TERNATE - Korps PMII Puteri (KOPRI) Pengurus Besar PMII KOPRI PB PMII mengecam dugaan tindak pidana kekerasan seksual berupa pemerkosaan yang dialami salah satu kader PMII di Maluku Utara. Mereka juga menegaskan bahwa tidak boleh ada impunitas terhadap pelaku kekerasan seksual, siapapun pelakunya dan apapun latar belakang organisasinya.

Ketua Bidang Hukum dan Advokasi KOPRI PB PMII Juwita Tri Utami mengatakan, pihaknya menolak segala bentuk intimidasi, perdamaian yang dipaksakan , maupun tindakan yang berpotensi menghalangi proses penegakan hukum. ”Ini tertera pada UU No 12/2022 Pasal 23 Menyatakan secara tegas bahwa Kasus kekerasan seksual tidak dapat di selesakan di luar proses peradilan, (tidak ada mediasi atau jalan damai),” katanya, Kamis (25/6/2026). 8 Fakta Kasus Penyekapan dan Penyiksaan Taufik Hidayat, Korban Hilang Sejak 3 Tahun Lalu

Ketua KOPRI PB PMII Wulan Sari AS menegaskan, dugaan kekerasan seksual terhadap kader PMII di Maluku Utara merupakan persoalan serius yang harus segera di tangani secara profesional dan berperspektif korban. Melalui Surat Resmi KOPRI PB PMII juga telah menyampaikan atensi khusus kepada Kapolres Ternate untuk melakukan percepatan dan pengawalan kasus tersebut.

”Mari kita rapatkan barisan dan awasi terus perkara ini hingga Sahabat kita memperoleh keadilan. Kami mengajak seluruh elemen masyarakat, organisasi kemahasiswaan, media massa, dan aparat penegak hukum untuk bersama-sama menciptakan ruang aman bagi perempuan serta memastikan korban memperoleh perlindungan dan pemuliha secara maksimal,” ujarnya.

Berdasarkan laporan kepolisian Nomor: STPL/388/VI/2026/SPKT/Res Ternate/Polda Malut, dan kronologi yang diterima KOPRI PB PMII, korban di dampingi oleh KOPRI PKC PMII Maluku Utara telah melaporkan dugaan tindak pidana tersebut kepada aparat kepolisian untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ada beberapa analisis hukum yang disampaikan KOPRI PB PMII terkait kasus ini.

Pertama, adanya dugaan tindak pidana pemerkosaan berdasarkan kronologi ditemukan fakta bahwa adanya persetubuhan yang di lakukan dengan cara memaksa, disertai dengan penolakan dan perlawanan yang dilakukan oleh korban sangat berpotensi memenuhi unsur pidana pemerkosaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan KUHP. Korban disebut berulang kali menolak, berteriak, dan berusaha keluar ruangan, namun terduga pelaku tetap memaksa melaukakn persetubuhan.

Kedua, adanya unsur paksaan dan kekerasan dengan adanya pengakuan dari korban bahwa pelaku mengunci pintu kamar kosan korban, menahan tubuh korban, menarik kaki korban, menindih tubuh korban,menutup mulut korban, dan mengahalangi korban keluar kamar kosan. Perbuatan tersebut dapat dipandang sebagai bentuk kekerasan fisik maupun pemaksaan seksual.

Ketiga, berdasarkan amanat UU No 12/2022, Korban berhak memperoleh perlindungan keamanan, pendampingan hukum, pendampingan psikologis, layanan kesehatan dan visum, serta hak restitusi dan pemulihan. Hak-hak tersebut di jamin dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

KOPRI PB PMII menegaskan bahwa setiap perempuan berhak memperoleh rasa aman, perlindungan hukum, dan keadilan. Kekerasan seksual merupakan kejahatan serius yang tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga merampas martabat dan hak asasi manusia.

Atas peristiwa ini, KOPRI PB PMII menyatakan, pertama, memberikan dukungan penuh kepada korban dalam memperjuangkan keadilan melalui mekanisme hukum yang sedang berjalan. Kedua, menyatakan dukungan dan apresiasi sebesar-besarnya terhadap KOPRI PKC Maluku Utara yang telah mendampingi korban saat ini baik pendampingan psikososial maupun pendampingan advokasi hukum. India Gempar, Seorang Ibu Diperkosa Beramai-ramai di Depan Anaknya

Ketiga, mendesak Kepolisian Reserse Ternate di Maluku Utara untuk menangani perkara ini secara profesional, transparan, cepat, objektif, dan berperspektif korban. Keempat, menolak segala bentuk intimidasi, tekanan, kriminalisasi, maupun upaya-upaya yang dapat menghambat proses penegakan hukum.

Kelima, mengingatkan seluruh pihak agar tidak membuka identitas korban dan menghentikan segala bentuk reviktimisasi terhadap korban. Keenam, KOPRI PB PMII bersama seluruh Kader Kopri se-Indonesia akan terus mengawal proses hukum hingga terdapat kepastian hukum dan keadilan bagi korban.

JAKARTA - Universitas Indonesia (UI) telah menetapkan sanksi dalam kasus dugaan Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE) di lingkungan Fakultas Hukum (FH) UI. Tercatat ada 15 dari 16 terlapor yang terbukti melakukan pelanggaran.

Direktur Hubungan Masyarakat, Media, Pemerintah, dan Internasional UI, Erwin Agustian Panigoro menegaskan bahwa setiap keputusan didasarkan pada bukti dan aturan yang berlaku.

“UI menangani setiap laporan kekerasan secara serius, berkeadilan, dan berpihak pada korban. Sanksi yang dijatuhkan didasarkan pada hasil investigasi menyeluruh serta rekomendasi Satgas PPK dan Tim Ahli, dengan tingkat sanksi yang proporsional terhadap pelanggaran yang terbukti,” katanya, melalui siaran pers, Selasa (2/6/2026).

Penetapan sanksi merupakan hasil proses pemeriksaan yang dilakukan secara cermat dengan menjunjung prinsip due process, akuntabilitas, dan perlindungan korban, serta tertuang dalam Keputusan Rektor UI Nomor 504/SK/R/UI/2026 hingga 519/SK/R/UI/2026.

Keputusan tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil investigasi dan rekomendasi Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (Satgas PPK) UI bersama Tim Ahli yang dibentuk melalui Keputusan Rektor Nomor 360/SK/R/UI/2026.

Sanksi dijatuhkan secara berjenjang dengan mempertimbangkan bentuk pelanggaran, tingkat keberatan, serta derajat keterlibatan masing-masing terlapor yang terbukti melalui pemeriksaan.

Kerangka sanksi ditetapkan sesuai dengan Peraturan Menteri dan Peraturan Rektor yang mencakup sanksi administratif, penundaan kegiatan akademik (skors), hingga pemberhentian sebagai mahasiswa, yang diterapkan sesuai tingkat keberatan pelanggaran.

Pendekatan berjenjang ini memastikan setiap keputusan proporsional terhadap perbuatan yang terbukti dan dapat dipertanggungjawabkan secara objektif.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, dari 15 terlapor yang terbukti melakukan pelanggaran, 3 orang dikenakan penundaan kegiatan akademik (skors) selama 3 semester, 7 orang skors selama 2 semester, dan 4 orang skors selama 1 semester.

Satu terlapor dikenakan sanksi administratif ringan sesuai ketentuan yang berlaku, sementara satu terlapor lainnya dinyatakan tidak terbukti melakukan pelanggaran berdasarkan evaluasi atas seluruh alat bukti yang tersedia.

Di samping sanksi skors, para terlapor diwajibkan untuk mengikuti konseling psikologis serta mengikuti mata kuliah bermuatan anti kekerasan seksual sebagai bentuk pencegahan keberulangan.

UI menegaskan bahwa penegakan aturan terkait kekerasan dilakukan secara konsisten terhadap setiap pelanggaran yang terbukti, tanpa memandang status, jabatan, fakultas, maupun latar belakang pihak yang terlibat.

Seluruh laporan diproses berdasarkan ketentuan yang berlaku dan hasil penelusuran yang objektif, sehingga setiap keputusan dapat dipertanggungjawabkan.

Sejak laporan diterima, Satgas PPK UI menjalankan serangkaian tahapan penanganan yang meliputi penerimaan dan verifikasi laporan; pemeriksaan terhadap korban, saksi, dan terlapor; pengumpulan serta pendalaman alat bukti; asesmen tambahan; hingga pembahasan hasil pemeriksaan dalam rapat internal untuk merumuskan rekomendasi.

Seluruh proses tersebut menjadi dasar bagi pimpinan universitas dalam menetapkan keputusan akhir. UI berkomitmen untuk terus mendampingi dan melindungi korban sepanjang dan setelah proses penanganan, termasuk memastikan ketersediaan layanan pemulihan serta jaminan atas hak-hak akademik korban.

Bersamaan dengan itu, UI memperkuat langkah pencegahan di seluruh lingkungan kampus agar kejadian serupa dapat dicegah dan setiap warga UI dapat belajar serta bekerja di lingkungan yang aman.

“Penanganan kasus ini bukan akhir, melainkan bagian dari upaya berkelanjutan UI membangun lingkungan kampus yang aman dan bebas dari kekerasan. Fokus kami adalah pemulihan korban dan pencegahan, sehingga setiap warga UI terlindungi,” ujar Dr. Erwin.

Ia juga menyebut bahwa penanganan kasus ini dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 serta Peraturan Rektor UI Nomor 37 Tahun 2025 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Universitas Indonesia.

JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PBNU KH Ma’shum Faqih menegaskan bahwa kasus kekerasan seksual yang melibatkan oknum di sejumlah pesantren tidak dapat dijadikan dasar untuk menilai seluruh pesantren di Indonesia. Menurutnya, setiap pelaku kekerasan seksual harus diproses secara hukum.

Namun, publik juga perlu bersikap adil dengan tidak menggeneralisasi ribuan pesantren yang selama ini berkontribusi besar dalam pendidikan dan pembinaan akhlak masyarakat.

“Segelintir kasus tidak mewakili wajah pesantren Indonesia. Jika ada pelanggaran, pelakunya harus dihukum. Tetapi pesantren sebagai lembaga pendidikan tidak boleh ikut diberi stigma,” kata Gus Ma’shum kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (30/5/2026).

Anggota Majelis Masyayikh Pondok Pesantren Langitan, Widang, Tuban itu mengatakan pesantren sejak lama menjadi tempat pendidikan karakter, penguatan moral, dan pembentukan generasi bangsa. Ia menegaskan bahwa kekerasan seksual merupakan kejahatan yang dapat terjadi di berbagai lingkungan.

Sehingga yang perlu diperkuat adalah sistem pencegahan, perlindungan korban, dan penegakan hukum terhadap pelaku.

“Pesantren tidak boleh menjadi ruang aman bagi pelaku kekerasan seksual. Sebaliknya, pesantren harus menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi santri untuk belajar dan berkembang,” ujarnya.

Gus Ma’shum juga mendorong seluruh pesantren untuk terus memperkuat tata kelola dan sistem perlindungan santri agar kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pesantren semakin meningkat.

“Jangan sampai jasa besar pesantren dalam mendidik jutaan anak bangsa tertutupi oleh perbuatan segelintir oknum yang menyimpang dari nilai-nilai pesantren,” tandasnya.

Pesantren Langitan sendiri dikenal melahirkan santri-santri yang menjadi ulama besar seperti Syaechona Cholil (Bangkalan), KH Ahmad Dahlan (Pendiri Muhammadiyah), Hadlratussyaikh KH. Hasyim Asy'ari dan KH. Abdul Wahab Chasbullah yang merupakan pendiri Nahdlatul Ulama (NU).

NEW YORK - Duta Besar Israel untuk PBB, Danny Danon, mengumumkan penangguhan hubungan dengan Sekretaris Jenderal PBB António Guterres setelah Israel dimasukkan ke dalam daftar hitam PBB yang berisi pihak-pihak yang dituduh melakukan kekerasan seksual di zona konflik. Israel terkenal dengan tindakan kejam terhadap warga sipil Palestina di Gaza dan Tepi Barat.

Dalam unggahan di X pada hari Kamis, Danon menggambarkan keputusan PBB tersebut sebagai “keputusan politik! Terlepas dari fakta dan kenyataan!” dan mengumumkan penghentian kerja sama dengan Guterres, dengan mengatakan, “Israel telah memutuskan untuk memutuskan semua hubungan dengan Kantor Sekretaris Jenderal.”

Ia menambahkan, Israel akan berupaya untuk “memperbaiki kesalahan ini” setelah sekretaris jenderal PBB yang baru terpilih dalam beberapa bulan mendatang. “Israel akan menunggu sampai Sekretaris Jenderal PBB yang baru diangkat,” katanya.

Surat kabar Israel, Israel Hayom, melaporkan Israel dimasukkan ke dalam daftar hitam meskipun upaya Israel terus berlanjut dalam beberapa bulan terakhir untuk mencegah langkah tersebut.

Keputusan PBB ini muncul di tengah meningkatnya laporan hak asasi manusia internasional yang mendokumentasikan dugaan pelecehan seksual dan pelanggaran terhadap tahanan Palestina di pusat-pusat penahanan Israel, khususnya di fasilitas penahanan Sde Teiman dan penjara-penjara lainnya.

Laporan dan kesaksian warga Palestina dan dunia internasional juga telah mendokumentasikan kasus-kasus pelecehan dan serangan seksual selama penggerebekan dan penangkapan Israel di Tepi Barat dan Jalur Gaza yang diduduki, yang memengaruhi perempuan dan laki-laki.

NEW YORK - Pasukan Israel dan Rusia telah ditambahkan ke daftar hitam (blacklist) PBB terkait kekerasan seksual dalam konflik. Ini terungkap dari laporan PBB yang ditinjau oleh AFP.

Daftar yang diterbitkan setiap tahun oleh PBB ini mencakup puluhan kelompok negara dan non-negara yang diduga secara kredibel telah terlibat secara sistematis dalam kekerasan seksual di negara-negara seperti Sudan, Haiti, Republik Demokratik Kongo, Myanmar, Suriah, dan Mali.

Agustus lalu, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres memperingatkan Israel dan Rusia tentang kemungkinan dimasukkannya mereka ke dalam daftar tersebut.

Meskipun ada peringatan tersebut, laporan itu menyatakan bahwa "insiden dan pola kekerasan seksual terus didokumentasikan oleh PBB" dalam perang di Ukraina dan di wilayah Palestina yang diduduki.

Para penyelidik PBB menghadapi "penolakan akses yang berkelanjutan" dari pihak berwenang di kedua negara tersebut, menurut laporan tersebut sebelum diedarkan di antara anggota Dewan Keamanan PBB.

"Mengenai Israel, pada tahun 2025, pola kekerasan seksual terhadap warga Palestina yang ditahan di Israel dan Wilayah Palestina yang Diduduki terus didokumentasikan,” demikian bunyi laporan tersebut.

Laporan itu mencatat bahwa kasus-kasus yang diverifikasi oleh PBB menunjukkan tren selama beberapa tahun tetapi tidak “komprehensif” mengingat penolakan akses ke pusat-pusat penahanan Israel.

Akibatnya, pada tahun 2025, PBB mengonfirmasi beberapa kasus kekerasan seksual yang terjadi sejak tahun 2023, “termasuk sebagai bentuk penyiksaan" terhadap 14 pria, tujuh wanita, sembilan anak laki-laki, dan satu anak perempuan di Jalur Gaza dan Tepi Barat.

Pelanggaran ini termasuk pemerkosaan dengan benda, pemerkosaan berkelompok, kekerasan fisik terhadap alat kelamin, pemaksaan telanjang, dan penggeledahan tubuh yang dilakukan tanpa alasan keamanan yang jelas.

Para pelaku diidentifikasi oleh PBB sebagai anggota militer, pasukan keamanan, dan dinas penjara Israel.

"Kebrutalan Ekstrem"

Rezim Zionis Israel mengecam keputusan Guterres, yang menurut mereka “memalukan dan tidak masuk akal”. Israel menyebut laporan itu sebagai upaya untuk “menciptakan simetri palsu” dengan Hamas, yang juga sudah ada dalam blacklist.

“Kami sudah selesai dengan Sekretaris Jenderal ini,” kata Duta Besar Israel untuk PBB, Danny Danon, dalam sebuah unggahan di X, menandakan pembekuan hubungan Israel dengan Kantor Sekretaris Jenderal PBB hingga akhir masa jabatan Guterres pada 31 Desember 2026.

Danon juga menolak bahwa PBB telah ditolak aksesnya, menegaskan bahwa perwakilannya telah diundang untuk melakukan investigasi di Israel. "Tetapi memilih untuk tidak datang; mereka memilih untuk melanjutkan kampanye melawan Israel," katanya, yang dilansir AFP, Jumat (29/5/2026).

Mengenai Rusia, laporan tersebut menyoroti kekerasan seksual di wilayah Ukraina yang diduduki dan di dalam Rusia sendiri, yang dilakukan oleh angkatan bersenjata dan layanan penjara, khususnya terhadap tawanan perang, yang memberikan kesaksian setelah pembebasan mereka.

Berdasarkan data dari Misi Pemantauan Hak Asasi Manusia di Ukraina, laporan tersebut menyebutkan 310 kasus kekerasan seksual terkait konflik, termasuk pemerkosaan, mutilasi genital, dan sengatan listrik, yang sebagian besar dilakukan terhadap laki-laki.

Ukraina, meskipun tidak termasuk dalam daftar tersebut, tetap menghadapi kritik. Laporan itu mencatat 31 kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh pasukan keamanan Ukraina, khususnya terhadap tawanan perang.

Namun, sebagian besar insiden ini terjadi sebelum tahun 2025, kata laporan itu, mencatat bahwa pemerintah telah memperkuat undang-undang dan mengizinkan PBB untuk melakukan investigasi.

Secara lebih luas, laporan itu menyesalkan peningkatan yang "signifikan" dalam kekerasan seksual terkait konflik pada tahun 2025 dibandingkan dengan tahun 2024—kekerasan yang "ditandai dengan kebrutalan ekstrem dan sebagian besar menargetkan perempuan dan anak perempuan."

Rusia sejak tahun 2023 dan Israel sejak tahun 2024 juga masuk dalam "daftar memalukan" tahunan PBB lainnya yang sangat dipublikasikan mengenai kekerasan terhadap anak-anak dalam konflik.

PEKALONGAN - Sebanyak 350 pelajar di Padepokan Padang Ati, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, dipulangkan ke rumah masing-masing usai pimpinan padepokan berinisial AKF (54) ditangkap polisi terkait dugaan pencabulan terhadap puluhan santriwati. Penangkapan dilakukan di padepokan yang berada di Simbangkulon, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, Rabu (27/5/2026).

Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan bersama instansi terkait kini melakukan langkah antisipasi untuk memastikan keberlanjutan pendidikan para pelajar yang terdampak.

Plh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan, Moh Irkham, mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan sejumlah madrasah agar pendidikan formal siswa tetap berjalan.

“Kami sudah berkoordinasi dengan pihak madrasah untuk memastikan pendidikan formal mereka tetap berlanjut dan tidak terputus,” ujar Irkham, dikutip Jumat (29/5/2026).

Kemenag Kabupaten Pekalongan mencatat terdapat sekitar 350 anak yang belajar di Padepokan Padang Ati. Dari jumlah tersebut, sebanyak 38 siswa tercatat belajar di Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA) swasta.

Selain itu, Kemenag juga berkoordinasi dengan sejumlah pondok pesantren untuk mengantisipasi kelanjutan pendidikan anak-anak terdampak.

“Kami juga telah berkoordinasi dengan sejumlah pondok pesantren sebagai langkah antisipasi kelanjutan pendidikan dan mereka siap menampung anak-anak yang terdampak,” sambungnya.

Meski demikian, untuk sementara waktu para pelajar memilih pulang ke rumah masing-masing. Dari total sekitar 350 anak, terdapat dua pelajar dari luar kota yang saat ini tinggal di rumah guru MTs.

“Jadi, sampai sore ini, pelajar Padepokan Padang Ati sudah dipulangkan ke rumah masing-masing,” katanya.

Irkham menambahkan, pemerintah daerah juga menyiapkan pendampingan psikologis bagi para pelajar terdampak.

“Terkait dampak psikologis mereka, Dinas P3A dan PPKB juga telah mempersiapkan rencana untuk melakukan pendampingan psikologi klinis dan penanganan trauma healing baik di rumah maupun di satuan pendidikan,” tandasnya.

JAKARTA - Kemendiktisaintek menyatakan hingga saat ini proses pemeriksaan terhadap dugaan kekerasan seksual di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) masih terus berlangsung. Pemeriksaan dilakukan oleh Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (Satgas PPKPT).

Sebagai langkah konkret atas kasus kekerasan seksual di UI, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) telah melakukan hal-hal berikut ini:

• Berkoordinasi dengan pihak Universitas Indonesia untuk memastikan proses penanganan berjalan sesuai prosedur

• Melakukan pemantauan terhadap kinerja Satgas PPKPT

• Memastikan korban memperoleh perlindungan, pendampingan, dan layanan pemulihan

• Mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemeriksaan

Selain itu, Kemendiktisaintek juga memberikan klarifikasi atas pemberitaan di sejumlah media terkait dugaan kekerasan seksual di FHUI, khususnya mengenai beredarnya pernyataan tentang kategori sanksi dalam kasus tersebut.

Oleh karena proses pemeriksaan masih berlangsung, belum terdapat kesimpulan final maupun penetapan kategori pelanggaran hanya dapat dilakukan setelah keseluruhan proses pemeriksaan selesai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Kami meminta seluruh pihak untuk tidak menarik kesimpulan sebelum proses pemeriksaan selesai dilakukan. Mari seluruh pihak memberi ruang bagi proses pemeriksaan yang sedang berjalan agar dapat berlangsung objektif, adil, dan tetap mengedepankan perlindungan terhadap korban,” demikian disampaikan Khairul Munadi, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, melalui siaran pers, Sabtu (23/5/2026).

Kemendiktisaintek juga menekankan bahwa pernyataan yang dikutip dalam pemberitaan tersebut, bukan merupakan pernyataan resmi kementerian dan tidak mewakili posisi institusi Kemendiktisaintek.

Khairul menjelaskan, posisi resmi Kemendiktisaintek adalah menghormati seluruh proses pemeriksaan yang sedang berjalan secara objektif, adil, dan berpihak pada perlindungan korban sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Kementerian juga terus mendorong perguruan tinggi untuk memastikan penanganan kasus kekerasan seksual dilakukan secara serius, transparan, dan berkeadilan serta memastikan setiap penetapan kategori pelanggaran dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan, fakta, dan ketentuan yang berlaku," ujarnya.

Kanal Pengaduan

Sebagai bagian dari penguatan akses pelaporan, masyarakat dan sivitas akademika dapat menyampaikan laporan melalui:

• Kanal LAPOR! (SP4N-LAPOR)

• Satgas PPKPT di masing-masing perguruan tinggi

• Kanal resmi pengaduan Kemendiktisaintek:

• Pusat Panggilan: 126

• [email protected]

• 085186069126.

JAKARTA - Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menegaskan pesantren harus terus menjadi ruang paling aman bagi anak untuk belajar, tumbuh, dan hidup bermartabat. Karena itu, segala bentuk kekerasan fisik maupun seksual di lingkungan pendidikan Islam tidak boleh ditoleransi.

Persoalan kekerasan di lingkungan pendidikan Islam tidak bisa diselesaikan secara parsial atau hanya mengandalkan langkah jangka pendek. Akar persoalan tersebut berkaitan erat dengan budaya relasi kuasa yang masih kuat di masyarakat.

“Persoalannya adalah bagaimana melakukan transformasi masyarakat dan berusaha mengeliminasi relasi kuasa. Ini adalah akar persoalan mendasar. Relasi kuasa dalam dunia pendidikan Islam harus diperkecil. Kita memerlukan sakralisasi nilai bahwa relasi kuasa yang timpang adalah sesuatu yang dilarang baik secara agama, moral, maupun hukum negara,” ujar Menag, Jumat (15/5/2026).

Menurut dia, relasi kuasa yang timpang dapat membuka ruang penyalahgunaan apabila tidak disertai pengawasan dan standar yang jelas. Karena itu, Menag mendorong penguatan tata tertib yang tidak hanya mengatur santri, tetapi juga pengelola pondok pesantren.

Nasaruddin menegaskan perlindungan anak merupakan amanat agama sekaligus amanat konstitusi yang harus dijaga bersama. “Tidak boleh ada toleransi terhadap kekerasan fisik maupun seksual di lingkungan pendidikan Islam,” tegasnya.

Dia menekankan pentingnya penegasan standar dan tata kelola pesantren, termasuk terkait kapasitas pengelola dan figur kiai. “Kita perlu mendefinisikan secara tegas apa itu pondok pesantren, apa itu kiai, dan apa saja persyaratannya. Jangan sampai orang yang tidak memiliki kapasitas justru menjadi kiai. Perlu ada ketegasan dan standar yang jelas,” ungkapnya.

Menag turut mengajak seluruh pihak membangun kolaborasi dalam memperkuat perlindungan anak di lingkungan pesantren sekaligus melakukan mitigasi krisis komunikasi secara bersama-sama.

Penasihat Menteri Agama Alissa Qotrunnada Munawaroh Wahid menambahkan persoalan kekerasan di lingkungan pesantren tidak cukup diselesaikan hanya melalui pendekatan struktural dan formal. Perubahan mendasar harus menyentuh paradigma dan budaya relasi kuasa di masyarakat.

“Jika hanya reaktif dan mengandalkan quick fix, maka pembahasan kita berhenti pada pelaku ditangkap dan kasus dianggap selesai. Padahal, problem yang kita hadapi jauh lebih fundamental yaitu berkaitan dengan perspektif dan budaya relasi kuasa itu sendiri,” ujar Alissa.

Transformasi budaya dan spiritual menjadi pekerjaan jangka panjang yang membutuhkan keterlibatan seluruh ekosistem pesantren serta dukungan lintas sektor.

JAKARTA - Direktorat Pesantren Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama (Kemenag) menekankan pentingnya mewujudkan pesantren yang aman bagi santri. Pesantren harus menjadi teladan moral dalam membangun pendidikan yang sehat dan setara.

Hal itu dibahas dalam kegiatan Strategi Komunikasi Pesantren Ramah Anak Bebas dari Kekerasan Fisik dan Seksual di Hotel Luminor, Jakarta pada 12–13 Mei 2026.

Kegiatan ini menjadi forum konsolidasi nasional dalam memperkuat narasi publik, tata kelola kelembagaan, serta komitmen lintas pihak untuk mewujudkan pesantren yang aman, bermartabat, dan berpihak pada kepentingan terbaik anak.

Kegiatan tersebut dihadiri langsung Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar dan Wakil Menteri Agama (Wamenag) Romo HR Muhammad Syafi'i serta diikuti para Staf Ahli, Staf Khusus, dan Tenaga Ahli Menteri Agama.

Termasuk Staf Khusus Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA). Perwakilan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), IKA Perempuan PMII, media keislaman serta berbagai entitas pesantren dan organisasi masyarakat sipil.

Hadir sebagai narasumber utama, Nyai Alissa Qotrunnada Munawaroh Wahid dan Mayadina Rohmi Musfiroh yang memberikan penguatan perspektif pengasuhan, perlindungan anak, dan strategi komunikasi publik berbasis nilai keislaman.

Lihat video: Presiden Prabowo Restui Pembentukan Ditjen Pondok Pesantren



Nasaruddin Umar menegaskan, isu kekerasan di lembaga pendidikan keagamaan tidak boleh ditutup-tutupi atas nama menjaga marwah lembaga. Menurut Nasaruddin, pesantren justru harus menjadi teladan moral dalam membangun relasi pendidikan yang sehat dan setara.

“Perlindungan anak adalah amanat agama sekaligus amanat konstitusi. Tidak boleh ada toleransi terhadap kekerasan fisik maupun seksual di lingkungan pendidikan Islam. Relasi kuasa dalam dunia pendidikan Islam harus diperkecil. Kita memerlukan sakralisasi nilai bahwa relasi kuasa yang timpang adalah sesuatu yang dilarang, baik secara agama, moral, maupun hukum negara,” tegasnya, Kamis (14/5/2026).

Nasaruddin Umar menambahkan, strategi komunikasi pesantren ramah anak tidak cukup hanya berupa slogan dan kampanye simbolik, melainkan harus diwujudkan melalui perubahan budaya kelembagaan, sistem pelaporan yang aman, penguatan disiplin positif, serta keterbukaan terhadap pengawasan publik.

“Pesantren memiliki tradisi luhur dalam membangun akhlak dan kemanusiaan. Karena itu, pesantren harus menjadi ruang paling aman bagi anak untuk belajar, tumbuh, dan bermartabat,” lanjutnya.

Wakil Menteri Agama (Wamenag) Romo HR Muhammad Syafi'i menekankan pentingnya ketegasan negara dalam memberikan sanksi terhadap lembaga yang terbukti melakukan pembiaran maupun keterlibatan dalam tindak kekerasan seksual.

“Kita tidak boleh lagi permisif. Pesantren yang terbukti terlibat, melindungi pelaku, atau melakukan pembiaran terhadap kekerasan seksual harus dicabut izin Tanda Daftar Keberadaan Pesantrennya secara tegas. Negara wajib hadir melindungi anak,” tegasnya.

Menurutnya, langkah penegakan hukum dan sanksi administratif harus berjalan beriringan dengan upaya edukasi dan pendampingan agar ekosistem pesantren semakin sehat dan akuntabel.

Dalam sesi pemaparan, Nyai Alissa Qotrunnada Munawaroh Wahid menekankan pentingnya membangun budaya pengasuhan yang memanusiakan anak dan menghapus legitimasi kekerasan atas nama kedisiplinan.

“Pesantren perlu memperkuat pendekatan pengasuhan yang berorientasi pada kasih sayang, penghormatan martabat anak, dan pembentukan karakter tanpa kekerasan,” ujarnya.

Sementara Mayadina Rohmi Musfiroh menjelaskan pentingnya sistem perlindungan anak berbasis tata kelola kelembagaan, termasuk mekanisme pengaduan, pencegahan, dan penanganan yang berpihak kepada korban.

"Kegiatan ini menghasilkan penguatan komitmen bersama untuk membangun strategi komunikasi nasional tentang pesantren ramah anak yang menempatkan perlindungan anak sebagai bagian dari nilai keislaman, tata kelola pendidikan, dan tanggung jawab sosial bersama," paparnya.

Melalui forum ini, Kementerian Agama berharap terbentuk ekosistem komunikasi publik yang mampu memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam yang aman, inklusif, dan bebas dari segala bentuk kekerasan.

SURABAYA - Sejumlah kasus pelecehan dan kekerasan seksual di berbagai kampus masih terus bermunculan dalam beberapa waktu belakangan ini. Untuk itu, mahasiswa Departemen Teknik Geomatika Institut Teknologi Sepuluh Nopember ( ITS ) membangun sebuah sistem berupa WebGIS pelaporan dan pemetaan area berpotensi rawan tindak asusila bernama ITSafe.

Dengan luasnya kampus dan berbagai dinamika aktivitas mahasiswa di dalamnya, celah keamanan sering muncul pada sudut-sudut yang luput dari pantauan. Berkolaborasi dengan Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (PPK) ITS, ITSafe dicanangkan oleh kelompok 7 Kemah Kerja Geomatika ITS yang terdiri atas Josephine Novellia A, Duta Satrio Wibowo, Muhammad Farid Farhan, Farrel Valentino Y, Ananda Adellia.

Ide solutif yang dicanangkan oleh Novellia dan kawan-kawan itu merupakan upaya membantu Satgas PPK ITS untuk menciptakan lingkungan ITS yang aman. Dengan sistem pelaporan yang berbasis crowdsourcing dan pemetaan spasial, laman dirancang khusus untuk mengidentifikasi area yang dianggap rawan tindak asusila. Mulai dari siulan nakal atau catcalling dan berbagai bentuk tindak kriminal lainnya.

Ketua Satgas PPK ITS Prida Novarita Trisanti ST MT mengungkapkan bahwa melalui sistem ITSafe dapat memudahkan satgas dalam menindaklanjuti laporan. Dengan itu pula, ITSafe dapat membantu unit lain, seperti Biro Manajemen Aset (BMA) dalam meningkatkan fasilitas keamanan di lingkup kampus. “Melalui ITSafe ini, kami dari pihak kampus akan terbantu dalam memahami area yang dirasa masih kurang fasilitas CCTV, penerangan, hingga patroli dari satuan keamanan,” tutur Prida.

Sementara itu, Novellia menjelaskan tentang berbagai fitur yang dapat diakses di dalam laman ITSafe ini. Tidak hanya berisi formulir pelaporan, dalam laman ini turut disajikan pula peta persebaran area rawan, jenis kelayakan fasilitas yang dipetakan, dan analisis area berdasarkan hasil pelaporan.

Pada formulir pengaduan, pelapor tidak perlu mengisi data diri apapun, sehingga ITSafe menjamin identitas pelapor akan aman. Alurnya, pelapor hanya perlu mengisi e-mail untuk umpan balik otomatis, peran pelapor, dan jenis kelamin pada halaman pertama. Kemudian, pelapor dapat mengisi titik lokasi dan kondisi lokasi yang dianggap rawan dan kurang aman. “Terakhir, pelapor dapat mengisi kronologi dan pengalaman pada area yang dilaporkan,” imbuh Novellia.

Selanjutnya, hasil dari pelaporan yang diverifikasi oleh tim akan ditampilkan pula pada fitur ‘Peta Persebaran’ di laman ITSafe. Dengan demikian, pengguna atau pengunjung laman dapat melihat area yang sudah dilaporkan tersebut. “Dengan fitur peta digital, memungkinkan pengguna untuk melihat area berpotensi rawan, informasi kondisi fisik area, serta tingkat konsentrasi kerawanan pada area tertentu,” terang Novellia.

Lebih lanjut, anggota tim lainnya Duta Satrio Wibowo pun menambahkan, sistem diolah dengan visual sebagai simbol tertentu. Salah satunya yakni visualisasi heatmap yang menggambarkan tingkat konsentrasi dan intensitas kerawanan berdasarkan skor kerawanan yang diberikan oleh pelapor. “Visualisasi heatmap digunakan untuk menunjukkan area yang memiliki intensitas kerawanan lebih tinggi dibandingkan dengan area lainnya berdasarkan persepsi pelapor,” papar Duta.

Beberapa data pengaduan yang dianggap memerlukan penanganan atau pendampingan pada pelapor pun akan diserahkan kepada Satgas PPK ITS dan ditindaklanjuti. Prida pun menegaskan bahwa ITS berkomitmen akan mengawal setiap data yang masuk pada ITSafe agar berjalan sesuai dengan tujuan utamanya.

Melalui langkah preventif yang ditawarkan oleh tim mahasiswa Departemen Teknik Geomatika ITS bersama Satgas PPK ITS ini mendukung untuk mewujudkan beberapa poin dalam Sustainable Development Goals (SDGs). Terutama pada poin ke-3 tentang Kehidupan Sehat dan Sejahtera, poin ke-5 tentang Kesetaraan Gender, serta poin ke-16 tentang Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh.

Kasus dugaan pelecehan seksual yang menyeret pengasuh pondok pesantren di Pati, Jawa Tengah, kembali memperlihatkan persoalan lama yang terus berulang di Indonesia: kekerasan seksual di lingkungan religius, berlangsung bertahun-tahun, akhirnya terungkap. Dalam pemberitaan media, dugaan pelecehan itu disebut terjadi sejak 2020 hingga 2024. Korban bukan satu orang, namun suara mereka baru benar-benar terdengar ketika kasus memasuki ruang publik dan aparat hukum mulai bergerak.

Yang mengkhawatirkan, kasus semacam ini bukan pengecualian. Dalam beberapa tahun terakhir, publik berkali-kali dikejutkan oleh dugaan kekerasan seksual di pesantren, rumah ibadah, lembaga pendidikan agama, hingga komunitas pengajian. Polanya hampir serupa: pelaku memiliki otoritas moral atau spiritual, korban berada dalam posisi subordinat, dan lingkungan sosial cenderung memilih diam pada tahap awal.

Ada kasus di sebuah pesantren di Jawa Barat yang melibatkan puluhan santri dan berlangsung lama sebelum akhirnya diproses hukum. Ada pula kasus di lembaga pendidikan berbasis agama di Sumatra yang baru terbongkar setelah korban berbicara melalui media sosial. Di wilayah lain, dugaan pelecehan baru diketahui publik setelah mantan santri saling menguatkan kesaksian mereka bertahun-tahun kemudian.

Fenomena ini memperlihatkan bahwa persoalannya bukan hanya individu pelaku, melainkan mekanisme sosial yang memungkinkan kekerasan bertahan lama tanpa terdeteksi.

Fenomena Global di Berbagai Agama

Pola serupa ternyata tidak hanya terjadi dalam satu agama atau satu negara. Gereja Katolik di berbagai negara pernah diguncang skandal pelecehan seksual oleh pastor yang baru terungkap puluhan tahun setelah kejadian. Di Amerika Serikat, laporan investigasi Pennsylvania pada 2018 mengungkap ribuan korban kekerasan seksual oleh ratusan imam selama beberapa dekade.

Di Prancis, laporan independen CIASE tahun 2021 memperkirakan sekitar 330.000 anak menjadi korban kekerasan seksual di lingkungan Gereja Katolik sejak 1950-an. Di India, sejumlah pemimpin spiritual Hindu terseret kasus pemerkosaan dan eksploitasi seksual terhadap pengikut perempuan. Bahkan di komunitas Buddha di Jepang dan Korea Selatan, media pernah memberitakan guru spiritual yang memanfaatkan posisi religius untuk melakukan kekerasan seksual terhadap murid perempuan.

Ada kesamaan yang mencolok: pelaku hampir selalu memiliki legitimasi simbolik tinggi, sementara korban hidup dalam struktur kepatuhan yang kuat.

Membaca Kasus dengan Teori Sistem Luhmann

Dalam perspektif sosiolog Jerman, Niklas Luhmann, masyarakat modern bekerja melalui sistem-sistem sosial yang memiliki logika komunikasinya sendiri. Agama, hukum, politik, pendidikan, dan media memiliki cara berbeda dalam menentukan mana informasi yang dianggap sah dan mana yang dianggap ancaman.

Dalam sistem agama, komunikasi dibangun di atas kepercayaan dan kepatuhan. Otoritas tidak semata lahir dari prosedur administratif, melainkan dari legitimasi simbolik: kesalehan, karisma, pengetahuan agama, atau posisi spiritual. Ketika seseorang telah diterima sebagai figur moral, kritik terhadapnya mudah dianggap sebagai ancaman terhadap komunitas dan keyakinan itu sendiri.

Luhmann menjelaskan bahwa sistem sosial bekerja dengan cara mereduksi kompleksitas. Dunia terlalu rumit untuk dipahami seluruhnya, sehingga manusia membutuhkan mekanisme penyederhanaan agar dapat bertindak.

Dalam kehidupan religius, penyederhanaan itu hadir melalui kepercayaan kepada otoritas spiritual. Murid, santri, atau jemaat tidak mungkin memeriksa terus-menerus apakah pemimpinnya benar atau salah. Mereka harus percaya agar sistem berjalan.

Namun mekanisme yang sama juga menciptakan titik rawan. Ketika figur spiritual dianggap hampir tidak mungkin salah, ruang koreksi menjadi sempit. Korban yang mencoba berbicara merasa dirinya sedang melawan sesuatu yang jauh lebih besar daripada pelaku sebagai individu.

Mengapa Korban Sulit Didengar?

Jean-Sébastien Guy dalam bukunya Theory Beyond Structure and Agency mengingatkan bahwa tugas sosiologi bukan sekadar menentukan siapa yang benar atau salah, melainkan memahami bagaimana pengamatan sosial dibentuk. Dengan kata lain, yang perlu diperiksa bukan hanya tindakan pelaku, tetapi juga bagaimana komunitas membentuk cara melihat kenyataan.

Dalam banyak kasus kekerasan seksual di lingkungan religius, laporan korban tidak langsung dipandang sebagai fakta yang harus diperiksa, melainkan terlebih dahulu dianggap ancaman terhadap reputasi lembaga atau agama. Guy juga menjelaskan bahwa realitas sosial “diproduksi melalui serangkaian operasi” komunikasi yang terus berulang. Ketika lembaga religius terus memproduksi komunikasi tentang kesucian pemimpin dan pentingnya loyalitas terhadap institusi, maka terbentuk realitas sosial yang membuat tuduhan terhadap figur otoritatif terasa hampir mustahil dipercaya.

Akibatnya, informasi mengenai kekerasan tidak benar-benar hilang, tetapi tertahan di dalam sistem. Ia hadir sebagai rumor, bisik-bisik, atau rahasia umum tanpa pernah cukup kuat menjadi pengetahuan publik.

Di titik ini, kritik Mohan J. Dutta menjadi relevan. Dalam Communication, Culture and Social Change, Dutta mengutip Paulo Freire yang mengkritik banking model of education, yaitu model pendidikan satu arah ketika guru dianggap pemilik penuh pengetahuan sementara murid hanya penerima pasif.

Dalam struktur seperti ini, kemampuan peserta didik mempertanyakan otoritas menjadi sangat lemah. Dutta menekankan pentingnya conscientization atau kesadaran kritis, yakni kemampuan individu merefleksikan realitas sosialnya dan bertindak untuk mengubahnya. Namun dalam komunitas religius yang terlalu hierarkis, kesadaran kritis sering dianggap ancaman. Korban yang bertanya dipersepsi melawan. Orang yang mengkritik institusi dianggap merusak harmoni.

Padahal justru ketiadaan ruang refleksi kritis itulah yang membuat kekerasan dapat bertahan lama.

Kementerian Agama dan Lembaga Independen?

Indonesia sebenarnya memiliki posisi yang unik karena mempunyai Kementerian Agama Republik Indonesia. Secara teoritis, keberadaan kementerian ini semestinya memungkinkan pengawasan lebih kuat terhadap lembaga pendidikan dan komunitas keagamaan. Namun di sisi lain, posisi Menteri Agama sering dipandang sebagai jabatan politik yang terkait kompromi kekuasaan dan representasi kelompok keagamaan.

Akibatnya, publik kadang meragukan sejauh mana kementerian agama benar-benar independen ketika menghadapi kasus yang menyangkut tokoh atau lembaga religius berpengaruh. Beberapa pernyataan Nasaruddin Umar dalam ruang publik juga sempat memunculkan kontroversi dan perdebatan. Terlepas dari benar atau salahnya penilaian itu, situasi tersebut menunjukkan bahwa problem utama bukan hanya regulasi, tetapi juga kepercayaan publik.

Dalam kerangka Luhmann, sistem politik bekerja dengan logika stabilitas dan kekuasaan, sementara sistem hukum bekerja dengan legal dan ilegal. Ketika kementerian agama terlalu dekat dengan kepentingan politik dan jaringan elite religius, respons terhadap kasus kekerasan seksual berpotensi dipengaruhi pertimbangan citra institusi dan sensitivitas politik, bukan semata perlindungan korban.

Karena itu, pemberantasan kekerasan seksual di lingkungan religius tidak bisa hanya bergantung pada keberanian korban atau momentum viral. Yang dibutuhkan adalah mekanisme independen yang memiliki legitimasi publik.

Prancis memberikan contoh penting setelah laporan CIASE diterbitkan. Mereka membentuk lembaga independen bernama INIRR (Instance Nationale Indépendante de Reconnaissance et de Réparation) untuk menerima pengaduan korban, melakukan pengakuan resmi atas penderitaan korban, serta menyediakan mekanisme reparasi di luar kontrol langsung gereja.

Indonesia membutuhkan model serupa: lembaga independen lintas agama yang melibatkan psikolog, ahli hukum, organisasi perlindungan perempuan dan anak, serta unsur masyarakat sipil. Kementerian Agama tetap penting sebagai regulator, tetapi penanganan korban memerlukan jarak dari kepentingan politik maupun perlindungan reputasi institusi keagamaan.

Sistem yang sehat bukan sistem yang bebas konflik, melainkan sistem yang mampu mengoreksi dirinya sendiri melalui komunikasi terbuka. Ketika kritik selalu dianggap ancaman, sistem justru menjadi rapuh. Ia tampak suci di permukaan, tetapi menyimpan krisis dalam diam.

Dan dalam banyak kasus kekerasan seksual di lingkungan religius, yang paling berbahaya bukan hanya pelaku, melainkan sunyi kolektif yang terlalu lama dipelihara atas nama kehormatan.

JAKARTA - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Perempuan, Remaja dan Keluarga (PRK) Siti Ma'rifah meminta pelaku kekerasan seksual di Pondok Pesantren Ndolo Kusumo, Pati, Jawa Tengah, diberi hukuman maksimal. Baginya, tindakan itu merupakan kejahatan serius ini tidak boleh diselesaikan secara kekeluargaan.

"Mirisnya tindakan keji, tidak bermoral ini dilakukan1 oleh orang yang seharusnya melindungi, membimbing, dan memberi contoh teladan," kata Siti dalam keterangannya, Minggu (10/5/2026).

Puteri Wakil Presiden ke-13 RI ini mendorong pemerintah untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual di lembaga pendidikan atau pesantren. Hal tersebut dengan bersikap tegas dan tidak menoleransi segala bentuk kekerasan seksual dan perbuatan seksual dalam bentuk apa pun.

"Bersikap tegas dan tidak mentolerir segala bentuk perbuatan kekerasan seksual dan perbuatan asusila dalam bentuk apa pun karena kejahatan serius yang harus diproses hukum. Jangan dinormalisasikan dan ada kompromi, apalagi dibiarkan," tegasnya.

"Mendorong aparat penegak hukum untuk memberikan sanksi tegas kepada pelaku dengan ancaman hukuman maksimal sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," imbuh Siti.

Lebih lanjut, Siti juga meminta agar memberi akses kepada orang tua untuk melakukan pengawasan dalam penyelenggaraan kegiatan di pesantren.

"Kepada para korban, harus ada perlindungan, termasuk mekanisme pelaporan yang independen, pendampingan advokasi hukum, serta yang menjadi prioritas untuk dilakukan adalah langkah trauma healing," tutur Siti.

"Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama dengan perangkatnya yang memberikan ijin penyelenggaraan pesantren agar mendorong adanya audit terhadap tata kelola dan sistem pengawasan di pesantren," pungkasnya.