Bisnis.com, PALEMBANG— Penanaman modal dalam negeri (PMDN) di Provinsi Sumatra Selatan masih menunjukkan tren positif ditengah kondisi global yang berdampak pada perlambatan investasi asing.

Berdasarkan data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), dari total investasitriwulan I/2026 di Sumatra Selatan (Sumsel) yang mencapai Rp12,96 triliun, realisasi PMDN mencapai Rp10,43 triliun atau sekitar 80,48%.

Kepala Kelompok Kerja Data dan Informasi DPMPTSP Sumsel Eko Agusrianto mengatakan capaian PMDN di triwulan pertama tahun ini juga menunjukkan peningkatan sebesar 5,99% dibandingkan periode yang sama tahun 2025.

“Jika dibandingkan secara year on year (yoy) PMDN mengalami kenaikan 5,99%, dari Rp9,84 triliun pada triwulan I 2025 menjadi Rp10,43 triliun pada triwulan I 2026,” ujarnya saat diwawancarai Bisnis, Rabu (3/6/2026).

Eko menjelaskan kenaikan investasi PMDN didorong oleh meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dalam menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal melalui OSS.

Pemerintah Provinsi Sumsel terus melakukan fasilitasi kepada pelaku usaha, baik yang menjadi kewenangan provinsi maupun kabupaten/kota, terutama terkait kendala pelaporan investasi.

“Jadi, akan difasilitasi terus apakah ada kendala dalam sisi pelaporan. Karena dari sisi pelaporan inilah dapat kita lihat berapa nilai investasi yang ada,” terangnya.

Selain itu, terdapat banyak penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) baru, terutama dari pelaku usaha menengah. Peningkatan ini didorong melalui berbagai program jemput bola pelayanan perizinan di lapangan.

“Kita juga turun ke lapangan untuk mengetahui ada kendala di lapangan atau tidak, seperti kendala jaringan maupun ketidaktauan terkait dengan perizinan,” imbuhnya.

Adapun subsektor yang menjadi pendorong utama investasi di Sumsel, antara lain untuk PMDN yaitu pertambangan Rp2,7 triliun, subsektor tanaman pangan, perkebunan dan peternakan Rp2,07 triliun, industri makanan Rp1,62 triliun, industri kimia dan farmasi Rp1,47 triliun, konstruksi Rp894 miliar.

Sementara untuk penanaman modal asing (PMA) subsektor penyumbang tertinggi, meliputi industri kertas dan percetakan Rp1,20 triliun, listrik gas dan air Rp407 miliar, kehutanan Rp181 miliar, industri makanan Rp145 miliar, transportasi gudang dan telekomunikasi Rp131 miliar.

Secara keseluruhan, imbuh Eko, realisasi investasi di Sumsel pada tiga bulan pertama tahun ini mencapai 17,58% dari target nasional dan 28,37% dari sasaran RPJMD.

“Untuk target (investasi Sumsel) sesuai RPJMD itu di tahun ini Rp44,63 triliun, sedangkan target dari BKPM (Kementerian Investasi dan Hilirisasi Rp73,70 triliun,” pungkasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Berkat Elektrik Sejati Tangguh (PT BEST) mulai membangun fasilitas produksi air conditioner (AC) dan mesin cuci di Kawasan Industri Millennium, Tangerang. Total nilai investasi untuk pembangunan tersebut sekitar Rp 160 miliar atau setara 10 juta dolar AS.

Pembangunan fasilitas produksi tersebut menjadi langkah perusahaan dalam memperluas kapasitas manufaktur elektronik rumah tangga di tengah meningkatnya kebutuhan pasar domestik dan pertumbuhan industri manufaktur nasional.

Pada tahap awal, pabrik akan dibangun di atas lahan sekitar 1,5 hektare dan difokuskan untuk memproduksi AC serta mesin cuci.

Direktur PT BEST, Andy Arif Widjaja, mengatakan investasi tersebut merupakan bagian dari strategi jangka panjang perusahaan untuk memperkuat industri elektronik nasional.

“Kami melihat Indonesia memiliki potensi yang sangat besar sebagai basis pertumbuhan industri elektronik. Melalui investasi ini, PT BEST ingin menghadirkan kontribusi nyata, bukan hanya melalui produk, tetapi juga melalui pengembangan teknologi, SDM, dan ekosistem industri nasional,” ujar Andy dalam rilis yang diterima Republika.co.id, Selasa (26/5/2026).

Seluruh investasi pembangunan pabrik tersebut berasal dari penanaman modal dalam negeri (PMDN). Perusahaan menilai langkah itu sebagai upaya memperkuat industri domestik sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap produk impor elektronik rumah tangga.

Selain fasilitas produksi, kawasan industri PT BEST juga direncanakan berkembang menjadi pusat pengembangan teknologi dan kompetensi industri. Pengembangan tersebut mencakup pusat riset dan pengembangan (research and development/R&D), pusat pelatihan tenaga kerja, hingga tempat uji kompetensi yang terintegrasi dengan lembaga sertifikasi profesi.

Menurut perusahaan, pengembangan fasilitas tersebut diharapkan dapat mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) industri elektronik nasional.

PT BEST juga memperkenalkan merek terbaru bernama AUXINDO sebagai bagian dari strategi ekspansi bisnis perusahaan di sektor elektronik rumah tangga.

Acara peletakan batu pertama pembangunan pabrik turut dihadiri Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto, perwakilan Kementerian Perdagangan, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, serta pelaku industri elektronik nasional.

Perusahaan berharap pembangunan fasilitas produksi tersebut dapat memperkuat daya saing industri elektronik nasional sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja di sektor manufaktur.

BONTANG - Kota Bontang kian memantapkan langkahnya sebagai motor penggerak ekonomi utama di Kalimantan Timur (Kaltim) demimenapaki tahun 2026. Kota Taman ini diproyeksikan menjadi episentrum penanaman modal dengan target yang cukup ambisius.

Kepala DPMPTSP Bontang Muhammad Aspian Nur mengatakan, berdasarkan hasil Rapat Konsolidasi dan Sinkronisasi Data Realisasi Investasi se-Kaltim yang digelar 2 April 2026, pihaknya dipatok untuk menyumbang angka investasi sebesar Rp3,42 triliun.

“Target ini mengalami kenaikan signifikan sebesar 11,24 persen dibandingkan capaian tahun sebelumnya yang berada di angka Rp3,08 triliun,” ujarnya, Senin (11/5/2026).

Meski target yang diberikan Pemprov Kaltim lebih tinggi dari rencana awal pemerintah daerah, optimisme justru terpancar dari realisasi di lapangan. Tercatat, pada Triwulan I (Januari-Maret) 2026, Kota Bontang sudah tancap gas dengan mencatatkan realisasi investasi sebesar Rp796,78 miliar.

Komposisi modal pada awal tahun ini masih dipimpin para pemodal dalam negeri, namun minat investor asing tetap terjaga dengan baik. PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) tercatat menyumbang Rp707,31 miliar atau sekitar 88,77 persen. Disusul PMA (Penanaman Modal Asing) yang mencatatkan angka Rp89,46 miliar atau sebesar 11,23 persen.

Investasi di Bontang terbagi dalam tiga zona strategis yang memiliki karakteristik unik di masing-masing wilayah:

1. Bontang Utara (Jantung Industri): Masih menjadi penyumbang terbesar melalui sektor industri kimia dasar dan farmasi. Nama-nama besar seperti Kaltim Methanol terus memperkuat produksinya di sini

2. Bontang Selatan (Kawasan Urban): Fokus pada pembangunan perumahan, kawasan industri, dan perkantoran seiring meningkatnya populasi dan aktivitas ekonomi

3. Bontang Barat (Hub Perdagangan): Sektor jasa dan kuliner (restoran) mendominasi diperkuat dengan hadirnya pemain besar seperti Fast Food Indonesia yang menunjukkan kuatnya daya beli warga

Dampak nyata dari derasnya arus investasi ini adalah terciptanya lapangan kerja. Tercatat pada Triwulan I 2026 saja, aktivitas investasi telah berhasil menyerap 939 Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

Terlebih lagi, dengan dukungan infrastruktur mapan seperti Pupuk Kaltim dan Badak LNG. Kemudian, kemudahan perizinan melalui sistem OSS RBA, Bontang kini bersaing ketat dengan wilayah kaya lainnya seperti Balikpapan dan Kutai Timur dalam jajaran pemilik target investasi tertinggi di Bumi Etam.

"Tentunya optimistis dapat mencapai target Rp3,4 triliun pada 2026. Dengan dukungan infrastruktur yang ada dan kemudahan perizinan yang terus kami perbaiki, kami yakin para investor akan semakin tertarik untuk menanamkan modalnya di Bontang," ucapnya.

Aspian juga turut mengundang para pelaku usaha untuk melirik potensi kota ini lebih dalam. "Kami mengundang investor untuk melihat Bontang bukan hanya sebagai kota industri, tapi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi hijau dan berkelanjutan di masa depan," katanya.

Bisnis.com, SAMARINDA — Kota Bontang mencatatkan realisasi investasi sebesar Rp3,08 triliun sepanjang 2025 atau mencapai 123,23% dari target.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bontang Muhammad Aspian Nur menyatakan capaian ini tumbuh 13,66% secara tahunan, sekaligus menjadi bukti meningkatnya kepercayaan investor terhadap iklim usaha di Bontang.

"Realisasi investasi tahun 2025 yang melampaui target ini menunjukkan bahwa Kota Bontang semakin dipercaya oleh investor, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Ini adalah hasil kerja bersama dalam menciptakan kemudahan berusaha dan kepastian layanan," kata Aspian dalam keterangan resmi, Rabu (6/5/2026).

Jika dirinci, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) masih menjadi tulang punggung dengan kontribusi Rp3,026 triliun, sementara Penanaman Modal Asing (PMA) tercatat sekitar Rp54,11 miliar.

Dia menambahkan, nilai investasi ini bersumber dari 323 proyek yang dijalankan oleh 81 pelaku usaha non-UMKM.

Dari sisi sektoral, PMDN didominasi industri kimia dasar, barang kimia, dan farmasi yang menyumbang 85,96% dari total investasi.

Sisanya tersebar di sektor perdagangan dan reparasi (5,18%), industri logam dasar (3,16%), usaha jasa lainnya (2,32%), serta hotel dan restoran (1,12%).

"Dominasi sektor industri kimia mempertegas karakteristik Bontang sebagai kawasan industri strategis di Kaltim, yang didukung oleh keberadaan industri besar dan ekosistem pendukungnya," kata Aspian.

Sementara itu, PMA terkonsentrasi pada sektor perumahan, kawasan industri, dan perkantoran. Hal itu menjadi indikator bahwa Bontang mulai menarik minat investor di bidang jasa dan hospitality, bukan sekadar industri berat.

Menariknya, terjadi persebaran distribusi investasi yang mencolok secara geografis.

Bontang Utara mencatat Rp1,17 triliun atau 98,94% dari total investasi, sementara Bontang Barat hanya Rp9,36 miliar (0,79%) dan Bontang Selatan Rp3,20 miliar (0,27%).

Pola ini menegaskan bahwa Bontang Utara masih menjadi episentrum ekonomi dan industri.

Lebih lanjut, Aspian menegaskan komitmen pemerintah untuk mendorong pemerataan investasi ke seluruh wilayah.

"Kami tidak hanya fokus pada peningkatan angka investasi, tetapi juga pada kualitas dan pemerataan investasi. Ke depan, kami akan memperkuat promosi potensi wilayah serta meningkatkan pelayanan perizinan yang lebih cepat, transparan, dan terintegrasi," tegasnya.

Adapun dia menuturkan penguatan pengawasan dan peningkatan kepatuhan pelaku usaha dalam pelaporan LKPM menjadi agenda prioritas untuk menjaga kredibilitas data investasi.

Bisnis.com, BATAM - Badan Pengusahaan (BP Batam) mencatat realisasi investasi pada triwulan I 2026 mencapai Rp17,4 triliun.

Angka tersebut tumbuh 102,85 persen secara tahunan (year-on-year) dan meningkat 68,92 persen dibandingkan triwulan sebelumnya (quarter-to-quarter).

Capaian ini menunjukkan akselerasi kuat Batam pada awal 2026, sekaligus menegaskan posisinya sebagai salah satu pusat pertumbuhan investasi paling dinamis di Indonesia.

Dari sisi komposisi, struktur investasi kian solid dengan penanaman modal asing (PMA) sebesar Rp8,8 triliun dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) Rp8,5 triliun.

Kenaikan PMDN yang mencapai 216 persen secara tahunan mencerminkan meningkatnya kepercayaan investor domestik, sementara PMA tetap berada pada level yang kuat.

Secara sektoral, realisasi investasi ditopang industri mesin dan elektronik sebesar 23,65 persen, diikuti sektor kimia dan farmasi 21,18 persen, jasa lainnya 17,70 persen, serta perumahan, kawasan industri, dan perkantoran sebesar 13,09 persen.

Komposisi ini menunjukkan pertumbuhan Batam bertumpu pada sektor bernilai tambah dan penguatan ekosistem industri.

Secara regional, Batam menyumbang sekitar 73,5 persen dari total realisasi investasi Provinsi Kepulauan Riau yang mencapai sekitar Rp23,8 triliun pada periode yang sama.

Hal ini menegaskan peran Batam sebagai motor utama perekonomian kawasan.

Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, mengatakan capaian tersebut mencerminkan meningkatnya kepercayaan investor terhadap Batam.

“Lonjakan ini menunjukkan Batam tidak hanya mampu menarik investasi, tetapi juga mengeksekusinya secara lebih cepat, pasti, dan produktif,” ujarnya.

Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, menambahkan dominasi Batam terhadap investasi di Kepulauan Riau memiliki arti strategis. “Batam memegang peran sentral dalam menggerakkan ekonomi kawasan. Pertumbuhan ini memberikan efek berantai ke sektor industri, logistik, perdagangan, dan jasa,” katanya.

Sementara itu, Deputi Bidang Investasi BP Batam, Fary Djemy Francis, menekankan pentingnya kualitas pertumbuhan investasi.

“Ini bukan sekadar lonjakan angka, melainkan menunjukkan struktur investasi yang sehat. PMA tetap kuat dan PMDN tumbuh agresif, menandakan Batam semakin dipersepsikan sebagai kawasan yang feasible, bankable, dan executable,” ujarnya.

Berdasarkan negara asal, Singapura menjadi kontributor terbesar dengan nilai investasi Rp4,82 triliun, disusul Hong Kong, Amerika Serikat, Tiongkok, dan Jepang. Sebaran tersebut mencerminkan posisi strategis Batam dalam jaringan investasi regional maupun global.

BP Batam menyatakan akan menjaga momentum pertumbuhan ini melalui penguatan layanan investasi, percepatan penyediaan lahan dan utilitas, serta peningkatan kepastian berusaha.

Ke depan, Batam tidak hanya menargetkan peningkatan nilai investasi, tetapi juga pembangunan ekosistem industri yang berdaya saing dan berkelanjutan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Investasi berbasis hilirisasi menjadi penopang utama realisasi investasi nasional pada awal 2026. Nilainya mencapai Rp147,5 triliun atau hampir sepertiga dari total investasi.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani mengatakan, kontribusi hilirisasi mencapai 29,6 persen dari total realisasi investasi kuartal I 2026 sebesar Rp498,8 triliun.

“Kontribusi dari realisasi yang berhubungan dengan hilirisasi itu cukup signifikan mencapai 29,6 persen di kuartal pertama ini,” kata Rosan saat konferensi pers Realisasi investasi Kuartal I 2026 dan Implementasi KBLI 2025 di Kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Jakarta, Kamis (23/4/2026).

Rosan mengatakan, nilai investasi hilirisasi tersebut meningkat dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar Rp136,3 triliun. Pertumbuhan ini menunjukkan penguatan sektor hilirisasi dalam struktur investasi nasional.

Kontribusi terbesar datang dari sektor mineral sebesar Rp98,3 triliun. Disusul sektor perkebunan dan kehutanan Rp29,8 triliun, minyak dan gas bumi Rp17,7 triliun, serta perikanan dan kelautan Rp1,7 triliun.

Rosan mengatakan sektor perikanan berpotensi tumbuh pada semester berikutnya. Sejumlah investasi di komoditas garam, rumput laut, dan tilapia disebut mulai berjalan.

“Kita melihat perikanan dan kelautan ini mungkin di dalam semester berikutnya bisa meningkat. Saya mendapatkan informasi akan ada investasi di bidang garam, rumput laut, dan ikan tilapia ini sudah mulai akan berjalan pada semester depan,” kata Rosan.

Batam (ANTARA) - Badan Pengusahaan (BP) Batam, Kepulauan Riau (Kepri) mencatat realisasi investasi di Batam pada triwulan I 2026 sebesar Rp17,4 triliun dan tumbuh 102,85 persen secara tahunan.

Kepala BP Batam Amsakar Achmad mengatakan bahwa capaian ini mencerminkan meningkatnya kepercayaan investor terhadap Batam.

“Lonjakan ini menunjukkan bahwa Batam tidak hanya menarik investasi, tetapi juga mampu mengeksekusinya dengan lebih cepat, pasti, dan produktif,” ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima di Batam, Kamis (23/4).

Capaian ini menandai akselerasi kuat Batam memasuki tahun 2026, sekaligus mempertegas perannya sebagai pusat pertumbuhan investasi paling dinamis di Indonesia.

Komposisi investasi menunjukkan struktur yang semakin tangguh, dengan Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp8,8 triliun dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp8,5 triliun.

Pertumbuhan signifikan PMDN yang mencapai 216 persen secara tahunan menjadi sinyal meningkatnya kepercayaan investor domestik, sementara PMA tetap terjaga.

Secara sektoral, investasi didorong oleh industri mesin dan elektronik (23,65 persen), kimia dan farmasi (21,18 persen), jasa lainnya (17,70 persen), serta perumahan, kawasan industri, dan perkantoran (13,09 persen).

Pola ini menunjukkan bahwa pertumbuhan Batam bertumpu pada sektor bernilai tambah dan penguatan ekosistem industri.

Dari sisi regional, Batam menyumbang sekitar 73,5 persen dari total realisasi investasi Kepulauan Riau yang mencapai lebih dari Rp23,8 triliun pada triwulan I ini.

Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Chandra menambahkan bahwa kontribusi dominan Batam terhadap investasi Kepri memiliki makna strategis.

“Batam memegang fungsi sentral dalam menggerakkan ekonomi kawasan. Pertumbuhan ini membawa efek berantai ke sektor industri, logistik, perdagangan, dan jasa,” kata Li Claudia.

Sementara itu, Deputi Bidang Investasi BP Batam Fary Djemy Francis menekankan pentingnya kualitas pertumbuhan.

“Ini bukan sekadar lonjakan angka. Struktur investasi yang sehat, dengan PMA tetap kuat dan PMDN tumbuh secara agresif, menunjukkan bahwa Batam semakin dipersepsikan sebagai kawasan yang feasible, bankable, dan executable,” kata dia.

Dari sisi negara, Singapura menjadi kontributor terbesar dengan nilai Rp4,82 triliun, diikuti Hong Kong, Amerika Serikat, Tiongkok, dan Jepang.

BP Batam akan terus menjaga momentum ini melalui penguatan layanan investasi, percepatan penyediaan lahan dan utilitas, serta peningkatan kepastian usaha.

Ke depan, Batam tidak hanya berfokus pada peningkatan nilai investasi, tetapi juga pada pembangunan ekosistem industri yang berdaya saing dan berkelanjutan.

Pewarta: Amandine Nadja
Editor: Indra Arief Pribadi
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah mencatat realisasi investasi kuartal I 2026 mencapai Rp498,8triliun. Capaian ini setara 24,4 persen dari target investasi nasional tahun ini sebesar Rp2.041,3triliun.

Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani mengatakan, realisasi tersebut tetap tumbuh di tengah tekanan global. Capaian ini juga sedikit melampaui target awal pemerintah.

“Di tengah tantangan dunia, alhamdulillah BKPM bersama seluruh dunia usaha, menyampaikan target investasi kuartal I 2026 alhamdulillah tercapai dan melebihi sedikit,” kata Rosan, Kamis (23/4/2026).

Secara tahunan, investasi tumbuh 7,2 persen dari Rp465,2triliun pada periode yang sama tahun lalu. Secara kuartalan, realisasi juga naik 0,4 persen dari Rp496,9triliun.

Penyerapan tenaga kerja tercatat mencapai 706.569 orang. Angka ini tumbuh 18,9 persen dibandingkan tahun sebelumnya. “Penyerapan tenaga kerja indonesia sebanyak 706.569 orang atau tumbuh 18,9 persen (yoy),” kata Rosan.

Dari sisi sumber, penanaman modal asing mencapai Rp250triliun atau 50,1 persen. Sementara penanaman modal dalam negeri sebesar Rp248,8triliun atau 49,9 persen. “PMA dan PMDN hampir sama, PMA hanya sedikit lebih tinggi,” kata Rosan.

Rosan menyebut distribusi investasi cukup merata antara Jawa dan luar Jawa. Investasi di luar Jawa mencapai Rp251,3triliun atau 50,4 persen, sedangkan di Jawa sebesar Rp247,5triliun atau 49,6 persen.

DKI Jakarta menjadi daerah dengan realisasi investasi terbesar sebesar Rp78,7triliun atau 15,8 persen. Posisi berikutnya ditempati Jawa Barat Rp76,8triliun, Banten Rp34,4triliun, Jawa Timur Rp32,6triliun, dan Sulawesi Tengah Rp32,1triliun.

“Biasanya kemarin Jawa Barat, kali ini Jakarta dengan tingkat realisasi investasi tertinggi,” kata Rosan.

Untuk PMDN, Jakarta juga memimpin dengan Rp47,9triliun atau 19,2 persen. Disusul Jawa Barat Rp26,3triliun, Jawa Timur Rp23,3triliun, dan Banten Rp23triliun.

Sementara itu, posisi Sulawesi Tengah pada PMDN digantikan Nusa Tenggara Barat dengan realisasi Rp15,7triliun. Pemerintah menilai tren ini menunjukkan penyebaran investasi yang semakin luas.

IDXChannel - Menteri Hilirisasi dan Investasi Rosan Roeslani melaporkan realisasi investasi di kuartal I-2026 sebesar Rp498,79 triliun. Capaian tersebut melampaui target yang ditetapkan yakni Rp497 triliun.

"Realisasi investasi di 2026 ini, tadi di kuartal pertama saya melaporkan bahwa alhamdulillah tercapai pencapaian Rp498,79 triliun atau 100,36 persen dari target Rp497 triliun, dan itu adalah peningkatan 7,22 persen secara year on year-nya," ujar Rosan usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (21/4/2026).

Rosan merinci Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) hampir seimbang di mana 49,89 persen merupakan PMDN dan 50,02 persen merupakan PMA.

Adapun dari realisasi tersebut, berhasil menyerap tenaga kerja 706.569 orang atau 18,93 persen.

Dari sisi wilayah, investasi di luar Pulau Jawa masih mendominasi dengan porsi 50,37 persen, sementara investasi di Pulau Jawa sebanyak 49,63 persen. DKI Jakarta menjadi provinsi dengan realisasi investasi terbesar, yakni 15,76 persen, kemudian disusul Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, dan Jawa Tengah.

Singapura masih menempati posisi teratas penyumbang investasi ke RI sebesar USD4,6 miliar, kemudian Hongkong USD2,7 miliar, China USD2,2 miliar, Amerika Serikat (AS) USD1,7 miliar, dan Jepang USD1 miliar.

(NIA DEVIYANA)

Bisnis.com, BANDUNG — Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Barat menargetkan realisasi investasi triwulan I/2026 mencapai Rp80 triliun asalkan para pelaku usaha patuh melaporkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).

Kepala DPMPTSP Jabar Dedi Taufik mengatakan pemerintah sudah memperpanjang masa pelaporan LKPM Triwulan I 2026 hingga 15 April mendatang. Hasil LKPM tersebut nantinya akan mencerminkan situasi realisasi investasi di Jawa Barat apakah terdampak oleh situasi geopolitik saat ini.

“Tanggal 15 April kita eksekusi hasil LKPM, sekaligus melihat outlook investasi ke depan apakah situasi geopolitik saat ini mempengaruhi keberminatan investasi ke Jawa Barat atau tidak,” katanya di Bandung, Rabu (8/4/2026).

Data awal yang dikantongi DPMPTSP Jabar hingga akhir Maret 2026, realisasi investasi ke Jawa Barat sudah mencapai 50% dari target Rp80 triliun. “Target kita Rp80 triliun di triwulan I 2026, kemarin baru Rp50 triliun, semoga tercapai di Rp80 triliun,” katanya.

Agar data LKPM tersaji penuh, pihaknya saat ini sudah mengimbau seluruh kawasan industri di Jawa Barat untuk tertib melaporkan hingga tenggat waktu yang diberikan.

“Kami meminta kawasan industri segera mengisi LKPM, kita dorong juga kabupaten/kota agar tidak berfokus pada PMA, tapi melihat potensi PMDN yang besar,” paparnya.

Sebelumnya, Kementerian Investasi/BKPM RI menegaskan pelaku usaha non-UMK diwajibkan melaporkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) melalui sistem OSS-RBA mulai 1 hingga 15 April 2026 untuk menghindari sanksi administratif.

Dedi Taufik menuturkan LKPM bukan hanya sebagai laporan semata, namun memberikan manfaat bagi para pelaku usaha. Menurutnya mereka yang rutin melapor akan mendapatkan pembinaan dan fasilitasi dari pemerintah.

“Laporan mereka juga menjadi dasar evaluasi dan penyusunan kebijakan investasi daerah, para pelaku usaha juga mendapatkan dukungan kemudahan dalam proses perizinan berusaha,” katanya.

DPMPTSP Jawa Barat memastikan siap memberikan pendampingan teknis bagi pelaku usaha yang mengalami kendala dalam proses pelaporan LKPM. Pelaku usaha dapat menghubungi layanan informasi DPMPTSP melalui: Call Center: (022) 3050 2026 dan WhatsApp Center: 0852 5000 0125 serta akun sosial media resmi.

“Sekali lagi LKPM ini wajib bagi pelaku usaha,” pungkasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Ekon) Airlangga Hartarto melaporkan pada kuartal keempat 2025 pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,39 persen. Ini menjadi yang tertinggi di antara negara-negara G20.

"Ini merupakan yang tertinggi di antara negara-negara G20. Kemudian pertumbuhan tahunan (year on year) sebesar 5,11 persen, ini juga sangat baik," kata Airlangga usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (11/2/2026).

Dari sisi sektor riil, Airlangga melaporkan bahwa aktivitas manufaktur masih berada pada zona ekspansi dengan indeks sebesar 52,6. Selain itu, tingkat keyakinan konsumen pada Januari juga menunjukkan peningkatan dibandingkan bulan sebelumnya.

Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) juga mengalami kenaikan menjadi 127 pada Januari 2026. Pada bulan sebelumnya, IKK tercatat sebesar 123,5.

Bisnis.com, JAKARTA — Upaya pemerintah untuk mengejar investasi senilai Rp2.280 triliun pada 2026 diperkirakan semakin bertumpu kepada penanaman modal dalam negeri (PMDN). Hal ini turut terjadi di tengah stagnasi penanaman modal asing (PMA).

Pengusaha domestik pun menilai target investasi 2026 itu ambisius, akan tetapi realistis. Apalagi, target investasi pada tahun kedua pemerintahan Presiden Prabowo Subainti itu pertama kali yang nilainya melampaui Rp2.000 triliun.

Syaratnya, upaya mengejar target investasi itu dibarengi dengan kebijakan yang konsisten dan eksekusi yang kredibel. Menurut Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), target investasi 2026 yang melonjak 19,6% (YoY) dari tahun sebelumnya itu mencerminkan ekspektasi pemerintah terhadap peran investasi sebagai pendorong pertumbuhan utana dari perekonomian nasional.

Apabila dilihat pada 2025, angka PMDN tercatat sebesar Rp1.030,3 triliun atau menyumbang 53,4% dari total realisasi Rp1.931,2 triliun. Sementara itu, PMA terkumpul hanya Rp900,9 triliun atau memberikan share terbesar 46,6%.

Dengan demikian, terlihat adanya stagnasi realisasi PMA lantaran pada 2024 investasi asing terkumpul Rp900,2 triliun. Artinya, pertumbuhan dari 2024 ke 2025 hanya terjadi sekitar 0,1% (YoY). Share PMA juga mengecil yakni dari 52,5% pada realisasi investasi 2024, kemudian ke 46,6% pada 2025.

Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani melihat realisasi investasi tahun lalu merupakan titik balik yang penting. Sebab, dalam kurun 10 tahun terakhir, porsi PMDN yang lebih besar dari PMA baru pertama kali terjadi di 2025.

"Sebelumnya, share PMDN relatif konsisten di kisaran 45–49%, bahkan sempat berada di level 30%-an sebelum 2018. Ini menunjukkan adanya structural shift dalam sumber pertumbuhan investasi Indonesia, di mana kepercayaan dan kapasitas investor domestik semakin menguat," terangnya, Rabu (21/1/2026).

Dengan terjadinya peralihan tumpuan investasi dari PMA ke PMDN, terang Shinta, maka pemerintah perlu menyiapkan lingkungan yang mendukung bagi dunia usaha nasional. Dukungan itu mencakup kepastian regulasi, konsistensi kebijakan pusat dan daerah, serta biaya ekonomi yang semakin efisien.

Di sisi lain, pemerintah dinilai perlu memastikan akses pembiayaan jangka panjang yang kompetitif, penguatan ekosistem industri, dan kesiapan infrastruktur. Tujannya agar PMDN tidak hanya tumbuh secara nominal, tetapi juga berkualitas dan berkelanjutan.

Perempuan yang juga menjabat Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia itu turut menuturkan, dunia usaha mengapresiasi langkah pemerintah melalui penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) No.28/2025 tentang perizinan dengan integrasi penuh OSS-RBA, SLA (Service Level Agreement), serta adanya mekanisme fiktif positif.

Akan tetapi, terang Shinta, struktur biaya ekonomi tinggi atau high cost economy masih menjadi tantangan mendasar di luar masalah perizinan. Contohnya, biaya logistik, tarif energi, serta suku bunga pinjaman di Indonesia masih relatif lebih tinggi dibandingkan negara-negara di kawasan.

"Friksi-friksi ini menciptakan deadweight loss dan menekan total factor productivity (TFP) dunia usaha. Tantangan serupa juga terlihat pada aspek kualitas dan ketersediaan sumber daya manusia. Oleh karena itu, peningkatan efisiensi biaya usaha universal harus menjadi agenda struktural utama," terangnya.

PMDN Bukan Substitusi PMA

Bagi dunia usaha, lanjut Shinta, meningkatnya peran PMDN seharusnya tidak dipahami sebagai substitusi terhadap PMA. Akan tetapi, meningkatnya PMDN harus memperkuat ketahanan investasi.

PMDN yang kuat diharapkan menjadi shock absorber ketika arus modal global melambat. Investasi dari dalam negeri juga diharapkan menjadi anchor masuknya investasi asing yang mencari pasar domestik yang solid dan supply chain yang matang.

Oleh sebab itu, pemerintah diminta untuk terus melanjutkan upaya deregulasi dan melakukan transmisi secara konsisten hingga ke level teknis dan daerah.

Menurut Shinta, kepercayaan pengusaha secara umum relatif membaik apabila dilihat dari sentimennya. Hal itu berkat kinerja investasi 2025 yang melampaui target, dominasi PMDN, serta perbaikan koordinasi kebijakan menjadi sinyal positif.

"Namun demikian, kepercayaan ini bersifat conditional. Konsistensi kebijakan, kepastian hukum, serta keberlanjutan reformasi struktural akan sangat menentukan apakah optimisme ini bisa terjaga dan diterjemahkan menjadi realisasi investasi yang lebih besar ke depan," tuturnya.

Pada konferensi pers Capaian Realisasi Investasi Triwulan IV 2025, Kamis (15/1/2026), Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani mengatakan naiknya share PMDN terhadap realisasi investasi tahun lalu karena penanaman modal domestik yang semakin terakselerasi.

"Kalau mungkin dulu [penanaman modal] dalam negerinya, kalau saya kasih perumpamaan, kalau dulu larinya 10 kilometer per jam, sekarang dalam negerinya tiba-tiba jadi 15 kilometer per jam. Karena ada faktor Danantara-nya," kata Rosan di kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM di Jakarta.

Meski demikian, dia tidak menampik adanya faktor global yang memengaruhi stagnasi kontribusi PMA terhadap investasi di tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo. Namun, dia memastikan bahwa realisasi ini masih sejalan dengan rencana-rencana pemerintah.

Untuk diketahui, target investasi 2026 senilai Rp2.280 triliun itu sejalan dengan rencana pemerintah dalam rangka mengejar pertumbuhan ekonomi di 2029 sebesar 8%. Pemerintah butuh investasi Rp13.302 triliun pada 2025-2029 agar ekonomi bisa tumbuh sebesar 8% di akhir pemerintahan Presiden Prabowo.

Nantinya pada tahun kelima pemerintahan Prabowo atau 2029, Indonesia menargetkan realisasi investasi sebesar Rp3.414 triliun. Sebelumnya, realisasi investasi ditargetkan naik secara bertahap dari 2026 sebesar Rp2.280 triliun, naik ke Rp2.684 triliun pada 2027 dan Rp3.116 triliun pada 2028.

"Kami akan terus lebih aktif juga untuk keluarnya, IIPC [Indonesia Investment Promotion Center] kami juga terus berkomunikasi dengan mereka [investor asing] untuk investasi ini bisa terus meningkat," tuturnya.

SEKTOR INVESTASI 2026

Menurut Rosan, terdapat beberapa proyek investasi yang akan tumbuh lebih tinggi lagi di 2026. Beberapa meningkat berkat adanya Danantara. Khususnya, di sektor hilirisasi, kimia, kesehatan, dan lain-lain.

Contohnya, sektor investasi yang diklaim bakal meningkat pada 2026 adalah perumahan, kawasan industri dan perkantoran. Pada 2025, investasinya merupakan terbesar kelima dengan nilai Rp140,4 triliun atau 7,3% dari total realisasi.

Menurut Rosan, akan terjadi peningkatan signifikan pada investasi sektor perumahan akibat didorong oleh program perumahan yang notabenenya menjadi prioritas Presiden Prabowo.

"Jika kami lihat ini akan mengalami peningkatan signifikan, termasuk juga kawasan industri. Jadi dua hal ini di tahun ini akan mengalami peningkatan yang cukup-cukup signifikan, mungkin bisa menggeser sektor-sektor lain," terangnya.

Selain itu, sektor perikanan dan perkebunan turut diperkirakan meningkat. Dua sektor investasi hilirisasi itu pada 2025 masing-masing menyumbang Rp144,5 triliun (perkebunan dan kehutanan) serta Rp6,4 triliun (perikanan dan kelautan).

Adapun secara total, realisasi investasi hilirisasi sepanjang tahun lalu mencapai Rp584,1 triliun. Terbesar masih berasal dari mineral Rp373,1 triliun, didominasi nikel senilai Rp185,2 triliun.

Pria yang juga CEO Danantara itu turut mengeklaim investor memiliki minat tinggi untuk menanamkan modalnya di Indonesia pada sektor energi terbarukan. Hal ini sejalan dengan rencan jangka panjang PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN.

Rosan mengungkap, PLN berencana agar 76% pasokan energi di Indonesia berasal dari renewable energy. Masalahnya, kapasitas energi terbarukan yang sudah terpasang saat ini baru 15,1 gigawatt dari total potensi 3.700 gigawatt.

Potensi energi terbarukan Indonesia, lanjutnya, berada di tenaga solah, hydro maupun geothermal. Dia mengaku akan mempermudah perizinan investasi di sektor-sektor tersebut.

"Terutama kalau saya lihat justru dari Jepang yang banyak di geothermal," paparnya.

Tidak hanya itu, Rosan turut melihat potensi besar investasi di 2026 pada sektor pusat data atau data center.

"Mereka kemarin banyak boleh dibilang di Johor, kemudian di Thailand juga sekarang mulai kami bicara. Kami melihat juga itu akan menjadi investasi yang signifikan di tahun ini," lanjut mantan Duta Besar AS itu.

Terakhir, pemerintah juga akan mendorong proyek pengolahan sampah menjadi tenaga listrik atau Waste to Energy. Rosan menyebut tendernya sudah mulai berjalan dan diklaim menarik minat tinggi investor.