JAKARTA - Saat ini lebih dari 53 juta anak terdaftar di sekolah di seluruh Indonesia. Namun di balik capaian tersebut, tantangan untuk memastikan setiap anak belajar di lingkungan yang aman dan setara masih menjadi pekerjaan rumah bersama.

Data PISA 2022 menunjukkan 25% murid perempuan dan 30% murid laki-laki melaporkan pernah menjadi korban perundungan setidaknya beberapa kali dalam sebulan. Survei yang dilakukan Kemendikdasmen di tahun yang sama juga menunjukkan sekitar 36% peserta didik SD dan SMP berisiko mengalami perundungan, sementara 34% berisiko mengalami kekerasan seksual di lingkungan sekolah.

Berdasarkan laporan SIMFONI PPA dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah menunjukkan tren peningkatan setiap tahun. Dari 638 kasus di 2021, angka ini terus bertumbuh hingga mencapai 2.162 kasus di 2025. Proporsinya pun meningkat dari 2,5% menjadi lebih dari 6% dari seluruh kasus kekerasan yang dilaporkan secara nasional. Kasus Bocah 6 Tahun Dibully dan Disetrum ke Tiang Listrik hingga Koma, Cuma 1 Pelaku Ditahan Polisi

Untuk itu, PUSKAPA bersama Global Partnership for Education Knowledge and Innovation Exchange (GPE-KIX) dan International Development Research Centre (IDRC), Canada baru saja merampungkan studi bertajuk “Sekolah sebagai Garda Depan: Menguatkan Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Sekolah Indonesia”. Studi ini dilakukan sejak 2024 di enam sekolah yang berada di Aceh, Banten, dan Maluku.

Diseminasi hasil studi ini digelar di Jakarta pada Kamis, 11 Juni 2026 dalam gelar wicara. Menghadirkan pembuat kebijakan nasional dan daerah, organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan mitra pembangunan, guru, serta perwakilan sekolah untuk mendiskusikan berbagai tantangan dan praktik baik dalam membangun sekolah yang aman dan setara.

Bahwa sekolah seharusnya tak hanya memberikan pembelajaran akademis, tetapi juga ruang yang aman untuk anak berkembang optimal. “Kesejahteraan murid dalam belajar, kualitas lingkungan belajar, keamanan dari kekerasan adalah penyumbang terbesar dari keberhasilan belajar; kontributor terbesar dari kualitas hasil belajar yang dihasilkan,” kata Kepala Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan (PSKP) Kemendikdasmen, Irsyad Zamjani.

Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian menekankan pentingnya kolaborasi untuk menjadikan sekolah tidak hanya mencerdaskan, tetapi juga melindungi, menghargai, dan menumbuhkan potensi yang terbaik dari setiap anak Indonesia.

Dalam paparan hasil studi, Kepala Peneliti PUSKAPA, Widi Sari mengungkapkan, kekerasan di sekolah adalah hal yang kompleks dan bisa dipengaruhi berbagai hal. Studi ini memetakannya dengan model sosioekologis, di mana ada empat lapisan yang saling terkait.

Mulai dari pengalaman dan perilaku murid secara individu, lingkungan dan praktik sekolah, struktur kelembagaan dan tata kelola, hingga konteks sosial, historis, dan budaya. Karena itu, pendekatan yang cocok di suatu sekolah di suatu daerah belum tentu cocok di sekolah dan daerah lain. Terlebih daerah tertentu yang memiliki karakteristik khusus, seperti pernah mengalami konflik masa lalu.

Sejalan dengan temuan ini, Ketua Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Anak (LAPPAN) Maluku Baihajar Tualeka mengatakan, kurikulum yang dibentuk di tingkat nasional tidak selalu bisa mengakomodasi nilai-nilai lokal. Karenanya penting untuk selalu berefleksi dan mengintegrasikan kearifan lokal yang sudah lebih dulu dikenal di setiap daerah. ”Di samping itu, kita juga harus membongkar budaya-budaya lokal yang melestarikan kekerasan, misalnya pendisiplinan melalui hukuman fisik,” ujarnya.

Dosen Magister Perdamaian dan Resolusi Konflik UGM, Dody Wibowo juga menekankan pentingnya memberikan peningkatan kapasitas dan layanan pemulihan bagi orang dewasa yang mendampingi anak-anak. Khususnya orang tua dan guru, karena mereka dapat mewariskan budaya kekerasan kepada anak. Pada daerah pascakonflik, dampaknya bahkan bisa terus terasa pada generasi yang tidak pernah mengalami masa konflik tersebut.

Direktur Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan Kemendikdasmen, Iwan Junaedi menuturkan, sekolah merupakan rumah kedua dari rumah yang sesungguhnya. Rumah bagi anak dan guru. Karena itu, Kemendikdasmen mempunyai program prioritas peningkatan kompetensi guru terkait dengan ini semua. ”Pak Menteri menghendaki agar semua guru paham dengan ke-BK-an. Mengapa? Karena pengembangan kompetensi anak itu oleh semua guru,” katanya.

Plt Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak KemenPPPA Rini Handayani mengungkapkan adanya tantangan di lapangan. “Regulasi banyak yang sudah dikeluarkan untuk melindungi dan memenuhi hak anak Indonesia. Namun memang kita akui, regulasi ini belum sampai mendarat di masyarakat, terutama di tingkat grassroot (akar rumput),” tuturnya.

Ia memberikan contoh bahwa banyak yang masih tidak mengetahui keberadaan Layanan SAPA 129 untuk pelaporan kekerasan, meskipun sudah digaungkan melalui media nasional. Untuk itu, ia mengajak kita semua untuk terus melakukan edukasi dan sosialisasi dengan bahasa lokal yang lebih mudah dicerna. Rini juga menekankan pentingnya suara dan partisipasi anak dalam setiap lapisan penyusunan kebijakan, karena merekalah yang tahu dan mengalami secara langsung.

Menutup diskusi, Ketua SPPIK UPI Bandung, Hani Yulindrasari selaku moderator menyimpulkan, menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bukan hanya tugas sekolah dan guru, tetapi juga membutuhkan ekosistem yang lebih luas. Kolaborasi multisektor, termasuk media, perlu dibangun. ”Regulasi tentu penting, tetapi perlu juga dipastikan bagaimana regulasi ini diimplementasikan dengan baik dan tepat, dengan fokus pada kesejahteraan anak dan juga pihak-pihak lain dalam ekosistem pendidikan,” tandasnya.

JAKARTA - Wali Kota Jakarta Pusat Arifin membuka acara Jumpa Bakti Gembira (Jumbara) dan Temu Karya di Bumi Perkemahan Wiladatika Cibubur, Jakarta Timur hari ini. Arifin mengatakan pentingnya pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) sebagai benteng bagi generasi muda untuk mengalihkan energi para pelajar ke arah yang lebih positif, mengingat maraknya isu kenakalan remaja di Ibu Kota.

"Mudah-mudahan dengan aktivitas kegiatan yang positif ini, hal-hal yang menjadi negatif dari berbagai aktivitas anak-anak sekolah di Jakarta Pusat bisa berkurang. Ya apalagi yang berkaitan tawuran, perundungan, pembullyan, dan sebagainya," ujar Arifin di sela-sela kegiatan Jumbara dan Temu Karya PMR hari ini, Selasa (23/6/2026).

Arifin menjelaskan PMR menanamkan nilai-nilai luhur sejak dini, mulai dari tingkat SD (Mula), SMP (Madya), hingga SMA (Wira). Fokus utamanya yakni membangun karakter yang peduli terhadap sesama. "Kita tahu bahwa PMR itu lebih mengedepankan tentang bagaimana kegotongroyongan. Kemudian juga bagaimana dia memberikan satu kerelaan untuk menolong orang lain," tuturnya.

Acara tersebut diikuti oleh 1.725 peserta dan berlangsung selama tiga hari ini. Arifin pun memberikan apresiasi karena kegiatan besar tersebut tidak membebankan biaya kepada para siswa, sehingga semua kalangan bisa ikut serta.

"Saya senang bersyukur bahwa kegiatan ini tidak memungut biaya apa pun kepada peserta. Semua difasilitasi dengan baik. Nah ini memberikan ruang yang sama, kesempatan yang sama buat anak-anak kita, baik yang mampu maupun tidak mampu untuk mendapatkan satu manfaat dari kegiatan Jumbara ini," jelas Arifin.

Lihat video: Tawuran Pecah di Tengah Jalan Jakarta, Picu Kemacetan & Resahkan Warga



Arifin berpesan kepada seluruh relawan muda agar menjadikan ajang ini sebagai tempat menjalin persaudaraan, bukan sekadar kompetisi fisik atau ketangkasan semata.

"Tadi saya sudah katakan harus gembira, penuh sukacita, rasa senang, bahagia, karena mereka akan bertemu dengan teman-teman baru dalam waktu tiga hari. Prestasi yang ditampilkan itu adalah bagian dari sebuah kompetisi, tetapi tujuan utamanya adalah kebersamaan," pungkasnya.

Sebagai informasi, acara yang didukung oleh MNC Peduli ini menjadi ajang pertemuan akbar bagi anggota Palang Merah Remaja (PMR) dan relawan Palang Merah Indonesia (PMI). Rangkaian kegiatan hari pertama diawali dengan ujian keterampilan dan workshop untuk anggota PMR dan relawan, dilanjutkan upacara pembukaan yang berlangsung meriah.

Selain upacara pembukaan, hari pertama juga diisi dengan berbagai kegiatan, salah satunya Lomba Tandu Darurat untuk menguji kemampuan peserta dalam memberikan pertolongan pertama dan mengevakuasi korban.

Bisnis.com, MALANG—Saat ini sangat rentan mengalami digital distress akibat FOMO (fear of missing out), kecemasan akan validasi, hingga kebiasaan doomscrolling, kebiasaan menghabiskan waktu berjam-jam untuk terus-menerus menelusuri, membaca, atau menggulir layar ponsel, sehingga perlu diterapkan detoks digital

"Gejalanya bisa muncul dalam berbagai bentuk. Secara psikologis seseorang menjadi sulit berkonsentrasi, gelisah, cemas saat jauh dari ponsel, mudah marah, hingga akhirnya mengalami burnout akademik," kata Psikolog Pendidikan sekaligus Ketua Korps Immawati DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Wilda Kumala Sari, dikutip Selasa (16/6/2026).

Dia menyoroti bagaimana kecemasan digital sering kali merenggut kesadaran mahasiswa akan realitas saat ini, sehingga mereka kerap kehilangan kendali atas prioritas belajar dan produktivitas mereka.

“Sering kali kita terjebak pada masa lalu atau kecemasan tentang masa depan secara berlebihan. Karena itu, bersikap bijak terhadap masa lalu dan masa depan dimulai dengan kemampuan untuk hadir sepenuhnya di masa kini,” ungkapnya.

Mengatasi persoalan tersebut, integrasi antara psikologi dan agama menjadi solusi utama, yakni dengan menerapkan digital mindfulness melalui konsep khusyuk dan ihsan.

Dia menerangkan, khusyuk melatih mahasiswa untuk memusatkan pikiran agar terlepas dari distraksi gawai, sementara ihsan menumbuhkan kesadaran bahwa Allah Swt. selalu mengawasi setiap aktivitas, termasuk di ruang siber.

“Ihsan membuat kita memiliki filter dalam berperilaku di media sosial. Dengan begitu, kita tidak akan melakukan cyberbullying, menyebarkan hoaks, atau melakukan plagiarisme digital,” tegasnya.

Untuk mengimplementasikan kesadaran tersebut, mahasiswa diarahkan untuk melakukan langkah praktis seperti mematikan notifikasi yang tidak penting, membiasakan monotasking daripada multitasking, serta menerapkan teknik STOP (Stop, Take a breath, Observe, Proceed) sebelum membuka media sosial.

"Pada jeda tersebut, mahasiswa dapat bertanya kepada diri sendiri, ‘Apakah Allah rida dengan apa yang aku lakukan? Apakah ini membawa manfaat?’ sebelum memutuskan untuk berinteraksi di dunia maya," tambahnya.

Melalui pembekalan mindfulness ini, kata dia, maka mahasiswa UMM diharapkan mampu menjadi pengendali penuh atas teknologi yang mereka gunakan, bukan justru menjadi budak algoritma. Kegiatan ini menitipkan pesan mendalam bahwa menjaga kesehatan mental dan spiritual melalui batasan digital yang sehat adalah fondasi wajib bagi mahasiswa untuk meraih kesuksesan akademik dan kehidupan yang menenangkan di masa depan.

Bisnis.com, JAKARTA— Indonesia Cyber Security Forum (ICSF) mengungkapkan perkembangan teknologi informasi di era digital telah membawa berbagai kemudahan bagi masyarakat. Namun, kemajuan tersebut juga menghadirkan tantangan baru, termasuk munculnya perilaku negatif di dunia maya seperticyberbullying(perundungan siber) dancyber stalking (penguntitan siber).

Founder dan Chairman ICSF Ardi Sutedja K. mengatakan fenomena tersebut tidak hanya dapat merusak reputasi individu, tetapi juga menimbulkan dampak psikologis yang serius bagi korban.

“Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memahami permasalahan ini serta bagaimana hukum di Indonesia memandangnya,” kata Ardi dalam keterangannya pada Senin (15/6/2026).

Ardi menjelaskan cyberbullying merupakan tindakan intimidasi yang dilakukan melalui platform digital, seperti media sosial, layanan pesan instan, maupun forum online. Sementara itu, cyber stalking merupakan tindakan penguntitan secara daring ketika pelaku mengawasi atau mengintimidasi korban secara terus-menerus.

Menurutnya, perilaku tersebut kerap berkaitan dengan kecenderungan obsesif terhadap individu tertentu. Oleh karena itu, masyarakat perlu mengenali tanda-tanda peringatan agar dapat mengambil langkah pencegahan lebih awal.

Beberapa tanda yang perlu diwaspadai antara lain komunikasi terus-menerus tanpa persetujuan, pengiriman pesan yang mengancam atau merendahkan, serta upaya mengendalikan aktivitas digital korban.

Dalam aspek hukum, Ardi mengatakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah memberikan dasar hukum untuk menangani kasus cyberbullying dan cyber stalking.

“Selain itu, KUHP juga mengatur tentang tindak pidana pengancaman dan pencemaran nama baik, yang dapat dikenakan terhadap pelaku cyberbullying dan cyber stalking,” kata Ardi.

Dia menjelaskan korban disarankan untuk mengumpulkan bukti berupa tangkapan layar, rekaman percakapan, atau dokumen digital lainnya yang relevan sebagai bagian dari proses hukum.

Menurutnya, korban juga perlu melaporkan tindakan tersebut kepada pihak berwenang, termasuk kepolisian atau lembaga yang menangani kejahatan siber.

“Secara fisik, menjaga privasi dan keamanan diri di dunia maya sangatlah penting,” katanya.

Ardi menyarankan masyarakat agar tidak membagikan informasi pribadi secara berlebihan di media sosial serta memanfaatkan pengaturan privasi akun secara optimal. Selain itu, korban juga dapat mencari dukungan dari teman, keluarga, atau profesional untuk mendapatkan pendampingan emosional.

Dia menambahkan upaya menghadapi cyberbullying dan cyber stalking membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat melalui peningkatan edukasi mengenai perilaku digital yang sehat serta pemahaman terhadap hak individu di ruang siber.

“Dengan demikian, kita dapat menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan nyaman bagi semua orang,” kata Ardi.

Untuk melindungi diri dari cyberbullying dan cyber stalking, ICSF merekomendasikan masyarakat dapat melakukan beberapa langkah, antara lain:

1. Mengatur pengaturan privasi akun media sosial dan membatasi akses informasi pribadi hanya kepada pihak yang dipercaya.
2. Berhati-hati dalam membagikan informasi sensitif, seperti alamat rumah, nomor telepon, maupun lokasi secara langsung.
3. Menyimpan bukti komunikasi berupa tangkapan layar pesan, email, atau rekaman lain yang dapat digunakan saat melapor kepada pihak berwenang.
4. Mencari dukungan dari orang terdekat atau profesional kesehatan mental untuk membantu menghadapi tekanan psikologis.
5. Melaporkan tindakan bullying atau stalking kepada aparat berwenang maupun platform digital yang digunakan.

BALI - Seorang siswa Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 17, Tabanan, Bali, Gede Bagus Abimanyu memanfaatkan kesempatan untuk bisa curhat ke Presiden Prabowo Subianto. Di hadapan Prabowo, dirinya mengaku sering diejek saat duduk di Sekolah Dasar (SD) dan berharap bisa menghentikan praktik bullying di sekolah.

Curhatan itu disampaikan Gede Bagus di tengah kegiatan Presiden Prabowo meninjau langsung SRMP 17 Tabanan, Bali, Minggu (7/6/2026). “Saya adalah anak dari seorang penatu, saya dari kecil sudah ditinggal oleh ayah saya, ibu saya merawat saya sendirian dan ia selalu mengajarkan saya untuk selalu jujur, semangat dan pantang nyerah,” kata Gede Bagus di hadapan Prabowo.

“Saya saat masih sekolah dasar, sering mendapatkan ejekan dari teman-teman, karena saya anak yang pendiam dan tidak terlalu suka berkumpul dengan teman-teman,” sambungnya.



Ia mengaku dirinya hampir putus asa karena aksi perundungan dan sempat tidak masuk sekolah beberapa hari. Namun, katanya, ibunya terus memberikan dukungan untuk semangat belajar.

“Dulu, saya pernah hampir putus asa dan tidak masuk sekolah beberapa hari. Tapi ibu saya memberikan saya dukungan sampai saya memiliki semangat kembali untuk belajar,” ujarnya.

Bagus mengatakan dirinya melawan rasa trauma sejak berkenalan dengan teman-teman baru di SRMP 17. Dia kini ditunjuk sebagai anggota dari organisasi sekolah Anti-Bullying.

“Saya harap dengan gelar ini saya dapat untuk mencegah bullying di sekolah dan dapat menjaga teman-teman saya agar tidak merasakan hal yang saya rasakan dahulu,” ungkapnya.

“Saya ingin menyampaikan bahwa, sehancur-hancur apapun anak itu, jika diberikan dukungan dan lingkungan yang tepat, maka anak itu dapat dirakit kembali,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Presiden Prabowo. Dia mengaku, merasa terbantu dengan adanya progam tersebut.

“Untuk Bapak Presiden, saya berterima kasih atas program Sekolah Rakyat ini. Keluarga kami jadi, saya merasa sangat terbantu dengan program ini. Saya tidak tahu harus berkata apalagi untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya,” jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto bercerita dirinya yang kerap kali mendapatkan ejekan. Namun, dirinya membalas ejekan dengan sopan santun.

Hal tersebut disampaikan Prabowo saat melakukan kunjungan ke Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 17 Tabanan, Bali pada Minggu (7/6/2026).

Mulanya salah satu siswa di SRMP 17 Tabanan, yakni Gede Bagus Abimanyu bercerita di depan Prabowo bahwa dirinya anak dari seorang ibu yang berprofesi sebagai penatu. Dia ditinggal ayah sedari kecil.

"Saat di jenjang sekolah dasar, saya sering mendapatkan ejekan dari teman," katanya.

Dirinya mengaku merupakan pribadi yang pendiam dan tidak terlalu berkumpul, hingga kerap mendapatkan ejekan. Kemudian, Gede Bagus masuk ke SRMP 17 Tabanan dan mendapatkan teman baru. Dia pun berkesempatan menjadi duta anti bullying.

"Saya cegah bullying, dan dapat menjaga teman-teman agar tidak merasakan apa yang saya rasakan sebelumnya," ujarnya.

Prabowo pun dalam arahannya terkait program Sekolah Rakyat menanggapi cerita Gede Bagus.

"Tadi Gede Bagus kamu dulu diejak, enggak apa-apa. Jangankan kamu, saya sering diejek sampai sekarang, Presiden pun diejek. Yang penting teguh, hati kita baik. Kalau diejek balas dengan sopan santun. Semakin dihina, semakin kau teguh, semakin berani, semakin sopan," kata Prabowo.

Prabowo pun berpesan agar jangan berkecil hati. Dia percaya bahwa suatu saat nanti, Gede Bagus akan menjadi orang yang berhasil.

"Banyak orang berhasil datang dari keluarga yang miskin, tapi anaknya tidak mau menyerah, tidak mau putus asa. Selalu gembira, di tengah kesulitan. Cari yang baik, pasti akan ada kebaikan yang datang," ujar Prabowo.

CIREBON - Persoalan bullying, kecanduan gadget, hingga maraknya judi online di kalangan remaja menjadi perhatian dalam kegiatan Pendidikan Menengah Kepemimpinan Nahdlatul Ulama (PMKNU) di Cirebon, Jawa Barat. Dalam forum kaderisasi tersebut, Miftah Maulana Habiburrohman atau Gus Miftah menegaskan pentingnya menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan sehat bagi santri maupun generasi muda.

Menurutnya, perkembangan teknologi digital saat ini membawa tantangan baru bagi dunia pendidikan. Tidak hanya memengaruhi pola belajar, tetapi juga kesehatan mental dan pembentukan karakter remaja.

“Pesantren harus menjadi tempat yang aman dari bullying, kekerasan verbal, hingga kecanduan gadget yang mulai merusak pola pikir anak-anak muda,” kata Gus Miftah, dikutip Minggu (17/5/2026).

Kegiatan PMKNU di Cirebon itu turut dihadiri sejumlah kader dan tokoh Nahdlatul Ulama. Selain membahas kepemimpinan, forum juga menyoroti berbagai persoalan sosial yang kini marak terjadi di lingkungan pendidikan.

Gus Miftah menilai, pendekatan humanis dan komunikasi yang baik antara pengajar dengan santri menjadi salah satu solusi untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang sehat. Ia juga mengingatkan pentingnya pengawasan penggunaan teknologi di kalangan pelajar agar tidak terjerumus pada konten negatif maupun judi online.

Forum kaderisasi tersebut diharapkan mampu melahirkan generasi pemimpin muda NU yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki kepedulian sosial dan mental yang kuat menghadapi tantangan zaman.

JAKARTA - Dalam rangka memperingati Hari Anti Bullying Sedunia, Sekolah Yehonala menyelenggarakan rangkaian kegiatan edukatif yang melibatkan siswa, orang tua, serta berbagai instansi terkait sebagai bentuk komitmen nyata dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan bebas dari perundungan.

Kegiatan ini dilaksanakan secara menyeluruh mulai dari jenjang SD hingga SMA/SMK dengan menghadirkan narasumber dari berbagai pihak yang kompeten di bidangnya. Hal ini sejalan dengan komitmen sekolah untuk tidak mentolerir segala bentuk bullying serta memastikan setiap penanganan dilakukan secara tepat, objektif, dan bertanggung jawab.

Rangkaian kegiatan diawali dengan penyuluhan untuk siswa SD yang dibawakan oleh Satbinmas Polresta Barelang pada pukul 08.30–09.30 WIB di lapangan sekolah. Dalam sesi ini, siswa diajak memahami pentingnya saling menghargai melalui pendekatan yang interaktif.

Kegiatan ditutup dengan simbolisasi cap jempol pada banner berbentuk pohon sebagai representasi bahwa setiap kebaikan yang dilakukan akan tumbuh dan berdampak positif bagi lingkungan sekitar.

Selanjutnya, pada pukul 10.00–11.00 WIB, Sekolah Yehonala mengadakan seminar bagi orang tua siswa SD yang menghadirkan BPMP Kepulauan Riau. Seminar ini bertujuan meningkatkan pemahaman orang tua mengenai peran penting keluarga dalam mencegah dan menangani bullying sejak dini.

Kegiatan berlanjut dengan penyuluhan untuk siswa SMP pada pukul 11.00–12.00 WIB yang disampaikan oleh DP3AP2KB Unit PPA. Dalam sesi ini, siswa tidak hanya mendapatkan edukasi, tetapi juga diajak berkomitmen melalui penandatanganan banner sebagai bentuk deklarasi bersama #yehopledge #antibullying #SekolahAmanDanNyaman.

Pada sesi terakhir, penyuluhan untuk siswa SMA/SMK dilaksanakan pada pukul 14.00–15.00 WIB yang juga diakhiri dengan penandatanganan komitmen bersama sebagai bentuk kesadaran kolektif untuk menciptakan lingkungan sekolah yang lebih aman dan saling menghargai.

Melalui kegiatan ini, Sekolah Yehonala ingin menegaskan bahwa upaya pencegahan bullying tidak hanya dilakukan melalui kebijakan, tetapi juga melalui edukasi, kolaborasi, dan keterlibatan aktif seluruh pihak, termasuk siswa, orang tua, dan instansi terkait.

“Setiap anak berhak merasa aman, nyaman, didengar, dan dilindungi. Pencegahan bullying harus dimulai dari kesadaran bersama—baik di lingkungan sekolah, keluarga, maupun pergaulan sehari-hari,” ujar Cevy Amelia, selaku psikolog sekaligus narasumber dalam kegiatan tersebut.

Melanjutkan hal tersebut, komitmen terhadap penanganan yang tepat dan bertanggung jawab juga ditegaskan oleh narasumber lainnya.

“Karena itu, kami tidak mentolerir segala bentuk perundungan, dan berkomitmen untuk memastikan setiap proses penanganan dan pendampingan dilakukan secara tepat, objektif, serta mengedepankan kepentingan terbaik bagi siswa,” ujar Anggi Heru M., M.I.Kom., Trainer dari BPMP Provinsi Kepulauan Riau, Kemendikdasmen.

Sekolah Yehonala juga terus memperkuat sistem pencegahan dan perlindungan siswa melalui berbagai upaya, termasuk edukasi berkelanjutan, pendampingan, serta kerja sama dengan pihak-pihak terkait.

Sekolah Yehonala mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama menjaga lingkungan pendidikan yang positif, saling menghargai, serta mendukung perkembangan anak secara optimal.

JAKARTA - Jumlah tersangka dalam kasus dugaan penelantaran dan kekerasan anak di Daycare Little Aresha, Kemantren Umbulharjo, Kota Yogyakarta, berpotensi bertambah. Hingga saat ini, polisi telah menetapkan 13 orang sebagai tersangka dan masih terus mendalami kasus tersebut.

Kabid Humas Polda DIY Kombes Pol Ihsan mengatakan penyidikan dilakukan secara bertahap dan terbuka kemungkinan adanya penambahan tersangka seiring perkembangan kasus.

"Saat ini kita kan secara maraton ya, bertahap. Saat ini yang pasti sudah ditetapkan 13 tersangka, ya. Nanti ini bisa berkembang lagi tergantung nanti proses pengembangan dan mungkin ada keterangan-keterangan tambahan dari 13 yang saat ini sudah diamankan oleh Polresta Yogyakarta," kata Kabid Humas Polda DIY Kombes Pol Ihsan, Minggu (26/4/2026).

Ihsan menambahkan, penanganan kasus dilakukan secara profesional dan transparan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

"Komitmen Polda DIY untuk tegas, kemudian kita melaksanakan penyidikan secara profesional dan transparan, kita sampaikan akhirnya kepada masyarakat. Kemudian, juga dengan berkeadilan, ya, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," katanya.

Hingga saat ini, area depan Little Aresha telah dipasangi garis polisi dan operasional dihentikan sepenuhnya. Polisi dijadwalkan akan merilis perkembangan kasus secara lengkap pada Senin pagi (27/4/2026).

Lihat video: Dari 103 Anak di Daycare, 53 Positif Alami Kekerasan di Daycare Little Aresha



Sebelumnya, penetapan 13 tersangka dilakukan setelah Polresta Yogyakarta menggelar perkara. Para tersangka langsung dilakukan penahanan. Kapolresta Yogyakarta Kombes Pol Eva Guna Pandia menyebut para tersangka berasal dari berbagai posisi di lembaga tersebut.

"13 orang tersangka terdiri dari 1 kepala yayasan, 1 kepala sekolah, dan 11 orang pengasuh," kata Kapolresta Yogya Kombes Pol Eva Guna Pandia.

Kasus ini mencuat setelah kepolisian melakukan penggerebekan pada Jumat, 24 April 2026 atas dugaan praktik kekerasan dan penelantaran anak di daycare tersebut. Hingga kini, motif kekerasan masih dalam proses pendalaman.

Jumlah korban diduga mencapai puluhan anak dengan usia sangat rentan. Polisi juga mengungkap adanya perlakuan kekerasan terhadap anak, termasuk tindakan pengikatan.

Warta Ekonomi, Jakarta -

Di era serba digital saat ini, lonjakan penggunaan internet di kalangan anak di Indonesia pun semakin meningkat.

Peningkatan ini turut diiringi meningkatnya risiko kejahatan di ruang digital, mulai dari perundungan siber (cyberbullying) hingga kekerasan seksual non-kontak di ruang digital.

Di tengah kondisi ini, pemerintah menaruh harapan besar pada implementasi regulasi baru melalui PP TUNAS, untuk memperkuat perlindungan anak di dunia maya.

Data Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) 2024 mencatat, lebih dari 10% anak usia 13–17 tahun pernah mengalami perundungan siber.

Selain itu, sekitar 4% anak mengalami kekerasan seksual non-kontak di ruang digital, seperti dipaksa menyaksikan atau mengirimkan konten bermuatan seksual.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat perlindungan anak di ruang digital, melalui implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS), dan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2025 (Perpres PARD).

Hal tersebut disampaikan Arifah dalam konferensi pers 'Update Program Prioritas PHTC serta Penguatan Posisi Indonesia di Dunia Internasional dan Perlindungan Generasi Muda di Era Digital,' di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (22/4/2026).

“Negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memastikan keamanan anak di tengah pesatnya transformasi digital."

"Hal ini diperkuat dengan hadirnya dua regulasi utama, yakni PP TUNAS yang mengatur aspek teknis perlindungan anak pada platform digital, serta Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2025 tentang Peta Jalan Pelindungan Anak di Ranah Dalam Jaringan (Perpres PARD) sebagai arah kebijakan strategis nasional hingga 2029,” ujarnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2024, Indonesia memiliki sekitar 79,9 juta anak atau 28% dari total penduduk.

Tingkat penggunaan teknologi digital di kalangan anak pun sangat tinggi, dengan lebih dari 78% anak usia 5–17 tahun telah menggunakan telepon seluler.

Bahkan, penggunaan internet meningkat signifikan, dari sekitar 49% pada 2020 menjadi hampir 74% pada 2024.

“Kondisi ini menunjukkan urgensi penguatan perlindungan anak yang tidak hanya mengandalkan regulasi dan penegakan hukum, tetapi juga pendekatan preventif melalui literasi digital."

"Edukasi berkelanjutan diperlukan agar anak mampu mengenali risiko, orang tua dapat melakukan pendampingan, serta tenaga pendidik mampu membimbing penggunaan teknologi secara aman,” tutur Arifah.

Sebagai langkah konkret, Kemen PPPA bersama Save the Children mengembangkan modul pembelajaran yang terintegrasi dalam platform e-learning Kemen PPPA.

Modul tersebut mencakup penguatan manajemen kasus, kompetensi digital anak, kebijakan keselamatan anak, pengasuhan di dunia digital, serta perlindungan anak di ruang digital yang dapat diakses oleh masyarakat luas.

Arifah juga menyoroti kolaborasi melalui pendekatan pentahelix dalam menjalankan regulasi ini, guna menjaga keselamatan anak di ruang digital.

"Implementasi PP TUNAS dan Perpres PARD juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor melalui pendekatan pentahelix."

"Seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, organisasi masyarakat, dunia usaha, akademisi, hingga media, harus berperan aktif dalam menciptakan ekosistem digital yang aman bagi anak," tuturnya.

Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah berharap PP TUNAS bisa diimplementasikan secara nyata di lapangan, dan dapat menjadi solusi pelindungan anak di dunia digital.

"Mari kita pastikan setiap kebijakan benar-benar diimplementasikan secara nyata di lapangan."

"Perlindungan anak di ruang digital merupakan tanggung jawab bersama, dan keberhasilan upaya tersebut menjadi cerminan komitmen negara dalam menjaga masa depan generasi penerus bangsa,” pungkas," beber Arifah. (*)

JAKARTA - Kementerian Agama merilis Belajar Mandiri Kurikulum Berbasis Cinta (KBC). Menag Nasaruddin Umar mengatakan bahwa KBC hadir sebagai ikhtiar menjawab berbagai tantangan dunia pendidikan, antara lain kekeringan batin, penurunan kualitas akhlak, bullying, kekerasan, dan kebencian.

Dijelaskan Menag, Kemenag menghadirkan KBC sebagai paradigma baru yang menekankan pendidikan yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga matang secara emosional dan spiritual.

“Kita tidak ingin melahirkan anak didik yang kering batinnya, hanya tajam pikirannya. Yang kita harapkan adalah pikirannya tajam tapi hatinya juga subur,” ujar Menag, melalui siaran pers, Rabu (22/4/2026).

“Kami mendorong para guru, penyuluh dan ASN Kemenag menjadi agen utama dalam menyebarkan nilai-nilai cinta, empati, dan kepedulian sosial, baik di lingkungan sekolah maupun masyarakat luas,” tambahnya.

Kurikulum Berbasis Cinta juga ingin melahirkan anak-anak Indonesia yang produktif dan berkah. Sebab, kata Menag, tidak semua produktif itu berkah dan tidak mungkin ada berkah tanpa produktif.

Belajar Mandiri KBC

Kegiatan Belajar Mandiri KBC bertujuan meningkatkan kompetensi pedagogik dan kepribadian guru serta penyuluh.

“Tujuan dari pelatihan ini pada dasarnya adalah ingin memberikan pengetahuan, pengalaman, serta kemampuan untuk menginternalisasi pemaknaan Kurikulum Berbasis Cinta,” ujar Kepala Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Muhammad Ali Ramdhani.

Menag menjelaskan, sasaran utama dari program ini adalah terwujudnya ekosistem pendidikan dan kehidupan beragama yang harmonis, inklusif, dan berkeadaban, di mana peserta didik dan masyarakat tumbuh dengan karakter saling menghargai, toleran, serta menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.

“Para peserta diharapkan mampu mengintegrasikan nilai-nilai cinta dalam proses pembelajaran, pembinaan umat, dan pelayanan publik secara konkret dan berkelanjutan,” kata Menag.

“Sehingga mereka akan bertoleransi satu sama lain, mereka akan mencintai sesamanya bahkan sesama makhluknya, lingkungan hidupnya,” imbuhnya.

Belajar Mandiri KBC yang diikuti oleh 305.344 peserta secara daring. Hal ini menunjukkan tingginya semangat guru dalam meningkatkan kapasitas dan kualitas diri di era digital.

“Pelaksanaan diklat secara online juga menjadi strategi pemerataan akses pelatihan, sehingga guru di seluruh pelosok dapat memperoleh kesempatan yang sama untuk berkembang,” ungkap Menag.

“Belajar Mandiri KBC diharapkan menjadi gerakan nasional, yang membumikan nilai cinta dalam pendidikan, dengan dukungan sinergis antara pemerintah, guru, dan masyarakat.” tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Fenomena bullying di platform media sosial menjadi ancaman serius bagi pengguna yang masih menginjak bangku sekolah di Indonesia. Perundungan siber kerap dirasakan oleh generasi muda di fitur story.

Pelajar SMA, Syifa, mengungkapkan pengalaman pahitnya saat menjadi sasaran perundungan beberapa teman-temannya melalui fitur Stories pada platform Instagram.

Kejadian tersebut dialaminya yang saat ini masih duduk di bangku Sekolah Menengah Atas (SMA) melalui kolom Direct Message (DM). Syifa mengatakan bahwa fitur yang sejatinya ditujukan untuk hiburan tersebut justru disalahgunakan oleh pengguna lain untuk mengirimkan pesan-pesan ofensif.

"Aku pernah di-DM pakai kalimat yang enggak pantas," ujar Syifa kepada Bisnis, Selasa (21/4/2026).

Menurut pengakuannya, serangan verbal tersebut mencakup penghinaan fisik hingga kritik tajam terhadap gaya hidup dan penampilan pribadinya. Beberapa kalimat yang diterima Syifa antara lain tuduhan sombong, ejekan terhadap bentuk fisik, hingga kata-kata kasar yang menyerang harga diri secara personal.

Syifa menekankan bahwa perundungan yang diterimanya sering kali dituangkan dalam kalimat ejekan singkat.

Menghadapi tekanan digital tersebut, Syifa memilih untuk membangun mekanisme pertahanan diri dengan mengubah sudut pandang terhadap para pelaku perundungan. Dia menilai bahwa tindakan menghina tersebut sebenarnya mencerminkan kualitas kepribadian dari sang pelaku, bukan merupakan representasi dari kualitas diri korban.

"Kalimat ucapan mereka bukan untuk menunjukkan siapa saya, tapi menunjukkan siapa mereka," kata Syifa.

Lebih lanjut, dia berpendapat bahwa tidak ada orang baik yang berusaha mengembangkan diri dengan cara menjatuhkan individu lain di ruang digital. Syifa juga mengimbau para penyintas lainnya agar tidak terjebak dalam pemikiran berlebihan atau over thinking dan merasa perlu memberikan klarifikasi kepada perundung.

"Cukup ketawa saja karena ternyata ada orang-orang yang rela menyisihkan waktu berharganya di sosmed hanya untuk membully kita," tutur Syifa menutup keterangannya.

Di sisi lain, Pemerintah melalui Komdigi memproyeksikan penerapan PP Tunas akan memperkuat fondasi keamanan digital nasional, khususnya bagi pengguna usia di bawah umur atau yang masih bersekolah.

Implementasi PP Tunas mewajibkan seluruh Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), mulai dari media sosial hingga e-commerce, untuk melakukan penilaian mandiri terhadap risiko platform bagi pengguna di bawah umur.

Proses ini mencakup audit terhadap paparan konten berbahaya, ancaman keamanan data pribadi, hingga potensi adiksi yang dapat mengganggu perkembangan psikologis. Standar keamanan digital yang lebih tinggi diproyeksikan mampu menekan angka perundungan siber secara sistemik di ekosistem digital nasional.