Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menyiapkan 60 program kerja prioritas nasional (PKPN) yang terbagi dalam delapan klaster utama, sebagai strategi mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% pada 2029, sekaligus memperkuat kemandirian bangsa.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy menyampaikan, PKPN akan dilaksanakan melalui delapan klaster utama.

Perinciannya, kedaulatan pangan, kemandirian energi, kemandirian air, pendidikan yang makin berkualitas, kesihatan yang makin baik, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur, perumahan, dan ketahanan terhadap bencana, ekonomi kerakyatan dan desa, serta penurunan jumlah orang miskin.

“Sesuai dengan arahan Bapak Presiden pada taklimat 8 April 2026, kami telah merincikan delapan klaster PKPN yang akan dilaksanakan sampai 2029,” kata Rachmat dalam Rakorbangpus RKP Tahun 2027, di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Kamis (7/5/2026).

Di klaster kedaulatan pangan terdapat sembilan program, antara lain 5.000 Kampung Nelayan Merah Putih, 4.582 Kapal Ikan Modern, hingga 2.000 Ha Kawasan Sentra Industri Garam Nasional.

Kemudian, terdapat 16 program klaster kemandirian energi, 13 program klaster pendidikan yang di dalamnya termasuk MBG Anak Sekolah dan 514 Sekolah Rakyat, 4 program klaster kesehatan, 5 program di klaster hilirisasi dan industrialisasi, serta 5 program di klaster infrastruktur, perumahan, dan ketahanan bencana.

Lalu untuk klaster ekonomi kerakyatan dan desa terdapat dua program yakni 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Percepatan Pembangunan Daerah 3T, serta dua program di klaster penurunan kemiskinan, yakni PRO-KESRA Bantuan Sosial Terintegrasi dan PRO-KESRA untuk 10 Juta Penduduk Berusaha dan Bekerja.

Rachmat mengatakan, keberhasilan seluruh agenda PKPN tentunya didukung oleh fondasi pertahanan keamanan, pendekatan hukum, tata kelola, digitalisasi, dan diplomasi ekonomi.

Lebih lanjut, dia menyebut bahwa Kepala Negara telah menegaskan agar pembangunan tidak boleh berhenti pada perencanaan, tapi harus terlihat hasilnya.

Untuk periode 2025-2029, Kepala Negara juga telah menetapkan pertumbuhan ekonomi menuju 8%, yang diiringi dengan pengurangan jumlah penduduk miskin dan penyediaan lapangan kerja.

Guna mencapai target tersebut, pemerintah telah merancang program kerja yang mampu mendorong target pertumbuhan. “Kami buat seoptimistis mungkin tetapi tetap realistis,” pungkasnya.