REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) dan PT Pupuk Indonesia (Persero) menandatangani Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU), Rabu (1/7/2026) untuk menjajaki peluang kolaborasi demi memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mendukung keberlanjutan pasokan bahan baku bagi industri pupuk untuk pangan nasional.

Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri mengatakan sinergi ini merupakan wujud Asta cita Presiden Republik Indonesia, khususnya membangun kemandirian bangsa melalui swasembada energi dan pangan.

“Tidak ada bangsa yang benar-benar berdaulat tanpa energi. Dan tidak ada bangsa yang benar-benar kuat tanpa pangan. Karena itu, Sinergi Pertamina dan Pupuk Indonesia merupakan dua fondasi utama kedaulatan Indonesia yakni energi dan pangan,” kata Simon.

Simon mengatakan Pertamina terus menjalankan transformasi melalui Dual Growth Strategy dengan memperkuat bisnis inti untuk menjaga ketahanan energi nasional dan di sisi lain juga ikut membangun bisnis rendah karbon melalui berbagai inovasi menuju Net Zero Emission. Di samping itu, Pupuk Indonesia memegang peran strategis menjaga produktivitas pertanian nasional sekaligus memperkuat industri petrokimia Indonesia.

“Ketika dua kekuatan ini dipadukan, saya percaya kita tidak hanya menciptakan efisiensi, kita

membangun sebuah ekosistem strategis yang memperkuat fondasi industri dan ekonomi Bangsa Indonesia,” kata Simon.

Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero), Rahmad Pribadi mengatakan Indonesia membutuhkan sektor energi yang kuat untuk menggerakkan industri, dan industri yang kuat untuk mendukung ketahanan pangan serta mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Pertamina dan Pupuk Indonesia mengemban mandat yang saling melengkapi. Ketika kedua mandat tersebut dipadukan, yang kita bangun bukan sekadar hubungan antar perusahaan, melainkan kemitraan yang memperkuat ekosistem industri nasional, meningkatkan daya saing industri, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Rahmad.

Rahmad menambahkan ketika kompetensi Pertamina di sektor energi dipadukan dengan

pengalaman Pupuk Indonesia di sektor pupuk dan petrokimia, akan tercipta sinergi yang menghasilkan nilai tambah yang lebih besar bagi kedua perusahaan sekaligus memberikan manfaat bagi Indonesia.

“Oleh karena itu, sinergi antara Pertamina dan Pupuk Indonesia merupakan langkah penting untuk mengintegrasikan kekuatan kedua perusahaan dalam menjawab tantangan sekaligus menangkap peluang pertumbuhan di masa depan,” kata Rahmad.

Nota Kesepahaman ini menjadi landasan bagi Pertamina dan Pupuk Indonesia untuk mengeksplorasi berbagai peluang kerja sama yang memberikan nilai tambah melalui pemanfaatan kompetensi, aset strategis, dan kapabilitas masing-masing perusahaan.

Kolaborasi ini juga diharapkan mampu memperkuat ekosistem industri nasional, mendorong hilirisasi, meningkatkan nilai tambah sumber daya alam Indonesia, serta memperkuat daya saing industri dalam negeri.

JAKARTA - Program The Development of Integrated Farming System in Upland Areas (UPLAND) sukses ciptakan ekosistem agribisnisdataran tinggi yang terintegrasi dari hulu ke hilir. Program yang memasuki fase pengakhiran (exit strategy) di tahun 2026 ini diinisiasi oleh Kementerian Pertanian RI (Kementan).

Tidak tanggung-tanggung program ini dikembangkan di 14 kabupaten dengan luas mencapai 14.216 hektar. Proyek strategis tersebut mendapat dukungan Islamic Development Bank (IsDB) dan International Fund for Agricultural Development (IFAD).

Kerja keras ini demi menjawab tantangan pembangunan pertanian di wilayah dataran tinggi. Karena area tersebut selama ini dikenal selalu dihantui keterbatasan akses logistik dan pasar. Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian (LIP) Kementan, Hermanto menyampaikan, bahwa capaian program ini bukan sekadar pembangunan fisik.

Momen Prabowo Panen Raya Jagung di Tuban, Naiki Alat Berat hingga Pakai Topi Koboi



"Kami menggunakan beberapa pendekatan untuk fondasi infrastruktur strategis bagi produktifitas pertanian. Ini mencakup irigasi, pipanisasi lahan kering, pembangunan embung, hingga jalan usaha tani untuk urat nadi distribusi hasil pertanian," ujar Hermanto dalam siaran pers tertulis di Jakarta, Jumat (26/6/2026).

Lebih lanjut, dia juga mengatakan, pihaknya juga menggunakan strategi transformasi kelembagaan. Sebanyak 46 korporasi petani sukses dibangun di 14 kabupaten. Hal ini menjadi entitas bisnis yang mengelola produksi secara mandiri. Kinerja korporasi ini terlihat dalam dua bidang yaitu pasar global yang kompetitif dan pasar domestik yang stabil.

Di kancah internasional, data menunjukkan peningkatan volume yang signifikan pada korporasi-korporasi terpilih. Kelompok tani di Kabupaten Magelang mencatatkan lonjakan ekspor kopi ke Dubai dari 18 ton menjadi 80 ton tahun ini.

Dukung Swasembada Pangan, Sumbawa Bakal Lanjutkan Upland



Kemudian korporasi di Purbalingga berhasil mengirimkan 300 ton lada, sementara petani di Subang sukses menembus pasar Chinadengan 3 ton manggis premium. Sejalan dengan itu, korporasi petani juga membuktikan dominasinya di pasar domestik.

Terbukti hasil beras organik dari Magelang kini berhasil tembus pasar ritel modern, sebagai pasokan langganan bagi jaringan restoran KFC di sekitar wilayah tersebut. Di Tasikmalaya, telah berhasil dibangun kemitraan strategis dengan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi beras organik bagi para pegawai negeri sipil (PNS).

"Capaian korporasi yang sudah berhasil menembus pasar internasional dan lokal ini jadi pencapaian penting. Mereka menjadi percontohan bagi korporasi lainnya dalam hal manajemen profesional dan kepatuhan terhadap standar kualitas," tambah Hermanto.

Program ini merupakan manifestasi dari instruksi Presiden RI, Prabowo Subianto terkait percepatan swasembada pangan. Menteri Pertanian, Amran Sulaiman telah memastikan bahwa kebijakan ini fokus pada efisiensi rantai nilai.

Meningkatnya intensitas tanam di wilayah intervensi seperti di Magelang yang kini mencapai 5 kali panen dalam dua tahun, menjadi bukti efektivitas mekanisasi yang diterapkan. Dengan dukungan penuh dari IsDB dan IFAD, Kementerian Pertanian telah menciptakan model yang berhasil memangkas ketergantungan petani pada pola subsisten dan tengkulak tradisional.

Menjelang penutupan fase pendanaan pada tahun 2026, fokus Kementerian Pertanian kini bergeser pada pendampingan manajerial. Hermanto menegaskan, bahwa pemerintah tidak akan meninggalkan petani setelah proyek berakhir.

"Pemerintah daerah dan pusat berkomitmen untuk terus membersamai korporasi petani ini. Infrastruktur yang sudah ada akan dirawat sebagai aset produktif, dan kami tengah mengintegrasikan korporasi ini dengan ekosistem perbankan serta kemitraan swasta agar akses modal dan pasar tetap terjaga," pungkasnya.

Dengan cetak biru yang telah terbentuk, model UPLAND kini diproyeksikan menjadi prototipe pembangunan pertanian berbasis kawasan di masa depan, yang menjamin bahwa dataran tinggi bukan lagi menjadi area pinggiran, namun jadi pilar ekonomi kedaulatan pangan Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA - Gubernur Papua Matius D. Fakhiri menegaskan komitmennya untuk menjadikan sagu sebagai fondasi kedaulatan pangan, pelestarian budaya, perlindungan ekosistem, dan penguatan ekonomi masyarakat adat.

Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Fakhiri saat membuka Festival COLO Sagu 2026 yang mengusung tema “Sagu Menghidupi. Dari Tradisi Menuju Kemandirian Ekonomi” dilansir dari laman resmi Pemprov Papua.

Dalam sambutannya, Gubernur Fakhiri menyampaikan apresiasi kepada Yayasan Colo Sagu Nusantara, panitia pelaksana, akademisi, komunitas adat, pelaku UMKM, serta seluruh mitra yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut.

“Bagi orang Papua, sagu bukan sekadar bahan pangan. Sagu adalah identitas, sejarah dan bagian dari perjalanan hidup masyarakat adat yang diwariskan dari generasi ke generasi,” ujarnya.

Ia menilai sagu memiliki peran strategis dalam menghadapi tantangan global, khususnya untuk mengurangi ketergantungan terhadap pangan dari luar daerah. Dengan potensi sumber daya alam yang melimpah, sagu dinilai mampu menjadi fondasi kedaulatan pangan sekaligus membuka peluang ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat Papua.

Karena itu, Pemprov Papua terus mendorong penguatan ekosistem sagu melalui perlindungan kawasan sagu, pemberdayaan masyarakat adat sebagai pemilik hak ulayat, pengembangan riset dan inovasi, serta peningkatan nilai tambah produk turunan sagu agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas.

Dia juga menekankan, pembangunan sagu membutuhkan kolaborasi seluruh pihak, mulai dari pemerintah, lembaga adat, perguruan tinggi, dunia usaha, lembaga keuangan, komunitas lingkungan hingga masyarakat.

“Ketika seluruh elemen bergerak bersama, maka sagu tidak hanya menjadi simbol budaya, tetapi juga menjadi sumber kesejahteraan yang nyata bagi masyarakat Papua,” katanya.

Fakhiri menegaskan, semangat pelestarian dan pengembangan sagu sejalan dengan visi pembangunan Papua Cerah, yakni terwujudnya transformasi Papua yang sehat, sejahtera, dan harmoni. Melalui penguatan pangan lokal berbasis sagu, Papua diharapkan mampu membangun masyarakat yang sehat, mandiri secara ekonomi, sekaligus menjaga harmoni antara manusia, budaya, dan alam.

Menutup sambutannya, Gubernur Fakhiri mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga hutan sagu, melindungi tanah adat, serta mengembangkan inovasi dan hilirisasi produk sagu agar manfaatnya dapat kembali dirasakan oleh masyarakat Papua sebagai pemilik sah warisan budaya tersebut.

Produksi pangan bukan hanya persoalan teknis budidaya, tetapi juga persoalan tata kelola yang memerlukan kolaborasi berbagai pihak

Jakarta (ANTARA) - Ketika Indonesia berhasil membangun Cadangan Beras Pemerintah (CBP) hingga melampaui lima juta ton, pencapaian tersebut layak disyukuri sebagai fondasi penting dalam perjalanan menuju ketahanan pangan yang lebih kuat.

Bahkan bangsa ini boleh saja berbangga hati untuk menyebut pencapaian ini sebagai rekor baru dan cadangan beras tertinggi, sepanjang Indonesia merdeka.

Ini adalah fakta kehidupan yang tak mungkin dapat ditolak kebenarannya. Stok cadangan beras Pemerintah saat ini benar-benar sangat kokoh dan tidak merisaukan.

Tetapi bangsa ini tidak boleh terlena untuk terus mempertahankan kondisi ini. Dan senantiasa menyadari bahwa di balik setiap ton beras yang tersimpan, terdapat kerja keras jutaan petani, dukungan kebijakan pemerintah, koordinasi antarlembaga, hingga tata kelola logistik yang tidak sederhana.

Lebih dari itu, cadangan pangan merupakan simbol hadirnya negara dalam menjamin kebutuhan dasar rakyatnya.

Cadangan Beras Pemerintah merupakan persediaan beras dan gabah yang dikuasai dan dikelola pemerintah.

Pengelolaannya didelegasikan oleh Badan Pangan Nasional kepada Perum Bulog. Kehadiran CBP memiliki fungsi strategis, yakni untuk menjaga stabilitas pasokan pangan nasional, meredam lonjakan harga, serta menjadi bantalan ketika negara menghadapi keadaan darurat, mulai dari bencana alam hingga kerawanan pangan.

Perkembangan terbaru menunjukkan hasil yang menggembirakan. Hingga Juni 2026, volume Cadangan Beras Pemerintah telah mencapai sekitar 5,3 juta ton.

Berdasarkan data yang dikutip dari Kementerian Pertanian, jumlah tersebut menjadi rekor tertinggi sepanjang sejarah berdirinya Bulog.

Yang tidak kalah penting, peningkatan stok tersebut berasal dari lonjakan produksi dalam negeri hasil panen petani Indonesia. Pemerintah juga menegaskan bahwa pada periode ini tidak dilakukan impor beras konsumsi.

Capaian tersebut memberikan pesan penting bahwa membangun ketahanan pangan bukanlah sesuatu yang mustahil apabila produksi nasional mampu tumbuh secara konsisten.

Di tengah berbagai tantangan global, mulai dari perubahan iklim, gangguan rantai pasok, hingga ketidakpastian geopolitik, kemampuan memenuhi kebutuhan pangan dari hasil sendiri menjadi modal strategis yang sangat berharga.

Namun, justru pada saat keberhasilan itu diraih, kehati-hatian perlu semakin diperkuat. Sejarah menunjukkan bahwa banyak keberhasilan besar justru mulai melemah ketika rasa puas menggantikan semangat untuk terus berbenah.

Produksi berkelanjutan

Rekor cadangan beras seharusnya tidak menjadi tujuan akhir, melainkan fondasi untuk melangkah lebih jauh. Ketahanan pangan tidak dapat dijaga hanya dengan menyimpan stok dalam jumlah besar. Tetapi juga harus terus diperkuat melalui produksi yang berkelanjutan.

Data Badan Pusat Statistik menunjukkan produksi beras Indonesia pada 2025 mencapai sekitar 34,6 juta ton. Angka tersebut menjadi fondasi penting bagi terbentuknya cadangan beras yang kuat.

Namun, produksi pertanian memiliki karakter yang sangat dinamis. Curah hujan yang berubah, kekeringan berkepanjangan, banjir, serangan hama, hingga perubahan iklim dapat mengubah situasi dalam waktu singkat.

Oleh karena itu, keberhasilan hari ini tidak otomatis menjamin keamanan pangan pada masa mendatang apabila upaya meningkatkan produksi berhenti dilakukan.

Penguatan Cadangan Beras Pemerintah harus berjalan beriringan dengan upaya menggenjot produksi beras setinggi-tingginya. Bahkan, pemerintah didorong terus menghadirkan berbagai terobosan inovatif yang mampu meningkatkan produktivitas sehingga swasembada beras tidak berhenti sebagai capaian sesaat, melainkan menjadi kondisi yang terus terjaga.

Strategi yang selama ini dijalankan Kementerian Pertanian memberikan gambaran mengenai arah pembangunan sektor perberasan nasional.

Pilar pertama adalah peningkatan produktivitas. Langkah ini dilakukan melalui penggunaan benih unggul dan padi hibrida yang memiliki potensi hasil lebih tinggi, penerapan sistem tanam jajar legowo agar populasi tanaman meningkat, pemupukan berimbang sesuai karakteristik wilayah, penggunaan pupuk organik dan hayati, perbaikan sistem irigasi, serta pendampingan penyuluh pertanian langsung kepada petani di lapangan.

Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan hasil panen tidak hanya bergantung pada luas lahan, tetapi juga pada kualitas teknologi dan pendampingan yang diterapkan.

Pilar kedua adalah perluasan areal tanam. Optimalisasi lahan diarahkan untuk meningkatkan indeks pertanaman sehingga lahan yang sama dapat dipanen dua hingga tiga kali dalam setahun.

Perbaikan jaringan irigasi melalui JITUT, JIDES, dan tata air mikro menjadi bagian penting dalam mendukung produktivitas. Selain itu, program pompanisasi bagi lahan tadah hujan, pembukaan sawah baru, hingga pemanfaatan lahan perkebunan, kehutanan, maupun lahan terlantar melalui pola tumpang sari menjadi alternatif untuk memperluas kapasitas produksi nasional.

Pilar ketiga berfokus pada pengamanan produksi. Tantangan perubahan iklim menjadikan upaya mitigasi banjir dan kekeringan sebagai kebutuhan yang tidak dapat ditunda.

Di saat yang sama, pengendalian organisme pengganggu tanaman, termasuk hama dan penyakit, menjadi faktor penting agar produktivitas tetap terjaga.

Pemanfaatan alat dan mesin pertanian juga memiliki peran besar dalam mengurangi kehilangan hasil saat panen maupun pascapanen yang selama ini masih cukup tinggi.

Sementara itu, pilar keempat menitikberatkan pada penguatan kelembagaan dan manajemen. Regulasi yang semakin baik, data pertanian yang semakin akurat, serta koordinasi yang lebih kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, penyuluh, dan petani akan menentukan efektivitas seluruh program yang dijalankan.

Produksi pangan bukan hanya persoalan teknis budidaya, tetapi juga persoalan tata kelola yang memerlukan kolaborasi berbagai pihak.

Modal berharga

Jika dicermati, keempat pilar tersebut sebenarnya memiliki benang merah yang sama, yakni meningkatkan hasil panen di lahan yang sudah ada, membuka potensi lahan baru secara bijaksana, dan memastikan petani mampu mengurangi risiko gagal panen.

Kesemua langkah tersebut saling melengkapi dalam memperkuat fondasi swasembada pangan nasional.

Lebih jauh lagi, ketahanan pangan sejatinya bukan hanya urusan pemerintah atau petani. Dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga penelitian, penyuluh, pemerintah daerah, hingga masyarakat memiliki peran masing-masing dalam membangun sistem pangan yang tangguh.

Inovasi teknologi, pengembangan varietas unggul, efisiensi distribusi, pengurangan kehilangan hasil, hingga peningkatan kesejahteraan petani merupakan mata rantai yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Karena itu, keberhasilan membangun cadangan beras di atas lima juta ton patut diapresiasi sebagai modal yang sangat berharga. Namun, apresiasi tersebut sebaiknya tidak membuat semua pihak terlena.

Ketahanan pangan bukanlah tujuan yang selesai dicapai dalam satu musim panen, melainkan proses panjang yang membutuhkan konsistensi, kerja sama, dan kemampuan beradaptasi terhadap berbagai tantangan baru.

Swasembada beras akan tetap kokoh selama produksi terus tumbuh, produktivitas terus meningkat, dan petani memperoleh dukungan yang memadai untuk terus menanam.

Rekor hari ini memang membanggakan, tetapi masa depan pangan Indonesia akan lebih ditentukan oleh kemampuan menjaga semangat untuk terus menghasilkan, berinovasi, dan bekerja bersama.

Cadangan beras yang kuat bukan sekadar prestasi statistik, melainkan wujud nyata dari ikhtiar bangsa dalam memastikan setiap keluarga Indonesia memiliki akses terhadap pangan yang cukup, terjangkau, dan berkelanjutan.

*) Penulis adalah anggota Dewan Pakar DPN HKTI.

Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pertanian (Kementan) mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 22,4 triliun untuk tahun 2027.

Usulan itu disampaikan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi IV DPR RI.

“Rancangan usulan tambahan anggaran 2027 Rp 22,43 triliun,” kata Amran dalam paparannya di Ruang Rapat Komisi IV DPR RI, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (10/6/2026).

Amran mengatakan, surat Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bapppenas) dan Menteri Keuangan tanggal 7 Mei menyebut, pagu indikatif belanja Kementan di 2027 Rp 23,23 triliun.

Anggaran itu dialokasikan untuk seluruh direktorat dan unit di Kementan yang dipimpin pejabat Eselon I.

Dengan usulan tersebut, maka jumlah seluruh anggaran Kementan pada 2027 jika disetujui mencapai Rp 45.656.326.647.000 atau Rp 45,6 triliun.

Rinciannya adalah sebagai berikut.

• Sekretariat Jenderal Rp 3.833.079.575.000
• Inspektorat Jenderal Rp 125.247.787.000
• Ditjen Tanaman Pangan Rp 3.327.312.415.000
• Ditjen Hortikultura Rp 3.368.215.131.000
• Ditjen Perkebunan Rp 4.950.157.235.000
• Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Rp 3.111.833.904.000
• Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Rp 7.199.265.214.000
• Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Rp 3.027.656.571.000
• Badan PPSDM Pertanian Rp 6.094.725.991.000
• Ditjen Lahan dan Irigasi Pertanian Rp 10.618.832.824

Anggaran tersebut, kata Amran, di antaranya akan memenuhi target Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) yang terdiri dari sejumlah komoditas pangan yakni sebagai berikut.

• 60,47 juta ton Gabah Kering Giling setara 34,83 juta ton
• 18,23 juta ton jagung dengan kadar air 14 persen
• 392.000 ton kedelai
• 17.79 juta ton ubi kayu
• 245,4 juta ton kelapa sawit
• 32 juta ton tebu
• 791.000 ton kopi
• 2,9 juta ton kelapa
• 633.000 ton kakao
• 41.000 ton pala
• 64.000 ton lada
• 922.000 ton susu
• 8,08 juta ton telur
• 5,28 juta ton daging

“Rancangan program prioritas Kementerian Pertanian tahun 2027 diarahkan untuk mendukung salah satu dari 8 klaster PKPN yaitu klaster kedaulatan pangan,” ujar Amran.

Tambahan untuk Bapanas

Pada kesempatan tersebut, Amran juga mengajukan tambahan anggaran untuk Badan Pangan Nasional (Bapanas) pada 2027.

Amran yang juga menjabat Kepala Bapanas melaporkan, Bapanas hanya mendapatkan pagu indikatif sebesar Rp 110 miliar.

Anggaran itu digunakan untuk biaya operasional, program ketersediaan pangan, hingga dukungan manajemen, dan tunjangan pegawai.

“Pagu indikatif tersebut belum sepenuhnya mampu mendukung pelaksanaan Program Prioritas Nasional,” kata Amran.

Bapanas, kata Amran, mendapatkan mandat dari pemerintah untuk melaksanakan sejumlah program strategis.

Untuk memenuhi target itu, Bapanas membutuhkan anggaran sebesar Rp 17,8 triliun.

Sebagian besar anggaran itu digunakan untuk pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

“Total kebutuhan Anggaran Badan pangan nasional Tahun 2027 sebesar Rp 17.842.264.663.000,” sebagaimana dikutip dari paparan Amran.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA - Kapolri Listyo Sigit Prabowo, mengatakan keterlibatan polisi di sektor pertanian dan gizi seperti yang diatur dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Polri untuk swasembada pangan.

Hal itu dia sampaikan saat konferensi pers di Kompleks Parlemen, Selasa (9/6/2026). Dia mengatakan, keterlibatan polisi dalam swasembada pangan sebagai bentuk dukungan terhadap program strategis presiden.

"Saya kira tentunya tadi sepintas kita melihat bahwa ada tugas-tugas kita untuk bisa mendukung program-program dan kebijakan strategis untuk kepentingan nasional," katanya.

Menurutnya, swasembada pangan saat ini menjadi perhatian bagi presiden untuk menghilangkan ketergantungan terhadap impor dan mampu mandiri memenuhi pangan nasional.

"Bagaimana beliau ingin menghilangkan ketergantungan terhadap impor dan bagaimana ke depan bahwa Indonesia bisa mandiri, kemudian bisa mewujudkan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat untuk menyukseskan program swasembada pangan," ucapnya.

Atas hal itu, dia menilai presiden membutuhkan polisi untuk terlibat dalam proyek strategis nasional.

"Dan saya kira Bapak Presiden ingin Polri bisa terlibat untuk hal-hal yang seperti itu, terkait dengan hal-hal yang strategis dan untuk kepentingan nasional," sambungnya.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Hukum, Omar Sharif Hiariej berpendapat bahwa keterlibatan polri di sektor pangan dan gizi termasuk fungsi dan pelayanan terhadap masyarakat.

"Kalau di dalam RUU itu dikatakan memberikan contoh antara lain di situlah fungsi pelayanan karena fungsi Polri yang berlaku di dunia itu kan to protect and to serve, melayani. Jadi masuk dalam melayani," kata dia.

Presiden RIPrabowo Subiantomembeberkan progres swasembada pangan Indonesia. Menurut Prabowo, dalam kurun waktu 5 tahun lagi, Indonesia mampu swasembada daging.

Prabowo menegaskan komitmennya untuk memperkuat kedaulatan pangan. Prabowo pun menjelaskan sejumlah capaian strategis yang telah berhasil diraih, terutama di sektor pangan nasional. Kepala Negara menyebut Indonesia kini telah mencapai swasembada pada sejumlah komoditas pangan utama.

“Kita sekarang sudahswasembada pangan. Sudah swasembada beras, jagung, kemudian protein kita, telur, ayam, daging kita masih belum. Ini sudah kita kerjakan mungkin kita 4 tahun lagi, 5 tahun lagi kita swasembada daging. Pangan relatif kita aman,” ujar Presiden.

Presiden menilai capaian tersebut menjadi hal penting di tengah situasi dunia yang saat ini dipenuhi konflik dan ketidakpastian geopolitik. Menurutnya, Indonesia harus tetap waspada dan memperkuat ketahanan nasional di berbagai sektor.

“Kita harus punya kekuatan, makanya kita bangun kekuatan pertahanan kita untuk jaga kekayaan kita,” ujar Prabowo.

SEMARANG - Isu kedaulatan pangan dinilai menjadi persoalan paling krusial di wilayah perkotaan yang selama ini justru paling sering luput dari pembahasan para perencana kota besar. Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng, menyoroti perihal kedaulatan pangan tersebut saat didapuk menjadi salah satu narasumber dalam diskusi panel Urban Talks pada ajang Jakarta Future Festival (JFF) 2026 di Taman Ismail Marzuki (TIM) Jakarta, Jumat (5/6).

Agustina menjelaskan bahwa pemerintah daerah sering kali tidak memiliki kewenangan intervensi langsung atas stabilitas harga karena tata niaga pangan sepenuhnya bergantung pada mekanisme pasar bebas. Padahal, pemenuhan pangan harian warga merupakan tanggung jawab pemerintah.

"Lahan sawah di Kota Semarang saat ini tercatat sekitar 2.000 hektare. Jumlah produksi beras lokal tersebut baru mampu mencukupi sekitar 11 sekian persen dari total kebutuhan konsumsi masyarakat, belum termasuk komoditas daging dan ayam. Kami di pemerintahan tidak memiliki sistem pengendalian maupun penentuan harga karena kendali sepenuhnya berada di pasar," ujarnya.

Menyiasati tantangan itu, Pemerintah Kota atau Pemkot Semarang melahirkan inovasi program "Pak Rahman" (Pasar Pangan Rakyat Murah dan Aman) sebagai bentuk intervensi taktis pemerintah daerah. Mobil pangan keliling ini digerakkan secara gotong royong bersama para pedagang untuk menjangkau ratusan titik hingga tingkat kelurahan di Kota Semarang setiap bulannya sebagai upaya menstabilkan harga sekaligus menjaga daya beli warga.

Inovasi tersebut terbukti memberikan dampak makro yang signifikan terhadap stabilitas ekonomi daerah. Langkah intervensi ini sukses menempatkan Kota Semarang sebagai daerah dengan pengendalian inflasi terbaik di Jawa Tengah, mengingat aktivitas ekonomi di Ibu Kota Jawa Tengah ini memberikan andil sebesar 30 persen terhadap pembentukan angka inflasi tingkat regional.

"Efektivitas sistem gotong royong dalam pengendalian pangan tersebut sebenarnya berakar kuat dari modal sosial toleransi masyarakat Kota Semarang yang sudah terjaga ratusan tahun. Karakter kebersamaan itu tercermin dari filosofi makhluk imajiner Warak Ngendog ciptaan para budayawan 142 tahun lalu, di mana pertemuan lintas budaya harus menghasilkan 'telur' atau jalan keluar yang saling menguntungkan secara ekonomi," katanya.

Akar budaya toleransi dan kemandirian ekonomi itu pula yang kemudian memicu lonjakan sektor pariwisata lainnya melalui revitalisasi kawasan Kota Lama secara berkelanjutan sejak tahun 2020. Transformasi kawasan ini sukses membawa Kota Semarang mencatatkan angka kunjungan wisatawan tertinggi di Jawa Tengah selama empat tahun berturut-turut.

Kehadiran Wali Kota Semarang dalam forum nasional tersebut bertujuan untuk membagikan praktik kolaboratif Ibu Kota Jawa Tengah yang berpotensi memperluas referensi dalam membangun kota berketahanan. Agenda Urban Talks ini merupakan bagian dari rangkaian Jakarta Future Festival (JFF) 2026 yang dibuka oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, di Graha Bhakti Budaya TIM.

Memasuki penyelenggaraan tahun ke-3, festival perencanaan kota garapan Bappeda Provinsi DKI Jakarta tersebut mengusung tema “Navigating Resilience” sebagai ruang kolaborasi lintas sektor dalam merencanakan masa depan kota melalui pendekatan budaya, seni, infrastruktur, hingga kebijakan teknokrasi.

"Kunci membangun kota masa depan yang tangguh ada pada ruang dialog, kolaborasi antar-daerah, dan keberanian untuk turun langsung membuat gerakan bersama di lapangan demi kesejahteraan warga," pungkas Agustina.

Kota Jambi (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan swasembada pangan menjadi salah satu prioritas utama pemerintah karena berkaitan langsung dengan hak masyarakat untuk memperoleh pangan yang cukup dan hak kesejahteraan bagi petani yang memproduksi pangan.

"Kita ingin memprioritaskan pangan, dan juga swasembada pangan itu menyangkut hak rakyat dan petani," katanya saat menghadiri peringatan Hari Jadi Pemerintah Kota Jambi ke-80 dan Hari Jadi Tanah Pilih Pusako Batuah ke-625 di Jambi, Selasa.

Pemerintah terus memperkuat berbagai kebijakan guna mewujudkan ketahanan dan kemandirian pangan nasional.

Ia mengatakan upaya mencapai swasembada pangan bukan semata-mata persoalan produksi, tetapi juga menyangkut kepentingan rakyat secara luas.

Transformasi sektor pangan, kata dia, terus dilakukan melalui penataan regulasi yang mendukung percepatan pembangunan di bidang pangan.

Pemerintah dalam kurun waktu satu setengah tahun telah menerbitkan 33 regulasi yang terdiri atas Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), Instruksi Presiden (Inpres), dan Keputusan Presiden (Kepres).

Menurut dia, berbagai regulasi tersebut menjadi landasan dalam memperkuat ekosistem pangan, termasuk penguatan kesejahteraan petani.

Zulhas juga menyampaikan ucapan selamat atas Hari Jadi Pemerintah Kota Jambi ke-80 dan Hari Jadi Tanah Pilih Pusako Batuah ke-625.

"Kota Jambi memiliki sejarah panjang dan terus menunjukkan perkembangan yang positif," kata dia.

Ia turut mengapresiasi berbagai program pembangunan yang dijalankan Pemerintah Kota Jambi di bawah kepemimpinan Wali Kota Jambi Maulana.

Sejumlah program nasional seperti Koperasi Merah Putih, Kampung Nelayan, Sekolah Rakyat, dan Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai telah berjalan selaras dengan agenda pemerintah pusat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendukung ketahanan pangan nasional.

Sementara Wali Kota Jambi Maulana menyampaikan terima kasih kepada Menko Bidang Pangan atas kehadiran yang menjadi suatu kebanggaan dan kehormatan pada momentum penting peringatan HUT Pemerintah Kota Jambi dan Hari Jadi Tanah Pilih Pusako Batuah.

Pewarta: Agus Suprayitno
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Mafia beras sering kali dipersepsikan sekadar sebagai persoalan perdagangan pangan. Padahal, dampaknya jauh lebih luas daripada sekadar fluktuasi harga di pasar.

Ketika praktik manipulasi pasokan, pengoplosan, penimbunan, hingga permainan harga berlangsung secara sistematis, yang dipertaruhkan bukan hanya kepentingan konsumen, melainkan juga ketahanan pangan nasional, kesejahteraan petani, dan kepercayaan masyarakat terhadap tata niaga pangan itu sendiri.

Maka dari itulah, persoalan mafia beras layak dipandang sebagai ancaman serius yang membutuhkan perhatian bersama.

Belakangan ini, isu mafia beras kembali mengemuka, setelah Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkap berbagai praktik curang yang masih berlangsung di sektor perberasan nasional.

Praktik tersebut tidak hanya berupa pengoplosan beras subsidi, tetapi juga dugaan pengaturan pasokan dan harga yang mengarah pada perilaku kartel. Bahkan, menurut pengakuan Menteri Pertanian, terdapat upaya ancaman dan intimidasi terhadap pihak-pihak yang berani membongkar praktik tersebut.

Namun, di tengah tekanan yang muncul, pemerintah menyatakan tetap berkomitmen melawan berbagai bentuk kecurangan yang merugikan masyarakat dan mengancam ketahanan pangan nasional.

Istilah mafia beras sendiri merujuk pada praktik perdagangan beras yang tidak sehat, tidak transparan, dan cenderung eksploitatif. Aktivitas tersebut dapat melibatkan berbagai pihak, mulai dari pedagang, pengusaha, hingga oknum yang memiliki akses terhadap pengambilan keputusan.

Hal yang membuat persoalan ini kompleks adalah dampaknya yang dirasakan oleh seluruh mata rantai pangan, mulai dari petani sebagai produsen, hingga masyarakat sebagai konsumen akhir.

Bagi masyarakat, dampak yang paling mudah dirasakan adalah kenaikan harga beras yang tidak wajar. Beras merupakan makanan pokok sebagian besar penduduk Indonesia. Ketika harga beras melonjak akibat permainan pasar, daya beli masyarakat otomatis tergerus.

Kelompok berpenghasilan rendah menjadi pihak yang paling rentan karena sebagian besar pengeluaran rumah tangga mereka dialokasikan untuk kebutuhan pangan.

Kenaikan harga yang tidak didorong oleh faktor produksi atau distribusi yang wajar pada akhirnya menciptakan tekanan ekonomi yang tidak perlu.

Selain harga, persoalan lain yang muncul adalah kelangkaan beras di pasar. Ketika pasokan sengaja diatur atau ditahan untuk menciptakan keuntungan tertentu, masyarakat akan kesulitan memperoleh beras dengan harga yang terjangkau.

Dalam jangka panjang, kondisi seperti ini dapat menimbulkan ketidakpastian pasokan pangan dan mengganggu stabilitas ekonomi nasional.

Pangan tersedia

Ketahanan pangan pada dasarnya tidak hanya berbicara tentang kemampuan memproduksi pangan, tetapi juga memastikan pangan tersedia, mudah diakses, dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

Persoalan yang tidak kalah penting adalah kualitas beras yang beredar di pasaran. Praktik pengoplosan menjadi salah satu modus yang sering disebut dalam berbagai kasus.

Beras berkualitas tinggi dicampur dengan beras berkualitas rendah untuk memperoleh keuntungan lebih besar. Tidak berhenti sampai di situ, terdapat pula risiko penggunaan bahan tambahan tertentu agar beras tampak lebih putih atau lebih menarik secara visual.

Jika praktik ini terjadi tanpa pengawasan yang memadai, maka yang dipertaruhkan bukan hanya nilai ekonomi, tetapi juga kesehatan masyarakat.

Kualitas beras juga dapat menurun akibat penyimpanan yang tidak sesuai standar. Kelembapan yang tinggi, suhu yang tidak stabil, maupun sistem pengemasan yang buruk dapat menyebabkan kerusakan produk.

Bahkan, pemalsuan label pada kemasan beras menjadi persoalan tersendiri karena konsumen kehilangan hak untuk memperoleh informasi yang benar mengenai produk yang mereka beli. Dalam situasi seperti ini, konsumen menjadi pihak yang dirugikan berulang kali, baik dari sisi harga maupun kualitas.

Menghadapi tantangan tersebut, pemerintah telah melakukan berbagai langkah untuk memperkuat sistem pangan nasional. Salah satunya melalui penguatan pengawasan pasar untuk memantau harga dan kualitas beras yang beredar.

Pengawasan yang efektif memungkinkan pemerintah mendeteksi lebih dini berbagai penyimpangan yang berpotensi merugikan masyarakat.

Langkah ini penting karena pasar yang sehat membutuhkan transparansi dan kepastian aturan bagi seluruh pelaku usaha yang menjalankannya secara jujur.

Pemerintah juga memperkuat cadangan beras nasional melalui penyerapan produksi petani. Kebijakan ini memiliki dua manfaat sekaligus.

Di satu sisi memberikan kepastian pasar bagi petani, sementara di sisi lain memperkuat kemampuan negara menjaga stabilitas pasokan ketika terjadi gejolak harga atau gangguan distribusi.

Semakin kuat cadangan pangan nasional, semakin kecil peluang pihak-pihak tertentu mengendalikan pasar demi kepentingan sempit.

Memperketat pengawasan

Langkah berikutnya adalah memperketat pengawasan impor pangan untuk mencegah masuknya beras ilegal maupun beras berkualitas rendah.

Di saat yang sama, pemerintah terus memberikan dukungan kepada petani melalui penyediaan benih unggul, pupuk, serta peralatan pertanian yang dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil panen.

Upaya ini menunjukkan bahwa pemberantasan mafia beras tidak cukup dilakukan melalui penegakan hukum semata, tetapi juga harus dibarengi dengan penguatan sektor produksi di tingkat hulu.

Penindakan hukum tetap menjadi instrumen yang sangat penting. Praktik penimbunan, pengoplosan, manipulasi harga, maupun bentuk penyalahgunaan lainnya harus ditindak secara tegas dan konsisten.

Kepastian hukum bukan hanya memberikan efek jera bagi pelaku, tetapi juga memberikan rasa keadilan bagi masyarakat serta menciptakan iklim usaha yang sehat bagi para pelaku usaha yang menjalankan bisnis secara benar.

Namun, pengalaman menunjukkan bahwa keberhasilan memberantas mafia pangan tidak dapat diserahkan kepada pemerintah semata. Dibutuhkan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan, mulai dari petani, pedagang, akademisi, organisasi masyarakat, media massa, hingga konsumen.

Kesadaran publik terhadap pentingnya transparansi rantai pasok pangan harus terus ditingkatkan. Semakin tinggi tingkat pengawasan sosial dari masyarakat, semakin sempit ruang gerak praktik-praktik curang yang merugikan kepentingan bersama.

Maka, kemudian, perlawanan terhadap mafia beras bukan sekadar upaya menjaga harga pangan tetap stabil. Lebih dari itu, ini adalah perjuangan untuk melindungi hak petani memperoleh nilai yang adil dari hasil kerja mereka, memastikan masyarakat mendapatkan pangan yang berkualitas dan terjangkau, serta menjaga kedaulatan pangan Indonesia.

Ketika pangan sebagai kebutuhan dasar masyarakat dijadikan objek permainan segelintir pihak, maka yang dipertaruhkan adalah kepentingan bangsa secara keseluruhan.

Karena itu, penguatan pengawasan, keberanian penegakan hukum, peningkatan produksi nasional, dan kolaborasi seluruh elemen masyarakat harus berjalan beriringan.

Ketahanan pangan yang kuat hanya dapat dibangun di atas fondasi tata niaga yang jujur, transparan, dan berpihak pada kepentingan rakyat.

*) Entang Sastraatmadja adalah anggota Dewan Pakar DPN HKTI

​​​​​​​

Copyright © ANTARA 2026

PAPUA SELATAN - Direktur Eksekutif Center of Indonesia Strategic Actions (CISA) Herry Mendrofa menilai film Pesta Babi seolah meragukan langkah pemerintah yang tengah bersiap mewujudkan ketahanan pangan nasional. Film tersebut sepertinya hanyalah riak wacana yang mencoba meragukan arah besar ketahanan pangan.

“Saya kira langkah Presiden Prabowo di Papua, termasuk cetak sawah di Wanam adalah strategi kedaulatan yang harus berlanjut,” ujar Herry, Kamis (21/5/2026).

Program cetak sawah seluas 1 juta hektare yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) tidak boleh berhenti. Sebab, jika terputus, Indonesia akan kembali terjebak pada ketergantungan impor yang justru melemahkan kemandirian bangsa.

“Apalagi dalam konteks kondisi global yang penuh krisis, kemandirian pangan bukan pilihan melainkan keharusan. Ketahanan pangan adalah martabat politik dan martabat itu hanya bisa dijaga dengan berdiri di atas kaki sendiri,” katanya.

Sebagai informasi, PSN Wanam di Papua Selatan telah menunjukkan progres yang signifikan. Sejumlah fasilitas utama bahkan telah rampung 100 persen. Kehadiran proyek tersebut membawa harapan baru bagi masyarakat lokal, terutama dalam mendorong kesejahteraan dan pemerataan pembangunan di wilayah setempat.

Warga Papua Tarsan Balagaize bersyukur atas pembangunan yang kini menjangkau hingga kampung dan dusun mereka. Manfaat proyek di Wanam tidak hanya dirasakan saat ini, tetapi juga untuk generasi mendatang.

“Kami harus bersyukur karena kapan lagi kami bisa menerima itu? Bukan karena kita saja yang bisa menikmati, tetapi sampai kami punya anak-cucu,” kata Tarsan, Kamis (14/5/2026).

Warga setempat juga menyampaikan apresiasi karena pembangunan kini menjangkau kawasan yang sebelumnya belum tersentuh infrastruktur. “Masyarakat menerima penuh pembangunan PSN Wanam. Jadi kami sangat berterima kasih dan kami menerima dengan 100 persen program pembangunan ini,” tuturnya.

Pusat Cadangan Pangan Nasional

Seorang petugas proyek menjelaskan progres pembangunan sejumlah fasilitas penunjang di kawasan PSN Wanam hampir seluruhnya telah selesai. Area jetty multipurpose dan solar cell, misalnya kini telah mencapai progres 100 persen.

Selain itu, pembangunan tangki HSD berkapasitas 5.000 metrik ton telah mencapai 97 persen, sedangkan warehouse multipurpose mencapai 88 persen. “Disusul yang pasti oleh solar cell yang sudah 100 persen,” ucapnya.

Wajah Wanam kini berubah drastis. Kawasan tersebut diproyeksikan menjadi Pusat Cadangan Pangan Nasional melalui program cetak sawah seluas 1 juta hektare.

PSN yang didanai dan dikerjakan oleh Jhonlin Group milik pengusaha H Samsudin Andi Arsyad yang akrab disapa Haji Isam bukan sekadar membuka lahan pertanian. Proyek tersebut juga membangun ekosistem kehidupan baru yang mencakup jaringan irigasi, industri biodiesel, hingga penguatan pertahanan negara.

Namun, kunci utama dari seluruh ekosistem tersebut adalah konektivitas. Proyek ini jelas-jelas untuk mewujudkan kemakmuran dari daerah menuju pusat agar Indonesia memiliki jati diri dan kemandirian yang kuat. Nah, sangat aneh jika banyak kalangan merendahkan proyek yang bertujuan mulia ini.

Sidoarjo, Jawa Timur (ANTARA) - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyatakan Jawa Timur telah masuk dalam fase kedaulatan pangan secara berkelanjutan.

"Ketika pemerintah pusat membangun ketahanan pangan, maka insya Allah Jawa Timur ini sudah masuk pada kedaulatan pangan berkelanjutan," kata Khofifah dalam peresmian Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Wilayah Jawa 2026 di Sidoarjo, Jawa Timur, Rabu.

Menurutnya, pemilihan Jawa Timur sebagai pusat peluncuran GPIPS Wilayah Jawa didasarkan pada capaian ekonomi daerah yang terus menunjukkan tren positif, yang mana pada triwulan pertama 2026, ekonomi Jawa Timur tumbuh 5,96 persen secara tahunan, tertinggi di Pulau Jawa dan melampaui rata-rata nasional.

Khofifah menambahkan Jawa Timur juga menjadi kontributor ekonomi terbesar kedua nasional dengan kontribusi 14,40 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia dan 25,16 persen terhadap perekonomian Pulau Jawa, dengan angka inflasi tahunan pada April 2026 tercatat sebesar 2,85 persen dan inflasi bulanan sebesar 0,02 persen.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur, lanjut Khofifah, terus memperkuat pengendalian inflasi melalui program Etalase Pengendali Inflasi Kabupaten/Kota (EPIK) Mobile yang diharapkan mampu memperkuat kerja sama antar daerah dalam memitigasi inflasi secara responsif dan menjaga distribusi pangan lebih merata.

Khofifah juga menekankan pentingnya pembangunan pangan sejahtera yang tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan kalori, tetapi juga protein hewani, termasuk melalui penguatan populasi sapi potong dan sapi perah yang didukung Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari di Kabupaten Malang.

Di sektor pertanian, Pemprov Jatim mendorong penggunaan alat mesin pertanian modern seperti combineharvester untuk menekan kehilangan hasil panen padi hingga 11 persen sehingga mampu meningkatkan produksi gabah tanpa perlu perluasan lahan pertanian.

"Sehingga, misalnya kehilangan hasil panen, dapat ditekan ke angka sepuluh persen, kalau kita bisa memproduksi 34 juta ton gabah kering panen (GKP), maka kita bisa menambah 3,4 juta ton tanpa harus melakukan ekstensifikasi atau intensifikasi lahan," kata Khofifah.

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah/Fahmi Alfian
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, CEBU -- Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto mengingatkan negara-negara ASEAN mengenai ancaman perubahan iklim dan potensi El Nino ekstrem yang dapat mengganggu produksi pangan kawasan. Dalam pidatonya pada sesi pleno KTT ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina, Jumat (8/5/2026), Prabowo menilai ketahanan pangan menjadi isu mendesak di tengah meningkatnya ketidakpastian global.

Presiden RI mendorong negara-negara ASEAN memperkuat kerja sama regional di bidang pangan. Bentuknya mulai dari pengembangan teknologi pertanian, diversifikasi pangan, hingga penguatan sistem cadangan pangan kawasan melalui ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve (APTERR).

“Kita telah diperingatkan oleh organisasi internasional mengenai risiko El Nino ekstrem yang mengintai di depan kita. Dalam situasi ini, ketahanan pangan menjadi semakin mendesak,” kata Prabowo, dikutip Ahad (10/5/2026).

Menurut Presiden RI, ancaman krisis pangan tidak dapat ditangani oleh satu negara saja. Ia memandang ASEAN perlu membangun sinergi yang lebih kuat untuk menjaga stabilitas pasokan pangan kawasan di tengah ancaman iklim dan potensi gangguan produksi.

Prabowo menilai penguatan cadangan pangan lokal menjadi langkah penting untuk meningkatkan kesiapan negara-negara ASEAN menghadapi berbagai ancaman krisis pangan pada masa mendatang.

“Ini bukan tantangan yang dapat ditangani oleh satu negara saja. ASEAN harus bertindak bersama,” ujarnya.

Dalam forum tersebut, Prabowo menegaskan pangan merupakan fondasi utama bagi keberlangsungan sebuah negara. Menurut dia, sektor pertanian dan pangan tidak dapat dipandang sekadar urusan ekonomi karena berkaitan langsung dengan stabilitas, kemerdekaan, hingga perdamaian.

Pemerintah Indonesia, kata Prabowo, berkomitmen memperkuat kedaulatan pangan nasional melalui dukungan terhadap sektor pertanian dan keberpihakan kepada petani. Ia menekankan negara harus hadir kuat dalam menjaga sektor pangan.

“Tanpa pangan, pada dasarnya tidak ada masyarakat. Tanpa pangan, tidak ada kemerdekaan. Tanpa pangan, tidak ada kedamaian,” tuturnya.

Prabowo juga menegaskan pemerintah memiliki peran sentral dalam memastikan ketahanan pangan tetap terjaga. Menurut dia, sektor pertanian tidak bisa sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme pasar.

“Ketahanan pangan adalah tentang kepemimpinan pemerintah dan intervensi pemerintah. Indonesia tidak percaya bahwa pertanian hanya boleh diserahkan kepada sektor swasta,” tegasnya.

Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo, Kementerian Pertanian (Kementan) terus mempercepat berbagai langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Langkah tersebut dilakukan melalui peningkatan produksi, optimalisasi lahan, perbaikan irigasi, modernisasi pertanian, hingga penguatan cadangan pangan pemerintah.