Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyebut produk herbal asal Indonesia mendapat kesepakatan bisnis untuk pengiriman perdana ke Arab Saudi sebesar Rp2,5 miliar.

Kesepakatan bisnis tersebut dituangkan dalam penandatanganan Surat Perjanjian Kerja Sama (Letter of Agreement) antara PT Dami Sariwana dari Indonesia dan mitranya, yaitu Al Itholah Trading dari Arab Saudi.

"Keberhasilan ini merupakan hasil sinergi pelaku usaha, Kemendag, dan perwakilan perdagangan RI di luar negeri dalam membuka akses pasar. Kami berharap, kesepakatan pengiriman perdana ini membuka lebar kesempatan peningkatan ekspor produk herbal Indonesia ke Timur Tengah," ujar Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kemendag Fajarini Puntodewi dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

Sementara itu, Kepala Indonesia Trade Promotion Center (ITPC) Jeddah Bagas Haryotejo menyampaikan meningkatnya tren gaya hidup sehat di Arab Saudi menjadi katalis positif bagi masuknya produk herbal Indonesia.

Untuk menjamin keberlanjutan bisnis tersebut, ITPC Jeddah menerapkan langkah preventif berupa verifikasi mendalam terhadap kredibilitas importir produk herbal Indonesia di Arab Saudi sebelum prosesi penandatanganan kerja sama dilakukan.

"Langkah preventif ini penting untuk memastikan kredibilitas mitra usaha dan memberikan rasa aman bagi eksportir Indonesia," kata Bagas.

Cakupan kesepakatan dagang itu meliputi tiga jenis produk herbal unggulan, yaitu suplemen vitalitas pria, suplemen penurun gula darah, serta produk pelangsing tubuh. Pada tahap awal kerja sama, pengiriman perdana ke Arab Saudi akan dilakukan sebanyak satu kontainer yang dijadwalkan berangkat pada bulan Juli mendatang, setelah memenuhi standar otoritas pangan dan obat- obatan setempat (Saudi Food and Drug Authority/SFDA).

Kerja sama tersebut diharapkan semakin memperkuat tren positif perdagangan kedua negara, khususnya di sektor nonmigas. Pada Januari-April 2026, total perdagangan nonmigas Indonesia-Arab Saudi tercatat sebesar 1,02 miliar dolar AS.

Ekspor nonmigas Indonesia ke Arab Saudi adalah sebesar 675,80 juta dolar AS dan impor nonmigas Indonesia dari Arab Saudi sebesar 345,90 juta dolar AS. Indonesia mencatatkan surplus nonmigas terhadap Arab Saudi sebesar 329,90 juta dolar AS.

Sementara itu, pada 2025, total perdagangan nonmigas Indonesia-Arab Saudi mencapai 3,94 miliar dolar AS. Ekspor nonmigas Indonesia ke Arab Saudi mendominasi sebesar 2,88 miliar dolar AS dibandingkan impor nonmigas Indonesia dari Arab Saudi yang sebesar 1,06 miliar dolar AS. Dengan demikian, Indonesia berhasil mencatatkan surplus nonmigas sebesar 1,82 miliar dolar AS terhadap Arab Saudi.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Strategi ini menjadi bagian dari upaya perusahaan dalam menjaga keberlanjutan penyaluran energi gas bumi sekaligus meningkatkan fleksibilitas pemenuhan kebutuhan pelanggan di berbagai wilayah

Jakarta (ANTARA) - PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN), selaku Subholding Gas PT Pertamina (Persero), mengamankan kesepakatan strategis pasokan gas bumi dan LNG domestik di ajang Indonesian Petroleum Association Convention & Exhibition atau IPA Convex 2026.

Corporate Secretary PGN Fajriyah Usman dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari strategi jangka panjang PGN dalam menjaga keberlanjutan pasokan gas bumi, meningkatkan fleksibilitas penyaluran kepada pelanggan, sekaligus mendukung pertumbuhan kebutuhan energi nasional di tengah dinamika industri energi global.

Menurut dia, penguatan integrasi pasokan gas pipa dan LNG domestik menjadi langkah penting untuk menjaga keandalan penyaluran energi bagi pelanggan di berbagai sektor.

"PGN terus memperkuat pengelolaan pasokan gas bumi secara terintegrasi melalui kombinasi pasokan gas pipa dan LNG yang bersumber dari dalam negeri. Strategi ini menjadi bagian dari upaya perusahaan dalam menjaga keberlanjutan penyaluran energi gas bumi sekaligus meningkatkan fleksibilitas pemenuhan kebutuhan pelanggan di berbagai wilayah," ujar Fajriyah.

Di IPA Convex 2026 yang berlangsung di Jakarta, Rabu (20/5/2026), PGN menandatangani sejumlah kesepakatan strategis pasokan gas bumi, baik melalui optimalisasi lapangan domestik maupun pengembangan pasokan LNG jangka panjang.

Untuk penguatan pasokan gas pipa domestik, PGN bersama pemasok gas bumi menandatangani amandemen perjanjian jual beli gas (PJBG) untuk perpanjangan kontrak pasokan gas bumi dari Wilayah Kerja (WK) Corridor guna memenuhi kebutuhan bahan bakar gas (BBG) dan jaringan gas rumah tangga (jargas).

Selanjutnya, perubahan dan pernyataan kembali PJBG untuk perpanjangan kontrak pasokan gas bumi dari Husky-CNOOC Madura Limited (HCML) dan key terms dengan Medco E&P Sakakemang untuk pembelian pasokan gas bumi dari Wilayah Kerja (WK) Sakakemang.

Sementara itu, untuk memperkuat fleksibilitas penyaluran melalui pasokan gas bumi berbasis LNG, PGN bersama Pertamina dan mitra strategis menandatangani Head of Agreement (HoA) LNG South Hub, Head of Agreement (HoA) LNG North Hub, serta HoA pembelian LNG Abadi Masela sebagai bagian dari pengamanan pasokan LNG jangka panjang.

Menurut Fajriyah, kombinasi pasokan gas berbasis pipa dan LNG dari berbagai sumber tersebut akan memperkuat kemampuan PGN dalam menyalurkan gas bumi ke pusat-pusat pertumbuhan ekonomi eksisting maupun wilayah pengembangan baru.

"Kerja sama ini semakin mempertegas peran PGN sebagai integrator infrastruktur dan pasokan gas bumi nasional. Melalui pengelolaan pasokan yang terintegrasi, PGN bersama Pertamina Group berupaya menjaga keandalan energi nasional sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi dan transisi menuju energi yang lebih rendah emisi," sebut Fajriyah.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Nanti dalam jangka waktu 90 hari, kami akan lakukan pembahasan dalam rangka implementasi

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyampaikan akan meninjau ulang kesepakatan impor komoditas energi, seperti minyak mentah, bahan bakar minyak (BBM), dan LPG, dari Amerika Serikat (AS) selama 90 hari pascaputusan Mahkamah Agung AS.

“Dengan adanya keputusan Mahkamah Agung Amerika, ya, akhirnya kami juga ada kesempatan 90 hari untuk melakukan review (tinjauan ulang),” ujar Wakil Menteri ESDM Yuliot ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat.

Yuliot tidak menutup kemungkinan akan ada perubahan atau pembahasan lebih lanjut ihwal kesepakatan tersebut dalam jangka waktu 90 hari.

Pembahasan dan peninjauan ulang yang dilakukan dalam jangka waktu 90 hari ke depan, lanjut dia, juga merupakan bagian dari langkah implementasi.

“Nanti dalam jangka waktu 90 hari, kami akan lakukan pembahasan dalam rangka implementasi,” kata Yuliot.

Meskipun demikian, Yuliot menjelaskan bahwa yang dibatalkan oleh Mahkamah Agung AS adalah tarif resiprokal. Pembatalan tersebut tidak berlaku terhadap kesepakatan dagang antarnegara yang terjalin dalam proses-proses diskusi sesudah AS menetapkan tarif resiprokal.

“Kesepakatan untuk impor energi dari AS di dalam ART (Agreement on Reciprocal Trade) itu kan disebutkan nilainya adalah 15 miliar dolar AS. Sementara yang terkait dengan peninjauan oleh Mahkamah Agung AS itu kan yang terkait dengan tarif. Jadi, ada perbedaan,” kata Yuliot.

Pada Kamis (19/2), Pemerintah Indonesia dan AS resmi menandatangani kesepakatan tarif resiprokal (ART). Dalam perjanjian tersebut, sebanyak 1.819 pos tarif produk Indonesia memperoleh fasilitas pembebasan bea masuk hingga nol persen.

Produk yang tercakup antara lain minyak sawit, kopi, kakao, rempah-rempah, karet, komponen elektronik termasuk semikonduktor, hingga komponen pesawat terbang.

Selain itu, kedua negara juga menyepakati penghapusan tarif bea masuk nol persen untuk produk tekstil dan garmen asal Indonesia melalui skema kuota tertentu.

Namun, sehari setelah kesepakatan, pada Jumat (20/2), Mahkamah Agung AS memutuskan bahwa Presiden Trump tidak berwenang memberlakukan tarif global berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Ekonomi Darurat Internasional (IEEPA).

Putusan tersebut membuat AS mulai menerapkan tarif global sementara sebesar 10 persen, dengan rencana Gedung Putih menaikkannya menjadi 15 persen.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI memastikan akan ada pembicaraan lanjutan dengan AS setelah keputusan MA yang membatalkan kebijakan tarif resiprokal Trump.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah menegaskan bahwa produk asal Amerika Serikat yang masuk ke Indonesia tetap wajib melalui sertifikasi halal, meski mekanisme sertifikasi dapat dilakukan di negara produsen melalui perjanjian saling pengakuan atau Mutual Recognition Agreement (MRA).

Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kementerian Perindustrian Emmy Suryandari mengatakan bahwa sertifikasi halal dari lembaga halal luar negeri (LHLN) di AS dapat diakui di Indonesia, selama lembaga tersebut telah terdaftar di Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

“Produk dari Amerika tetap wajib halal. Sertifikasi bisa dilakukan di negara asal, lalu diregistrasi di Indonesia,” ujarnya ditemui di Jakarta, Selasa.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Pusat Industri Halal Kemenperin Kris Sasono menjelaskan saat ini terdapat lima LHLN di AS yang diakui BPJPH.

Ia mengatakan dengan adanya MRA, produk yang sudah bersertifikat halal di negara asal tidak perlu mengulang proses sertifikasi penuh di Indonesia, melainkan cukup melalui registrasi.

“Mereka pakai logo halal tapi LHLN-nya mereka. Nanti sampai sini ada logo halal kita juga. Itu yang sudah terjadi sampai hari ini,” ucap Kris.

Kris menambahkan pengawasan tetap dilakukan secara berkala karena MRA memiliki masa berlaku terbatas, antara dua hingga empat tahun.

Ia menjelaskan Indonesia telah menjalin MRA dengan sekitar 38 negara, melibatkan 102 lembaga halal luar negeri. Ia mencontohkan di Amerika Serikat terdapat lima lembaga halal yang diakui BPJPH, sementara di China ada delapan, dan di Australia ada sebanyak 13 lembaga.

Dalam kesepakatan dagang Indonesia–AS, pemerintah Indonesia berkomitmen menangani berbagai hambatan non-tarif, seperti membebaskan perusahaan dan barang asal AS dari persyaratan konten lokal, menerima standar keselamatan kendaraan bermotor dan emisi federal AS, menerima standar FDA untuk alat kesehatan dan farmasi, menghapus persyaratan sertifikasi dan pelabelan yang memberatkan, menghilangkan persyaratan pra-pengiriman.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan bahwa perjanjian antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) tetap berjalan meski Mahkamah Agung AS memutuskan pembatalan tarif timbal balik secara global.

Saat memberikan keterangan pers di Washington DC, Amerika Serikat, Sabtu (21/2) pagi waktu setempat, Airlangga menjelaskan, keputusan Supreme Court of The United States tersebut memerintahkan pemerintah Amerika Serikat mengembalikan tarif yang sudah dikenakan kepada masing-masing negara.

Namun, bagi Indonesia yang telah menandatangani perjanjian dengan AS, kesepakatan tersebut tetap berproses sesuai mekanisme yang telah disepakati kedua negara.

"Bagi Indonesia yang sudah menandatangani perjanjian, ini namanya perjanjian antar dua negara, ini masih tetap berproses. Karena ini diminta dalam perjanjian adalah untuk berlakunya dalam periode 60 hari sesudah ditandatangani, dan masing-masing pihak berkonsultasi dengan institusi yang diperlukan," ujar Airlangga.

Dalam proses tersebut, pemerintah Amerika Serikat kemungkinan perlu berkonsultasi dengan Kongres atau Senat, sementara Indonesia akan berkoordinasi dengan DPR sesuai ketentuan perundang-undangan.

Terkait kebijakan tarif 10 persen yang diberlakukan oleh Presiden AS Donald Trump, Airlangga menyebut ketentuan tersebut hanya berlaku selama 150 hari.

Setelah periode tersebut, pemerintah AS memiliki opsi untuk memperpanjang atau mengubahnya melalui regulasi yang berlaku.

"Keputusan kemarin yang 10 persen itu, hanya berlaku untuk 150 hari yang 10 persen. Sesudah itu, mereka bisa perpanjang atau mereka bisa mengubah dengan regulasi yang ada. Nah, bagi Indonesia, karena perjanjian ini masih berlaku, akan efektif 60 hari. Kita punya waktu," katanya.

Pemerintah Indonesia juga telah berkoordinasi dengan Office of the United States Trade Representative (USTR). Menurut Airlangga, pihak USTR menyampaikan bahwa akan ada keputusan kabinet AS terkait negara-negara yang telah menandatangani perjanjian.

Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menandatangani perintah eksekutif untuk memberlakukan tarif 10 persen terhadap barang impor dari semua negara, menurut sebuah unggahan di media sosial pada Jumat (20/2).

Langkah itu diambil hanya beberapa jam setelah Mahkamah Agung AS memutuskan dengan suara 6 banding 3 bahwa kebijakan tarif yang dikenakan Trump berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Ekonomi Darurat Internasional (International Emergency Economic Powers Act/IEEPA) adalah ilegal.

"Merupakan suatu kehormatan besar bagi saya untuk menandatangani, dari Ruang Oval, tarif global 10 persen untuk semua negara, yang akan segera berlaku," tulis Trump di Truth Social.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia / Hafidz Mubarak A
Editor: Imam Budilaksono
Copyright © ANTARA 2026

Selain sumber dari Asia Tenggara, Timur Tengah, dan Afrika, kita juga melihat peluang besar dari Amerika Serikat

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri mengatakan kesepakatan dagang Indonesia–Amerika Serikat (AS) akan memperkuat ketahanan energi nasional, khususnya melalui peningkatan impor Liquefied Petroleum Gas (LPG) dari AS.

Simon menyampaikan selama ini Pertamina mengimpor LPG dalam jumlah besar dari AS dengan porsi sekitar 57 persen. “Dengan adanya kesepakatan dagang ini, tentunya kita akan bisa meningkatkan, bisa sampai ke 70 persen,” ucapnya dalam konferensi pers virtual dari Washington D.C., Jumat.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai impor LPG Indonesia pada 2024 mencapai sekitar 3,8 miliar dolar AS atau setara Rp64,1 triliun (kurs Rp16.888 per dolar AS).

Dari jumlah tersebut impor dari AS mendominasi dengan nilai sekitar 2,03 miliar dolar AS atau Rp34,3 triliun, mencakup sekitar 53 persen dari total impor atau 3,94 juta ton.

Adapun negara kedua penyumbang impor LPG untuk Indonesia adalah Qatar dengan nilai 0,4 miliar dolar AS (Rp6,7 triliun) atau 11 persen, disusul Uni Emirat Arab (UEA) sebesar 0,39 miliar dolar AS (Rp6,6 triliun) atau 10 persen.

Selain LPG, Simon juga menyatakan Pertamina akan mendorong peningkatan impor minyak mentah (crude oil) dari AS, sementara untuk produk olahan minyak akan dilakukan penjajakan dengan mitra-mitra di Amerika.

Lebih lanjut ia menjelaskan impor energi senilai 15 miliar dolar AS (Rp253,3 triliun) dari AS merupakan bagian dari strategi diversifikasi sumber energi untuk menjamin pasokan dengan harga kompetitif.

“Selain sumber dari Asia Tenggara, Timur Tengah, dan Afrika, kita juga melihat peluang besar dari Amerika Serikat,” katanya.

Simon menekankan seluruh proses impor tetap dilakukan melalui mekanisme tender dan bidding secara terbuka, bukan penunjukan langsung, untuk memastikan transparansi.

Ia menambahkan kesepakatan dagang ini merupakan win-win solution bagi kedua negara, dengan tetap menghormati regulasi masing-masing.

“Dalam 90 hari ke depan kita menunggu finalisasi, dengan dukungan pemerintah berupa keputusan dan perizinan. Semua dilakukan sesuai prosedur dan aturan yang berlaku,” katanya.

Pemerintah Indonesia dan AS pada Kamis (19/2) resmi menandatangani poin-poin kesepakatan perjanjian tarif resiprokal, yang salah satunya memuat kepastian pembelian komoditas energi dari AS senilai total 15 miliar dolar AS.

Nilai tersebut mencakup pembelian LPG sebesar 3,5 miliar dolar AS (Rp59,1 triliun), minyak mentah sebesar 4,5 miliar dolar AS (Rp76,0 triliun), serta bensin hasil kilang sebesar 7 miliar dolar AS (Rp118,2 triliun).

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2026

sesuai kesepakatan perdagangan antara Indonesia dan AS dalam menyeimbangkan tarif perdagangan kedua belah pihak, dan akhirnya memang kita harus bersepakat untuk membeli BBM dari AS

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) menegaskan kesepakatan perdagangan energi antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) tidak mengubah arah kebijakan nasional dalam mewujudkan kemandirian energi.

Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia mengatakan kesepakatan impor bahan bakar minyak (BBM) dalam perjanjian merupakan bagian dari proses penyeimbangan hubungan tarif bilateral kedua negara dan berdiri terpisah dari agenda kebijakan energi dalam negeri.

“Ini sesuai kesepakatan perdagangan antara Indonesia dan AS dalam menyeimbangkan tarif perdagangan kedua belah pihak, dan akhirnya memang kita harus bersepakat untuk membeli BBM dari AS. Tapi tidak melepaskan bahwa kita tetap harus mengedepankan kemandirian energi kita,” kata Anggia di Jakarta, Jumat.

Berdasarkan dokumen Agreement between the United States of America and the Republic of Indonesia on Reciprocal Trade, RI menyepakati kerja sama impor energi dari AS dengan nilai total sekitar 15 miliar dolar AS.

Nilai tersebut mencakup pembelian liquefied petroleum gas (LPG) sebesar 3,5 miliar dolar AS , minyak mentah (crude oil) sebesar 4,5 miliar dolar AS, serta bensin hasil kilang (refined gasoline) sebesar 7 miliar dolar AS.

Ia menegaskan komitmen Menteri ESDM untuk menekan ketergantungan impor bahan bakar minyak (BBM) tertentu, termasuk menyetop impor solar, tetap menjadi agenda pemerintah.

Dokumen perjanjian tersebut juga tidak mencantumkan kewajiban impor solar atau diesel, sehingga kebijakan pemerintah untuk menekan impor solar tetap berjalan sesuai arah kebijakan nasional.

Menurut Anggia, kesepakatan tersebut bersifat komersial dalam kerangka perdagangan internasional dan tidak serta-merta mengubah kebijakan nasional terkait bauran energi, subsidi, maupun strategi jangka panjang sektor energi.

“Ini dua hal yang berbeda antara kesepakatan perdagangan dan kebijakan kemandirian energi,” ujar dia.

Selain sektor migas, perjanjian tersebut juga memuat kerja sama mineral kritis yang diarahkan pada penguatan investasi dan integrasi rantai pasok antara kedua negara, khususnya pada pengembangan kapasitas pengolahan dan pemurnian (processing and refining) tanpa mencantumkan kewajiban ekspor bahan mentah maupun nilai transaksi secara spesifik.

“Itu lebih ke kerja sama investasi. Untuk detailnya masih akan dibahas lebih lanjut,” ucapnya.

Adapun terkait komoditas energi baru dan terbarukan, termasuk bioetanol, Kementerian ESDM menegaskan belum ada keputusan final mengenai skema perdagangan maupun kewajiban penjualan ke AS karena seluruh pembahasan masih dalam tahap negosiasi.

“Semua masih berproses dan masih dalam tahap negosiasi. Kita tunggu hasilnya nanti setelah delegasi kembali,” tutur Anggia.

Ia juga menyampaikan bahwa hingga saat ini belum terdapat pembahasan lanjutan terkait Freeport Indonesia maupun promosi proyek kilang minyak baru dalam rangkaian perundingan perdagangan tersebut.

Pemerintah memastikan seluruh hasil akhir kesepakatan dan tindak lanjut perjanjian perdagangan kedua negara akan disampaikan kepada publik setelah proses negosiasi dan koordinasi lintas kementerian selesai.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengatakan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandatangani kesepakatan dagang di Washington DC, Kamis (19/2) waktu setempat.

Menurutnya, kesepakatan dagang terkait dengan perjanjian perdagangan timbal balik antara kedua negara.

"Kedua pemimpin menyampaikan kepuasan atas langkah-langkah cepat dan berkelanjutan yang telah dilakukan oleh kedua negara, serta menegaskan komitmen kuat untuk mengimplementasikan kesepakatan besar tersebut," kata Teddy melalui keterangan di Jakarta, Jumat.

Kesepakatan ini akan memperkuat keamanan ekonomi, mendorong pertumbuhan, serta secara berkelanjutan berkontribusi terhadap kemakmuran global.

"Presiden Trump dan Presiden Prabowo juga menginstruksikan para menteri dan pejabat terkait untuk mengambil langkah-langkah lanjutan guna membuka era keemasan baru bagi kemitraan strategis Amerika Serikat-Indonesia," ujarnya.

Diketahui, kesepakatan kedua negara diumumkan melalui laman resmi Gedung Putih, AS, saat Presiden Trump dan Presiden Prabowo bertemu di sela agenda peluncuran Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) di Washington, DC, Kamis (19/2) waktu setempat.

Gedung Putih dalam pernyataannya bertajuk "Implementation of the Agreement Toward a New Golden Age for the U.S.-Indonesian Alliance", kedua pemimpin menggarisbawahi bahwa implementasi kesepakatan tersebut akan menjadi fondasi menuju "era keemasan baru" aliansi AS-Indonesia.

Gedung Putih menyatakan bahwa kedua kepala negara berkomitmen menindaklanjuti perjanjian perdagangan resiprokal.

Keduanya juga menegaskan komitmen kuat untuk memastikan pelaksanaan penuh dari kesepakatan besar tersebut.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia memprioritaskan penyelesaian pembahasan perjanjian dagang dan negosiasi tarif dengan Amerika Serikat (AS) pada awal tahun 2026 mengingat negara tersebut merupakan mitra dagang terbesar kedua bagi Indonesia.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat mitra perdagangan terbesar Indonesia pada periode Januari-November 2025 adalah China dengan nilai 58,24 miliar dolar AS, Amerika Serikat senilai 28,14 miliar dolar AS, dan selanjutnya India senilai 16,44 miliar dolar AS.

“Karena AS adalah partner (mitra) dagang terbesar ke-2 untuk Indonesia, sehingga kami ingin segera finalisasi (kesepakatan dagang) di awal tahun 2026,” ujar Juru Bicara Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian Haryo Limanseto saat dihubungi ANTARAdari Jakarta, Kamis.

Ia mengatakan optimistis bahwa perjanjian dagang dengan AS dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian nasional.

Penyusunan rancangan (legal drafting) secara detail dan pengecekan akhir terhadap dokumen perjanjian (legal scrubbing) dijadwalkan berlangsung pada 12–19 Januari mendatang di Washington D.C., Amerika Serikat.

Selanjutnya, menurut dia, tim perundingan dari kedua negara ditargetkan untuk merampungkan dokumen final kesepakatan dagang (Agreements on Reciprocal Trade/ATR) pada minggu ketiga Januari.

Pemerintah Indonesia, lanjutnya, akan diwakili oleh tim perundingan dari Kemenko Perekonomian untuk melakukan tahapan legal drafting dan legal scrubbing tersebut.

“Tim (perundingan) rencana akan ke AS akhir minggu ini untuk proses legal drafting dan legal scrubbing antara kedua negara,” kata Haryo Limanseto.

Dokumen perjanjian tersebut ditargetkan untuk dapat ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada akhir Januari 2026.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan seluruh isu dan substansi dalam perjanjian tersebut pada prinsipnya sudah disepakati oleh kedua belah pihak.

Indonesia berkomitmen membuka akses pasar bagi produk-produk Amerika Serikat, mengatasi berbagai hambatan nontarif, serta memperkuat kerja sama di bidang perdagangan, digital dan teknologi, keamanan nasional, dan kerja sama komersial lainnya.

Sementara itu, Amerika Serikat berkomitmen memberi pengecualian tarif bagi sejumlah produk ekspor unggulan Indonesia yang tidak diproduksi di AS, di antaranya minyak kelapa sawit, kakao, kopi dan teh.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Indonesia dan Amerika Serikat sudah menyetujui poin-poin dalam kesepakatan tarif yang ditargetkan rampung pada awal 2026. Airlangga mengklaim kesepakatan tersebut menguntungkan kedua negara secara berimbang.

“Tidak ada kebijakan di Indonesia yang dibatasi oleh perjanjian ini. Tentunya perjanjian ini sifatnya adalah komersial dan strategis dan menguntungkan kepentingan ekonomi kedua negara secara berimbang,” kata Airlangga dalam konferensi pers daring dari Washington, D.C., Amerika Serikat, pada Selasa, 23 Desember 2025 waktu Jakarta.

Menurut Airlangga, saat ini tidak ada lagi faktor yang bisa menghambat penandatanganan Agreement on Reciprocal Tariff (ART). Ia menyebutkan, dinamika yang terjadi dalam pembahasan dengan United States Trade Representative (USTR) adalah masalah harmonisasi bahasa. Selain itu, kata Airlangga, Indonesia dan AS tidak membahas kesepakatan lainnya di luar perjanjian dagang.

Airlangga mengatakan kesepakatan ini melanjutkan pernyataan bersama kedua negara yang telah dirilis pada 22 Juli lalu, di mana tarif impor untuk produk Indonesia diturunkan dari 32 persen menjadi 19 persen. Ia menyebutkan bahwa AS memberikan pengecualian tarif untuk sejumlah produk unggulan Indonesia, seperti minyak kelapa sawit, kopi, teh, dan kakao.

Mantan Ketua Umum Partai Golkar itu menjelaskan, tim teknis dari Indonesia akan berangkat lagi ke AS pada pekan kedua Januari 2026 untuk melanjutkan legal drafting. “Setelah seluruh proses teknis diselesaikan, maka diharapkan sebelum akhir bulan Januari ini akan disiapkan dokumen untuk dapat ditandatangani secara resmi oleh Bapak Presiden Prabowo dan Presiden Amerika Serikat Pak Donald Trump,” ujar Airlangga.

Sebelumnya, sejumlah media internasional mengabarkan bahwa negosiasi bilateral Indonesia-AS terancam batal.

Alfa menjadi pengali pertumbuhan ekonomi yang kemudian dijumlahkan dengan inflasi untuk menentukan besaran kenaikan upah minimum

Blora (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Blora, Jawa Tengah, merekomendasikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Blora Tahun 2026 kepada Gubernur Jateng sebesar Rp2.345.695,57 atau naik 4,79 persen dibandingkan UMK Tahun 2025 sebesar Rp2.238.430, setelah tercapai kesepakatan bersama.

"Kesepakatan tersebut dihasilkan dalam Sidang Dewan Pengupahan Kabupaten Blora yang digelar pada pertengahan Desember 2025," kata Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Dinperinnaker) Kabupaten Blora Endro Budi Darmawan di Blora, Selasa.

Ia menjelaskan penetapan UMK 2026 merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan.

Dalam regulasi terbaru tersebut, pemerintah pusat mengubah mekanisme penentuan upah minimum, khususnya terkait variabel alfa. Jika sebelumnya rentang alfa relatif sempit, kini diperluas menjadi 0,5 hingga 0,9.

"Alfa ini menjadi pengali pertumbuhan ekonomi yang kemudian dijumlahkan dengan inflasi untuk menentukan besaran kenaikan upah minimum," ujar Endro.

Dalam sidang Dewan Pengupahan, perwakilan pengusaha yang tergabung dalam Apindo Blora mengusulkan penggunaan alfa 0,6, sementara perwakilan serikat pekerja mendorong alfa 0,7 agar kenaikan upah lebih dirasakan oleh buruh.

Setelah melalui diskusi dan pertimbangan berbagai aspek, kedua belah pihak akhirnya menyepakati alfa 0,7 sebagai titik temu. Angka tersebut dinilai sebagai posisi tengah yang realistis dan wajar.

Dengan alfa 0,7, maka UMK Blora 2026 ditetapkan naik sebesar Rp107.265,57 atau sekitar 4,79 persen dibandingkan UMK 2025. Meski lebih rendah dibandingkan kenaikan UMK tahun sebelumnya yang mencapai 6,5 persen, angka ini dinilai relevan dengan kondisi ekonomi saat ini.

"Pada tahun ini memang ada perintah Presiden melalui PP dengan kenaikan 6,5 persen. Namun dalam PP terbaru, penyesuaian berada di rentang 0,5 sampai 0,9, dan Blora memilih di angka 0,7," ujarnya.

Menurut dia, pemerintah daerah dalam hal ini berperan sebagai penengah. Penetapan UMK tidak berpihak pada satu kepentingan, melainkan berupaya menjaga keseimbangan antara perlindungan hak pekerja dan keberlangsungan dunia usaha.

"Kami menjembatani kepentingan pekerja dan pengusaha. Tujuannya agar UMK tidak memberatkan perusahaan, tetapi tetap menjamin hak pekerja," tegasnya.

Endro menambahkan batas akhir penetapan UMK oleh provinsi pada tanggal 24 Desember 2025. Kewenangan penetapan sepenuhnya ada pada Gubernur melalui SK Gubernur, sedangkan Bupati hanya memberikan rekomendasi.

Nantinya, sebanyak 35 kabupaten/kota di Jateng akan mengacu pada Surat Keputusan (SK) Gubernur tersebut. UMK kabupaten resmi berlaku setelah SK Gubernur ditetapkan, sementara angka-angka sebelumnya masih bersifat proyeksi.

Dinperinnaker Kabupaten Blora juga menegaskan bahwa UMK 2026 berlaku bagi pekerja dengan masa kerja nol tahun atau pekerja baru.

Adapun bagi pekerja dengan masa kerja di atas satu tahun, pengaturan upah diserahkan pada struktur dan skala upah masing-masing perusahaan.

Pemerintah daerah berkomitmen melakukan sosialisasi kepada perusahaan agar ketentuan UMK 2026 diterapkan sesuai aturan.

Langkah ini dinilai penting untuk mencegah pelanggaran dan memastikan perlindungan pekerja berjalan efektif.

Pewarta: Akhmad Nazaruddin
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto buka suara ihwal perkembangan kesepakatan dagang dengan Amerika Serikat. Airlangga mengatakan ia bersama tim dari Indonesia akan berangkat ke AS pekan depan untuk membahas kesepakatan dagang.

Airlangga menyebutkan agenda ke Amerika bertujuan untuk memfinalisasi kesepakatan dagang sesuai dengan joint statement yang diterbitkan pada 22 Juli 2025. Sebelumnya, muncul kabar bahwa kesepakatan dagang Indonesia dan Amerika Serikat terancam batal. Namun Airlangga tak menjawab tegas ketika ditanya apa yang dipermasalahkan oleh AS.

“Yang jadi masalah karena belum ditandatangani,” kata Airlangga kepada wartawan di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat, 12 Desember 2025. Ia juga menyebut poin soal hambatan non-tarif hanya tinggal ditulis dalam dokumen.

Mantan Ketua Umum Partai Golkar itu menegaskan tidak akan ada negosiasi langsung lagi antara Presiden Prabowo dan Presiden Donald Trump. Sebab hasil dari negosiasi antara keduanya sudah tertuang dalam joint statement kedua negara.

Airlangga mengatakan dokumen yang nantinya difinalisasi akan berjudul Agreement on Reciproal Tariff (ART). “Pokoknya harapannya kami bisa selesaikan perundingan legal drafting-nya di bulan Desember ini,” ujar dia.

Risiko batalnya negosiasi bilateral ramai diberitakan oleh sejumlah media internasional. Seperti dilaporkan The Business Times dan Reuters, ancaman gagalnya negosiasi diungkap salah seorang pejabat Pemerintah AS. Penyebabnya adalah Pemerintah Indonesia dikabarkan menarik kembali beberapa komitmen yang telah disepakati sebagai bagian dari perjanjian.

“Mereka (RI) melanggar kesepakatan yang telah kita sepakati pada Juli,” kata pejabat tersebut. Namun Pejabat AS yang tak ingin diberitakan identitasnya itu tak memberikan rincian tentang komitmen spesifik mana yang dilanggar oleh Indonesia.

Negosiasi antara Indonesia dengan Amerika dimulai setelah AS resmi menetapkan tarif tambahan sebesar 32 persen terhadap barang-barang impor asal Indonesia. Pemerintah Indonesia kemudian gencar melobi agar tarif impor atas sejumlah komoditas asal Tanah Air diturunkan.

Akhirnya, Indonesia dikenakan tarif impor 19 persen. Namun pemerintah masih berharap ada penurunan tarif hingga nol persen untuk beberapa komoditas seperti minyak sawit mentah, kakao, kopi dan karet.

Ilona Estherina berkontribusi dalam penulisan artikel ini