ST016 hadir sebagai salah satu instrumen investasi syariah ritel untuk memperluas akses masyarakat terhadap produk investasi yang terjangkau, dan memiliki manfaat jangka panjang. Kehadiran produk ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat partisipasi publik dalam pembiayaan pembangunan negara.

Pada penawaran kali ini, ST016 menawarkan dua pilihan tenor, yakni ST016T2 (tenor dua tahun) dengan imbal hasil sebesar 6,05 persen per tahun serta ST016T4 (tenor empat tahun) dengan imbal hasil sebesar 6,25 persen per tahun. Tingkat imbal hasil tersebut dinilai kompetitif di tengah dinamika pasar keuangan saat ini.

Selain menawarkan potensi imbal hasil yang menarik, ST016 juga memiliki karakteristik investasi yang sesuai bagi masyarakat yang ingin berinvestasi dengan prinsip syariah. Instrumen ini diterbitkan dan dijamin langsung oleh pemerintah dengan format Green Sukuk Ritel sekaligus menunjukkan komitmen dan kontribusi Pemerintah dalam mengembangkan pasar keuangan syariah dan juga dalam mengatasi perubahan iklim, yang diwujudkan melalui penerbitan instrumen pembiayaan yang inovatif dan berkelanjutan.

bank bjb terus memperkuat komitmennya dalam mendukung literasi dan inklusi keuangan melalui penawaran Sukuk Tabungan seri ST016. Penawaran ST016 berlangsung pada periode 8 Mei hingga 3 Juni 2026 dan dapat diakses dengan mudah melalui layanan digital bank bjb.

Melalui kemudahan layanan digital, masyarakat kini dapat melakukan pemesanan ST016 secara praktis tanpa harus datang ke kantor cabang. Proses registrasi dan pemesanan dapat dilakukan secara online melalui platform resmi bank bjb. Dengan layanan yang terintegrasi, nasabah dapat memilih produk investasi sesuai profil risiko dan tujuan keuangannya.

bank bjb terus berupaya menghadirkan solusi keuangan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat modern, termasuk dalam penyediaan instrumen investasi yang mudah dijangkau oleh generasi muda dan investor pemula.

bank bjb juga mengajak masyarakat untuk memanfaatkan momentum penawaran ST016 sebagai langkah awal membangun kebiasaan investasi yang sehat dan produktif. Dengan nominal investasi yang terjangkau, masyarakat dapat mulai berinvestasi sesuai kemampuan finansial masing-masing.

Di tengah meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perencanaan keuangan, instrumen investasi pemerintah seperti ST016 dinilai menjadi pilihan menarik karena memiliki risiko relatif rendah dibandingkan berbagai instrumen investasi lainnya.

bank bjb berharap hadirnya ST016 dapat meningkatkan literasi serta partisipasi masyarakat dalam membangun kebiasaan investasi jangka panjang. Melalui akses yang lebih inklusif, bank bjb ingin menjadi bagian dari perjalanan finansial masyarakat menuju kesejahteraan.

Melalui tagline bertajuk “Pilihan Berharga untuk Langkah Aman Hari Depan”, bank bjb mengajak masyarakat untuk menjadikan investasi sebagai bagian dari gaya hidup finansial yang sehat dan berorientasi masa depan. Dengan imbal hasil menarik dan proses yang mudah, ST016 melalui bank bjb menjadi pilihan berharga bagi masyarakat untuk tumbuh bersama.

bank bjb berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) & Bank Indonesia (BI) serta bank bjb merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Informasi lebih lanjut dapat diperoleh dengan mengunjungi kantor cabang bank bjb terdekat atau melalui call center bjb Call 14049 atau kunjungi website resmi bank bjb infobjb.id/obligasiRitel.

Segera investasi ST016 di bank bjb.

JAKARTA - Ekonom Indef sekaligus Rektor Universitas Paramadina, Didik J. Rachbini mengatakan, arus investasi asing saat ini lebih banyak menyasar Singapura, Vietnam, dan Malaysia. Ia menerangkan, posisi Indonesia saat ini masih di bawah dari ketiga negara tersebut.

Didik membandingkan, arus investasi masuk ke sebuah negara berdasarkan rasio terhadap PDB. Singapura punya porsi terbesar arus investasi asing atau setara 27,8% dari PDB, Vietnam sekitar 4,2%, dan Malaysia 3,7%.

"Sampai sekarang investasi asing enggan masuk ke Indonesia. Secara relatif dibandingkan dengan negara lain kalah telak. Indonesia menerima investasi asing masuk dalam kategori tidak memadai hanya 1,8 persen terhadap PDB," ujarnya dalam pernyataan resmi, Minggu (17/5/2026).

Rincian Sebaran Investasi Rp498 Triliun yang Masuk RI di Kuartal I 2026, Serap 706 Ribu Pekerja



Didik menyatakan, rendahnya investasi yang masuk ke Indonesia menyeret dampak terhadap pertumbuhan ekonomi yang impresif. Makanya pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak lepas dari angka 5% sejak beberapa tahun ke belakang.

Ia menegaskan bahwa belanja pemerintah dan konsumsi masyarakat tidak bisa menjadi basis pertumbuhan ekonomi untuk mencapai target Presiden Prabowo 8%. Target tersebut hanya bisa dicapai oleh peningkatan ekspor atau masuknya berkembangnya investasi di tanah air.

"Masalah institusi yang lemah dikritik sendiri oleh Presiden Prabowo, terutama terhadap birokrasi yang menghambat banyak pelaku usaha," kata Didik.

Indonesia Terlalu Banyak Regulasi, Bikin Biaya Ekonomi Mahal dan Hambat Investasi Masuk



Namun demikian, Didik mengatakan investor masih tersandung oleh banyaknya regulasi sebelum menanamkan uangnya di tanah air. Regulasi yang berbelit membuat pemodal berpikir ulang memilih Indonesia sebagai tempat investasinya. Sebab investor bukan sekedar melihat market lewat jumlah populasi.

"Untuk berinvestasi di Indonesia harus menunggu izin lama sekali hingga satu sampai dua tahun. Sementara itu di negara lain proses serupa dapat diselesaikan hanya dalam hitungan dua minggu," lanjutnya.

Disamping itu menurutnya, investor punya pandangan sebelah mata terhadap regulasi yang panjang. Sebab di baliknya terdapat potens-potensi celah praktik yang kurang sehat. Sebab akan ada banyak meja yang harus disambangi sebelum berbagai perizinan diterbitkan.

"Kunci keberhasilannya bukan sekadar 'memangkas izin', melainkan reformasi institusi, penegakan hukum, koordinasi pusat-daerah, digitalisasi birokrasi, dan keberanian politik melawan ekonomi rente yang boros," lanjut Didik.

Sebelumnya Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM melaporkan realisasi investasi pada kuartal I 2026 mencapai Rp498,8 triliun, setara dengan 24,4% dari target tahunan 2026 sebesar Rp2.041,3 triliun.

Menteri Investasi Rosan Roeslani mengatakan angka ini tumbuh 7,2% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (year-on-year) dari Rp465,2 triliun, dan naik tipis 0,4% secara kuartalan (quarter-on-quarter) dari Rp496,9 triliun.

"Investasi pada periode ini turut menyerap tenaga kerja Indonesia sebanyak 706.569 orang, meningkat 18,9 persen secara year-on-year," ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (23/4).

Lebih lanjut, Rosan menjelaskan dari sisi kepemilikan modal investasi terbagi hampir merata antara Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). PMA berkontribusi sebesar Rp250,0 triliun atau 50,1% dari total, tumbuh 8,5% secara year-on-year. Sementara PMDN mencapai Rp248,8 triliun atau 49,9%, dengan pertumbuhan 6,0% year-on-year.

JAKARTA - Ekonom Indef sekaligus Rektor Universitas Paramadina, Didik J. Rachbini menilai Indonesia saat ini menghadapi persoalan regulasi yang terlalu berlebihan atau overregulated sehingga menyebabkan biaya ekonomi menjadi mahal dan menghambat masuknya investasi. Menurut Didik, kondisi tersebut membuat daya saing Indonesia tertinggal dibandingkan sejumlah negara di kawasan Asia Tenggara, terutama Vietnam yang dinilai lebih agresif melakukan reformasi birokrasi dan deregulasi ekonomi.

"Indonesia sudah terlalu overregulated, sehingga biaya ekonomi tinggi dan investasi melambat," ujar Didik dalam keterangan resmi, Minggu (17/5/2026).

Ia mengatakan persoalan utama ekonomi nasional saat ini bukan hanya soal perlambatan investasi, tetapi juga lemahnya institusi dan birokrasi yang dinilai masih berbelit-belit. Proses perizinan investasi di Indonesia bahkan disebut dapat memakan waktu hingga satu sampai dua tahun.

Prabowo Bentuk Satgas Khusus Sederhanakan Regulasi dan Perizinan



Padahal, menurut dia, negara lain mampu menyelesaikan proses serupa hanya dalam hitungan dua minggu. Kondisi tersebut membuat investor asing lebih memilih negara lain yang menawarkan kepastian dan kemudahan usaha.

Didik menilai langkah Presiden Prabowo Subianto yang berencana membentuk satuan tugas deregulasi merupakan langkah rasional dan memang dibutuhkan untuk mempercepat reformasi ekonomi nasional. Menurutnya, negara-negara Asia Timur yang berhasil melakukan industrialisasi juga menggunakan pendekatan serupa melalui reformasi birokrasi yang dikendalikan langsung oleh pemimpin politik tertinggi.

"Tanpa reformasi birokrasi dan perbaikan institusi mustahil industri dan ekonomi tumbuh tinggi," katanya.

Prabowo Tak Segan Copot Pejabat yang Ogah Sederhanakan Regulasi



Ia mengingatkan tantangan reformasi saat ini jauh lebih kompleks dibanding masa lalu. Struktur ekonomi dinilai lebih rumit, birokrasi semakin gemuk, serta kepentingan rente ekonomi semakin besar. Karena itu, keberhasilan deregulasi tidak cukup hanya dengan memangkas izin usaha, tetapi juga membutuhkan reformasi institusi, penegakan hukum, koordinasi pusat dan daerah, hingga digitalisasi birokrasi.

"Kunci keberhasilannya adalah keberanian politik melawan ekonomi rente yang boros," pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani menyatakan pemerintah terus memperkuat sistem perizinan melalui Online Single Submission (OSS) untuk menekan ketidakpastian dan mendorong investasi.

“Memang yang kita coba kurangi sekarang adalah faktor ketidakpastian. Faktor ketidakpastian ini yang kita coba selalu perbaiki dari segala level,” kata Rosan dalam Rapat Kerja bersama Komisi XII DPR RI di Jakarta, Senin.

Ia menjelaskan sistem OSS sempat mengalami kendala dalam beberapa bulan terakhir. Menurut Rosan, kendala itu terjadi seiring upaya peningkatan sistem OSS melalui integrasi penuh dengan 18 kementerian dan lembaga setelah implementasi PP Nomor 28.

Namun, lanjutnya, dukungan anggaran untuk penguatan sistem OSS kini telah disetujui dan mulai memasuki tahap pencairan.

“Kami sudah meminta anggaran hampir satu tahun dan alhamdulillah baru disetujui. Sekarang sudah mulai akan diberikan pencairannya,” ujarnya.

Rosan mengatakan penguatan OSS diharapkan dapat mempercepat proses perizinan sekaligus mengurangi pertemuan tatap muka yang berpotensi menambah ketidakpastian.

Ia menambahkan sistem baru OSS juga akan memanfaatkan teknologi seperti kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) dan blockchain.

“Sistem yang baru ini kita tentunya akan menggunakan AI, blockchain, dan yang lain-lainnya dan di tahun ini akan bisa mulai berjalan,” tutur Rosan.

Berdasarkan paparan Kementerian Investasi dan Hilirisasi, jumlah Nomor Induk Berusaha (NIB) yang telah diterbitkan sejak 2021 hingga 8 April 2026 mencapai sekitar 15,8 juta.

Dari jumlah tersebut, sekitar 1,8 juta NIB diterbitkan dalam kurun lima bulan sejak implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 pada Oktober 2025 hingga 8 April 2026.

Rosan menilai lonjakan itu menunjukkan minat berusaha dan berinvestasi di Indonesia tetap tinggi.

“Ini justru menunjukkan bahwa dunia usaha kita ini tetap berjalan dan tetap bergairah, justru dalam lima bulan terakhir ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan,” ucapnya.

Selain itu, pemerintah juga menerapkan mekanisme fiktif positif, yakni izin dapat diterbitkan apabila kementerian atau lembaga terkait tidak memberikan respons sesuai batas waktu layanan yang telah disepakati.

Rosan mengatakan melalui mekanisme tersebut pemerintah telah menerbitkan sekitar 258 izin sebagai bagian dari upaya mempercepat proses perizinan.

“Nah sekarang apabila mereka (investor) sudah setuju dengan kami 20 hari, 20 hari mereka tidak berespons ke kami sama sekali, otomatis izinnya bisa saya keluarkan,” ungkapnya.

Ia menambahkan kebijakan tersebut juga mendorong kementerian dan lembaga lain merespons proses perizinan sesuai service level agreement yang telah disepakati.

Menurut Rosan, berbagai langkah itu diharapkan memperkuat iklim investasi nasional di tengah dinamika global.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Romli Atmasasmita

Pakar Hukum

KRISIS ekonomi kini tengah melanda perekonomian negara-negara di Asis, khususnya Asia Tenggara. Hal ini menandakan dampak buruk kebangkrutan negara-negara tersebut, dan terparah dampak sosial ekonomi karena korupsi dan kejahatan keuangan.

Fenomena tersebut juga ditandai oleh tingkat volatilitas yang tinggi atau fluktuasi harga saham di pasar modal yang tidak terkendali atau karena perdagangan saham gorengan yang kian meningkat yang mengganggu perdagangan saham-saham di pasar modal. Termasuk saham-saham yang berasal dari korporasi domestik dan asing yang bernilai lebih dari Rp500 miliar.

Arus jual saham yang signifikan menandakan ketidakpercayaan pelaku usaha asing dan domestik terhadap pasar bursa saham yang dikelola Bursa Efek Indonesia (BEI). Hal ini mengakibatkan pengurus OJK mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban moral atas ketidakmampuan mengkelola gejolak pasar modal.

Salah satu yang sering dijadikan alasan korporasi asing adalah ketidakpastian hukum yang mengatur aktivitas pelaku usaha termasuk pelaku korporasi asing. Ketidakpastian hukum, terutama masalah perizinan untuk keperluan investasi yang sering berubah-ubah sangat merugikan investasi usaha.

Sayangnya belum tampak upaya pemerintah membenahi birokrasi penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Semakin buruknya kinerja penyelenggaraan negara yang disebabkan persekongkolan antara oknum birokrasi pengambil keputusan dan pelaku usaha bisnis yang dekat dengan kekuasaan (oligarki) hingga menyebabkan penderitaan sosial ekonomi rakyat.

Di sisi lain, tampak kinerja penegakan hukum yang telah dijalankan, baik oleh kejaksaan maupun KPK hanya fokus pada bagaimana mengembalikan kerugian keuangan Negara. Mereka tidak mempertimbangkan efek samping negatif dari langkah-langkah tersebut terhadap iklim dunia usaha baik yang sedang dijalankan pelaku usaha domestik maupun asing.

Ada satu langkah pemerintah yang menurut sementara kalangan pelaku bisnis mencerahkan. Yakni jajaran direksi dan pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diberikan proteksi dari tuntutan tindak pidana korupsi melalui UU No 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20/2001. Bahwa direksi dan pegawai BUMN bukan penyelenggara negara dan kerugian/keuntungan BUMN adalah kerugian/keuntungan BUMN, bukan kerugian keuangan negara dengan perubahan UU No 19/2003 tentang BUMN yaitu UU No 1/2025.

Namun demikian perubahan tersebut bersifat kontraproduktif manakala terjadi korupsi oleh BUMN yang kebetulan bekerja sama dengan pelaku usaha asing. Jajaran direksi BUMN tidak dapat dikenakan UU Tipikor 1999, akan tetapi pelaku usaha domestik dan asing dapat diberlakukan UU Tipikor.

Dalam hal ini terdapat perlakuan hukum yang bersifat diskriminatif yang berdampak buruk di mata internasional terhadap pemerintah Indonesia. Jika mengingat dua peristiwa hukum di atas dapat dikatakan bahwa keadaan ekonomi dan hukum Indonesia memasuki masa krisis kepercayaan dunia usaha yang berimbas terhadap rendahnya daya beli masyarakat sehari-hari.

Faktor penyebab keadaan sedemikian dapat dikembalikan pada ketidakmampuan pejabat penyelenggara dalam bidang ekonomi keuangan dan hukum dalam memperhitungkan dampak efek negatif dari setiap kebijakan yang diambil dan dijalankan. Kemampuan dimaksud adalah ketidakmampuan melakukan analisa dampak ekonomi yang bertalian erat dengan kebijakan hukum atau kemampuan analisis ekonomi tentang hukum (economic analysis of law).

Analisis ekonomi tentang hukum dalam setiap kebijakan ekonomi ini telah dijalankan negara-negara maju Eropa dan AS tetapi belum dilakukan di dalam pengambilan kebijakan hukum dan ekonomi di Indonesia. Kelemahan pendidikan hukum dan ekonomi di Indonesia.

Bahwa kurikulum pendidikan tinggi dalam kedua disiplin ilmu tersebut tidak saling berkolaborasi satu sama lain. Seakan tidak berhubungan erat satu sama lain. Sedangkan di dalam kehidupan sosial ekonomi dapat dipastikan 99% berkaitan dengan hukum yang mengaturnya sebagai the guardian of the life of the society in economy as well as in compliance to the law.