PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) resmi menyepakati Perjanjian Kerja Sama dengan Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Ditjen PDP Kemendes) tentang fasilitasi layanan bank pembangunan daerah guna mempercepat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Perjanjian ditandatangani oleh Direktur Utama Bank Jatim, Winardi Legowo, dan Direktur Jenderal (Dirjen) PDP F.X. Nugroho Setijo Nagoro di Kantor Pusat Bank Jatim, Kamis (12/2). Turut hadir juga Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Sekda Pemprov Jatim) Adhy Karyono.

Winardi menjelaskan, sinergi Bank Jatim dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) merupakan wujud strategi jangka panjang perusahaan untuk meningkatkan ekonomi daerah, sehingga dapat semakin kuat dan tumbuh berkelanjutan.

"Kami mengucapkan terimakasih atas kepercayaan dari Kemendes PDT RI kepada Bank Jatim untuk ikut mengembangkan perekonomian desa di wilayah Jawa Timur. Melalui perjanjian ini, kedua belah pihak telah sepakat untuk mengoptimalkan pemanfaatan layanan perbankan dalam mendukung pembangunan desa secara terintegrasi. Fokus utama kami di sini yaitu membangun ekosistem ekonomi desa yang tangguh dan mandiri," kata Winardi.

Cakupan perjanjian kerja sama ini mencakup beberapa hal, antara lain pertukaran data dan informasi, pemanfaatan produk dan jasa perbankan sesuai ketentuan yang berlaku, serta sosialisasi dan pendampingan tentang produk dan jasa perbankan kepada masyarakat di desa.

Poin berikutnya, terkait penguatan peran Bank Pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan kapasitas untuk kesejahteraan masyarakat desa, serta pemanfaatan tanggung jawab sosial Bank Pembangunan Daerah untuk mendukung percepatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Dalam implementasinya, Ditjen PDP Kemendes berperan sebagai fasilitator koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, sementara Bank Jatim menyediakan dukungan layanan keuangan dan penguatan kapasitas masyarakat.

"Ini merupakan salah satu langkah konkret untuk memperkuat fondasi ekonomi desa dan sekaligus mengajak masyarakat desa lebih melek tentang perbankan dan memberikan akses pembiayaan yang aman," tambah Winardi.

Sementara, Dirjen PDP Nugroho menilai, kerja sama ini sejalan dengan arah kebijakan nasional yang menempatkan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.

"Ekonomi desa itu butuh ekosistem yang kuat. Kehadiran Bank Jatim di sini untuk memperkuat itu, mulai dari literasi, pembiayaan, hingga peningkatan kapasitas distribusi barang dan jasa," ujarnya.

Dalam konteks tersebut, lanjut Nugroho, literasi menjadi faktor penting agar masyarakat desa mampu memanfaatkan program secara optimal. Adapun pemilihan Bank Jatim sebagai mitra utama bukan tanpa alasan.

Menurutnya, Bank Jatim memiliki kedekatan psikologis dan nature yang sama dengan masyarakat desa. Ia menjelaskan, pada hakikatnya, bank daerah adalah milik daerah. Sehingga, kontribusinya dalam membangun desa dinilai sangat kontekstual dan tepat sasaran.

Nugroho berharap, Bank Jatim dapat berperan aktif dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat desa terkait pengelolaan usaha, akses pembiayaan, serta penguatan ekonomi berbasis potensi lokal.

"Kolaborasi dengan sektor perbankan menjadi bagian dari strategi mempertemukan kebijakan, pendampingan, dan pembiayaan dalam satu ekosistem pembangunan desa," pungkas Nugroho.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI meraih penghargaan dari Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) atas konsistensi mendukung pemberdayaan ekonomi desa, yang diberikan pada puncak peringatan Hari Desa Nasional 2026 di Boyolali, Kamis (15/1).

Apresiasi diserahkan langsung oleh Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto kepada Direktur Kelembagaan BNI, Eko Setyo Nugroho, dengan disaksikan para kepala desa se-Jawa Tengah, Asosiasi Desa se-Indonesia, serta jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) tingkat provinsi dan kabupaten.

Penghargaan diperoleh BNI berkat peran aktif dalam mendukung agenda pembangunan desa yang sejalan dengan Asta Cita ke-6, khususnya dalam penguatan ekonomi lokal. Kontribusi tersebut diwujudkan melalui perluasan akses pembiayaan inklusif, peningkatan literasi keuangan, serta pendampingan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Direktur Kelembagaan BNI, Eko Setyo Nugroho menegaskan, penghargaan tersebut menjadi penguatan komitmen perseroan untuk terus berkontribusi dalam pembangunan desa secara berkelanjutan.

"Ke depan, BNI memastikan pengembangan program pemberdayaan desa akan terus dilanjutkan sebagai bagian dari peran perseroan dalam mendukung pembangunan nasional yang inklusif, merata, dan berkeadilan, sekaligus memperkuat fondasi ekonomi dari tingkat desa," kata Eko.

Dalam sambutannya, Menteri Yandri menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam mendorong pembangunan desa yang berkelanjutan. Dia menyebut, pembangunan desa tidak dapat ditopang oleh satu institusi saja, melainkan membutuhkan kolaborasi pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.

"Jumlah desa di Indonesia mencapai 75.266. Ini tidak mungkin dikerjakan oleh satu kementerian atau satu sektor. Dibutuhkan kekompakan, persatuan, dan kemauan bersama untuk mendorong kemajuan desa," tutup Yandri.

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto membuka Rapat Koordinasi dan Penguatan Peran Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Seluruh Regional di Bogor, Senin (8/12/2025). Kegiatan akan berlangsung sampai Selasa (9/12/2025).

Mendes Yandri dalam arahannya mengatakan, TPP atau yang bisa disebut Pendamping Desa merupakan pekerjaan mulia dan terhormat.

"Olehnya, Kehormatan itu harus dijaga dengan tunjukkan kinerja," kata Mendes Yandri.

Mendes Yandri pun meminta BPSDM untuk selalu mengevaluasi kinerja Pendamping Desa guna memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat desa.

Pendamping Desa, kata Mendes Yandri, merupakan penentu wajah Kemendes PDT dan wajah dari desa-desa di Indonesia

Melalui Rakor ini, Mendes Yandri berharap para Pendamping Desa untuk ikuti secara maksimal untuk bisa lebih memahami tugas utama di desa

Pendamping Desa juga perlu memahami secara komprehensif mengenai Asta Cita ke 6 Presiden Prabowo Subianto yaitu Membangun Dari Desa dan Dari Bawah untuk Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan.

Selain itu, Pendamping Deda juga harus turut menyukseskan program Pemerintah yang menyasar ke desa yang memang secara massif digelar oleh Pemerintah saat ini.

"Pertama, Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Pendamping Desa harus menyukseskan program ini karena keberadaannya sangat membantu masyarakat," kata Mantan Wakil Ketua MPR RI ini.

Keberadaan gerai-gerai Kopdes Merah Putih seperti Pupuk dan sembako yang permudah masyarakat mendapatkannya dengan harga yang terjangkau.

Selain itu ada program Makan Bergizi Grati (MBG). Desa bisa berpartisipasi dengan mendirikan desa-desa tematik sepertinya Desa Ayam Petelur, Desa Ikan Nila, Desa Padi hingga Desa Daging.

Desa Tematik ini nantinya bakal menjadi penyuplai bahan baku untuk program MBG.

"TPP harus pastikan warga Desa paham dengan program Kopdes Merah Putih dan MBG akan kesejahteraan desa meningkat dan Indonesia Emas 2045 bisa terwujud," kata Menteri Kelahiran Bengkulu Selatan ini.

Mendes Yandri tegaskan Rakor ini sangat penting karena perlu kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten untuk sukseskan pembangunan desa.

"TPP diminta tingkatkan kemampuan, pengetahuan dan kepedulian untuk bangun desa termasuk kepada program-program yang dilaksanakan Kemendes," kata Mantan Ketua Komisi VIII DPR ini.

Mendes Yandri juga meminta Kepala BPSDM untuk memantau perkembangan Pendamping Desa yang berada di wilayah terdapat bencana di Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Aceh.

Sebelumnya Kepala BPSDM Agustomi Masik mengatakan, telah hadir 24 Kadis Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) tingkat provinsi hadir yang nantinya diharapkan bisa berkolaborasi dengan Kemendes PDT.

Rakor ini juga dihadiri oleh Pendamping Lokasi Desa (PLD) dari seluruh Indonesia. "Kita berharap dari acara ini bakal menguatkan kolaborasi untuk pendampingan Masyarakat desa," kaya Agustomi.

Turut hadir Kepala BPSDM Agustomi Masik, Dirjen PDP Nugroho Setijo Nagoro, Pejabat Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kemendes PDT. Hadir juga Kadis Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) se-Indonesia, Para Pendamping Desa dari seluruh regional di Indonesia.