JAKARTA - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), dan Tanoto Foundation meluncurkan buku cerita anak berjudul “Misi untuk Raka” pada Rabu (13/5/2026)..

Melalui kolaborasi lintas sektor ini, ketiga pihak menghadirkan buku cerita bergambar bagi anak usia 3–8 tahun yang tidak hanya mendorong aktivitas tanpa gawai, tetapi juga menjadi panduan praktis bagi orang tua dalam mendampingi penggunaan gawai secara bijaksana di rumah.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah Fauzi menegaskan pentingnya penguatan peran keluarga dalam mendampingi anak di era digital.

“Tanpa pengawasan yang jelas dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak, penggunaan gawai berlebihan berisiko mengganggu kebutuhan dasar anak akan aktivitas fisik, interaksi sosial, dan pengalaman belajar yang sesuai dengan tahap perkembangannya,” ujar Menteri PPPA, melalui siaran pers, Rabu (13/5/2026).

Menteri PPPA juga menyampaikan buku “Misi untuk Raka” hadir sebagai instrumen edukatif untuk membantu orang tua dan anak membangun dialog dan menemukan kembali kegembiraan dalam aktivitas fisik dan interaksi langsung yang menyehatkan.

“Perlu kolaborasi banyak pihak untuk menjaga pertumbuhan anak Indonesia optimal, bukan hanya dari orang tua, guru, dan pemerintah, namun juga pihak lain yang berkaitan. Inilah mengapa melalui buku ini kami berkolaborasi dengan Kemendikdasmen dan Tanoto Foundation, yang memiliki visi yang sama,” sambung Menteri PPPA.

Di tempat yang sama, Staf Khusus Mendikdasmen Bidang Pendidikan Inklusif dan Pemerataan Pendidikan Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar Kemendikdasmen, Rita Pranawati menekankan respon yang diberikan harus tepat dengan perkembangan yang ada.

"Di tengah pesatnya era digital yang membawa tantangan seperti adiksi gawai hingga rendahnya literasi digital, pendidikan harus merespons tidak hanya melalui aspek akademik, tetapi juga penguatan karakter yang fundamental, salah satunya lewat Gerakan Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat dari Kemendikdasmen,” sebut Rita.

Buku ini turut mendukung penguatan karakter, yang juga mengandung nilai-nilai yang senada dengan Gerakan Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat. “Kami menyambut baik buku Misi Untuk Raka, yang menguatkan pilar-pilar Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat. Melalui cerita, anak-anak memiliki alternatif yang positif sekaligus bermanfaat bagi dirinya”, ujar Rita.

Head of Policy & Advocacy Tanoto Foundation, Eddy Henry, yang turut hadir dalam peluncuran ini mengatakan bahwa penguatan kapasitas pengasuh dan penyediaan alternatif aktivitas tanpa gawai menjadi bagian penting dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.

“Teknologi telah menjadi bagian dari kegiatan keseharian keluarga. Namun, anak usia dini tetap membutuhkan ruang untuk bergerak, bermain, membaca, berkarya, dan membangun interaksi sosial secara nyata. Karena itu, melalui buku ini kami ingin menghadirkan pendekatan yang lebih positif, yaitu tidak hanya membatasi penggunaan gawai, tetapi juga memperkenalkan aktivitas alternatif yang menyenangkan dan bermakna bagi anak,” ujarnya.

Tanoto Foundation, organisasi filantropi independen di bidang pendidikan dan kesehatan yang didirikan oleh Sukanto Tanoto dan Tinah Bingei Tanoto pada tahun 1981, sebelumnya telah meluncurkan tiga Buku Cerita Anak SIGAP bersama KemenPPPA dan Kemendikdasmen.

Buku-buku tersebut yaitu “Rubrik Unik Korona” yang menjadi sarana edukasi mengenai pandemi pada tahun 2021, “Saat Noni Datang” yang mengangkat tema edukasi emosi dan perasaan pada 2022, dan “Bisa atau Tidak, Ya?” yang mendorong tumbuhnya kemandirian pada anak sejak usia dini di tahun 2024.

“Buku-buku ini menjadi bukti nyata dari komitmen kami dalam membantu pemerintah meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pengasuhan dan literasi anak,” tutup Eddy.

Sebagai buku seri keempat, “Misi untuk Raka” mengangkat empat aktivitas utama #SeruTanpaLayar, yaitu bergerak, berbuat baik, membaca, dan berkarya. Buku ini juga dilengkapi tips praktis bagi orang tua melalui prinsip 3S: screen time, screen break, dan screen zone untuk membantu menciptakan lingkungan pengasuhan yang sehat dan seimbang di rumah.

Untuk menjangkau anak-anak dan keluarga di seluruh Indonesia, buku “Misi untuk Raka” tersedia dalam format cetak dan dapat diunduh secara gratis melalui situs resmi Tanoto Foundation

NTT - Berdayakan kaum perempuan di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), PT Permodalan Nasional Madani (PNM) bersamaKementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) memberikan pelatihan usaha. Salah satunya melalui pemberdayaan dan pengembangan klasterisasi usaha berbasis potensi lokal.

Program ini untuk membantu perempuan desa meningkatkan nilai ekonomi dari sumber daya alam di daerahnya. Melalui pendekatan klasterisasi, masyarakat tidak hanya didorong menghasilkan produk, tetapi juga membangun ekosistem usaha berkelanjutan mulai dari budidaya, pengolahan, hingga pemasaran.

Di Ngada, komoditas pala dinilai memiliki peluang besar untuk dikembangkan menjadi produk bernilai tambah. Selama ini, sebagian besar hasil panen masyarakat masih dijual dalam bentuk mentah dengan harga yang relatif terbatas. Padahal, pala memiliki peluang pasar yang luas apabila dikelola secara optimal melalui proses pengolahan dan peningkatan kualitas produk.

Direktur Utama PNM Kindaris mengatakan pemberdayaan perempuan menjadi salah satu fokus utama PNM dalam menciptakan dampak sosial yang berkelanjutan, khususnya di wilayah perdesaan.

“Perempuan memiliki peran penting dalam menggerakkan ekonomi keluarga dan komunitas. Kami ingin mendorong perempuan di daerah memiliki kesempatan lebih luas untuk berkembang dengan memanfaatkan potensi lokal yang dimiliki, termasuk komoditas pala di Ngada,” ujarnya, Rabu (13/5/2026).

Melalui program ini, para perempuan pengusaha ultra mikro, khususnya nasabah PNM Mekaar, mendapatkan pendampingan mulai dari penguatan kapasitas usaha, pengolahan hasil pala, pengemasan produk, hingga penguatan akses pasar. Pendampingan tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat meningkatkan kualitas produk sekaligus memperbesar peluang usaha yang berkelanjutan.

Lihat video: Peluang Emas UMKM! 1.819 Produk Indonesia Kini Bebas Tarif Masuk ke Amerika



Pengembangan klasterisasi pala juga menjadi ruang pemberdayaan sosial bagi perempuan desa sekaligus diharapkan dapat mendukung program pemerintah melalui konsep One Village One Product (OVOP), yaitu pengembangan ekonomi desa berbasis potensi unggulan lokal yang memiliki nilai tambah dan daya saing. Melalui pengembangan klaster usaha seperti pala di Ngada, PNM berharap setiap daerah mampu mengoptimalkan kekayaan alamnya menjadi produk unggulan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Kolaborasi antara PNM dan KPPPA ini sekaligus menjadi upaya untuk mendorong perempuan Indonesia semakin mandiri secara ekonomi dengan tetap memanfaatkan kekayaan alam dan kearifan lokal di daerah masing-masing.

“Melalui berbagai program pendampingan dan pengembangan klaster usaha, kami berharap potensi lokal di berbagai daerah dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” ucapnya.

JAKARTA - Penanganan kasus grup chat mahasiswa FHUI yang dinilai melecehkan perempuan terus berlanjut. Dalam hal ini Rektor UI melakukan koordinasi langsung dengan Menteri PPPA.

Pertemuan antara Rektor UI Prof Heri Hermansyah dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Menteri PPAI) Arifatul Choiri Fauzi berlangsung Rabu (15/4/2026) di Gedung Pusat Administrasi UI.

Dalam pertemuan tersebut, Kementerian PPPA menyampaikan apresiasi atas langkah cepat dan terukur yang dilakukan UI, termasuk kebijakan penonaktifan sementara sebagai upaya menjaga objektivitas pemeriksaan. Kedua pihak juga sepakat untuk terus memperkuat koordinasi dalam mengawal proses penanganan agar berjalan transparan, akuntabel, dan berperspektif pada perlindungan korban.

Rektor UI, Prof. Dr. Ir. Heri Hermansyahmenyampaikan bahwa kampus memiliki modal akademik yang kuat, termasuk keberadaan program studi gender yang bersifat multidisiplin, untuk mendorong kajian komprehensif terkait akar permasalahan serta merumuskan metodologi pencegahan yang lebih efektif.

“Ke depan, kita perlu mendorong kajian yang lebih holistik dan multidisiplin untuk melihat akar persoalan secara menyeluruh. Dari situ kita dapat merumuskan metodologi yang lebih tepat agar peristiwa serupa dapat diminimalkan,” ujar Rektor UI, melalui siaran pers, Kamis (16/4/2026).

Dalam konteks implementasi, UI juga berkomitmen memperkuat aspek edukasi melalui orientasi mahasiswa baru dengan memasukkan materi wajib terkait kekerasan seksual, asusila, narkoba, dan isu-isu kontemporer lainnya.

Penyampaian materi ini ke depan akan diperkuat dengan keterlibatan langsung Satgas PPK, sehingga pesan yang disampaikan lebih komprehensif dan memiliki landasan otoritatif.

Di sisi kelembagaan, Rektor menyoroti pentingnya penataan posisi Satgas agar tetap independen namun didukung secara optimal oleh institusi, terutama dalam hal pendanaan dan sumber daya manusia.

Diperlukan formulasi tata kelola yang mampu menjaga independensi sekaligus memastikan keberlanjutan dukungan institusional, termasuk melalui skema pendanaan kolaboratif.

Sementara itu, Menteri Arifah menekankan pentingnya penguatan koordinasi di tingkat nasional guna menyusun kerangka yang lebih seragam terkait posisi dan peran Satgas di perguruan tinggi, serta mendorong pertukaran praktik baik antar institusi.

“Kita perlu duduk bersama dalam forum koordinasi nasional untuk merumuskan posisi dan penguatan Satgas di perguruan tinggi, sekaligus belajar dari praktik baik yang sudah ada. Selain itu, pendekatan kepada mahasiswa juga harus lebih partisipatif, dengan melibatkan teman sebaya agar pesan pencegahan lebih mudah diterima,” ujar Menteri Arifah.

Ia juga menyoroti pentingnya pendekatan partisipatif dengan melibatkan mahasiswa secara aktif, termasuk organisasi kemahasiswaan, agar pesan pencegahan dapat disampaikan dengan lebih relevan dan efektif di kalangan mahasiswa.

Sebagai tindak lanjut, koordinasi antara UI, Kementerian PPPA, dan kementerian terkait akan terus diperkuat untuk merumuskan langkah konkret yang dapat diimplementasikan secara lebih luas di perguruan tinggi lainnya.

Seluruh proses penanganan kasus ini dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 serta Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 37 Tahun 2025 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Universitas Indonesia.

UI menegaskan bahwa penonaktifan sementara ini bukan merupakan bentuk sanksi akhir, melainkan bagian dari proses administratif dalam rangka pemeriksaan. Universitas tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah, keadilan, serta perlindungan hak setiap individu.

JAKARTA - Kasus dugaan pelecehan seksual yang melibatkan 16 orang mahasiswa di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) terus bergulir. Hal ini pun mendapat kecaman dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi.

“Kami mengecam keras segala bentuk pelecehan terhadap perempuan, termasuk yang dilakukan melalui grup percakapan digital. Tindakan tersebut tidak hanya merendahkan martabat perempuan, tetapi juga menciptakan lingkungan yang tidak aman, khususnya di ruang akademik," katanya, melalui siaran pers, Selasa (14/4/2026).

Arifah menekankan, Kemen PPPA akan berkomitmen mengawal penanganan kasus ini agar memperoleh perlindungan, pendampingan, dan keadilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Setiap bentuk pelecehan seksual, termasuk yang dilakukan melalui percakapan tertutup di ruang digital, merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan tidak dapat ditoleransi dalam kondisi apa pun,” tegas Menteri PPPA.

Arifah Fauzi juga mengapresiasi langkah cepat pihak kampus yang telah melakukan investigasi melalui satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (PPKPT) dengan melakukan langkah-langkah awal dan mekanisme internal.

Ia juga berharap agar kejadian serupa tidak terulang kembali, baik di kampus tersebut maupun di lingkungan perguruan tinggi lainnya.

Sebagai tindak lanjut, Kemen PPPA menekankan proses penanganan terhadap pelaku secara transparan, akuntabel dan berperspektif pada korban, tanpa adanya intervensi dari pihak manapun. Proses penegakan hukum terhadap kasus kekerasan seksual harus dilakukan secara tegas dan tanpa pandang bulu, terlepas dari siapa pelaku maupun latar belakang keluarganya.

“Kami mendorong pihak Universitas Indonesia untuk melakukan penelusuran dan penanganan secara menyeluruh melalui Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (PPKPT), termasuk memberikan sanksi tegas kepada pihak yang terbukti terlibat," kata dia.

Dia melanjutkan, penanganan kasus ini perlu mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

Ia mendorong para korban mendapatkan layanan pendampingan, baik secara psikologis maupun hukum, serta terlindungi dari stigma, intimidasi dan reviktimisasi, serta pentingnya menjaga kerahasiaan identitas korban.

JAKARTA - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) memberikan Penghargaan Kabupaten dan Kota Layak Anak (KLA) 2025. Penghargaan yang diberikan kepada 355 kabupaten/kota di seluruh Indonesia ini merupakan jumlah tertinggi sepanjang pelaksanaan program ini.

Capaian ini menunjukkan konsistensi dan kesungguhan pemerintah daerah dalam memperkuat sistem pembangunan berbasis hak anak. Perubahan kepemimpinan di sejumlah wilayah justru menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola dan memastikan keberlanjutan program melalui mekanisme transfer pengetahuan yang lebih efektif.

Menteri PPPA Arifah Fauzi menyampaikan evaluasi KLA tidak hanya dimaknai sebagai ajang penghargaan, melainkan sebagai sarana refleksi dan peningkatan berkelanjutan bagi daerah. Evaluasi ini dilakukan untuk memantau kemajuan dan mengidentifikasi area perbaikan dalam upaya menciptakan kota yang layak bagi anak-anak kita.

“KLA kini telah masuk dalam RPJMN 2025–2029, sehingga pencapaiannya tidak hanya mencerminkan kinerja pemerintah daerah, tetapi juga pusat dalam membina, mendampingi, dan memfasilitasi daerah,” ujar Arifah, Selasa (9/12/2025).

Dari 355 kabupaten dan kota, kata Arifah, sebanyak 22 daerah meraih predikat Utama, 69 daerah berpredikat Nindya, 125 Madya, dan 139 Pratama. Capaian ini menunjukkan hampir 70% daerah di Indonesia kini telah memiliki sistem pembangunan berbasis hak anak.

Selain itu, 13 provinsi turut menerima Penghargaan Provinsi Layak Anak (Provila 2025) atas komitmen mereka menggerakkan program KLA di tingkat regional. Angka itu menegaskan komitmen pelindungan anak telah bergerak dari sekadar kebijakan sektoral menjadi gerakan lintas wilayah yang terstruktur dan berkelanjutan.

Pertumbuhan kuantitatif tersebut tak lepas dari dua reformasi kelembagaan besar yang dijalankan pemerintah pada 2025. Pertama, efektivitas Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) yang mulai berjalan di banyak daerah sejak Januari 2025.

Kedua, penerapan Peraturan Menteri PPPA No. 3 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Partisipasi Anak melalui Forum Anak, yang meningkatkan kualitas keterlibatan anak dalam proses perencanaan pembangunan daerah. “Kedua reformasi ini menjadi fondasi penting dalam memperkuat sistem KLA di seluruh Indonesia,” kata Arifah.

Pemerintah menilai keberhasilan KLA 2025 bukan hanya diukur dari jumlah penghargaan, tetapi dari penguatan tata kelola daerah yang lebih responsif terhadap hak anak.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, dalam Penganugerahan KLA 2025 menekankan tantangan baru ke depan adalah memastikan kota tidak hanya layak huni, tetapi juga layak tumbuh dan layak dicintai oleh anak-anak.

Digitalisasi dan meningkatnya waktu penggunaan layar (screen time) anak Indonesia, rata-rata 7,5 jam per hari, menjadi isu yang harus dijawab melalui kebijakan kesejahteraan digital dan penyediaan ruang publik aman di setiap kota dan kabupaten.

“Pemerintah mendorong daerah untuk menyeimbangkan ruang virtual dan ruang sosial anak melalui pembangunan taman bermain, jalur sepeda, dan ruang publik yang ramah anak sebagai bagian dari klaster pendidikan dan rekreasi,” ujar Pratikno.

Dalam konteks kebijakan nasional, 2025 juga menjadi periode transisi menuju Rencana Aksi Nasional (RAN) KLA 2025–2029, yang akan menjadi pedoman bagi seluruh daerah. Pemerintah sedang memfinalisasi pembaruan Perpres No. 25 Tahun 2021 untuk menyesuaikan arah kebijakan KLA dengan RPJMN 2025–2029, agar isu digitalisasi, disabilitas, dan inklusivitas anak terintegrasi secara eksplisit dalam kebijakan nasional.

“Ke depan, pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas KLA dari level Pratama dan Madya menjadi Nindya dan Utama,” ucapnya.

JAKARTA - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifatul Choiri Fauzi menekankan pentingnya memenuhi hak yang dimiliki anak. Sebab menurutnya, anak disebut terlantar bukan karena tidak memiliki tempat tinggal melainkan haknya tidak terpenuhi.

"Nah, dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, saya mencermati ada satu hal yang mungkin ini menjadi introspeksi kita bersama. Di situ disebutkan bahwa anak yang terlantar itu bukan anak yang tidak punya tempat secara fisik, tapi anak yang terlantar itu adalah anak yang tidak terpenuhi hak-haknya," kata Arifatul kepada wartawan di Jakarta, Minggu (23/11/2025).

Lebih lanjut, hak anak yang harus dipenuhi dijelaskan dia seperti hak hidup, hak anak untuk bermain, serta mendapatkan perlindungan. Dia meminta kepada seluruh orang tua untuk memperhatikan hak anak ini.

"Ya, jadi misalkan hak untuk hidup, hak untuk bermain, hak untuk mendapatkan perlindungan, hak untuk mendapatkan status kebangsaan, dan lain sebagainya. Ini adalah hak-hak yang harus dipenuhi oleh anak," ucap dia.

Dengan memenuhi hak tersebut, anak akan merasakan ketenangan secara psikologis, sehingga tidak akan berdampak negatif kepada kehidupan sang anak. Dia juga mengingatkan agar orang tua selalu memberikan rasa sayang kepada anaknya.

"Jadi anak terlantar itu bukan hanya anak yang ada di jalanan, tetapi anak yang tidak mendapatkan kasih sayang, yang tidak mendapatkan hak-haknya untuk dipenuhi," sambungnya.

Di sisi lain, terkait bullying pada anak, dia menegaskan bahwa hal ini bukan hanya tugas guru di sekolah. Orang tua dan lingkungan sekitar juga harus berperan aktif untuk mencegah prilaku bullying.

"Jadi keluarga, sekolah, dan masyarakat. Masyarakat juga punya peran yang luar biasa, termasuk media," ucapnya.