Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Sunarto, mengambil sumpah jabatan atau melantik 7 Anggota Dewan Komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada hari ini, Rabu (25/3/2026).

Hal ini sesuai Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 30/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan.

Adapun 5 ADK OJK yang mengucapkan sumpah jabatannya tersebut merupakan pejabat yang telah ditetapkan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 12 Maret 2026, sebagai tindak lanjut dari proses uji kelayakan dan kepatutan oleh Komisi XI DPR RI. Sementara dua ADK lainnya adalah Ex-officio dari Kemenkeu dan Bank Indonesia.

Sementara dua lainnya adalah perwakilan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Bank Indonesia (BI).

Dengan pengucapan sumpah jabatan tersebut, ketujuh Anggota Dewan Komisioner, OJK resmi menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diperkuat oleh Undang-undang 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK).

Pengucapan sumpah jabatan ini menandai kelanjutan proses pengisian jabatan strategis di lingkungan Dewan Komisioner OJK guna memperkuat kepemimpinan kelembagaan OJK dalam menjaga stabilitas sektor jasa keuangan, memperkuat pelindungan konsumen, mendorong pendalaman pasar keuangan, serta mengawal transformasi sektor jasa keuangan nasional.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menegaskan komitmen OJK untuk terus menjaga stabilitas sektor keuangan dan mengoptimalkan kontribusi sektor jasa keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional serta mendukung program prioritas pemerintah.

OJK juga akan terus menjaga kepercayaan publik dengan memperkuat pengawasan terintegrasi dan pendalaman pasar keuangan untuk semakin mendorong sektor jasa keuangan bertumbuh menjadi ‘engine’ pertumbuhan ekonomi nasional.

“OJK akan tetap mengedepankan pelindungan kepada konsumen dan masyarakat serta akan terus melakukan penegakan hukum yang akan lebih kita giatkan,” kata Friderica.

Untuk menjalankan program-program tersebut, OJK akan terus melakukan sinergi dan kolaborasi dengan semua pengampu kepentingan untuk bersama-sama membangun perekonomian nasional yang semakin baik ke depan.

Acara pengambilan sumpah jabatan tersebut dihadiri oleh pimpinan lembaga negara, pimpinan dan anggota Komisi XI DPR RI, pimpinan kementerian/lembaga, Anggota Dewan Komisioner OJK, serta para pemangku kepentingan sektor jasa keuangan.

Adapun tujuh Anggota Dewan Komisioner OJK yang mengucapkan sumpah jabatannya adalah sebagai berikut:

1. Friderica Widyasari Dewi sebagai Ketua Dewan Komisioner periode 2026-2032;

2. Hernawan Bekti Sasongko sebagai Wakil Ketua Dewan Komisioner periode 2026-2031;

3. Hasan Fawzi sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon periode 2026-2031;

4. Dicky Kartikoyono sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen periode 2026-2032;

5. Adi Budiarso sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto periode 2026-2031;

6. Juda Agung sebagai ADK Ex-officio dari Kemenkeu;

7. Thomas A.M Jiwandono sebagai ADK Ex-officio dari Bank Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi XI DPR RI akan menggelar uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap 10 kandidat calon anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Rabu (11/3/2026) besok. Kesepuluh orang ini akan memperebutkan 5 kursi pimpinan regulator keuangan tersebut.

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengatakan proses fit and proper test tersebut merupakan tindak lanjut dari surat presiden (surpres) yang telah disampaikan kepada DPR.

“Komisi XI sudah mendapatkan perintah secara langsung di dalam pidato paripurna Ibu Ketua DPR RI pada masa sidang pembukaan periode kedua masa sidang 2025 sampai dengan 2026, bahwa Komisi XI akan melakukan fit and proper test terhadap calon Dewan Komisioner OJK untuk 5posisi,” ujar Misbakhun, Selasa (10/3/2026).

Adapun lima posisi yang akan diisi yakni Ketua Dewan Komisioner, Wakil Ketua Dewan Komisioner, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Kepala Eksekutif Pengawas Aset Digital, serta Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen.

Menurut Misbakhun, Presiden telah mengirimkan 10 nama kandidat kepada DPR untuk mengikuti proses seleksi tersebut. “Sudah masuk ke pimpinan DPR RI surat Bapak Presiden kepada DPR yang isinya ada 10 nama untuk mengisi lima pembidangan tersebut dan itu untuk periode lima tahun sesuai dengan surpres yang disampaikan kepada pimpinan DPR,” katanya.

Sepuluh nama yang diajukan antara lain Friderica Widyasari Dewi, Agus Sugiarto, Hernawan Bekti Sasongko, Ary Zulfikar, Hasan Fawzi, Darmansyah, Dicky Kartikoyono, Danu Febrianto, Adi Budiarso, serta Anton Daryono.

Misbakhun menjelaskan Komisi XI telah menggelar rapat pimpinan dan memutuskan pelaksanaan uji kelayakan dilakukan dalam satu hari penuh. “Tadi Komisi XI baru selesai mengadakan rapat pimpinan dan sudah memutuskan besok dilakukan sesuai arahan, yaitu pada Rabu 11 Maret 2026 untuk seluruh peserta yang 10 orang itu, mulai dari pagi sampai malam,” ujarnya.

Dia menambahkan keputusan terhadap kandidat yang terpilih juga akan diambil pada hari yang sama setelah proses fit and proper test selesai. “Sesuai tradisi kita, setelah fit and proper selesai tidak pernah menunda. Pada hari itu juga kita langsung ambil keputusan,” kata Misbakhun.

Dia menegaskan pelaksanaan seleksi dalam satu hari bukan hal yang baru bagi DPR. Menurutnya, keputusan yang cepat diperlukan untuk memberikan kepastian kepada pasar di tengah kondisi ketidakpastian global.

“Kita harus mengambil keputusan yang cepat pada situasi saat ini sebagai respons terhadap ketidakpastian. Kita harus memberikan kepastian kepada pasar terhadap apa saja yang harus diputuskan cepat,” jelasnya.

Setelah Komisi XI menentukan kandidat terpilih, hasilnya akan disampaikan kepada pimpinan DPR untuk selanjutnya dibawa ke rapat paripurna.