PT Perusahaan Gas Negara (PGN) sepanjang Januari–Mei 2026 hanya mencapai 47,5%. Kekurangan pasokan itu harus ditutup melalui regasifikasi LNG dengan harga yang lebih tinggi.

Harga LNG regasifikasi saat ini mencapai sekitar US$20,5 per MMBTU. Kondisi tersebut menyebabkan industri keramik harus menanggung biaya gas rata-rata sekitar US$15–16 per MMBTU atau hampir dua kali lipat dari harga gas bumi tertentu (HGBT) yang ditetapkan sebesar US$7 per MMBTU.

“Daya saing industri akan terus tergerus dan utilisasi kapasitas produksi akan menurun,” ujar Edy dalam keterangannya, Selasa (23/6/2026).

Dia menambahkan fluktuasi pasokan yang terjadi saat ini membuat industri berada dalam posisi tidak stabil, terlebih dengan potensi penurunan realisasi AGIT pada Juni 2026 yang disebut bisa turun di bawah 30%.

ASAKI menegaskan kepastian pasokan gas menjadi faktor utama agar industri keramik tetap dapat beroperasi secara berkelanjutan. Sektor ini juga menyerap sekitar 150.000 tenaga kerja sehingga gangguan pasokan dinilai berisiko luas terhadap ketenagakerjaan.

"Kami tidak meminta keistimewaan. Yang dibutuhkan adalah kepastian ketersediaan pasokan gas dengan harga kompetitif agar industri dapat tumbuh, menyerap tenaga kerja, dan terus berkontribusi terhadap perekonomian nasional," jelasnya.

ASAKI juga menilai industri masih dapat bertahan apabila harga gas rata-rata berada pada kisaran US$7–9 per MMBTU, setara dengan harga gas industri di negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand. Target tersebut dinilai dapat tercapai apabila AGIT direalisasikan minimal 80% dan sisanya dipenuhi melalui LNG.

Sementara itu, Ketua Forum Industri Pengguna Gas Bumi (FIPGB) Yustinus Gunawan berpendapat bahwa ketidakpastian pasokan sebagai faktor utama terganggunya aktivitas produksi di berbagai sektor manufaktur.

“Satu-satunya cara adalah realisasi pasokan gas bumi minimal 80% dari volume yang ditetapkan dalam Kepmen ESDM Nomor 76.K/2025,” tegasnya.

Adapun berdasarkan informasi yang diterima FIPGB, PGN menyebut AGIT saat ini hanya sekitar 27,5% dari alokasi yang ditetapkan dalam keputusan tersebut. Sementara penggunaan gas di luar AGIT akan dikenakan tarif sekitar US$20 per MMBTU per Juni 2026.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menilai isu pasokan gas industri telah menjadi persoalan serius yang berdampak pada berbagai sektor usaha. Dia menyebut potensi gangguan pasokan tidak hanya berdampak pada produksi, tetapi juga berisiko terhadap ketenagakerjaan di sejumlah daerah sentra industri.

“Saya tadi ditanyakan mengenai masalah gas industri. Persoalan ini sudah menjadi perhatian,” kata Dasco saat menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) di Jakarta.

Dasco juga mengungkapkan adanya ancaman terhadap sektor ketenagakerjaan. Berdasarkan informasi yang diterimanya, potensi PHK akibat tekanan biaya gas dapat mencapai sekitar 55.000 pekerja di sejumlah pabrik keramik di wilayah Bekasi.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea menyebut kenaikan harga gas industri telah terjadi signifikan, dari sekitar US$6 menjadi US$23 per MMBTU.

Dia menilai kondisi tersebut telah berdampak nyata terhadap industri keramik nasional, termasuk penutupan sejumlah pabrik.

“Dua pabrik besar anggota kami di Bekasi sudah tutup. Granito, Milan Keramik, dan Mulia Keramik juga terancam akibat persoalan gas industri. Ini sangat berbahaya,” ujar Andi.

Dia menambahkan pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk mencari solusi atas tekanan yang dihadapi industri.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Temas Tbk. (TMAS) memperluas sumber pertumbuhan bisnis dengan menggarap sektor energi melalui pembangunan fasilitas liquefied natural gas (LNG) atau gas alam cair yang ditargetkan mulai beroperasi pada semester II/2026.

Direktur Business Development TMAS Ganny Zheng mengatakan pengembangan bisnis LNG menjadi bagian dari strategi jangka panjang perseroan untuk memperkuat ketahanan energi sekaligus menciptakan sumber pendapatan baru di luar bisnis pelayaran dan logistik.

“Perseroan juga tengah mempersiapkan operasional pabrik LNG yang ditargetkan mulai beroperasi pada semester II/2026,” ujar Ganny dalam paparan publik, Selasa (2/6/2026).

Menurutnya, fasilitas LNG tersebut akan mendukung kebutuhan bahan bakar kapal-kapal milik TMAS yang mulai menggunakan LNG sebagai alternatif bahan bakar yang lebih ramah lingkungan dibandingkan bahan bakar konvensional.

TMAS melalui entitas usahanya saat ini tengah mengembangkan fasilitas liquefaction plant di Surabaya dengan kapasitas produksi mencapai 5 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD). Untuk merealisasikan proyek tersebut, perseroan mengalokasikan investasi atau belanja modal (capex) sekitar Rp1 triliun.

Fasilitas tersebut tidak hanya disiapkan untuk memenuhi kebutuhan LNG armada TMAS, tetapi juga menjadi basis pengembangan bisnis energi yang dapat melayani pasar eksternal.

“Ini memberikan kemungkinan pengembangan bisnis energi bagi perseroan. Fasilitas LNG tersebut dapat memasok kebutuhan kapal-kapal TEMAS dan juga mendukung pengembangan bisnis lainnya,” katanya.

Ganny menjelaskan pengembangan bisnis LNG merupakan bagian dari strategi penciptaan nilai jangka panjang (long-term value creation) yang berfokus pada aspek ketahanan energi. Menurutnya, Indonesia memiliki cadangan gas yang melimpah sehingga berpotensi menjadi sumber energi domestik yang kompetitif bagi sektor maritim.

Perseroan menilai penggunaan LNG sebagai bahan bakar kapal akan semakin berkembang seiring tuntutan efisiensi operasional dan upaya pengurangan emisi karbon di industri pelayaran.

Selain mendukung operasional internal, TMAS juga melihat bisnis LNG sebagai sumber pendapatan baru yang dapat menopang pertumbuhan perusahaan dalam beberapa tahun mendatang. Kontribusi awal pendapatan dari proyek tersebut diharapkan mulai terlihat pada semester II/2026 dan meningkat secara penuh pada 2027.

“Kami melihat ini sebagai salah satu peluang penambahan pendapatan. Dengan pengembangan bisnis LNG, kami berharap ada kontribusi baru terhadap pertumbuhan pendapatan perseroan,” ujar Ganny.

Dia menambahkan, langkah tersebut juga berpotensi memperkuat posisi TMAS sebagai pelopor penggunaan LNG untuk industri maritim di Indonesia. Menurutnya, pasar LNG untuk bahan bakar kapal masih terbuka lebar seiring meningkatnya kebutuhan energi yang lebih bersih dan berkelanjutan.

“Kami melihat ini sebagai industri baru di sektor maritim, khususnya untuk penyediaan bahan bakar kapal. Indonesia memiliki sumber daya gas yang besar sehingga dapat menjadi basis pengembangan bisnis yang berkelanjutan dalam jangka panjang,” katanya.

Di luar bisnis LNG, TMAS juga terus memperkuat bisnis inti melalui pengembangan layanan logistik terintegrasi dan peningkatan kapasitas pelabuhan.

Perseroan bersama PT Pelindo Terminal Petikemas melanjutkan proyek perluasan dermaga di Tanjung Priok dari 340 meter menjadi 485 meter guna mendukung pertumbuhan volume bongkar muat dan aktivitas logistik dalam jangka panjang.

Jakarta: Di tengah kebutuhan energi nasional yang terus naik dan dinamika global yang makin penuh tantangan, PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) bergerak cepat memperkuat pasokan gas bumi nasional.

Lewat ajang Indonesian Petroleum Association Convention & Exhibition (IPA Convex) 2026, PGN mengamankan sejumlah kesepakatan strategis untuk menjaga keberlanjutan distribusi gas bumi dan LNG domestik.

Langkah ini menjadi bagian penting dari strategi jangka panjang PGN agar pasokan energi tetap stabil, fleksibel, dan mampu memenuhi kebutuhan industri hingga rumah tangga di berbagai daerah Indonesia.

Corporate Secretary PGN, Fajriyah Usman menyampaikan penguatan integrasi pasokan gas pipa dan LNG domestik menjadi langkah penting untuk menjaga keandalan penyaluran energi bagi pelanggan di berbagai sektor.

“PGN terus memperkuat pengelolaan pasokan gas bumi secara terintegrasi melalui kombinasi pasokan gas pipa dan LNG yang bersumber dari dalam negeri. Strategi ini menjadi bagian dari upaya perusahaan dalam menjaga keberlanjutan penyaluran energi gas bumi sekaligus meningkatkan fleksibilitas pemenuhan kebutuhan pelanggan di berbagai wilayah,” ujar Fajriyah dalam keterangan tertulis, Kamis, 21 Mei 2026.

Pada IPA Convex 2026, PGN menandatangani sejumlah kesepakatan strategis pasokan gas bumi, baik melalui optimalisasi lapangan domestik maupun pengembangan pasokan LNG jangka panjang.

Untuk penguatan pasokan gas pipa domestik, PGN bersama pemasok gas bumi menandatangani Amandemen Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) untuk perpanjangan kontrak pasokan gas bumi dari Wilayah Kerja (WK) Corridor untuk kebutuhan Bahan Bakar Gas (BBG) dan jaringan gas rumah tangga (Jargas).

Lalu, Perubahan dan Pernyataan Kembali PJBG untuk perpanjangan kontrak pasokan gas bumi dari Husky-CNOOC Madura Limited (HCML), serta Key Terms dengan Medco E&P Sakakemang untuk pembelian pasokan gas bumi dari Wilayah Kerja (WK) Sakakemang.

Sementara itu, untuk memperkuat fleksibilitas penyaluran melalui pasokan gas bumi berbasis LNG, PGN bersama Pertamina dan mitra strategis menandatangani Head of Agreement (HoA) LNG South Hub, Head of Agreement (HoA) LNG North Hub, serta HoA Pembelian LNG Abadi Masela.

Menurut Fajriyah, kombinasi pasokan gas berbasis pipa dan LNG dari berbagai sumber tersebut akan memperkuat kemampuan PGN dalam menyalurkan gas bumi ke pusat-pusat pertumbuhan ekonomi eksisting maupun wilayah pengembangan baru.

“Kerja sama ini semakin mempertegas peran PGN sebagai integrator infrastruktur dan pasokan gas bumi nasional. Melalui pengelolaan pasokan yang terintegrasi, PGN bersama Pertamina Group berupaya menjaga keandalan energi nasional sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi dan transisi menuju energi yang lebih rendah emisi,” tutur Fajriyah.

(ANN)

Bisnis.com, JAKARTA — PT Rukun Raharja Tbk. (RAJA) bersama anak usahanya PT Raharja Energi Cepu Tbk. (RATU) telah menandatangani perjanjian akuisisi atas kepentingan strategis di proyek pengembangan gas alam dan Floating Liquefied Natural Gas/FLNG terintegrasi pertama di Indonesia dari Genting Berhad. Akuisisi dilakukan melalui dua transaksi yang saling terkait di sisi hulu dan hilir.

Pada sisi hulu, RATU menandatangani Farm out Agreement/FOA dengan Genting Oil Kasuri Pte. Ltd. (GOKPL) untuk pengambilalihan 5% participating interest di Blok Kasuri. Pada sisi hilir, RAJA menandatangani Share Sales and Purchase Agreement/SSPA dengan Genting LNG Pte. Ltd. (GLNG) untuk akuisisi 5% saham PT Layar Nusantara Gas, perusahaan pengembang fasilitas midstream dan kapal FLNG pertama di Indonesia. GOKPL dan GLNG keduanya merupakan anak usaha tidak langsung Genting dengan kepemilikan 95%.

Djauhar Maulidi, Direktur Utama RAJA, menargetkan akuisisi hilir ditargetkan rampung pada akhir Juli 2026 setelah penandatanganan shareholders' agreement dan pemenuhan kondisi-kondisi lain dalam SSPA.

Sementara itu, sambung Djauhar, proses akuisisi di sektor hulu sangat bergantung pada persetujuan SKK Migas dan pemerintah serta menunggu penyelesaian akuisisi di hilir. Perampungannya ditargetkan paling lambat Februari 2027.

Djauhar menegaskan bahwa transaksi ini menjadi tonggak penting dalam strategi perseroan memperluas jejak operasional di seluruh rantai nilai LNG mulai dari pengembangan lapangan gas hulu, fasilitas pemrosesan midstream, hingga produksi LNG melalui kapal FLNG.

“Kerja sama strategis dengan Genting ini merupakan langkah penting dalam perjalanan transformasi dan ekspansi bisnis RAJA Group. Akuisisi ini tidak hanya memperkuat portofolio bisnis perseroan, tetapi juga menjadi fondasi awal bagi pengembangan kemitraan jangka panjang yang lebih luas di sektor LNG terintegrasi. Kami melihat Blok Kasuri sebagai salah satu proyek strategis dengan potensi signifikan dalam mendukung ketahanan energi nasional dan pengembangan ekosistem LNG Indonesia ke depan,” katanya, Senin (11/5/2026).

Blok Kasuri berlokasi di Provinsi Papua Barat, yang saat ini 100% participating interest-nya dimiliki oleh GOKPL, telah memperoleh persetujuan pemerintah atas First Plan of Development untuk Lapangan Asap, Kido, dan Merah (Lapangan AKM).

Lapangan AKM dirancang untuk memasok sekitar 230 mmscfd gas alam ke fasilitas FLNG berkapasitas 1,2 mtpa selama periode operasional sekitar 18 tahun, melalui model pengembangan terintegrasi end-to-end yang mencakup onshore gas processing plant, jaringan pipa penghubung, hingga proses konversi menjadi LNG.

Selain itu, sekitar 102 mmscfd tambahan gas alam juga dialokasikan untuk kebutuhan domestik guna mendukung ketahanan energi nasional. Akuisisi 5% ini menjadi langkah awal dalam membangun kemitraan strategis jangka panjang dengan Genting, di mana kedua pihak saat ini juga tengah menjajaki potensi peningkatan partisipasi serta peluang kerja sama strategis lainnya di masa mendatang.

Bisnis.com, JAKARTA – Indonesia diprediksi menjadi salah satu negara yang relatif tahan terhadap gejolak harga LNG global akibat konflik Timur Tengah.

Selain tidak bergantung pada pembelian liquefied natural gas (LNG) di pasar spot, Indonesia juga tidak memiliki kontrak pembelian LNG impor, baik jangka pendek maupun jangka panjang, untuk memenuhi kebutuhan domestik.

Merujuk analisis Wood Mackenzie, eksposur Indonesia terhadap pembelian LNG di pasar spot yang tercatat sebesar 0% atau terendah dibandingkan dengan negara Asia Tenggara lainnya.

“Kendati Asia Tenggara relatif terlindungi dari guncangan harga langsung, krisis saat ini menjadi pengingat jelas atas eksposur struktural kawasan terhadap pasar bahan bakar global,” ujar Yanqi Cao, Senior Analyst Asia Pacific Power and Renewables Research Wood Mackenzie, dalam keterangan pers, Selasa (24/3/2026).

Adapun pasar listrik Asia Tenggara juga menunjukkan ketahanan terhadap dampak jangka pendek konflik. Struktur harga yang diatur pemerintah dan kontrak LNG jangka panjang menjadi bantalan utama dari lonjakan harga energi global.

Meski dampaknya berbeda-beda di tiap negara, kenaikan harga gas dan LNG diperkirakan mulai memengaruhi harga listrik hingga kuartal II/2026.

Singapura dan Filipina menjadi yang paling cepat terdampak. Harga listrik grosir di Singapura naik sekitar 20% pada pekan ketiga Maret dibandingkan sebelum konflik, dengan tren serupa di Filipina. Meski demikian, kebijakan batas atas harga diperkirakan menahan dampak ke konsumen.

Di negara lain, efek kenaikan harga lebih tertahan. Thailand baru akan menyesuaikan tarif bahan bakar pada Mei 2026, sementara Malaysia diperkirakan hanya mengalami kenaikan sekitar 1% pada tagihan listrik. Vietnam relatif lebih terlindungi karena porsi gas dalam bauran energinya hanya sekitar 9%.

Di Indonesia, menurut Woodmac, dampaknya masih relatif minim dalam jangka pendek karena karena tarif listrik masih disubsidi oleh pemerintah. Di sisi lain, dampak tetap menyasar industri yang menggunakan LNG sebagai sumber energi, seperti PT PLN (Persero) dan PT Pupuk Indonesia (Persero).

Saat ini, sebagian pasokan gas untuk kelistrikan dan manufaktur masih menggunakan skema harga gas bumi tertentu (HGBT). Dalam kondisi ini, beban fiskal negara berpotensi meningkat untuk menutup selisih antara harga HGBT dan harga pasar.

Sayangnya, jika harga energi bertahan tinggi, sebagian besar negara Asia Tenggara memiliki keterbatasan untuk beralih dari gas dan LNG. Woodmac menyebut, Vietnam dan Indonesia masih dapat meningkatkan penggunaan batu bara atau impor listrik.

Namun, negara seperti Singapura dan Thailand menghadapi keterbatasan karena ketergantungan tinggi terhadap gas, masing-masing sekitar 85% dan 65% dari kapasitas pembangkit.

Malaysia dan Filipina juga masih memiliki pembangkit batu bara, tetapi sebagian besar sudah beroperasi mendekati kapasitas maksimum.

Batu Bara Jadi Penyangga, Nuklir Menjanjikan

Di Asia Timur, seperti Jepang dan Korea Selatan memanfaatkan batu bara sebagai penyangga utama untuk mengurangi dampak jangka pendek.

Menurut Woodmac, pembangkit listrik batu bara berpotensi menggantikan hingga 70% pembangkit gas di Jepang dan lebih dari 100% di Korea Selatan pada periode transisi sebelum musim puncak listrik (shoulder season) dibandingkan tahun sebelumnya.

Xiaonan Feng, Analis Utama Asia Pacific Power dan Renewables Research Wood Mackenzie, menyebut diversifikasi pengadaan dan kontrak jangka panjang memberikan perlindungan berlapis bagi Jepang dan Korea Selatan, sehingga menunda dampak volatilitas harga energi ke pengguna akhir.

“Namun, implikasi kebijakan yang lebih luas dari krisis ini kemungkinan besar akan bertahan lama,” ujarnya.

Ia menambahkan, batu bara tetap memainkan peran penting sebagai strategi cadangan saat pasar energi mengalami tekanan.

Dalam jangka panjang, krisis ini mempercepat perubahan kebijakan energi, terutama penguatan nuklir. “Risiko jangka pendek dapat dikelola, namun arah jangka panjangnya jelas,” kata Xiaonan Feng.

Woodmac menilai pertimbangan untuk menjaga keamanan energi dapat mempercepat ekspansi nuklir, menunda pensiun pembangkit batu bara, dan mendorong penguatan rantai pasok energi domestik di kedua negara.

Di Asia Tenggara, gangguan pasar energi global juga diperkirakan mempercepat perubahan kebijakan dan investasi, terutama pada pengembangan energi nuklir dan energi terbarukan yang lebih stabil.

Enam negara di kawasan telah mengumumkan rencana pengembangan nuklir pada periode 2030–2037, dengan kapasitas mulai dari 0,5 GW di Indonesia, 1,2 GW di Filipina hingga 4,0–6,4 GW di Vietnam.

Selain itu, Yangi Cao menambahkan kombinasi energi terbarukan seperti surya dan angin yang didukung penyimpanan baterai mulai menjadi solusi jangka pendek yang lebih realistis. Berbagai kebijakan pun mulai bermunculan, mulai dari peningkatan tarif proyek hybrid hingga kewajiban penyimpanan energi.

“Namun, volatilitas berkelanjutan di pasar energi global kemungkinan akan mempertajam fokus Asia Tenggara pada keamanan energi, mempercepat investasi dalam energi nuklir dan kapasitas energi terbarukan yang stabil sebagai alternatif pembangkit listrik tenaga gas,” pungkas Yanqi Cao.

Bisnis.com, SURABAYA – PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk (ELPI) mengumumkan pembagian dividen sebesar Rp17 per lembar saham untuk tahun buku 2025.

Corporate Secretary ELPI Wawan Heri Purnomo mengungkapkan dividen tersebut menjadi rekor tertinggi yang dibagikan kepada pemegang saham dalam tiga tahun terakhir. Dia memperinci dividen tahun 2023 sebesar Rp6,3 per lembar saham dan tahun 2024 sebesar Rp13,5 per lembar saham.

Dengan besaran laba yang dibagikan kepada pemegang saham ini, maka bahwa dividen payout ratio perseroan atas laba tahun lalu itu diperkirakan akan mendekati angka 50%.

"Optimisme perseroan juga didorong oleh perolehan kontrak prestisius dari Genting Oil melalui PT Layar Nusantara Gas (LNG) untuk mendukung operasional FLNG pertama di Indonesia. Kontrak berdurasi 18 tahun tersebut bernilai sekitar Rp 2,4 triliun, meski kapal pendukung baru akan mulai beroperasi penuh pada 2027," pungkasnya saat RUPSLB di Surabaya, Senin (09/03/2026).

Dalam kesempatan yang sama, pemegang saham juga memberikan persetujuan untuk perusahaan melaksanakan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD). Perusahaan akan menerbitkan saham baru sejumlah 2,1 miliar dengan nominal Rp100 per lembar saham.

Direktur Utama ELPI Eka Tanuputra menyatakan pihaknya juga telah mendaftarkan rencana tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), di mana target penyelesaian proses sepenuhnya pada akhir Juni 2026 mendatang atau pada kuartal II/2026.

Eka menjelaskan bahwa dana hasil rights issue mayoritas tersebut nantinya akan dialokasikan oleh perseroan untuk belanja modal pengadaan kapal baru guna mendukung kontrak jangka panjang.

"Pemegang saham utama tidak akan mengambil bagian dalam rights issue ini. Namun, kami sudah berdiskusi dengan sejumlah pihak yang akan bertindak sebagai pembeli siaga (standby buyer). Kami percaya diri, proses ini akan terserap oleh pasar dengan baik mengingat performa saham dan fundamental perusahaan yang kuat," beber Eka

Dia menambahkan perseroan juga telah menjalin engagement dengan beberapa pihak. Sosok dari standby buyer pun nantinya berpeluang akan muncul dalam prospektus yang telah dinyatakan efektif oleh OJK.

--

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung meresmikan kilang mini Liquefied Natural Gas (LNG) Pasuruan Industrial Estate Rembang (PIER), Jawa Timur, Rabu (11/2/2026).

Menurut Yuliot, kilang LNG ini merupakan yang pertama di Jawa. Kini, produksi gas dalam negeri bisa dicairkan menjadi LNG sehingga lebih fleksibel untuk disalurkan bagi industri dan sektor ketenagalistrikan.

Adapun kilang mini itu dioperasikan oleh PT Liquid Nusantara Gas. Kilang mini itu menempati lahan seluas 1 hektare (Ha).

Adapun proyek ini dibangun dengan nilai investasi sekitar Rp247 miliar dan dirancang memiliki kapasitas produksi sekitar 20 ton LNG per hari, atau hampir 7.000 ton per tahun.

Yuliot berharap keberadaan kilang tersebut dapat memperkuat pemanfaatan gas bumi domestik sekaligus mendukung ketahanan energi nasional.

"Ini merupakan momentum bagaimana kita bisa memanfaatkan gas produksi dalam negeri, dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk keperluan industri, pembangkit listrik, dan juga berbagai kegiatan ekonomi lain," ucap Yuliot.

Ke depan, kata dia, tidak tertutup kemungkinan pemanfaatan LNG melalui kilang mini tersebut didistribusikan ke seluruh wilayah Indonesia.

Dia menjelaskan, kilang mini tersebut memanfaatkan pasokan gas dari Wilayah Kerja Minyak dan Gas Madura Strait yang dikelola oleh Husky-CNOOC Madura Limited (HCML).

Gas itu kemudian diolah menjadi LNG agar lebih praktis dan efisien untuk didistribusikan ke pembangkit listrik, kawasan industri, serta berbagai pusat pertumbuhan ekonomi lainnya.

Yuliot berharap kehadiran fasilitas ini dapat menjadi role model bagi para pelaku usaha di berbagai daerah dalam mengembangkan teknologi pemanfaatan potensi gas, khususnya di wilayah-wilayah penghasil gas bumi di Indonesia.

Dari sisi industri dalam negeri, proyek ini menonjol berkat tingkat kandungan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) yang tinggi.

Dia menyebut bahwa dari pengembangan teknologi, mini LNG ini menggunakan KDN sekitar 86%. Menurutnya, jika dibandingkan dengan standar yang kita tetapkan sekitar 30-40%, capaian ini jauh di atas ketentuan.

"Tentu ini merupakan bagian dari kolaborasi teknologi. Tadi Mr Ambassador juga menyampaikan bahwa ini merupakan kolaborasi teknologi antara Indonesia dengan Galileo, perusahaan teknologi dari Argentina," imbuh Yuliot.

Sementara itu, Direktur Utama PT Liquid Nusantara Gas Wira Rahardja mengatakan, saat ini ada tiga mesin cryobox dari Galileo Technologies dan akan ditambah menjadi lima.

"Teknologi ini kami pilih karena paling tepat untuk mini LNG. Selain mudah dipindahkan, proses instalasi dan pengoperasiannya juga relatif cepat. Ke depan akan ada lima cryobox, dengan kapasitas produksi sekitar 2.500 ton LNG per bulan," ujar Wira.

Cryobox merupakan pemanfaatan teknologi Nano LNG Liquefaction, yakni kombinasi unik prinsip Joule-Thomson dengan loop refrigerant (propana) tertutup yang memungkinkan unit mulai memproduksi LNG dalam waktu sekitar lima menit dan mencapai kapasitas penuh dalam 10 menit.

Karakter modular dan cepat operasional itulah yang membuat instalasi cocok untuk lokasi industri atau pelabuhan kecil tanpa memerlukan infrastruktur tetap yang besar.

IDXChannel - PT PGN LNG Indonesia (PLI), anak usaha PT PGN Tbk (PGAS), melaksanakan kegiatan Ship-to-Ship Transfer (STS) di FSRU Lampung. Kegiatan ini menjadi pembuka rangkaian operasional LNG FSRU Lampung pada 2026.

Pada kegiatan STS ini, kargo LNG sebesar ±140.500 m³ dihantarkan dari Terminal LNG Donggi Senoro, Sulawesi Tengah, menggunakan kapal pengangkut LNG.

Direktur Utama PGN LNG Nofrizal menyampaikan, PGN LNG menutup tahun 2025 dengan capaian 23 kargo LNG yang berhasil diregasifikasi di FSRU Lampung. Memasuki 2026, FSRU Lampung siap menerima 30 kargo LNG sesuai jadwal.

Menurutnya, seluruh perwira PGN LNG bersama para mitra secara profesional menjaga keandalan operasional LNG, khususnya dalam memastikan pemenuhan pasokan gas bagi pembangkit dan sektor industri di wilayah Jawa Bagian Barat dan Sumatera.

"Kami memastikan seluruh kegiatan operasional FSRU Lampung senantiasa mematuhi komitmen keselamatan dan kesehatan kerja, sehingga berjalan aman, lancar, dan tepat waktu. Komisaris, Direksi, dan Perwira PGN LNG siap bekerja keras menjaga semangat serta komitmen dalam setiap misi energi untuk negeri," ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (19/1/2026).

Melalui pengelolaan FSRU Lampung dan keberhasilan pelaksanaan kegiatan STS ini, PLI terus berkontribusi dalam mendukung ketahanan energi nasional, menopang kebutuhan sektor industri dan pembangkit, serta memastikan keberlanjutan pasokan gas bumi.

FSRU Lampung merupakan fasilitas penyimpanan LNG terapung yang dikelola oleh PLI, sebagai subsidiary PT Perusahaan Gas Negara Tbk. FSRU Lampung memiliki kapasitas penyimpanan LNG sebesar 170.000 m³ dengan kapasitas regasifikasi mencapai 240 MMSCFD, yang berperan strategis dalam menjaga keandalan pasokan gas nasional.

Sebagai bagian dari Subholding Gas Pertamina, PLI berperan aktif dalam menyalurkan energi bersih bagi Indonesia serta mendukung agenda transisi energi nasional menuju Net Zero Emission 2060.

(Dhera Arizona)

IDXChannel - PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) bersama anak usahanya, PT Medco LNG Indonesia (MLI), melakukan transaksi jual beli saham. Transaksi dilakukan pada 26 Desember 2025.

Dikutip dari keterbukaan informasi BEI, Selasa (30/12/2025), MEDC telah menjual seluruh saham pada PT Exspan Petrogas Intranusa (EPI) kepada MLI senilai Rp24,17 miliar.

"Perseroan telah menjual seluruh sahamnya tersebut kepada MLI dengan nilai sebesar Rp24.177.600.000," ujar manajemen MEDC.

Sebagai informasi, PT Exspan Petrogas Intranusa (EPI) merupakan anak usaha MEDC dengan kepemilikan 926.331.662 saham atau 99,99 persen modal ditempatkan dan disetor. Perusahaan berfokus pada kegiatan operasional dan pembiayaan di sektor energi.

PT Medco LNG Indonesia (MLI) juga merupakan anak usaha yang sepenuhnya 100 persen dimiliki oleh MEDC. Perusahaan beroperasi dalam bisnis eksplorasi dan produksi minyak dan gas.

Dengan demikian, transaksi ini dikategorikan sebagai transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

"Tidak ada dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha perseroan," katanya.

(Dhera Arizona)

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut pasokan liquefied natural gas (LNG) atau gas alam cair untuk kebutuhan domestik telah diamankan hingga semester I/2026.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan untuk memenuhi kebutuhan LNG tahun ini dibutuhkan strategi mendalam agar tidak mengganggu neraca komoditas migas.

"Dulu tidak pernah kita menyangka bahwa konsumsi, pertumbuhan konsumsi LNG kita begitu tinggi, sehingga pada saat kita melakukan kontrak dengan KKKS karena mereka butuh off taker yang pasti, maka sebagian kita melakukan ekspor," kata Bahlil dalam Konferensi Pers Posko Nasional, Jumat (19/12/2025).

Untuk itu, pada tahun ini setiap dua bulan sekali, pihaknya melakukan penyesuaian dengan skema pengalihan ekspor LNG untuk kebutuhan domestik. Dia menyebut langkah ini sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Arahan yang dimaksud mencakup kedaulatan energi yang mengurangi ketergantungan pada impor. Alhasil, hingga saat ini keran impor untuk LNG tidak dibuka. Prabowo juga mengamanahkan untuk memanfaatkan kekayaan Indonesia untuk kepentingan negara.

"Belajar dari tahun 2025, untuk 2026 kami sudah exercise, dengan tidak mengurangi rasa hormat kami dengan teman-teman off taker, yang marketnya sudah jelas dan kami sudah bicara, untuk 6 bulan pertama sudah clear," terangnya.

Bahlil memastikan pasokan LNG periode Januari-Juli 2026 aman tidak ada isu kekurangan. Sementara itu, pasokan dan kebutuhan untuk semester II/2026 masih akan dirancang kembali.

"Nah Juli ke atas lagi baru kita rancang. Jadi baik untuk kebutuhan domestik maupun ekspor, sudah aman, nanti kita akan mengumumkan lagi pada semester kedua," pungkasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) menilai gas bumi akan menjadi faktor penentu keberlanjutan agenda hilirisasi dan ketahanan industri dalam satu dekade ke depan. Ketersediaan gas, yang selama ini kerap dianggap isu teknis, dinilai kini berada di pusat kebijakan energi dan pangan nasional.

Wakil Ketua Umum KADIN Bidang ESDM Aryo Djojohadikusumo mengatakan, ketergantungan industri strategis terhadap gas semakin kuat, terutama sektor pupuk yang merupakan pilar ketahanan pangan.

“Tidak mungkin ada ketahanan pangan tanpa pupuk, dan tidak mungkin ada pupuk tanpa gas,” ujarnya dalam Energy Insights Forum bertajukGas Outlook 2026: Powering Energy Resilience with Strong Governance, Kamis (4/12/2025), berdasarkan siaran pers.

Aryo mengingatkan gas diproyeksikan menjadi sekitar seperempat bauran energi dalam RUPTL 10–15 tahun mendatang. Posisi ini membuat pasokan gas semakin krusial bagi keberlanjutan hilirisasi industri yang sedang dikejar pemerintah. “Ketersediaan gas akan menentukan keberlanjutan sejumlah prioritas pembangunan,” katanya.

Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menambahkan, ketahanan energi dan ketahanan pangan merupakan dua agenda besar yang bertumpu pada keandalan pasokan gas. Pemerintah menargetkan industrialisasi besar-besaran dan produksi energi yang stabil, namun seluruhnya bergantung pada kepastian infrastruktur dan pasokan gas.

Direktur Perencanaan Strategis, Portofolio, dan Komersial Pertamina Hulu Energi (PHE), Edy Karyanto, memaparkan kondisi pasokan hulu yang masih belum mampu memenuhi kebutuhan pengguna.

“Demand kita 2.600 MMSCFD, sementara kapasitas lifting hanya 2.000. Tahun ini shorted, 2026 shorted, bahkan sampai 2034,” ujarnya.

Edy menjelaskan bahwa meski ada potensi oversuplai secara nasional dari proyek-proyek baru, keterbatasan infrastruktur, alokasi ekspor, dan lokasi sumber membuat pasokan domestik tetap ketat.

“Ada hal-hal yang harus dikolaborasikan, dari kebijakan sampai kesiapan infra,” katanya.

Partner EY-Parthenon EY Indonesia, Eric Listyosuputro, menambahkan bahwa secara global suplai tumbuh lebih cepat daripada permintaan, masing-masing sekitar 7 persen dan 2 persen per tahun. Asia menjadi kawasan dengan pertumbuhan permintaan tertinggi, termasuk Indonesia. Ia menilai gas akan menyandang peran transisi jangka panjang karena dapat menurunkan emisi industri berat hingga 40–60 persen dibanding batu bara.

Di sisi hilir, Direktur Manajemen Risiko PGN Eri Surya Kelana menyoroti panjangnya umur infrastruktur gas. Perubahan model bisnis atau ketidaksesuaian proyeksi dapat memicu indikasi impairment dan risiko hukum bagi BUMN.

PGN juga menghadapi tantangan harga LNG yang relatif mahal bagi pasar domestik. Perusahaan menerapkan skemablended energyuntuk menjaga keterjangkauan harga, sementara porsi LNG dalam portofolio pasokan diperkirakan mendekati 20 persen tahun depan.

Dari regulator, Kepala Divisi Komersialisasi Migas SKK Migas, Ufo Budiarius Anwar, menegaskan kenaikan kebutuhan gas domestik tidak selalu dapat diimbangi fleksibilitas industri hulu. Ia mengingatkan gas seharusnya diutamakan untuk industri yang memilikimultiplier effecttinggi.

“LNG bukan pilihan murah. Kepastian regulasi dan insentif penting agar proyek besar seperti Masela dan lapangan ENI dapat berjalan,” kata Ufo.