Bisnis.com, JAKARTA— Platform e-commerce merespons arahan pemerintah agar menertibkan penjualan barang impor bekas ilegal termasuk pakaian impor bekas ilegal di platform mereka.

Platform Shopee, Tokopedia, dan Lazada menyatakan komitmennya untuk mendukung kebijakan Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) dengan melakukan langkah-langkah penurunan produk yang melanggar aturan.

Deputy of Public Affairs Shopee Indonesia, Radynal Nataprawira, mengatakan pihaknya langsung berkoordinasi dengan Kemenkop UKM begitu menerima informasi terkait penertiban barang impor. Radynal menjelaskan Shopee telah menertibkan sejumlah akun penjual yang produknya diturunkan karena termasuk kategori barang impor ilegal.

“Jadi ada ratusan ribu SKU [Stock Keeping Unit] juga yang memang kita sudah turunkan sejak berkoordinasi dengan [Kemenkop UKM],” kata Radynal di Kantor Kemenko UKM di Jakarta pada Jumat (7/11/2025).

Radynal menjelaskan, Shopee sebenarnya telah melakukan penurunan barang impor bekas sejak 2023, tetapi kini langkah itu terus diperkuat dengan pendekatan yang lebih humanis. Terlebih ada beberapa seller pun yang menaruh deskripsinya manipulatif.

Menurut Radynal, Shopee memilih tidak menggunakan sistem otomatis berbasis kata kunci agar penindakan tidak merugikan pelaku UMKM lokal.

“Kami enggak mau pakai mesin langsung, blokir secara keyword takutnya disitu ada UMKM-UMKM kecil yang memang kita turunkan,” katanya.

Sementara itu, Lead of Public Policy Tokopedia, Richard Anggoro, menegaskan kebijakan Tokopedia dan TikTok Shop by Tokopedia secara tegas melarang penjualan barang impor bekas di platform.

“Apabila ditemukan produk yang melanggar akan segera kami turunkan,” ujar Richard.

Adapun Vice President Government Affairs Lazada Indonesia, Yovan Sudarma, menyatakan Lazada akan mematuhi arahan pemerintah dan berkomitmen menjadi mitra yang baik bagi Kemenkop UKM.

“Terkait diskusi dan arahan hari ini Lazada akan patuh dan taat terhadap aturan yang berlaku di Indonesia dan akan mengikuti arahan dari Kementerian UKM terkait barang-barang bekas impor ini,” kata Yovan.

Sebelumnya, Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Kemenkop UKM) memanggil sejumlah platform e-commerce terkait maraknya penjualan baju bekas impor atauthriftingsecara ilegal. Adapun perwakilan yang hadir yakni Shopee, TikTok Shop-Tokopedia, hingga Lazada.

Deputi Usaha Mikro Kemenkop UKM, Temmy Satya Permana, mengatakan platform e-commerce wajib mematuhi regulasi yang berlaku, yakni Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

“Dalam hal ini kami meminta agar platform dapat menertibkanseller-selleryang masih berjualan barang-barang yang tidak diperbolehkan. Dalam hal ini adalah pakaian impor bekas,” kata Temmy di Kantor Kemenkop UKM, Jakarta, Jumat (7/11/2025).

Temmy menegaskan dalam operasionalnya, platform e-commerce terikat oleh regulasi yang melarang perdagangan barang yang dilarang oleh undang-undang atau peraturan. Karena itu, platform wajib memastikan barang semacam itu tidak dijual di sistem mereka.

Jakarta: Presiden RI Prabowo Subianto menugaskan Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) untuk menyiapkan produk substitusi bagi para pelaku usaha thrifting atau penjual pakaian bekas. Kebijakan ini dilakukan seiring dengan penertiban impor pakaian bekas yang dilarang dalam aturan perdagangan.

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Koperasi dan UMKM, Maman Abdurrahman, usai menghadiri rapat terbatas dengan Presiden Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin.

“Arahan dari Pak Presiden juga mempertimbangkan dan memikirkan substitusi produk,” kata Maman dilansir Antara, Rabu, 5 November 2025.

Tak sekadar melarang, pemerintah siapkan solusi

Maman menuturkan, Presiden Prabowo menegaskan bahwa kebijakan larangan impor pakaian bekas tidak boleh hanya berhenti pada pembatasan. Pemerintah juga harus memastikan ada solusi nyata bagi pedagang thrifting agar mereka tetap memiliki sumber penghasilan.

“Pada saat dilakukan penindakan terhadap barang bekas yang masuk, arahan Presiden adalah mempertimbangkan substitusi produk. Jangan sampai setelah ditutup, mereka tidak punya barang jualan lagi,” ujarnya.

Untuk itu, Kementerian Koperasi dan UMKM ditugaskan menyiapkan produk pengganti yang bisa dijual para pelaku usaha thrifting. Pemerintah berencana mendorong mereka beralih ke produk-produk lokal buatan UMKM, seperti fesyen dan pakaian dari produsen domestik.

Produk lokal dinilai mampu bersaing

Menurut Maman, Indonesia memiliki banyak produk lokal berkualitas tinggi yang bisa menjadi alternatif bagi pedagang thrifting. Dari segi harga, model, hingga tren fesyen, produk dalam negeri tak kalah bersaing dengan barang bekas impor.

Ia mencontohkan industri distro di Bandung yang dikenal mampu menghasilkan produk dengan kualitas baik dan desain menarik.

“Banyak produk dalam negeri yang bagus-bagus. Nanti para pedagang thrifting akan didorong menjual produk-produk lokal kita,” ucapnya.

Pemerintah pun siap memberikan dukungan agar UMKM memiliki akses pasar lebih luas, baik secara offline maupun online.

Pakaian bekas tak selalu lebih murah

Menanggapi anggapan bahwa produk thrifting lebih murah dibandingkan produk lokal baru, Maman membantah. Menurutnya, berdasarkan hasil pertemuan dengan asosiasi dan pelaku usaha, harga pakaian bekas tidak selalu lebih rendah.

“Barang bekas itu juga banyak yang harganya mahal, karena tidak ada regulasi harga. Penentuan harga tergantung pedagang,” katanya.

Dengan demikian, produk baru buatan dalam negeri bisa menjadi pilihan rasional dan tetap kompetitif bagi pembeli.

Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

(ANN)