Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perhubungan melakukan pembatasan angkutan barang selama 11 hari pada Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru), lebih lama dua hari dari Nataru tahun lalu yang selama sembilan hari.

Pelaku usaha dan asosiasi logistik pun mempertanyakan perihal pembatasan angkutan barang yang berlangsung lebih lama tersebut.

Direktur Lalu Lintas Jalan Ditjen Perhubungan Darat Rudi Irawan menekankan, Kemenhub memiliki sejumlah pertimbangan terkait pembatasan angkutan barang berdurasi 11 hari.

“Perpanjangan periode ini, dari sembilan hari menjadi 11 hari, adalah langkah antisipatif untuk memastikan kelancaran, keamanan, dan keselamatan lalu lintas yang diprediksi akan mengalami lonjakan signifikan,” ujarnya kepada Bisnis, dikutip pada Minggu (14/12/2025).

Rudi menegaskan, keputusan ini telah melalui kajian mendalam, khususnya berdasarkan evaluasi komprehensif dari penyelenggaraan angkutan Natal dan Tahun Baru tahun-tahun sebelumnya

Menurutnya, fokus utama Kemenhub adalah meminimalisir potensi kemacetan parah di ruas-ruas jalan utama, khususnya jalan tol dan non-tol strategis, agar pergerakan masyarakat yang akan berlibur atau merayakan Nataru dapat berjalan dengan nyaman dan aman.

Pertimbangan lainnya, yakni mengenai kelonggaran atau pengecualian. Kemenhub selalu memberikan dispensasi untuk angkutan yang membawa kebutuhan vital, sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga kementerian (Perhubungan, PU, dan Kepolisian).

Melalui SKB itu pula, pihaknya menjamin angkutan yang membawa hantaran pos dan uang termasuk dalam kategori pengecualian dan diizinkan untuk tetap beroperasi sesuai jadwal pengiriman.

“Kami berharap semua pihak dapat mendukung kebijakan ini demi terwujudnya penyelenggaraan angkutan Nataru yang lancar dan selamat bagi semua pengguna jalan,” lanjut Rudi.

Kemenhub pun berkoordinasi dengan semua pemangku kepentingan serta menganalisis terhadap pergerakan lalu lintas pada ruas-ruas jalan untuk menjamin kelancaran lalu lintas pada masa Nataru.

Pembatasan ini juga tidak dilakukan sepenuhnya, tetapi dengan sejumlah pertimbangan. Misalnya, tidak semua ruas jalan diberlakukan pembatasan operasional angkutan barang selama 24 jam.

Hanya ruas-ruas jalan tol yang diberlakukan selama 24 jam sedangkan ruas jalan arteri (non tol) hanya diberlakukan selama 16 jam yaitu mulai pukul 05.00 sampai dengan pukul 22.00.

Kemudian pembatasan operasional ini berlaku untuk mobil barang sumbu tiga ke atas, mobil barang dengan kereta tempelan, mobil barang dengan kereta gandengan, mobil barang yang mengangkut hasil galian seperti tanah, pasir, dan/atau batu, hasil tambang, bahan bangunan.

Kemudian perusahaan dapat memilih dan mengatur perjalanan sesuai dengan kebijakan yang berlaku.

Selain itu, pembatasan pada ruas jalan tol ini adalah untuk menjaga kapasitas ruas jalan serta kelancaran lalu lintas, mengingat sesuai dengan hasil analisis bahwa V/C ratio (rasio volume lalu lintas per kapasitas jalan) sudah mendekati 0,8.

Rasio tersebut menujukkan kepadatan lalu lintas cenderung pada kemacetan parah dan jika ini terjadi maka waktu perjalanan semakin bertambah dan biaya yang harus dikeluarkan pada biaya transportasi pun semakin tinggi.

Sebelumnya, Ketua Bidang Perdagangan Apindo Anne Patricia Sutanto menyampaikan rencana pembatasan yang akan mulai pada 19 Desember tersebut, sedikit banyak dikhawatirkan berdampak pada pasokan barang selama Nataru.

Apabila pasokan barang terhambat, Anne tak menampik adanya potensi kenaikan biaya logistik yang pada akhirnya mengerek harga barang yang harus konsumen bayar.

“Kita berharap bahwa pemerintah me-review kembali, dan hal-hal yang sangat krusial untuk domestik atau untuk ekspor,” ujarnya di Kantor DPN Apindo, Senin (8/12/2025).

Sekalipun pemerintah mengecualikan kendaraan yang mengangkut bahan pokok maupun BBM, tetapi kebutuhan selama Natal maupun tahun baru bukan hanya sebatas makanan.

Menurutnya, pembatasan dapat dilakukan hanya pada H-1 atau H+1 puncak mudik/arus balik Nataru, tak selama 11 hari.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Aan Suhanan memprediksi, sejumlah di wilayah Semarang dan sekitarnya bakal menjadi titik rawan banjir maupun kemacetan dalam momen Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

Utamanya, curah hujan yang tinggi dan banjir, yang berpotensi menimbulkan kemacetan panjang di titik-titik rawan.

“Semarang memiliki karakteristik unik karena banjir bisa datang dari laut maupun darat [karena hujan] sehingga perlu antisipasi yang serius,” katanya dalam keterangan resmi, Kamis (13/11/2025).

Berdasarkan prediksi BMKG, puncak musim hujan akan terjadi pada Desember hingga Januari atau tepat pada momen libur Nataru.

Aan menegaskan, apabila tidak dilakukan antisipasi secara serius, jalur arteri di wilayah Semarang dan sekitarnya akan sangat rawan terhadap kepadatan, terutama ketika terjadi hujan deras atau banjir. Kondisi tersebut, dapat mengganggu kelancaran lalu lintas selama masa liburan mendatang.

“Soal cuaca tolong jadi atensi mengingat terbatasnya jalur alternatif ketika terjadi banjir dan hujan secara bersamaan,” ucapnya.

Adapun, Kementerian Perhubungan tengah gencar melakukan antisipasi kemacetan, prediksi, maupun pengecekan seluruh moda transportasi laik jalan dalam menyambut liburan akhir tahun tersebut.

Sebelumnya pun, sejumlah lokasi juga sudah diprediksi menjadi titik rawan kemacetan yang perlu diantisipasi. Misalnya, ruas Bocimi (Bogor-Ciawi-Sukabumi) di Parungkuda, Kab. Sukabumi yang berpotensi mengalami kemacetan parah jika tidak dikelola dengan tepat.

Tidak hanya soal cuaca, rekayasa lalu lintas juga jadi perhatian khusus. Dirjen Aan meminta dilakukan skema yang dapat mengurai kepadatan jika terjadi di ruas jalan tol.

“Rekayasa lalu lintas silakan koordinasi dengan seluruh stakeholder, lebih baik dilakukan daripada tidak sama sekali. Seperti pengalihan arus dari Kalikangkung ke Wleri, silakan koordinasikan penanganannya,” kata Aan.

Ia juga meminta antisipasi penanganan lalu lintas di wilayah aglomerasi wisata. Seperti masyarakat dari Semarang ke Bandungan, Solo, atau Yogyakarta, yang biasanya memadati ruas jalan tol, terutama di masa libur Natal dan Tahun Baru.

Prediksi dan dari pengalaman sebelumnya, saat Nataru kebanyakan orang pergi ke tempat wisata, berangkat pagi pulang sore.

Sementara itu terkait rest area, lanjut Aan, perlu juga disiapkan skema rekayasa lalu lintas di dalamnya guna mencegah antrean yang dapat membebani jalan tol, sekaligus mengatasi titik-titik rawan kepadatan seperti di Rest Area 424B di Ruas Jalan Tol Semarang.

“Rekayasa lalu lintas di rest area tolong koordinasikan dengan pengelola. Tetap cari solusi untuk mengatasi penumpukan kendaraan di area tersebut dan jangan sampai jadi sumber kemacetan,” pungkasnya.

Aan optimistis bahwa langkah-langkah tersebut membuat pelayanan angkutan selama periode Natal dan Tahun Baru 2025/2026 dapat berjalan lancar dan sukses.