Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mulai menata ulang pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan memprioritaskan kelompok rentan dan wilayah tertinggal dalam proses evaluasi yang tengah berlangsung.

Ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) menjadi fokus utama penguatan program agar manfaat anggaran semakin tepat sasaran.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari mengatakan kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita atau kelompok 3B diprioritaskan karena menjadi sasaran intervensi gizi yang paling efektif untuk menekan prevalensi stunting.

"Yang notabene memang intervensi kalau bicara stunting itu paling maksimal ada di situ," ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (26/6/2026).

Selain memperkuat intervensi pada kelompok 3B, pemerintah juga akan meningkatkan perhatian terhadap pelaksanaan MBG di wilayah 3T yang selama ini menghadapi keterbatasan akses maupun sumber daya.

"Jadi, bagaimana daerah-daerah yang tertinggal, terluar, terpencil, yang notabene mungkin selama ini perhatian masih kurang, sumber daya juga kurang, itu yang akan diprioritaskan," katanya.

Qodari mengatakan evaluasi yang dilakukan pemerintah bertujuan memperbaiki tata kelola program sehingga kualitas layanan terus meningkat, mulai dari kandungan gizi hingga higienitas makanan yang diterima masyarakat.

"Jadi, saya kira banyak sekali perubahan yang akan terjadi ke depan. Insya Allah akan meningkatkan kualitas gizi, kualitas kesehatan, higienitas dari MBG yang diterima oleh anak-anak kita, oleh ibu hamil dan ibu menyusui," ujarnya.

Menurut dia, Program MBG selama ini telah memberikan manfaat secara berkelanjutan karena disalurkan setiap hari selama kegiatan belajar mengajar berlangsung, kecuali pada masa libur sekolah.

Qodari juga mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan mandat kepada pimpinan baru Badan Gizi Nasional (BGN) untuk melakukan penataan menyeluruh terhadap pelaksanaan program. Seluruh rencana perbaikan tersebut, kata dia, akan dilaporkan kepada kepala negara.

"Presiden sudah memberikan mandat kepada pimpinan BGN yang baru ini untuk melakukan penataan. Saya percaya bahwa apa yang akan direncanakan pasti dilaporkan kepada presiden, dan ini pasti diperhatikan oleh presiden," katanya.

Evaluasi program juga melibatkan Dewan Ekonomi Nasional (DEN). BGN telah memaparkan sejumlah rencana penyempurnaan kepada DEN untuk memperoleh masukan terhadap arah pengembangan program.

Sebagai bagian dari evaluasi, DEN telah melakukan survei terhadap 800 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) guna memotret pelaksanaan MBG di lapangan. Hasil survei tersebut akan menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi pimpinan baru BGN dalam menyempurnakan tata kelola program.

"[Survei DEN] bisa menggambarkan populasi yang ada, dan tentunya nanti temuan-temuan itu bisa menjadi masukan bagi pimpinan BGN yang baru," kata Qodari.