Bisnis.com, JAKARTA — Negara-negara Uni Eropa resmi menyatukan sikap soal euro digital sebagai upaya menjaga kedaulatan moneter dan mengurangi ketergantungan pada sistem pembayaran Amerika Serikat.

Melansir Bloomberg pada Sabtu (20/12/2025), Menteri Ekonomi Denmark Stephanie Lose mengatakan, euro digital merupakan langkah penting menuju sistem pembayaran Eropa yang lebih kuat dan kompetitif, serta dapat berkontribusi pada otonomi strategis dan keamanan ekonomi Eropa.

"Hal ini juga sekaligus memperkuat peran internasional euro,” ujarnya dalam pernyataan yang dirilis Dewan Uni Eropa pada Jumat (19/12/2025) waktu setempat.

Sebagai informasi, Denmark saat ini tengah memegang presidensi bergilir Dewan Uni Eropa.

Mandat negosiasi Dewan UE menegaskan bahwa baik moda fungsi daring maupun luring diperlukan dan bersifat esensial, sehingga keduanya harus tersedia sejak penerbitan pertama euro digital.

Sikap tersebut sejalan dengan pandangan Bank Sentral Eropa (ECB), namun bertentangan dengan usulan Fernando Navarrete, salah satu anggota parlemen UE yang menjadi tokoh utama dalam pembahasan euro digital.

ECB pertama kali meluncurkan inisiatif euro digital pada 2021, tetapi hingga kini masih menunggu kerangka hukum yang diperlukan. Komisi Eropa telah mengajukan proposal pada 2023, tetapi negara-negara anggota membutuhkan waktu lebih dari dua tahun untuk mencapai kesepakatan mengenai pendekatan bersama.

Tahap berikutnya, Parlemen Eropa perlu merampungkan posisinya sebelum perundingan antara para legislator dan Dewan UE dapat dimulai.

Apabila pemerintah nasional dan Parlemen Eropa berhasil mencapai kesepakatan tahun depan, ECB diperkirakan dapat memulai fase uji coba pada 2027, dengan peluncuran penuh yang ditargetkan pada 2029.

Para pembuat kebijakan semakin khawatir terhadap ketergantungan berlebihan pada perusahaan AS seperti Visa, Mastercard, dan PayPal dalam sistem pembayaran. Selain itu, muncul pula kekhawatiran bahwa stablecoin yang dipromosikan Presiden AS Donald Trump dapat memperoleh pijakan di Eropa.

Pada Oktober lalu, Navarrete yang merupakan anggota Partai Rakyat Eropa (European People’s Party) berhaluan tengah-kanan, menerbitkan laporan yang mengusulkan euro digital hanya tersedia dalam versi daring apabila sektor swasta tidak mampu menghadirkan solusi pembayaran sendiri.

ECB menolak gagasan tersebut dengan menegaskan bahwa kedua versi—daring dan luring—dibutuhkan untuk memaksimalkan manfaat uang digital tersebut.

Untuk menghindari risiko terhadap stabilitas keuangan, pemerintah negara-negara UE menekankan pentingnya pembatasan jumlah kepemilikan euro digital oleh nasabah.

Para menteri keuangan kawasan euro sebelumnya telah mencapai kesepakatan mengenai mekanisme penetapan batas tersebut awal tahun ini, yang mengedepankan kerja sama erat antara ECB dan Dewan UE.

Pernyataan Dewan UE yang dirilis pada Jumat juga mengatur kerangka kompensasi bagi penyedia layanan pembayaran. Selama masa transisi minimal lima tahun, biaya interchange dan biaya layanan pedagang akan dibatasi pada tingkat yang setara dengan biaya metode pembayaran yang sebanding.

Setelah masa transisi berakhir, batas biaya akan ditetapkan berdasarkan biaya aktual yang terkait dengan euro digital.