Bisnis.com, BATAM - Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN RI Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka menegaskan keluarga memiliki peran strategis sebagai benteng utama dalam mencegah penyalahgunaan obat-obatan tertentu di kalangan remaja guna menyelamatkan bonus demografi yang tengah dinikmati Indonesia.

Menurut Isyana, pendekatan preventif melalui edukasi dan penguatan fungsi keluarga menjadi langkah paling efektif untuk melindungi generasi muda dari berbagai ancaman penyalahgunaan obat-obatan.

"Remaja adalah kelompok rentan karena rasa ingin tahu tinggi, pengaruh lingkungan pertemanan, serta rendahnya literasi terhadap obat-obatan tertentu. Karena itu edukasi dan penguatan keluarga menjadi sangat penting," kata Isyana dalam Gerakan Nasional Pencegahan Penyalahgunaan Obat-obatan Tertentu di Batam.

Ia mengatakan kesehatan mental remaja juga perlu menjadi perhatian serius. Tekanan sosial, kesepian, hingga perundungan dapat meningkatkan risiko remaja terjerumus dalam penyalahgunaan obat-obatan.

Untuk memperkuat ketahanan keluarga, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga telah menjalankan sejumlah program, di antaranya Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), serta Forum Generasi Berencana (Genre) yang bertujuan menciptakan ruang aman dan lingkungan positif bagi generasi muda.

Sementara itu, Kepala BPOM RI Taruna Ikrar mengingatkan bahwa penyalahgunaan obat-obatan tertentu kini telah berada pada tingkat yang mengkhawatirkan dan menjadi ancaman serius bagi masa depan bangsa.

Taruna mengungkapkan BPOM bersama aparat terkait baru-baru ini berhasil membongkar jaringan peredaran obat-obatan tertentu di sejumlah daerah, termasuk Batam, Banten, Bandung, dan Semarang, dengan nilai ekonomi mencapai ratusan triliun rupiah.

"Kami menemukan sekitar 1,6 miliar kapsul serta ribuan ton bahan baku obat tertentu. Jika seluruh bahan baku itu diproduksi, jumlahnya bisa mencapai lima hingga enam miliar kapsul. Ini sangat berbahaya bagi generasi muda," ujarnya.

Menurut Taruna, besarnya keuntungan ekonomi membuat para pelaku terus menjadikan generasi muda sebagai target pasar utama.

Karena itu, BPOM bersama kementerian dan lembaga terkait mendorong gerakan nasional terpadu melalui edukasi, pengawasan, penegakan hukum, dan pelibatan aktif masyarakat.

"Gerakan nasional ini kita pusatkan di Kepulauan Riau. Dengan sinergi lintas sektor, saya yakin ancaman penyalahgunaan obat-obatan tertentu dapat kita cegah bersama," katanya.

Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad menilai posisi strategis Kepri di jalur perdagangan internasional Selat Malaka selain memberikan keuntungan ekonomi juga menghadirkan kerentanan terhadap berbagai kejahatan lintas negara, termasuk peredaran obat-obatan tertentu.

"Kepri berada di jalur strategis dunia. Setiap tahun sekitar 80 ribu kapal melintas di Selat Malaka dan puluhan juta kontainer bergerak melalui kawasan ini. Ini menjadi kekuatan ekonomi, tetapi juga membuka kerawanan terhadap berbagai kejahatan lintas negara," ujarnya.

Ansar menyebut pertumbuhan ekonomi Kepri pada 2025 mencapai 6,94 persen atau menjadi salah satu yang tertinggi secara nasional. Namun, menurutnya, keberhasilan pembangunan harus diimbangi dengan upaya menjaga kualitas generasi muda.

"Kalau generasi muda rusak karena penyalahgunaan obat tertentu, maka produktivitas akan menurun dan masa depan bangsa ikut terancam. Karena itu seluruh elemen harus bersatu mencegah persoalan ini," tegasnya.

Ia menambahkan berbagai program prioritas nasional, termasuk program makan bergizi gratis yang menjadi bagian dari Asta Cita Presiden RI, tidak akan memberikan hasil optimal apabila generasi muda masih terpapar penyalahgunaan obat-obatan.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Piprim Basarah Yanuarso mengecam keberadaan billboard film Aku Harus Mati di ruang publik. Pihaknya menilai materi promosi tersebut memuat kalimat yang sensitif dan dapat berdampak pada kesehatan mental anak dan remaja.

Dokter Piprim mengatakan kondisi kesehatan mental anak dan remaja di Indonesia mulai menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Dirinya merujuk pada data Kementerian Kesehatan dari program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang menemukan indikasi masalah kesehatan jiwa pada hampir 10 persen anak di Tanah Air.

Menurutnya, persentase tersebut tergolong besar jika dibandingkan dengan jumlah populasi. Dengan total anak usia 0–18 tahun sekitar 90 juta jiwa dan remaja diperkirakan mencapai 30–40 juta, maka 10 persen dari angka tersebut setara dengan sekitar 3–4 juta remaja yang mengalami gangguan kesehatan mental.

Oleh karena itu, konten yang tidak mempertimbangkan sensitivitas publik semestinya tidak dibiarkan beredar bebas di ruang publik, mengingat risiko dampak yang ditimbulkannya bisa cukup fatal.

"Pada kelompok dengan depresi berat, ketika mereka melihat banner seperti itu, apalagi jika sebelumnya sudah memiliki ide untuk bunuh diri, maka pesan tersebut bisa menjadi semacam afirmasi atau pembenaran. Ini bisa semakin mendorong keinginan tersebut," kata dokter Piprim seusai acara IDAI soal Dampak Cemaran Mikroplastik pada Anak & Pemeriksaan Jantung Gratis untuk Anak Disabilitas dan Autis di Balai Budaya, Menteng, Jakarta, Senin, (6/4/2026)

Memang, katanya, billboard ini bukan satu-satunya faktor. Bagi orang dengan kondisi mental yang sehat, mungkin tidak akan berdampak signifikan, paling hanya merasa tidak nyaman. Namun, bagi anak-anak atau remaja dengan gangguan kesehatan mental, paparan seperti itu bisa sangat berbahaya.

Di sisi lain, keberadaan billboard itu juga dinilai berdampak pada anak-anak yang baru belajar membaca, karena mereka dapat menangkap pesan secara literal tanpa pemahaman konteks yang memadai.

"Anak-anak yang baru belajar membaca bisa bertanya, 'Kenapa tulisannya aku harus mati?' Padahal sebelumnya mereka diajarkan untuk semangat, berprestasi, dan melakukan hal-hal positif. Ini tentu membingungkan dan menyulitkan orang tua dalam memberikan penjelasan," imbuhnya.

Dokter Piprim menekankan bahwa isu kesehatan mental bukan perkara sepele, sehingga seluruh pihak perlu lebih berhati-hati dalam menyampaikan pesan, termasuk melalui media visual seperti billboard.

Oleh karena itu, dirinya juga mengimbau para produsen film untuk lebih bijak dalam menyusun materi promosi maupun konten. Pelibatan para ahli, seperti pakar pendidikan, kesehatan anak, dan kesehatan jiwa, dinilai penting agar pesan yang disampaikan tetap aman bagi publik.

Dengan begitu, konten tidak hanya menarik dan menguntungkan, tetapi juga memiliki nilai edukatif bagi masyarakat.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah di berbagai belahan dunia mulai berupaya menetapkan usia minimum untuk penggunaan media sosial, dengan alasan kekhawatiran tentang keamanan daring dan kesehatan mental remaja.

Meskipun pendekatannya berbeda, sebagian besar kebijakan berfokus pada pencegahan anak-anak di bawah usia tertentu, biasanya 15 atau 16 tahun, untuk memiliki akun, atau mewajibkan persetujuan orang tua dan verifikasi usia sebelum akses diberikan.

Peta ini menyoroti 15 negara dan dua negara bagian AS yang telah memberlakukan atau secara resmi mempertimbangkan ambang batas usia legal untuk platform media sosial, dengan memanfaatkan data dari BBC, Reuters, dan Euro Weekly.

Australia mencetak sejarah ketika memulai larangan media sosialnya, yang pertama di dunia, berlaku pada Desember 2025. Negara-negara lain sejak itu mengikuti jejaknya.

Data di bawah ini menunjukkan negara-negara dan negara bagian AS yang telah memberlakukan atau sedang membahas pembatasan media sosial, beserta kelompok usia yang akan terpengaruh:

1. Australia: Di bawah 16 (diberlakukan)

2. Yunani: Di bawah 15 (dalam pembahasan)

3. Prancis: Di bawah 15 (diberlakukan)

4. Spanyol: Di bawah 16 (dalam pembahasan)

5. Portugal: Di bawah 16 (diberlakukan)

6. Norwegia: Di bawah 15 (dalam pembahasan)

7. Malaysia: Di bawah 16 (diberlakukan)

8. Inggris Raya: Di bawah 16 (dalam pembahasan)

9. Denmark: Di bawah 15 (dalam pembahasan)

10. Republik Ceko: Di bawah 15 (dalam pembahasan)

11. Slovenia: Di bawah 15 (dalam pembahasan)

12. Jerman: Di bawah 16 (dalam pembahasan)

13. Italia: Di bawah 15 tahun (dalam pembahasan)

14. Indonesia: Di bawah 16 tahun (dalam pembahasan)

15. Selandia Baru: Di bawah 16 tahun (dalam pembahasan)

16. Nebraska: Di bawah 18 tahun (diberlakukan)

17. Virginia: Di bawah 16 tahun (diberlakukan)

Undang-undang Australia melarang anak di bawah 16 tahun mengakses media sosial, termasuk platform terbesar seperti Instagram, TikTok, dan YouTube. Mereka yang sudah memiliki akun dikeluarkan dan diblokir ketika undang-undang tersebut mulai berlaku.

Perusahaan media sosial juga menghadapi denda hingga 34,9 juta dolar Australia jika mereka gagal mengambil "langkah-langkah yang wajar" untuk verifikasi usia.

Majelis Prancis juga memberikan suara mendukung penetapan usia minimum 15 tahun untuk penggunaan media sosial. Rancangan undang-undang tersebut sekarang perlu disahkan di Senat Prancis, atau majelis tinggi.

Portugal juga mewajibkan "persetujuan orang tua yang tegas dan terverifikasi" bagi siapa pun di bawah usia 16 tahun untuk menggunakan media sosial dalam rancangan undang-undang yang baru disetujui, sementara melarang media sosial sepenuhnya anak-anak di bawah usia 13 tahun.

Dampak Media Sosial pada Kaum Muda

Banyak permintaan larangan media sosial terbaru muncul dan terkonsentrasi di Eropa, di mana regulator secara historis mengambil peran yang lebih aktif dalam kebijakan teknologi dan privasi. Namun, pendekatannya sangat beragam dan tidak selalu berupa larangan langsung.

Hal ini terjadi di tengah meningkatnya kekhawatiran tentang dampak media sosial pada kaum muda, yang menghabiskan 7,5 jam online per hari, menurut American Academy of Child and Adolescent Psychiatry.

Bukti studi menunjukkan bahwa penggunaan media sosial yang berlebihan dapat berbahaya, sementara penelitian internal oleh Facebook, yang sekarang bernama Meta, menemukan bahwa Instagram membuat beberapa remaja putri merasa lebih buruk tentang tubuh mereka.

Pada saat yang sama, para peneliti independen menyerukan studi yang lebih bernuansa yang memperhitungkan faktor sosioekonomi, perbedaan usia, dan penggunaan platform tertentu.

Awalnya dikembangkan sebagai cara untuk terhubung dengan teman, platform media sosial juga menghadapi kritik atas model bisnis yang didorong oleh keterlibatan yang dibangun di sekitar iklan.

Gelombang undang-undang berbasis usia baru-baru ini mencerminkan pergeseran yang lebih luas menuju peningkatan pengawasan regulasi di sektor ini.