JAKARTA - Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Todotua Pasaribu mengungkapkan, Indonesia sempat kehilangan potensi investasi sebesar Rp1.500 triliun. Satu di antara penyebab unrealisasi investasi ini terjadi akibat proses izin berusaha yang berlapis di masa lampau.

Kebanyakan korporasi yang sudah berproses izin berusaha melalui sistem One Singgle Submission (OSS) hanya mentok di tahapan seperti memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Padahal masih ada tahapan panjang sampai memperoleh izin beroperasi.

"Komitmen berinvestasi ada semua tapi laporan realisasinya tidak, ini karena memang belum tereksekusi. Dan salah satu kontribusi yang memberikan itu adalah dalam apa namanya sektor pelayanan perizinan," ujar Todotua di kantor BKPM, Jakarta, Kamis (26/2/2026).

Kejar Investasi Rp13.000 Triliun, Pemerintah Gencarkan Kemudahan Izin Usaha lewat OSS



Dia lantas mencontohkan Vietnam sebagai negara yang pertumbuhan industri dan investasinya progresif lantaran didukung kemudahan memperoleh izin berusaha. Tahapan proses mendapatkan izin berbisnis dibuat tak berlapis dan bertele-tele, sehingga realisasi arus investasi terhadap usaha yang akan dibentuk gampang mengalir.

"Untuk berbicara investasi itu salah satu yang menjadi selalu parameter kami head to head itu dalam investasi itu adalah Vietnam," katanya.

Adapun merujuk data Trading Economics, investasi langsung asing (FDI) di Vietnam tumbuh 9,0% secara year-on-year menjadi USD 27,62 miliar pada tahun 2025. Capaian ini menjadi evel tertinggi yang tercatat dalam lima tahun terakhir.

Todotua menitikberatkan, alur pemberian izin usaha di Vietnam begitu ringkas dan cepat dibanding Indonesia. Ini turut mempengaruhi seberapa cepat dan besarnya arus investasi yang masuk.

"Kalau di Vietnam, mungkin cycle investasi adalah masa waktu konstruksi itu sendiri. Sedangkan di negara kita memang to be honest cycle investasi ini kita masih relatif mungkin 4 tahun, 5 tahunan, karena di situ salah satu ada kontribusi daripada pelayanan perizinan yang membuat realisasi investasi itu tidak bisa tereksekusi secara cepat," ungkapnya.

Pemerintah Terus Dukung UMKM Wastra lewat Kemudahan Izin Usaha



Oleh karena itu, pemerintah bakal memperbaiki sistem perizinan berusaha di Tanah Air untuk memantik iklim investasi. Kementerian Investasi/BKPM sendiri mereformasi rezim perizinan berusaha melalui penguatan sistem One Singgle Submission (OSS).

Lewat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada sistem OSS, pemerintah menargetkan realisasi investasi dapat terkerek naik setelah adanya kepastian dan kemudahan izin berusaha.

Adapun regulasi yang terbit pada pertengahan 2025 tersebut memuat garis besar mulai dari kepastian batas waktu proses perizinan berusaha hingga memastikan mekanksme perizinan satu pintu hanya melalui sistem OSS.

"Jadi dalam PP 28 ini ada yang namanya konsep service level agreement, berbicara terhadap fiktif positif, memberikan kepastian. Jadi dalam berusaha itu, berbisnis itu, dunia usaha itu yang dibutuhkan adalah kepastian," tuturnya.

JAKARTA - Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menargetkan realisasi investasi mencapai Rp13.032 triliun hingga 2029, yang berasal dari skema Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

Atas dasar itu, pemerintah terus menggencarkan sosialiasi agar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada sistem One Singgle Submission (OSS) , dapat masif dipahami para pelaku usaha.

"Ada angka konsolidasi dalam 5 tahun pemerintahan ini realisasi investasi sekitar 13.000 triliun. Pelayanan perizinan ini adalah salah satu hal yang penting dalam memberikan kontribusi terhadap pergerakan angka realisasi investasi," kata Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Todotua Pasaribu di kantor BKPM, Jakarta, Kamis (26/2/2026).

Investasi 2025 Tembus Rp1.931 T Belum Selaras dengan Keamanan dan Kesejahteraan Pekerja



Todotua menekankan, PP 28/2025 soal perizinan berusaha pada sistem OSS ini merupakan reformasi pelayanan yang dilakukan pemerintah untuk memberikan kepastian hukum pada dunia usaha maupun investor. Mulai dari kepastian batas waktu proses perizinan berusaha hingga memastikan mekanisme perizinan satu pintu hanya melalui sistem OSS.

"Jadi dalam berusaha, berbisnis, dunia usaha itu yang dibutuhkan adalah kepastian. Salah satunya misalnya, pelayanan perizinan perhotelan, itu 28 hari kita sudah bisa memberikan kepastian izinnya pasti keluar. Pelaku usahanya sudah bisa apa namanya merealisasikan investasinya," ujar dia.

Ia juga menitikberatkan kemudahan bagi perizinan usaha bakal berkolerasi dengan iklim investasi. Seturut itu, investasi yang masif akan mendatangkan keuntungan perekonomian nasional.

70% Modal Asing, Proyek Hilirisasi Sepanjang 2025 Tarik Investasi Rp581 Triliun



Efek keuntungan ekonomi dari investasi ini, dikatakan Todutua sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang mengejar target pertumbuhan ekonomi 8% di akhir pemerintahannya.

Dalam catatan BKPM, setidaknya Indonesia membutuhkan realisasi investasi dari PMA maupun PMAD sebesar Rp13.000 triliun sampai 2029 untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi hampir dua digit tersebut. Adapun pada 2026 ini, ditargetkan realisasi investasi mencapai Rp2.175 triliun atau bisa mengerek pertumbuhan ekonomi setara 6,30%.

"Bagaimana growth daripada investment ini bisa tumbuh dan tercapai sesuai dengan target yang diberikan, tetapi juga tidak secara angka saja, tetapi juga value daripada pertumbuhan investasi itu sendiri," kata Todotua.

JAKARTA - Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menargetkan total investasi sebesar Rp13.032,8 triliun pada periode 2025-2029. Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Perkasa Roeslani menjelaskan, target tersebut meningkat hampir 2 kali lipat alias 143% dalam realisasi investasi 10 tahun terakhir (2014-2024) yang mencapai Rp9.100 triliun.

"Sehingga lima tahun ke depan diharapkan Rp13.032 triliun. Jadi ini memang diberikan oleh Bappenas kepada kami, jadi dalam rangka kita ingin mencapai pertumbuhan perekonomian 8 persen pada 2029," kata Rosan dalam rapat kerja dengan Komisi XII DPR RI di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (2/12/2025).

Ia menegaskan, target ini disusun dengan mempertimbangkan kontribusi investasi terhadap pertumbuhan ekonomi, termasuk kebutuhan dorongan terhadap penciptaan lapangan kerja di berbagai sektor. "Selama lima tahun ke depan dari tahun 2025 sampai 2029 itu diharapkan mengalami pertumbuhan setiap tahunnya 15,7 persen,” ujar Rosan.

Investasi Rp1.434 Triliun Masuk ke RI di 9 Bulan Pertama 2025, Serap 1,9 Juta Tenaga Kerja



Lanjut Rosan menjelaskan pencapaian target lima tahunan tersebut akan ditopang oleh berbagai langkah perbaikan ekosistem investasi. Di antaranya melalui reformasi perizinan, penguatan digitalisasi layanan, serta percepatan integrasi sistem antar kementerian untuk memberikan kepastian bagi investor.

tujuannya bagaimana Kadin bersama mitranya bisa mendapatkan suatu akses kemudahan untuk mendapatkan proses perizinan

Jakarta (ANTARA) - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menandatangani nota kesepahaman (MoU) bersama Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) terkait kemudahan akses perizinan investasi bagi mitra di dalam dan luar negeri.

“Jadi MoU BKPM itu tujuannya bagaimana Kadin bersama mitranya bisa mendapatkan suatu akses kemudahan untuk mendapatkan proses perizinan, baik yang sudah ada, maupun nanti untuk bisa bersama-sama dan juga mengajak foreign direct investment masuk ke Indonesia,” kata Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie di Jakarta, Selasa.

Hal ini pun diperkuat dengan data dari Kementerian Investasi/BKPM yang menunjukkan capaian investasi di Indonesia pada Januari-September 2025 Indonesia senilai Rp1.434 triliun, atau 75 persen dari target tahun ini senilai Rp1.905 triliun.

Lebih lanjut, Anindya menilai bahwa investasi merupakan salah satu hal yang penting dalam penciptaan lapangan kerja.

“Dalam penciptaan lapangan kerja, investasi perlu dilakukan, baik dari hulu ke hilir, dalam berbagai macam sektor, sektor pertanian, sektor industri, sektor infrastruktur, sehingga dibutuhkan kerja sama antara pemerintah dalam bidang deregulasi dan insentif,” kata Anindya.

“Dengan seperti ini dunia usaha akan tumbuh, dan ujungnya banyak sekali pengusaha-pengusaha baru terciptakan, dan revenue atau pendapatan kepada pemerintah melalui pajak itu akan meningkat,” ujarnya menambahkan.

Selain itu, Anindya mengatakan penandatanganan MoU dengan Kementerian Investasi/BKPM pun menjadi upaya sosialisasi agar mitra internasional mau menanamkan modalnya di Indonesia.

“Jadi Kadin juga bukan saja bicara mengenai kemudahan atau ease of doing business, tapi juga fokus kepada bagaimana bisa mensosialisasikan foreign direct investment supaya masuk,” ujar dia.

Sementara itu, pemerintah menargetkan investasi senilai 869 miliar dolar AS atau sekira Rp13 ribu triliun dalam lima tahun ke depan, sebagai salah satu upaya mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen pada tahun 2029.

Jika dibandingkan dengan periode pemerintahan sebelumnya, angka ini meningkat signifikan, dengan total investasi yang didapatkan dalam 10 tahun masa pemerintahan Joko Widodo senilai Rp9.117,4 triliun.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Kita meyakini angka ini achievable.

Tangerang (ANTARA) - Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Perkasa Roeslani optimistis target investasi Indonesia senilai Rp13 ribu triliun dapat dicapai dalam waktu lima tahun.

“Kalau saya melihatnya, kita optimis, ya, itu bisa kita capai. Karena tadi kalau kita lihat memang salah satu kontributor yang bisa mendorong ke atas itu adalah investasi,” kata Rosan saat ditemui di Tangerang Selatan, Banten, Rabu.

Adapun pemerintah menargetkan investasi senilai 869 miliar dolar Amerika Serikat (AS) atau sekitar Rp13 ribu triliun dalam lima tahun ke depan, sebagai salah satu upaya mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen pada tahun 2029.

Rosan memberikan perbandingan dengan periode pemerintahan sebelumnya dengan total investasi yang didapatkan dalam 10 tahun masa Pemerintahan Joko Widodo senilai Rp9.117,4 triliun.

“Kita meyakini angka ini achievable. Tentunya masih ada PR (pekerjaan rumah) yang harus dilakukan, terutama saat orang berinvestasi, they don’t like surprises, maunya terukur dan terstruktur,” ujar Rosan.

“Nah memang PR-nya saya bilang masih ada, yaitu rule of law-nya mesti kita sempurnakan, kemudian clarity-nya juga kita harus sempurnakan,” katanya pula.

Selain kepastian hukum yang jelas, Rosan menilai hilirisasi juga menjadi bidang investasi yang perlu didorong, karena mampu memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Ia mencontohkan, salah satunya adalah investasi proyek hilirisasi kelapa dari China yang sudah masuk ke Indonesia senilai 100 juta dolar AS atau sekitar Rp1,65 triliun.

“Memang dari investasinya jika dibandingkan mineral memang jauh (lebih kecil), di perkebunan ini mungkin relatif lebih kecil. Tapi penyerapan kerjanya bisa sampai 10.000 orang. Itu kan sangat besar,” kata dia lagi.

Selain itu, Rosan yang juga CEO Danantara tersebut, mengatakan hilirisasi komoditas perkebunan, pertanian, dan kelautan penting demi menciptakan nilai tambah atau nilai tukar bagi petani atau pun nelayan di berbagai daerah penghasil komoditas tersebut, serta mendorong penyerapan tenaga kerja.

“Kalau kita bicara mengenai tropical seaweed, Indonesia nomor satu, dan sebagian ini adalah dilakukan oleh para petani rumput laut di Indonesia. Ini juga kita dorong dan sekarang sudah berjalan dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan,” ujar Rosan pula.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta, CNBC Indonesia- Presiden Prabowo memastikan komitmen pemerintah dalam mendorong hilirsasi sebagai strategi meningkatkan nilai tambah produksi dalam negeri, mendorong penciptaan lapangan kerja sekaligus meningkatkan pendapatan negara menuju target pertumbuhan ekonomi RI 8%.

Kementerian investasi dan Hilirisasi/BKMP mencatat sejumlah komoditas memiliki potensi untuk dikembangkan melalui proyek hilirasi yang termuat dalam Roadmap Hilirisasi Investasi Strategi yang meliputi sektor perikanan dan kelautan, sektor perkembunan dan kehutanan, sektor minyak dan gas bumi hingga sektor minerba.

Deputi Bidang Hilirisasi Investasi Strategis Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Heldy Satrya Putera menyebutkan hiliriasi sektor mineral dan tambang menjadi salah satu fokus pemerintah RI, termasuk sektor nikel yang memiliki potensi cadangan 42% nikel dunia sehingga perlu didorong untuk memperkuat ekosistem kendaraan listrik (electric vehicle) termasuk meningkatkan kinerja ekspor RI.

Di sisi lain hilirisasi kelapa sawit terus berkembang dan masif yang dikembangkan untuk makanan, kosmetik hingga biosolar. Pemerintah juga memastikan upaya mendorong investasi sektor hilirisasi guna mendorong perluasan dan penguatan ekosistem hilirisasi.

Dari realisasi investasi, industri pengolahan logam bukan mesin (smelter) , pertambangan hingga jasa pergudangan dll masih menjadi sektor yang paling diminati investor dalam dan luar negeri.

Seperti apa strategi Ri mendorong investasi hilirsasi RI? Selengkapnya simak dialog Shafinaz Nachiar Dengan Deputi Bidang Hilirisasi Investasi Strategis Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Heldy Satrya Putera dalam Closing Bell, CNBC Indonesia (Senin, 17/11/2025)

JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM mengumumkan total investasi yang masuk ke Indonesia pada kuartal III 2025 tembus Rp491 triliun. Menteri Investasi dan Hilirisasi /BKPM, Rosan Roeslani menerangkan, porsi tersebut terbagi dari realisasi investasi asing atau PMA (Penanaman Modal Asing) sebesar Rp212 triliun atau setara porsi 43,1%, dan investor domestik sebesar Rp279,4 triliun atau setara porsi 55,9%.

"Pemerintah melakukan penyempurnaan dari semua investasi, ini dalam rangka meningkatkan investasi kita sehingga bisa memberikan kepastian," ujarnya dalam konferensi pers di Kantornya, Jumat (17/10/2025).

Adapun penanaman modal dari investor ini berada di luar pulau Jawa dengan porsi 54,1% atau setara Rp265,9 triliun dan di pulau Jawa Rp225,6 triliun atau setara 45,9%.

"Kalau kita lihat penyebarannya ini dari luar Jawa lebih mendominasi dari Jawa, kita harapkan investasi ini tidak terpusat di Jawa, tapi tersebar, walaupun posisi yang menduduki peringkat teratas masih di Jakarta," sambungnya.

Sementara berdasarkan sektoral, 5 besar subsektor realisasi investasi pada kuartal III ini terdiri dari; Industri logam dasar barang logam, bukan mesin dan peralatannya sebesar Rp62 triliun; Pertambangan menyumbang Rp55,9 triliun; Transportasi, gudang, dan telekomunikasi Rp52,6 triliun; Jasa lainnya Rp44,3 triliun; Perdagangan dan reparasi Rp34,5 triliun.

JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM mengumumkan total investasi yang masuk ke Indonesia pada kuartal III 2025 tembus Rp491 triliun. Menteri Investasi dan Hilirisasi /BKPM, Rosan Roeslani menerangkan, porsi tersebut terbagi dari realisasi investasi asing atau PMA (Penanaman Modal Asing) sebesar Rp212 triliun atau setara porsi 43,1%, dan investor domestik sebesar Rp279,4 triliun atau setara porsi 55,9%.

"Pemerintah melakukan penyempurnaan dari semua investasi, ini dalam rangka meningkatkan investasi kita sehingga bisa memberikan kepastian," ujarnya dalam konferensi pers di Kantornya, Jumat (17/10/2025).

Adapun penanaman modal dari investor ini berada di luar pulau Jawa dengan porsi 54,1% atau setara Rp265,9 triliun dan di pulau Jawa Rp225,6 triliun atau setara 45,9%.

"Kalau kita lihat penyebarannya ini dari luar Jawa lebih mendominasi dari Jawa, kita harapkan investasi ini tidak terpusat di Jawa, tapi tersebar, walaupun posisi yang menduduki peringkat teratas masih di Jakarta," sambungnya.

Sementara berdasarkan sektoral, 5 besar subsektor realisasi investasi pada kuartal III ini terdiri dari; Industri logam dasar barang logam, bukan mesin dan peralatannya sebesar Rp62 triliun; Pertambangan menyumbang Rp55,9 triliun; Transportasi, gudang, dan telekomunikasi Rp52,6 triliun; Jasa lainnya Rp44,3 triliun; Perdagangan dan reparasi Rp34,5 triliun.

"Singapura masih menjadi kontributor secara pencatatan, pada tahun ini kontribusinya pada kuartal ini sebesar USD3,8 miliar. Diikuti oleh Hongkong, Tiongkok, Malaysia, dan Amerika Serikat," lanjutnya.

Lebih jauh, Rosan mengatakan secara total investasi yang masuk ke Indonesia pada periode Januari - September 2025 sebesar Rp1.434,3 triliun, atau 25,8% dari target tahun 2025 sebesar Rp1.905,6 triliun. Total serapan tenaga kerja di Indonesia sebanyak 694,478 orang.

Secara rinci, Rosan mengatakan realisasi investasi triwulan I sebesar Rp465,2 triliun, triwulan II 2025 Rp477,7 triliun, dan triwulan III 2025 Rp491,4 triliun. Pertumbuhan investasi tercatat naik 13,9% secara tahunan (year on year).

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani mengungkapkan, telah memberlakukan proses perizinan usaha fiktif positif per 5 Oktober 2025.

Proses perizinan dengan mekanisme fiktif positif ini dilakukan jika suatu permohonan perizinan tidak ditindaklanjuti dalam jangka waktu tertentu oleh kementerian atau lembaga terkait, maka dianggap disetujui secara hukum dan langsung diterbitkan oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau BKPM.

"Sejak 5 Oktober 2025 kami telah terapkan fiktif positif, yaitu di mana perizinan menyangkut kementerian atau badan lain bisa dikeluarkan kementerian kami sesuai service level agreement (SLA) yang disepakati," ucap Rosan saat konferensi pers di kantornya, Jakarta, Jumat (17/10/2025).

"Jadi tidak ada lagi keterlambatan dari apa yang sudah dijanjikan kepada investor," tegas Rosan.

Mekanisme perizinan berusaha fiktif positif ini didasari dari dasar hukum yang telah terbit, yakni Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Pasal 175 Ayat (7) dan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Berdasarkan landasan hukum itu, Rosan mengatakan, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM telah menerbitkan sebanyak 132 izin usaha yang dikeluarkan dengan sistem fiktif positif melalui sistem One Single Submission atau OSS.

"Konsekuensi dari integrasi yang kita keluarkan ini beri dampak positif tapi kita harus tingkatkan daya saing kita juga, tidak hanya dari SDA tapi juga teknologi, alat yang terus kita perbaki, dan ke depannya lebih baik dalam memberi pelayanan yang benar dan cepat serta mengikuti perundang-undangan yang ada," tutur Rosan.

(arj/haa)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Investasi proyek hilirisasi di Indonesia telah mencapai Rp 431,4 triliun, atau setara 30,1% dari total realisasi investasi sepanjang periode Januari-September 2025 yang senilai Rp 1.434,3 triliun.

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM mencatat, nilai realisasi investasi di proyek-proyek hilirisasi itu tumbuh 58,1% dibanding periode yang sama tahun lalu.

"Kita melihat kemungkinan angka ini persentasenya akan bertambah di bulan-bulan berikutnya, atau tahun-tahun berikutnya," kata Menteri Invetasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani saat konferensi pers di kantornya, Jakarta, Jumat (17/10/2025).

Rosan mengatakan, dari sisi proyek hilirisasinya, mayoritas masih berupa sektor mineral senilai Rp 291,6 triliun. Terdiri dari proyek pengolahan nikel setara Rp 136,1 triliun, tembaga Rp 61,2 triliun, bauksit Rp 43,2 triliun, besi baja Rp 31 triliun, timah Rp 5 triliun, dan lainnya Rp 15,1 triliun.

"Dari segi sektor mineral yang dalam hal ini memang nikel masih memberikan kontribusi terbesar," ucap Rosan.

Sektor kedua berasal dari perkebunan dan kehutanan senilai Rp 103,3 triliun. Proyek investasi hilirisasinya untuk komoditas kelapa sawit Rp 52,7 triliun, kayu log Rp 36,6 triliun, karet Rp 9,7 triliun, dan lainnya Rp 4,3 triliun (termasuk pala, kelapa, kakao, dan biofuel).

Urutan ketiga masuk ke sektor minyak dan gas bumi dengan total senilai Rp 32,6 triliun, terdiri dari proyek hilirisasi minyak bumi Rp 18,3 triliun, dan gas bumi Rp 14,3 triliun.

Terakhir ialah di sektor perikanan dan kelautan dengan total nilai Rp 3,9 triliun yang terdiri dari hilirisasi komoditas garam, ikan tuna, cakalang, dan tongkol, udang, rumput laut, rajungan, serta tilapia.

Foto: (BKPM) (BKPM)

(arj/haa)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia-Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat, realisasi investasi sepanjang kuartal III-2025 naik 13,9% (yoy) yakni sebesar Rp 491,4 triliun.

Tercatat penanaman modal asing (PMA) sebesar Rp 212 triliun dan penyertaan modal negara (PMDN) Rp 279,4 triliun dengan serapan tenaga kerja sebanyak 696.478 orang.

Sepanjang kuartal III-2025, PMA dan PMDN terbesar dicapai oleh Jawa Barat sebesar Rp77,1 triliun (15,7%), DKI Jakarta Rp63,3 triliun (12,9%), Sulawesi Tengah Rp33,4 triliun (6,8%), Banten Rp30,8 triliun (6,3%), Jawa Timur sebesar Rp30,4 triliun (6,2%)

Selengkapnya saksikan Breaking News,CNBCIndonesia (Jum'at, 17/10/2025)

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat, realisasi investasi pada kuartal III-2025 mencapai Rp 491,4 triliun atau naik 13,9% dari tahun lalu (year on year).

Dari total tersebut, penanaman modal asing (PMA) mencapai Rp 212 triliun dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) Rp 279,4 triliun. Capaian ini menyerap tenaga kerja 696.478 orang.

"Alhamdullilah adalah kuartal III-2025 ini pencapaian investasi Rp 491,4 triliun atau dibandingkan secara tahunan tumbuh 13,9% dan pencapaian ini 25,8% dari target investasi Rp 1905,6 triliun yang harus dicapai akhir tahun 2025," kata Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM Rosan P. Roeslani, dalam konferensi pers, Jumat (17/10/2025).

Sepanjang kuartal III-2025, PMA dan PMDN terbesar dicapai oleh Jawa Barat sebesar Rp77,1 triliun (15,7%), DKI Jakarta Rp63,3 triliun (12,9%), Sulawesi Tengah Rp33,4 triliun (6,8%), Banten Rp30,8 triliun (6,3%), Jawa Timur sebesar Rp30,4 triliun (6,2%)

Secara sektor, PMA dan PMDN terbanyak mengalir ke sektor Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya mencapai Rp62,0 triliun (12,6%),

Pertambangan Rp55,9 triliun (11,4%), Transportasi, Gudang, dan Telekomunikasi Rp52,6 triliun (10,7%), Jasa Lainnya Rp44,3 triliun (9,0%), dan Perdagangan dan Reparasi sebesar Rp34,5 triliun.

Dengan demikian total investasi dari Januari-September 2025 Rp 1.434,3 triliun. Realisasi ini mencapai 75,3% dari target yang dicanangkan tahun ini Rp 1.905,6 triliun pada tahun ini. Realisasi ini lebih tinggi dibandingkan Rp 1.261,43 triliun.

Foto: (BKPM) (BKPM)

(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]