Bisnis.com, JAKARTA – Indonesia menegaskan komitmennya memperkuat kepemimpinan iklim global melalui kerja sama strategis dengan Inggris, menyusul hasil perundingan COP30 di Belém, Brasil yang dinilai belum memberikan hasil yang signifikan. Kerja sama ini diharapkan dapat diterjemahkan menjadi aksi nyata yang berdampak bagi masyarakat dan lingkungan.

Pertemuan bilateral Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Hanif Faisol Nurofiq dengan United Kingdom Special Representative for Climate Rachel Kyte menjadi momentum penting untuk memastikan komitmen global diterjemahkan menjadi aksi nyata yang berdampak langsung bagi masyarakat dan lingkungan.

Dalam pertemuan tersebut, Hanif menilai bahwa hasil COP30 di Belém belum memberikan tingkat kemajuan kolektif yang dituntut oleh krisis iklim.

“Kami berharap ada kemajuan lebih konkret dalam mobilisasi pembiayaan iklim, terutama untuk adaptasi dan untuk kerugian, kerusakan, serta panduan operasional yang lebih kuat dalam implementasi,” kata Hanif, melansir laman resmi Kementerian Lingkungan Hidup, Sabtu (24/1/2026).

Adapun pernyataan ini sekaligus menegaskan posisi Indonesia sebagai suara kritis yang mendorong dunia untuk tidak kehilangan momentum dalam menjaga tujuan 1,5 derajat, terlebih di tengah dinamika geopolitik internasional.

Menurutnya, urgensi kerja sama antara Indonesia dan Inggris kian nyata dengan kondisi di dalam negeri, yaitu bencana hidrometeorologi yang baru-baru ini melanda wilayah Sumatra.

Imbas bencana tersebut, lebih dari 1.000 orang kehilangan nyawa akibat banjir dan longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, dengan ratusan lainnya masih hilang dan ratusan ribu orang mengungsi.

“Kehilangan nyawa yang tragis dan dampak ekonomi yang signifikan ini menegaskan perlunya segera memperkuat analisis risiko iklim, sistem peringatan dini, dan kapasitas kesiapsiagaan,” ujar Hanif.

Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), kerugian akibat bencana di Sumatra mencapai lebih dari US$3,1 miliar. Kondisi ini, kata Hanif, menunjukkan betapa mendesaknya penguatan ketangguhan nasional.

Dalam konteks solusi, Indonesia menekankan pentingnya pendekatan berbasis alam. Hanif menjelaskan, solusi berbasis alam (nature-based solution/NbS) sebagai komponen kritis dalam respons. NbS juga sangat disorot selama COP30, khususnya karena manfaatnya yang berlipat ganda bagi adaptasi, mitigasi, keanekaragaman hayati, dan ketahanan komunitas.

“Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan pendekatan NbS; namun, hal ini memerlukan kapasitas teknis yang lebih kuat, data yang kokoh, dan mekanisme pembiayaan yang andal untuk menjamin integritas dan dampak jangka panjang,” jelasnya.

Oleh karena itu, Hanif menyebut bahwa kerja sama dengan Department for Energy Security and Net Zero (DESNZ) merupakan fondasi yang kuat untuk segera bergerak menuju tindak lanjut yang konkret.

“Kami percaya ini adalah momen penting untuk menerjemahkan komitmen bersama menjadi kerja sama konkret dan teknis,” pungkasnya.