JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas) khusus untuk mempercepat deregulasi dan menyederhanakan perizinan di Indonesia. Prabowo menilai regulasi yang rumit membuat investasi terhambat.

Hal itu disampaikan Prabowo saat memberikan sambutan di acara penyerahan uang hasil rampasan ke kas negara di Gedung Kejagung, Jakarta Selatan, Rabu (13/5/2026). Dia meminta seluruh kementerian dan lembaga mencari jalan untuk mengurangi ketidakefisienan.

"Permudah perizinan, jangan persulit. Pengusaha-pengusaha juga mengeluh. Mereka mau bekerja dan mereka mau investasi, tapi kadang-kadang nunggu izin itu satu tahun, dua tahun. Sedangkan di negara lain dua minggu. Kita harus mengacu kepada negara tetangga. Kalau mereka bisa keluarkan izin dalam dua minggu, kenapa kita dua tahun?" kata Prabowo.

Presiden juga menyinggung banyaknya aturan turunan yang terus bermunculan meski pemerintah sudah melakukan penyederhanaan regulasi. Prabowo menduga sebagian regulasi dibuat untuk membuka peluang penyimpangan.

"Regulasi sederhanakan. Kecenderungan regulasi adalah inisiatif dari birokrat-birokrat untuk... terus terang saja saya sampaikan...untuk cari peluang. Ada yang nanti minta kickback, minta uang supaya izinnya dipercepat keluar," ujarnya.

"Sudah kita sederhanakan, ada KL-KL yang bikin lagi peraturan menteri, peraturan teknis, peraturan ini," sambung Prabowo.

Oleh karena itu, Prabowo meminta Mensesneg Prasetyo Hadi mengumpulkan para pakar untuk membentuk Satgas Khusus Deregulasi. Satgas tersebut bertugas menyederhanakan aturan dan mempercepat perizinan.

"Ya Saudara-saudara, Mensesneg saya minta nanti dikumpulkan pakar-pakar bikin Satgas khusus untuk mempercepat deregulasi. Sederhanakan ya, jangan persulit," ungkapnya.

Prabowo menegaskan pemerintah harus membantu pengusaha yang serius ingin bekerja dan berinvestasi. Sementara pihak yang melakukan pelanggaran akan ditertibkan.

"Para pengusaha harus dibantu, harus didukung. Yang nakal kita tertibkan, tapi yang baik, yang benar-benar mau bekerja ya harus dibantu. Banyak investor juga dari luar negeri mengeluh di Indonesia sering perizinannya lama sekali dan banyak sekali Saudara sekalian ya," imbuhnya.

Prabowo mencontohkan persoalan izin impor gas untuk rumah sakit yang menurutnya sempat menghambat pasokan. Ia menilai masalah tersebut terjadi hanya karena proses perizinan yang berbelit.

"Perizinan kadang-kadang ada yang enggak masuk akal ya. Saya monitor ya masalah impor kalau tidak salah gas untuk rumah sakit. Dipersoalkan ini itu, ini itu akhirnya... akhirnya suplai gas kita sangat tipis untuk rumah sakit. Hanya soal izin-izin," tegas Presiden.

Romli Atmasasmita

Pakar Hukum

KRISIS ekonomi kini tengah melanda perekonomian negara-negara di Asis, khususnya Asia Tenggara. Hal ini menandakan dampak buruk kebangkrutan negara-negara tersebut, dan terparah dampak sosial ekonomi karena korupsi dan kejahatan keuangan.

Fenomena tersebut juga ditandai oleh tingkat volatilitas yang tinggi atau fluktuasi harga saham di pasar modal yang tidak terkendali atau karena perdagangan saham gorengan yang kian meningkat yang mengganggu perdagangan saham-saham di pasar modal. Termasuk saham-saham yang berasal dari korporasi domestik dan asing yang bernilai lebih dari Rp500 miliar.

Arus jual saham yang signifikan menandakan ketidakpercayaan pelaku usaha asing dan domestik terhadap pasar bursa saham yang dikelola Bursa Efek Indonesia (BEI). Hal ini mengakibatkan pengurus OJK mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban moral atas ketidakmampuan mengkelola gejolak pasar modal.

Salah satu yang sering dijadikan alasan korporasi asing adalah ketidakpastian hukum yang mengatur aktivitas pelaku usaha termasuk pelaku korporasi asing. Ketidakpastian hukum, terutama masalah perizinan untuk keperluan investasi yang sering berubah-ubah sangat merugikan investasi usaha.

Sayangnya belum tampak upaya pemerintah membenahi birokrasi penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Semakin buruknya kinerja penyelenggaraan negara yang disebabkan persekongkolan antara oknum birokrasi pengambil keputusan dan pelaku usaha bisnis yang dekat dengan kekuasaan (oligarki) hingga menyebabkan penderitaan sosial ekonomi rakyat.

Di sisi lain, tampak kinerja penegakan hukum yang telah dijalankan, baik oleh kejaksaan maupun KPK hanya fokus pada bagaimana mengembalikan kerugian keuangan Negara. Mereka tidak mempertimbangkan efek samping negatif dari langkah-langkah tersebut terhadap iklim dunia usaha baik yang sedang dijalankan pelaku usaha domestik maupun asing.

Ada satu langkah pemerintah yang menurut sementara kalangan pelaku bisnis mencerahkan. Yakni jajaran direksi dan pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diberikan proteksi dari tuntutan tindak pidana korupsi melalui UU No 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20/2001. Bahwa direksi dan pegawai BUMN bukan penyelenggara negara dan kerugian/keuntungan BUMN adalah kerugian/keuntungan BUMN, bukan kerugian keuangan negara dengan perubahan UU No 19/2003 tentang BUMN yaitu UU No 1/2025.

Namun demikian perubahan tersebut bersifat kontraproduktif manakala terjadi korupsi oleh BUMN yang kebetulan bekerja sama dengan pelaku usaha asing. Jajaran direksi BUMN tidak dapat dikenakan UU Tipikor 1999, akan tetapi pelaku usaha domestik dan asing dapat diberlakukan UU Tipikor.

Dalam hal ini terdapat perlakuan hukum yang bersifat diskriminatif yang berdampak buruk di mata internasional terhadap pemerintah Indonesia. Jika mengingat dua peristiwa hukum di atas dapat dikatakan bahwa keadaan ekonomi dan hukum Indonesia memasuki masa krisis kepercayaan dunia usaha yang berimbas terhadap rendahnya daya beli masyarakat sehari-hari.

Faktor penyebab keadaan sedemikian dapat dikembalikan pada ketidakmampuan pejabat penyelenggara dalam bidang ekonomi keuangan dan hukum dalam memperhitungkan dampak efek negatif dari setiap kebijakan yang diambil dan dijalankan. Kemampuan dimaksud adalah ketidakmampuan melakukan analisa dampak ekonomi yang bertalian erat dengan kebijakan hukum atau kemampuan analisis ekonomi tentang hukum (economic analysis of law).

Analisis ekonomi tentang hukum dalam setiap kebijakan ekonomi ini telah dijalankan negara-negara maju Eropa dan AS tetapi belum dilakukan di dalam pengambilan kebijakan hukum dan ekonomi di Indonesia. Kelemahan pendidikan hukum dan ekonomi di Indonesia.

Bahwa kurikulum pendidikan tinggi dalam kedua disiplin ilmu tersebut tidak saling berkolaborasi satu sama lain. Seakan tidak berhubungan erat satu sama lain. Sedangkan di dalam kehidupan sosial ekonomi dapat dipastikan 99% berkaitan dengan hukum yang mengaturnya sebagai the guardian of the life of the society in economy as well as in compliance to the law.

Ikrar Nusa Bhakti

Pengamat Politik dan Kebijakan Publik

DALAM teori investasi, risiko adalah bagian dari keputusan bisnis. Risiko pasar, risiko teknologi, hingga risiko geopolitik dapat dimitigasi dan dihitung. Namun ada satu jenis risiko yang paling dihindari investor jangka panjang: risiko hukum yang tidak konsisten dan sulit diprediksi. Risiko inilah yang kini menjadi perhatian ketika publik mengikuti sejumlah perkara besar yang menjerat pelaku usaha dan pengambil kebijakan di Indonesia.

Salah satu studi kasus yang paling disorot adalah perkara yang melibatkan Pertamina dan sejumlah pelaku usaha logistik energi. Pada Februari 2025 Kerry Andrianto, Dimas Werhaspati, dan Gading Ramadhan Joedo serta beberapa staf Pertamina ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Tuduhan yang disampaikan ke publik saat itu sangat serius: pengaturan tender, manipulasi harga, hingga praktik BBM oplosan. Narasi ini segera membentuk persepsi publik tentang skandal korupsi besar di sektor energi.

Namun, ketika perkara mulai disidangkan pada Oktober 2025, konstruksi dakwaan yang muncul berbeda secara mendasar. Tuduhan mengenai tata kelola minyak mentah, mark up, dan BBM oplosan tidak lagi muncul dalam dakwaan resmi. Fokus perkara bergeser pada penyewaan kapal tanker dan fasilitas penyimpanan BBM, dengan nilai kerugian negara yang jauh lebih kecil dibandingkan klaim awal. Bagi dunia bisnis, perubahan ini bukan sekadar dinamika hukum, melainkan sinyal ketidakpastian standar penegakan hukum.

Dari perspektif industri, para terdakwa merupakan pelaku usaha penyewaan kapal dan fasilitas penyimpanan BBM—bagian dari rantai pasok energi yang memang dijalankan Pertamina melalui skema outsourcing. Dari ratusan kapal yang disewa Pertamina, porsi kapal yang mereka kelola hanya sebagian kecil.

Praktik ini lazim dalam industri migas global yang padat modal dan berisiko tinggi. Sejumlah mantan direktur Pertamina bahkan menyatakan di persidangan bahwa prosedur yang dijalankan berada dalam batas kewajaran tata kelola.

Bagi investor, persoalan utamanya bukan pada satu kasus tertentu, melainkan pada pola. Pola serupa juga terlihat dalam perkara lain yang melibatkan tokoh publik dan pengambil kebijakan. Dalam kasus Tom Lembong, misalnya, klaim kerugian negara yang besar disampaikan sejak awal penetapan tersangka, namun kemudian berubah setelah audit dilakukan dan diuji di persidangan. Terlepas dari hasil akhirnya, perubahan konstruksi dan angka kerugian tersebut menimbulkan pertanyaan tentang konsistensi metodologi.

Hal yang sama juga dapat diamati dalam perkara Ira Puspadewi, yang terkait dengan pengelolaan BUMN transportasi (ASDP Indonesia Ferry). Kasus ini memunculkan diskusi publik tentang batas antara keputusan manajerial, kebijakan korporasi, dan pertanggungjawaban pidana. Apakah setiap keputusan bisnis yang dipersoalkan di kemudian hari harus berujung pada kriminalisasi?

Demikian pula dalam kasus yang menyeret nama Nadiem Makarim. Perdebatan publik tidak hanya berkisar pada benar atau salahnya kebijakan, tetapi juga pada pertanyaan yang lebih mendasar: apakah risiko kebijakan publik yang dijalankan dengan itikad baik dapat berubah menjadi risiko pidana ketika hasilnya diperdebatkan?

Dari sudut pandang pendidikan bisnis, rangkaian kasus ini membentuk case portfolio yang penting. Investor tidak menilai Indonesia dari satu perkara, melainkan dari konsistensi sistemnya. Mereka bertanya: apakah penetapan tersangka dan penahanan selalu didasarkan pada konstruksi hukum yang matang sejak awal? Apakah perhitungan kerugian negara mengikuti metodologi yang jelas, transparan, dan dapat diuji?

Pertanyaan-pertanyaan ini sangat relevan bagi investasi jangka panjang. Dalam iklim di mana batas antara kesalahan bisnis, kebijakan publik, dan tindak pidana menjadi kabur, risiko hukum berubah dari sesuatu yang dapat dihitung menjadi risiko yang tidak terukur (unquantifiable risk). Jenis risiko inilah yang paling sering membuat investor menunda keputusan atau memilih yurisdiksi lain.

Indonesia tentu membutuhkan penegakan hukum yang tegas terhadap korupsi. Tidak ada kompromi dalam hal itu. Namun ketegasan tanpa konsistensi justru berisiko melemahkan tujuan yang lebih besar. Integritas hokum bukan hanya soal keras atau lunaknya hukuman, tetapi soal kejelasan standar, proporsionalitas, dan kepastian proses.

Jika Indonesia ingin menarik investasi berkualitas dan berjangka panjang, maka pelajaran dari berbagai kasus ini harus dibaca dengan jernih. Modal datang bukan karena retorika atau insentif semata, melainkan karena kepercayaan. Dan kepercayaan hanya tumbuh ketika hukum tidak hanya ditegakkan, tetapi juga dapat dipahami dan diprediksi.