Penerapan tarif nol persen melalui kesepakatan ini memberikan optimisme baru bagi industri tekstil nasional

Malang, Jawa Timur (ANTARA) - Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa Sastraatmadja memanfaatkan Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat untuk menjadi momentum kebangkitan industri tekstil Indonesia.

Kesepakatan antara Indonesia dengan AS memberikan fasilitas tarif impor nol persen bagi produk tekstil dan garmen Indonesia melalui skema tariff-rate quota (TRQ).

“Penerapan tarif nol persen melalui kesepakatan ini memberikan optimisme baru bagi industri tekstil nasional,” ujar Jemmy dalam keterangan tertulis yang diterima di Malang, Jawa Timur, Kamis.

Kebijakan tersebut dinilai mampu meningkatkan daya saing produk nasional di pasar Amerika Serikat yang jauh lebih besar dibandingkan pasar domestik, sekaligus menopang sekitar 4 juta tenaga kerja dan memberi dampak ekonomi bagi 20 juta masyarakat Indonesia.

Dengan nilai ekspor saat ini sekitar 4 miliar dolar AS, industri tekstil nasional pun membidik pertumbuhan signifikan hingga sepuluh kali lipat dalam satu dekade ke depan.

“Kami berharap ini dapat menjadi titik awal kebangkitan industri tekstil dan produk tekstil (TPT), dengan mendorong masuknya investasi, meningkatkan kinerja ekspor, serta menggerakkan kembali seluruh ekosistem industri,” ujar Jemmy.

Salah satu langkah yang ditempuh untuk memanfaatkan momentum ART adalah penyelenggaraan pameran tekstil dan garmen terbesar dan terlengkap di Asia Tenggara, yakni Indo Intertex & Inatex pada 15–18 April 2026 di JIExpo Kemayoran, Jakarta.

Indo Intertex & Inatex 2026 akan diikuti oleh lebih dari 800 peserta yang merepresentasikan 1.500 merek global, serta menargetkan kehadiran lebih dari 35 ribu pengunjung profesional dari 29 negara.

“Indo Intertex dan Inatex kami hadirkan untuk menjawab kebutuhan industri secara nyata, mulai dari menghadirkan pemasok yang relevan, menampilkan teknologi yang terpercaya, hingga menciptakan lingkungan bisnis yang mendukung pelaku industri dalam mengambil keputusan secara lebih cepat,” ujar Direktur PT Peraga Expo Paul Kingsen.

Sebagai satu-satunya pameran di Indonesia yang menghadirkan seluruh rantai nilai industri secara komprehensif, mulai dari mesin, produk tekstil, hingga teknologi printing dan bahan kimia untuk tekstil, Indo Intertex & Inatex terus menjadi platform strategis yang mempertemukan pelaku industri untuk mempercepat pertumbuhan dan transformasi sektor tekstil nasional maupun regional.

Sejumlah program unggulan juga dihadirkan untuk memperkaya wawasan sekaligus memberi nilai tambah bagi pelaku industri.

Seminar dan Workshop interaktif akan menghadirkan para ahli dan praktisi guna membahas tren, strategi, serta tantangan terkini di industri tekstil dan garmen.

Di sisi lain, isu keberlanjutan dan sirkularitas tekstil menjadi sorotan, mendorong pelaku industri untuk semakin memahami dan menerapkan praktik berkelanjutan yang kian relevan di pasar global.

“Kami juga melihat kualitas partisipasi yang terus meningkat, seiring dengan fokus pasar pada efisiensi, inovasi, dan manufaktur berkelanjutan,” ujar Paul.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah memastikan komitmen pembelian produk minyak dan gas bumi (migas) dari Amerika Serikat (AS) senilai 15 miliar dollar AS atau sekitar Rp 253 triliun tetap berjalan, meski Mahkamah Agung AS membatalkan tarif resiprokal yang sebelumnya diteken Presiden AS Donald Trump.

Nilai 15 miliar dollar AS tersebut setara sekitar Rp 253 triliun dan menjadi bagian dari kesepakatan dagang Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Indonesia dan AS.

"Jadi dalam kesepakatan untuk impor energi dari Amerika di dalam ART itu kan disebutkan nilainya 15 miliar dollar AS," ujar Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (26/2/2026).

"Sementara yang terkait dengan peninjauan oleh Mahkamah Agung Amerika itu kan yang terkait dengan tarif. Jadi kan ada perbedaan," lanjut dia.

Komitmen Impor dan Ruang Tinjauan 90 Hari

Komoditas energi yang akan dibeli dari AS meliputi bahan bakar minyak (BBM) sekitar 7 miliar dollar AS, liquefied petroleum gas (LPG) sekitar 3,5 miliar dollar AS, serta minyak mentah (crude oil) sekitar 4,5 miliar dollar AS.

Menurut Yuliot, putusan Mahkamah Agung AS hanya membatalkan tarif resiprokal, bukan membatalkan kesepakatan dagang antarnegara.

Meski demikian, pemerintah Indonesia memiliki waktu 90 hari pasca keputusan Mahkamah Agung AS untuk meratifikasi perjanjian tersebut. Dalam periode itu, terdapat peluang untuk melakukan peninjauan ulang.

"Dengan adanya keputusan Mahkamah Agung Amerika, akhirnya kan kita juga ada kesempatan 90 hari untuk melakukan review (tinjauan ulang)," ucap Yuliot.

Ia menambahkan, tidak tertutup kemungkinan ada pembahasan lanjutan atau perubahan dalam implementasi pembelian produk migas tersebut.

"Kalau ada yang urgent itu nanti kita lakukan pembahasan," kata Yuliot.

"Ada yang mungkin itu nanti ada perubahan, nanti dalam jangka waktu 90 hari kita akan lakukan pembahasan dalam rangka implementasi," lanjut dia.

Bukan Tambah Impor, Hanya Alihkan Sumber

Sekretariat Presiden Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di Istana, Jakarta, Rabu (11/2/2026).

Pemerintah hanya mengalihkan sebagian sumber impor dari negara-negara di Asia Tenggara, Timur Tengah, dan Afrika ke AS. Dengan demikian, total volume impor energi tetap sama, hanya terjadi pergeseran negara asal.

"Berapa persen yang kita switch (geser) dari Middle East (Timur Tengah) atau Asia Tenggara, dan Afrika, nanti saya akan sampaikan tiga minggu terhitung sekarang," ujar Bahlil dalam konferensi pers virtual di Youtube Sekretariat Presiden, Jumat (20/2/2026).

Bahlil belum merinci besaran volume impor yang akan dialihkan ke AS.

Pertamina Amankan Pasokan 2026

Sebagai tindak lanjut perjanjian dagang tersebut, PT Pertamina (Persero) melalui anak usahanya, PT Pertamina Patra Niaga, telah meneken kerja sama pembelian minyak mentah dan LPG dengan perusahaan asal AS.

Penandatanganan dilakukan dengan Hartree Partners LP dan Phillips 66 di Washington DC pada Kamis (19/2/2026). Kesepakatan mencakup Memorandum of Understanding (MoU) pasokan minyak mentah serta confirmation letter kontrak LPG untuk periode 2026.

Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra menyebut, langkah ini menjadi bagian dari strategi perusahaan untuk mengamankan pasokan energi nasional di tengah dinamika pasar global.

"Dengan mensinergikan kekuatan nasional Pertamina dengan jangkauan global serta keahlian komersial Hartree Partners dan Phillips 66, kami memiliki peluang untuk membangun kerja sama yang tangguh dan berorientasi ke depan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (21/2/2026).

Dalam kerja sama dengan Hartree Partners LP, Pertamina Patra Niaga menyepakati kerangka komersial penyediaan light crude untuk kebutuhan kilang, termasuk potensi pasokan dari AS maupun portofolio global Hartree.

Pasokan tersebut akan mendukung kebutuhan feedstock kilang, khususnya Refinery Unit Cilacap dan Refinery Unit Balikpapan, seiring peningkatan kapasitas melalui proyek Refinery Development Mega Project (RDMP) Balikpapan.

Sementara itu, penandatanganan confirmation letter dengan Phillips 66 menjadi penegasan kontrak pasokan LPG sepanjang 2026 dengan total volume sekitar 2,2 juta metrik ton.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kebijakan perdagangan Amerika Serikat (AS) melalui skema tarif resiprokal dinilai lebih didorong oleh kepentingan domestik negara tersebut untuk menekan defisit perdagangannya, ketimbang semata-mata membuka akses pasar yang seimbang bagi negara mitra, termasuk Indonesia.

Peneliti Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi di INDEF, Ahmad Heri Firdaus, menilai langkah tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah AS untuk mengurangi defisit perdagangan yang nilainya telah melampaui 1 triliun dollar AS.

“Pokoknya Amerika Serikat ingin defisit perdagangan itu bisa berkurang dan mengumpulkan pundi-pundi penerimaan. Caranya ya dengan memberi seperti ekspor ke negara-negara seperti Indonesia,” katanya dalam diskusi INDEF Untung Rugi Perjanjian Dagang AS-RI secara daring pada Jumat (27/2/2026).

SHUTTERSTOCK/APCHANEL Ilustrasi ekspor.

Dalam konteks ini, Indonesia tercatat sebagai salah satu negara yang berkontribusi terhadap defisit perdagangan AS, meski posisinya berada di urutan ke-15 secara global.

Selain itu, besarnya belanja pemerintah AS juga menjadi faktor yang mendorong negara tersebut mencari tambahan sumber penerimaan, termasuk melalui penguatan posisi perdagangan dengan negara mitra.

Di sisi lain kata Heri, implikasi kebijakan tersebut terhadap Indonesia perlu dicermati secara hati-hati, terutama dalam kaitannya dengan kinerja ekspor nasional.

Saat ini, Amerika Serikat merupakan salah satu pasar utama bagi ekspor nonmigas Indonesia, dengan kontribusi sekitar 10 sampai 11 persen terhadap total ekspor nonmigas.

Namun, daya saing produk Indonesia di pasar global masih menghadapi tantangan, terutama karena struktur biaya produksi yang relatif lebih tinggi dibandingkan negara pesaing seperti Vietnam dan Malaysia.

SHUTTERSTOCK/AVIGATOR FORTUNER Ilustrasi ekspor Indonesia, kegiatan ekspor impor.

Kondisi ini membuat produk Indonesia harus bersaing lebih ketat, bahkan ketika memperoleh fasilitas tarif yang lebih rendah.

“Ketika produk dari berbagai negara bersaing di pasar yang sama, faktor biaya produksi menjadi penentu utama daya saing,” jelasnya.

Apabila biaya produksi di dalam negeri lebih tinggi, maka produk Indonesia berpotensi kalah bersaing dari sisi harga dibandingkan negara kompetitor.

Selain itu Heri menyoroti, kebijakan perdagangan global yang semakin proteksionis juga berpotensi memicu pengalihan arus perdagangan.

Barang dari negara yang kesulitan menembus pasar AS dapat dialihkan ke pasar lain, termasuk Indonesia, sehingga meningkatkan persaingan bagi industri dalam negeri.

Dalam situasi tersebut, diversifikasi pasar ekspor menjadi langkah strategis yang perlu dilakukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasar tertentu, termasuk Amerika Serikat.

Selain diversifikasi pasar, penguatan pasar domestik juga menjadi faktor penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi.

Dengan daya beli yang kuat dan pasar domestik yang sehat, industri nasional memiliki fondasi yang lebih kokoh untuk bertahan di tengah dinamika perdagangan global.

Di sisi lain, peningkatan efisiensi dan penurunan biaya produksi juga menjadi kunci untuk memperkuat daya saing industri Indonesia.

Sehingga perbaikan struktur biaya, peningkatan produktivitas, serta dukungan kebijakan yang tepat dinilai dapat membantu industri nasional bersaing lebih efektif di pasar internasional.

Nanti dalam jangka waktu 90 hari, kami akan lakukan pembahasan dalam rangka implementasi

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyampaikan akan meninjau ulang kesepakatan impor komoditas energi, seperti minyak mentah, bahan bakar minyak (BBM), dan LPG, dari Amerika Serikat (AS) selama 90 hari pascaputusan Mahkamah Agung AS.

“Dengan adanya keputusan Mahkamah Agung Amerika, ya, akhirnya kami juga ada kesempatan 90 hari untuk melakukan review (tinjauan ulang),” ujar Wakil Menteri ESDM Yuliot ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat.

Yuliot tidak menutup kemungkinan akan ada perubahan atau pembahasan lebih lanjut ihwal kesepakatan tersebut dalam jangka waktu 90 hari.

Pembahasan dan peninjauan ulang yang dilakukan dalam jangka waktu 90 hari ke depan, lanjut dia, juga merupakan bagian dari langkah implementasi.

“Nanti dalam jangka waktu 90 hari, kami akan lakukan pembahasan dalam rangka implementasi,” kata Yuliot.

Meskipun demikian, Yuliot menjelaskan bahwa yang dibatalkan oleh Mahkamah Agung AS adalah tarif resiprokal. Pembatalan tersebut tidak berlaku terhadap kesepakatan dagang antarnegara yang terjalin dalam proses-proses diskusi sesudah AS menetapkan tarif resiprokal.

“Kesepakatan untuk impor energi dari AS di dalam ART (Agreement on Reciprocal Trade) itu kan disebutkan nilainya adalah 15 miliar dolar AS. Sementara yang terkait dengan peninjauan oleh Mahkamah Agung AS itu kan yang terkait dengan tarif. Jadi, ada perbedaan,” kata Yuliot.

Pada Kamis (19/2), Pemerintah Indonesia dan AS resmi menandatangani kesepakatan tarif resiprokal (ART). Dalam perjanjian tersebut, sebanyak 1.819 pos tarif produk Indonesia memperoleh fasilitas pembebasan bea masuk hingga nol persen.

Produk yang tercakup antara lain minyak sawit, kopi, kakao, rempah-rempah, karet, komponen elektronik termasuk semikonduktor, hingga komponen pesawat terbang.

Selain itu, kedua negara juga menyepakati penghapusan tarif bea masuk nol persen untuk produk tekstil dan garmen asal Indonesia melalui skema kuota tertentu.

Namun, sehari setelah kesepakatan, pada Jumat (20/2), Mahkamah Agung AS memutuskan bahwa Presiden Trump tidak berwenang memberlakukan tarif global berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Ekonomi Darurat Internasional (IEEPA).

Putusan tersebut membuat AS mulai menerapkan tarif global sementara sebesar 10 persen, dengan rencana Gedung Putih menaikkannya menjadi 15 persen.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI memastikan akan ada pembicaraan lanjutan dengan AS setelah keputusan MA yang membatalkan kebijakan tarif resiprokal Trump.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Prospek perdagangan Indonesia-AS tetap akan besar, mengingat pasar AS masih sulit tergantikan bagi Indonesia

Jakarta (ANTARA) - Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto mengatakan permintaan komoditas alas kaki dan karet Indonesia untuk pasar Amerika Serikat (AS) akan tetap besar terkait perjanjian tarif resiprokal AS.

"Secara umum permintaan AS ke Indonesia akan tetap besar di komoditas berikut yakni mesin dan perlengkapan elektrik, alas kaki, karet dan barang dari karet, minyak sawit mentah (CPO)," ujar Eko saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Kamis.

Dirinya juga menambahkan bahwa prospek perdagangan Indonesia-AS tetap akan besar, mengingat pasar AS masih sulit tergantikan bagi Indonesia kendati terdapat perjanjian tarif resiprokal.

"Prospek perdagangan Indonesia-AS tetap akan besar, mengingat pasar AS masih sulit tergantikan bagi Indonesia," katanya.

Sebagai informasi, Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan Indonesia dan Amerika Serikat telah mencapai kesepakatan yang solid setelah negosiasi dalam beberapa bulan terakhir sebelum penandatanganan perjanjian tarif resiprokal atau timbal balik yang dijadwalkan pada Kamis (19/2) waktu setempat.

Dia menjelaskan kehadirannya untuk menyelesaikan perjanjian dagang yang dinilai penting dan besar untuk kedua negara.

Ia berharap perjanjian perdagangan yang akan ditandatangani itu dapat menjadi dorongan besar bagi kemitraan dan kerja sama ekonomi AS-Indonesia secara berkelanjutan.

Presiden Prabowo akan melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, salah satunya untuk menandatangani perjanjian perdagangan timbal balik (agreement on reciprocal trade/ART), yang negosiasinya telah berjalan sejak 2025.

Dalam perjanjian ini, Indonesia berkomitmen membuka akses pasar bagi produk-produk Amerika Serikat, mengatasi berbagai hambatan non-tarif, memperkuat kerja sama bidang perdagangan digital dan teknologi, keamanan nasional, dan kerja sama komersial lainnya.

Amerika Serikat berkomitmen memberi pengecualian tarif bagi sejumlah produk ekspor unggulan Indonesia yang tidak diproduksi di AS, di antaranya minyak kelapa sawit, kakao, kopi, teh, dan komoditas strategis lainnya.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Kan sudah selesai, substansinya sudah selesai. Legal scrubbing sekarang

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyatakan substansi pembahasan dalam negosiasi dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) telah memasuki tahap akhir.

Menurutnya, saat ini negosiasi tersebut hanya tinggal menunggu penyelesaian administratif.

"Kan sudah selesai, substansinya sudah selesai. Legal scrubbing sekarang," ujar Budi saat ditemui di Jakarta, Rabu.

Legal scrubbing merupakan tahapan pemeriksaan akhir terhadap aspek hukum dan redaksional dokumen hasil kesepakatan sebelum ditandatangani secara resmi.

Terkait poin-poin dalam negosiasi dengan pemerintah Amerika Serikat, Budi menyampaikan belum bisa merinci isi kesepakatan tersebut.

"Ya nanti kita tunggu saja, lagi diproses," katanya.

Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke Amerika Serikat untuk menghadiri tiga agenda.

Agenda pertama, yaitu pertemuan dengan kelompok pebisnis Amerika Serikat pada Rabu (18/2), kemudian konferensi tingkat tinggi (KTT) perdana Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) Gaza pada Kamis (19/2).

Selanjutnya, Presiden Prabowo akan melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, salah satunya untuk menandatangani perjanjian perdagangan timbal balik (agreement on reciprocal trade/ART), yang negosiasinya telah berjalan sejak 2025.

Dalam perjanjian ini, Indonesia berkomitmen membuka akses pasar bagi produk-produk Amerika Serikat, mengatasi berbagai hambatan non-tarif, memperkuat kerja sama bidang perdagangan digital dan teknologi, keamanan nasional, dan kerja sama komersial lainnya.

Amerika Serikat berkomitmen memberi pengecualian tarif bagi sejumlah produk ekspor unggulan Indonesia yang tidak diproduksi di AS, di antaranya minyak kelapa sawit, kakao, kopi, teh, dan komoditas strategis lainnya.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal menilai kinerja ekspor Indonesia pada 2026 diperkirakan akan menghadapi tantangan lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya, seiring pengaruh faktor global yang semakin kompleks.

“Potensi pertumbuhan ekspor di tahun 2026 ini akan lebih menantang dibandingkan dengan 2025. Surplus perdagangan atau net export pada 2026 diperkirakan lebih sempit,” kata Faisal dihubungi di Jakarta, Selasa.

Ia menjelaskan kebijakan perdagangan Amerika Serikat (AS) berpotensi semakin represif, tidak hanya terhadap negara berkembang seperti Indonesia, tetapi juga sekutu mereka di Eropa dan Australia.

Hambatan perdagangan tersebut, lanjutnya, bisa menjadi preseden bagi negara lain untuk melakukan langkah serupa.

“Di 2026 kalau kita melihat perkembangan dalam satu bulan saja, selama Januari, ini sangat perlu diwaspadai. AS memaksakan kehendaknya bertindak represif kepada Indonesia, Iran, hingga Greenland,” ujar dia.

“Ini kemungkinan akan diimplementasikan lebih kuat lagi pada kebijakan perdagangan mereka dengan negara-negara lain,” kata dia menambahkan.

Selain faktor eksternal, Faisal juga menyebut tantangan domestik berupa potensi peningkatan inflasi produsen yang dapat mendorong naiknya biaya produksi, terutama dalam pembelian bahan baku.

Kondisi ini, menurutnya, akan mempengaruhi harga produk, baik untuk pasar dalam negeri maupun ekspor.

Ia juga menyoroti capaian ekspor Indonesia pada 2025 yang tidak sesuai target pemerintah sebesar 294,45 miliar dolar AS, meski tumbuh 6,15 persen menjadi 282,91 miliar dolar AS.

Menurut dia, penerapan tarif resiprokal oleh AS serta pelemahan harga komoditas utama seperti batu bara menjadi faktor utama yang menahan laju ekspor.

“Faktor eksternal dari perlakuan tarif oleh AS mempengaruhi ekspor kita. Walaupun lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, tapi tidak mencapai target,” kata Faisal.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor Indonesia sepanjang 2025 mencapai 282,91 miliar dolar AS, tumbuh 6,15 persen secara tahunan. Namun, capaian tersebut masih di bawah target pemerintah sebesar 294,45 miliar dolar AS.

Adapun pemerintah menargetkan nilai ekspor 2026 mencapai 315,31 miliar dolar AS atau tumbuh 7,09 persen.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal menyebut penerapan tarif resiprokal oleh Amerika Serikat serta pelemahan harga komoditas andalan menjadi faktor utama ekspor Indonesia pada 2025 tidak mencapai target pemerintah. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor Indonesia sepanjang 2025 mencapai 282,91 miliar dolar AS, tumbuh 6,15 persen secara tahunan. Namun, capaian tersebut masih di bawah target pemerintah sebesar 294,45 miliar dolar AS.

Faisal, saat dihubungi di Jakarta, Selasa, menilai meski ekspor meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, sejumlah faktor eksternal dan domestik menahan laju pertumbuhan.

“Ekspor itu sifatnya lintas sektoral. Kekuatan ekspor kita dipengaruhi dari hulu, mulai dari daya saing pembelian bahan baku, tenaga kerja, hingga sinkronisasi kebijakan. Semua itu berujung pada daya saing ekspor,” kata Faisal.

Ia menjelaskan, sebelum tarif resiprokal diberlakukan oleh Amerika Serikat, ekspor Indonesia sempat tumbuh cukup tinggi dan berpotensi meningkat hingga 7 persen.

Namun, tren pelemahan terjadi sejak Agustus 2025 dan diperburuk oleh penurunan harga komoditas utama seperti batu bara.

“Faktor eksternal dari perlakuan tarif oleh AS mempengaruhi ekspor kita. Walaupun lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, capaian tersebut tetap tidak mencapai target,” ujarnya.

Selain faktor eksternal, Faisal menyoroti tantangan domestik berupa potensi inflasi produsen yang meningkatkan biaya produksi, terutama dalam pembelian bahan baku.

Kondisi ini berdampak pada harga produk, baik untuk pasar dalam negeri maupun ekspor.

Menurut dia, kombinasi hambatan perdagangan global dan tekanan biaya produksi di dalam negeri membuat capaian ekspor Indonesia pada 2025 tidak sesuai dengan target pemerintah.

Faisal menambahkan, tantangan serupa bahkan berpotensi lebih berat pada 2026, seiring kebijakan perdagangan Amerika Serikat yang semakin ketat serta risiko inflasi produsen di dalam negeri.

Sejalan dengan total ekspor, BPS mencatat nilai ekspor nonmigas mencapai 269,84 miliar dolar AS atau naik 7,66 persen.

Dari sepuluh komoditas dengan nilai ekspor nonmigas terbesar Januari–Desember 2025, hampir seluruhnya mengalami peningkatan, kecuali bahan bakar mineral yang turun 19,18 persen atau 7,61 miliar dolar AS.

Sementara itu, komoditas dengan peningkatan tertinggi adalah lemak dan minyak hewani/nabati yang naik 27,94 persen atau 7,50 miliar dolar AS.

Menurut sektor, ekspor nonmigas hasil industri pengolahan naik 14,47 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2024.

Ekspor hasil pertanian, kehutanan, dan perikanan juga meningkat 21,01 persen, sedangkan ekspor hasil pertambangan dan lainnya turun 23,00 persen.

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal menyebut penerapan tarif resiprokal oleh Amerika Serikat serta pelemahan harga komoditas andalan menjadi faktor utama ekspor Indonesia pada 2025 tidak mencapai target pemerintah.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor Indonesia sepanjang 2025 mencapai 282,91 miliar dolar AS, tumbuh 6,15 persen secara tahunan. Namun, capaian tersebut masih di bawah target pemerintah sebesar 294,45 miliar dolar AS.

Faisal, saat dihubungi di Jakarta, Selasa, menilai meski ekspor meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, sejumlah faktor eksternal dan domestik menahan laju pertumbuhan.

“Ekspor itu sifatnya lintas sektoral. Kekuatan ekspor kita dipengaruhi dari hulu, mulai dari daya saing pembelian bahan baku, tenaga kerja, hingga sinkronisasi kebijakan. Semua itu berujung pada daya saing ekspor,” kata Faisal.

Ia menjelaskan sebelum tarif resiprokal diberlakukan oleh Amerika Serikat, ekspor Indonesia sempat tumbuh cukup tinggi dan berpotensi tumbuh 7 persen.

Namun, tren melemah terjadi sejak Agustus 2025, diperburuk oleh penurunan harga komoditas utama seperti batu bara.

“Faktor eksternal dari perlakuan tarif oleh AS mempengaruhi ekspor kita. Walaupun lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, tapi tidak mencapai target,” ujarnya.

Selain faktor eksternal, Faisal menyoroti tantangan domestik berupa potensi inflasi produsen yang meningkatkan biaya produksi, terutama dalam pembelian bahan baku.

Kondisi ini berdampak pada harga produk, baik untuk pasar dalam negeri maupun ekspor.

Menurut dia, kombinasi hambatan perdagangan global dan tekanan biaya produksi di dalam negeri membuat capaian ekspor Indonesia pada 2025 tidak sesuai dengan target pemerintah.

Faisal menambahkan tantangan serupa bahkan berpotensi lebih berat pada 2026, seiring kebijakan perdagangan AS yang semakin ketat dan risiko inflasi produsen di dalam negeri.

Sejalan dengan total ekspor, BPS mencatat nilai ekspor nonmigas mencapai 269,84 miliar dolar AS atau naik 7,66 persen.

Dari sepuluh komoditas dengan nilai ekspor nonmigas terbesar Januari–Desember 2025, hampir semua mengalami peningkatan, kecuali bahan bakar mineral yang turun 19,18 persen atau 7,61 miliar dolar AS.

Sementara komoditas dengan peningkatan tertinggi adalah lemak dan minyak hewani/nabati yang naik 27,94 persen atau 7,50 miliar dolar AS.

Menurut sektor, ekspor nonmigas hasil industri pengolahan naik 14,47 persen dibanding periode yang sama tahun 2024.

Ekspor hasil pertanian, kehutanan, dan perikanan juga meningkat 21,01 persen, sedangkan ekspor hasil pertambangan dan lainnya turun 23,00 persen.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Indonesia mendorong penerapan strategic trade management (STM) untukmeningkatkan kontrolterhadap ekspor sejumlah barang strategis yang memiliki fungsi ganda (dual use).

STM merupakan sistem nasional yang mengatur dan memfasilitasi perdagangan serta investasi dalam teknologi dual use serta teknologi pertahanan. Strategi ini mencakup penyusunan daftar barang-barang dual use yang bisa mendapatkan perhatian khusus, atau membutuhkan izin/sertifikasi pemerintah.

Tujuannya yakni untuk memastikan barang-barang berteknologi dan bernilai tinggi itu tidak jatuh ke kelompok berbahaya, seperti teroris. Di samping itu, penerapan STM menjadi salah satu kesepakatan perundingan antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) terkait dengan tarif resiprokal.

Selaku instansi yang juga memimpin perundingan tarif, Kemenko Perekonomian juga memimpin proses penerapan STM di Indonesia, bekerja sama dengan pihak AS. Sejauh ini, hanya Indonesia dan Arab Saudi yang belum menerapkan STM di antara negara-negara G20.

"STM sedang dikebut oleh tim saya bersama AS. Di Asean hanya Indonesia dan Brunei yang belum punya STM. Di G20, Indonesia dan Arab Saudi yang belum," terang Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Kemenko Perekonomian Edi Prio Pambudi kepada Bisnis, dikutip Senin (29/12/2025).

Penerapan STM pun sudah diseleraskan dengan program prioritas kementerian/lembaga terkait untuk 2026. Salah satunya yakni lembaga Indonesia National Single Window (INSW), yang dibawahi oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Sementara itu, dilansir dari situs resmi Kedutaan Besar AS di Indonesia pada Juli 2025 lalu, penerapan STM akan fokus pada pengembangan sistem kontrol terhadap ekspor.

Nantinya, Kedubes AS melalui program Export Control and Border Security (EXBS) akan memberikan pendampingan kepada pemerintah Indonesia untuk menerapkan STM.

Sebagai informasi, program tersebut bertujuan untuk mencegah proliferasi senjata pemusnah massal hingga ekspor ilegal atas barang-barang yang dikategorikan strategis.

Cakupan Barang Strategis

Adapun barang-barang dual use yang dinilai strategis itu mencakup barang-barang untuk keperluan penerbangan luar angkasa, kendaraan listrik, mesin industri, pengujian kesehatan hewan, serta bahan kimia.

Kemudian, bahan khusus, elektronik dan komunikasi, peralatan berteknologi tinggi, teknologi informasi, instrumen medis, farmasi serta research and development (R&D) baru.

Pada Juli 2025 lalu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut salah satu barang strategis dual use yang masuk dalam kategori pengawasan di bawah STM adalah mineral kritis.

"Kita punya itu di critical mineral. Mereka [AS] juga ingin mengetahui komponen strategis jangan sampai jatuh kepada pihak-pihak termasuk untuk penggunaan terrorism," terang Airlangga pada konferensi pers di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Juli 2025 lalu.

Menurut Airlangga, STM penting bagi Indonesia maupun AS agar kedua belah pihak bisa memonitor ekspor dan impor barang-barang dual use yang bernilai strategis itu.

"Komoditas yang dianggap strategis juga bisa terhadap ekosistem untuk pesawat udara, ekosistem untuk AI, data center, kemudian ekosistem mendukung penerbangan luar angkasa," lanjut Menko Perekonomian sejak 2019 itu.

Bisnis.com, JAKARTA — Pelemahan kinerja ekspor Indonesia yang terjadi sejak Agustus 2025 menjadi alarm. Meski secara kumulatif tumbuh, tren penurunan bulanan dan tekanan tarif Amerika Serikat (AS) membuat realisasi ekspor semakin jauh dari target.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, nilai ekspor Indonesia turun 2,31% secara tahunan (year-on-year/yoy) menjadi US$24,24 miliar pada Oktober 2025.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini menuturkan penurunan ekspor secara tahunan itu utamanya didorong oleh penurunan nilai ekspor migas. Dia mengatakan BBM menjadi komoditas ekspor yang mengalami penurunan terbesar.

“Secara tahunan, komoditas ekspor yang mengalami penurunan terbesar itu yang pertama adalah bahan bakar mineral atau HS27, nilainya turun 19,04% dan volumenya turun 7,26%,” kata Pudji dalam Rilis BPS, Senin (1/12/2025).

Selain BBM, komoditas biji logam terak dan abu atau HS26 juga mengalami penurunan baik secara nilai maupun volume, masing-masing turun sebesar 97,85% dan 50,71%. Serta, tembaga dan barang daripadanya atau HS 74 yang nilainya turun 43,72% dan volumenya turun 14,65%.

Secara terperinci, BPS mencatat nilai ekspor migas mencapai US$0,89 miliar pada Oktober 2025, atau turun 33,60% yoy dari US$1,35 miliar. Sementara itu, nilai ekspor nonmigas juga turun 0,51% yoy dari US$23,46 miliar pada Oktober 2024 menjadi US$23,34 miliar.

Meski demikian, secara kumulatif Januari—Oktober 2025, total ekspor tumbuh 6,96% dibandingkan periode yang sama tahun lalu US$218,82 miliar menjadi US$234,04 miliar. Adapun, andil utama peningkatan ekspor disumbang oleh industri pengolahan sebesar 11,68%.

Tekanan Harga Komoditas

Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin mengatakan net ekspor hingga Oktober masih memberi kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi, meski realisasi ekspor jauh dari sasaran pemerintah.

“Hingga Oktober, tren net ekspor menunjukkan sinyal positif, walau masih di bawah target. Hal ini tetap akan membantu mendongkrak pertumbuhan ekonomi,” kata Wijayanto kepada Bisnis, Senin (1/12/2025).

Menurut Wijayanto, surplus ekspor sampai Oktober baru sekitar US$24 miliar atau 69% dari target. Situasi ini dipengaruhi tekanan harga komoditas yang terus melemah dan perlambatan ekonomi China.

Dengan waktu tersisa dua bulan, ruang kebijakan pun semakin menyempit. Dia menilai, pemerintah harus menjaga stabilitas nilai tukar agar tetap kompetitif, memperbaiki manajemen ekspor–impor, serta menekan arus impor ilegal.

“Untuk mengejar target, apalagi di tengah tren pelemahan harga komoditas dan perlambatan ekonomi China, bukanlah hal yang realistis bagi kita,” ucapnya.

Efek Tarif Trump

Di sisi lain, tekanan ekspor semakin berat sejak kebijakan tarif resiprokal AS. Direktur Eksekutif Core Indonesia Mohammad Faisal menyebut tren penurunan ekspor terlihat konsisten, baik secara tahunan maupun bulanan.

“Polanya itu kan setelah bulan Agustus ya, terutama setelah berlakunya tarif resiprokal Donald Trump. Ini kita bisa lihat bahwa ekspornya itu sedikit demi sedikit turun, sejak Agustus, dari ke September, Oktober,” kata Faisal kepada Bisnis.

Merujuk data BPS, nilai ekspor Indonesia memang turun dari US$24,96 miliar pada Agustus menjadi US$24,67 miliar pada September, dan kembali susut menjadi US$24,24 miliar pada Oktober. Secara tahunan, angkanya merosot 2,31% dibandingkan Oktober 2024 yang pernah mencapai US$24,81 miliar.

Faisal menilai tren ini menunjukkan tekanan struktural, bukan semata fluktuasi jangka pendek. Di saat ekspor melemah, impor justru meningkat karena beban tarif di AS membuat pengiriman produk Indonesia tersendat, sementara Indonesia harus menyerap lebih banyak barang dari Negeri Paman Sam dan limpahan pasokan dari negara lain seperti China.

Sebelum Agustus, lanjut Faisal, ekspor sempat melonjak akibat fenomena frontloading, yakni percepatan pengiriman untuk menghindari tarif baru. Alhasil, ekspor kumulatif Januari—Oktober 2025 masih tumbuh 6,96% dibandingkan periode tahun sebelumnya US$218,82 miliar menjadi US$234,04 miliar.

Namun, Faisal memperingatkan tren melemah bakal berlanjut hingga akhir 2025 dan bahkan dapat berimbas ke sepanjang 2026. Meski demikian, neraca perdagangan masih mencatat surplus US$35,88 miliar hingga Oktober, memperpanjang rekor surplus selama 66 bulan berturut-turut.

Ke depan, Core menilai pemerintah perlu menegosiasikan ulang kebijakan tarif dengan AS yang bersifat tidak tertulis dan kerap berubah pada tahap implementasi, terutama karena beberapa tarif pangan sebelumnya sempat dibatalkan untuk meredam inflasi domestik AS.

Strategi Genjot Ekspor

Kepala Biro Humas Kemendag Ni Made Kusuma Dewi menyampaikan pemerintah menargetkan pertumbuhan ekspor 7,1% pada 2025. Dewi menegaskan neraca perdagangan yang sudah surplus selama 66 bulan berturut-turut menjadi modal untuk menjaga optimisme.

“Kementerian Perdagangan optimistis target ekspor akan tercapai, terlebih dengan potensi peningkatan permintaan global menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026,” ujar Dewi kepada Bisnis.

Di samping itu, Kemendag juga terus mendorong penyelesaian perjanjian dagang strategis, hilirisasi produk ekspor, dan perluasan akses pasar termasuk bagi UMKM melalui program UMKM BISA Ekspor yang melibatkan 46 perwakilan dagang di 33 negara.

Dihubungi terpisah, Wakil Ketua Umum Koordinator Kadin Indonesia Erwin Aksa menilai pelaku usaha tidak terlalu terpengaruh oleh penurunan ekspor Oktober 2025. Dia menyebut, penurunan Oktober ini lebih bersifat bulanan dan teknis, bukan tren pelemahan struktural.

Menurutnya, secara tahunan kinerja ekspor masih solid, dengan total ekspor tumbuh hampir 7% dan ekspor nonmigas melonjak lebih dari 8%.

Biasanya, lanjut dia, pergerakan ekspor di akhir tahun memang bersifat musiman dan sering bergeser ke November–Desember, terutama pada komoditas berbasis kontrak seperti mineral olahan, kimia dasar, dan produk agro tertentu.

“Jadi, dampaknya ke pelaku usaha tidak terlalu signifikan selama tren tahunan masih positif,” tutur Erwin kepada Bisnis.

Adapun, Kadin kini tengah mendorong percepatan realisasi ekspor yang sudah memiliki permintaan, namun terkendala logistik, dokumen, atau pembiayaan. Selain itu, Kadin memperkuat business matching dengan buyer dari Timur Tengah, Eropa Timur, Asia Selatan, dan Afrika untuk kebutuhan pengiriman akhir tahun.

Lebih lanjut, Erwin melihat terdapat beberapa sektor yang diprediksi menopang ekspor di sisa tahun ini, seperti mineral olahan (nikel, bauksit, baja), kimia dasar, otomotif, makanan-minuman olahan, serta produk agro seperti turunannya kelapa, rempah, dan kopi.

“Ini tentu masih bergantung pada permintaan global dan kesiapan industri kita dalam memenuhi standar kualitas,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menyatakan bahwa risiko penurunan penerimaan negara akibat tarif impor Amerika Serikat (AS) dan sejumlah perjanjian perdagangan bebas menjadi motif pemerintah untuk memperluas basis penerimaan dari kepabeanan dan cukai pada 2026.

Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Nathan Kacaribu, pada rapat Komisi XI DPR, Senin (17/11/2025) memaparkan, penerimaan bea cukai tahun depan yang ditargetkan Rp336 triliun diperkirakan terdampak akibat respons pemerintah terhadap dinamika global.

Dinamika dimaksud utamanya adalah pengenaan bea masuk impor atau tarif resiprokal AS. Dalam hal ini, produk dan komoditas asal Indonesia bakal dikenakan tarif atau bea masuk impor sebesar 19%. Sebaliknya, produk maupun komoditas asal AS yang masuk ke RI dikenai tarif 0%.

Sejalan dengan itu, pemerintah pun menandatangani sejumlah perjanjian ekonomi komprehensif (CEPA), salah satunya yakni dengan Uni Eropa atau IEU-CEPA. Manuver itu untuk mengimbangi dinamika tarif AS, sehingga Indonesia diharapkan memperluas pasar ekspornya.

Kendati demikian, konsekuensi dari penandatanganan CEPA itu, Indonesia dan Uni Eropa juga akan saling memberikan insentif dalam hal ini membebaskan bea masuk pengiriman barang oleh satu sama lain.

"Ke depan akan menjadi sumber risiko pendapatan negara, kenapa? Karena kami harus memberikan konsesi-konsesi dalam konteks perjanjian dagang dengan Amerika dan juga termasuk Eropa. Kemarin sudah ditandatangani IEU-CEPA di mana di sana akan banyak penurunan bea masuk dan bea keluar untuk mendorong pertumbuhan ekonominya," terang Febrio di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, dikutip Selasa (18/11/2025).

Saat ini pun, lanjut Febrio, pemerintah Indonesia masih mendorong penyelesaian negosiasi dengan AS. Selain menyusun legal drafting, pemerintah turut mengupayakan agar komoditas asli Indonesia seperti kakao hingga sawit, serta terbaru tekstil dan alas kaki, dikecualikan dari tarif 19%.

Ke depan, Dirjen Kemenkeu lulusan Universitas Indonesia (UI) meyakini pertumbuhan ekspor Indonesia masih akan positif. Optimisme itu terlihat dari kinerja PDB kuartal III/2025, di mana ekspor tumbuh hingga 9,91% (yoy). Akan tetapi, perlu dicatat pertumbuhan tinggi itu sebab eksportir melakukan frontloading guna menghindari tarif 19% ke AS.

Dengan potensi turunnya pemasukan sebab tarif AS dan IEU-CEPA, pemerintah pun berharap peluang penerimaan kepabeanan dan cukai lain. Oleh sebab itu, pemerintah berencana mengenakan bea keluar untuk emas dan batu bara, serta cukai MBDK.

Di sisi lain, tahun ini juga pemerintah telah mendapatkan sumber penerimaan kepabeanan baru dalam konteks bea keluar. Contohnya, bea keluar tembaga sejalan dengan Kementerian ESDM yang mengizinkan ekspor konsentrat untuk sementara waktu.

"Di mana konsentrat tembaga dikenakan bea keluar sehingga ada pendapatan dari sana, tetapi itu sifatnya tidak permanen. Kenapa? Karena arah kebijakan hilirisasi tetap kami dorong," terang Febrio.

Resilien

Menurut ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet, prospek ekspor Indonesia diperkirakan tetap cerah di tengah penerapan tarif 19%. Hal itu kendati beberapa komoditas tertentu diperkirakan bakal tetap tertekan seperti perikanan, minyak sawit olahan, dan komponen otomotif.

Yusuf memperkirakan, penurunan ekspor awal pada Januari–Agustus 2025 sebesar 12,4% bisa distabilkan melalui peningkatan impor energi dan produk pertanian dari AS. Nilainya bisa mencapai US$15 miliar.

"Strategi ini membantu menjaga akses pasar sekaligus menyeimbangkan neraca perdagangan jangka pendek," terangnya kepada Bisnis, Selasa (18/11/2025).

Kemudian, terkait dengan dampak IEU-CEPA, sekaligus sejumlah perjanjian perdagangan bebas dengan UAE, EFTA, Kanada dan Australia, turut diperkirakan berdampak signifikan secara teknis terhadap ekspor Indonesia.

Sebab, perjanjian perdagangan bebas itu mencakup penghapusan lebih dari 98% tarif pada produk ekspor strategis. Penerapan tarif 0% untuk ekspor Indonesia ke negara-negara dimaksud diyakini bisa meningkatkan daya saing harga, tetapi juga membuka peluang penetrasi pasar yang sebelumnya terhambat hambatan non-tarif.

Dia memperkirakan komoditas seperti minyak sawit, perikanan, dan komponen otomotif mengalami ekspansi volume ekspor secara substansial.

"Secara kuantitatif, proyeksi pertumbuhan ekspor dapat mencapai 8–10% pada 2026, dengan kontribusi ekspor terhadap PDB tetap di kisaran 23–24%," jelas Yusuf.

Kendati berkontribusi terhadap PDB, kebijakan baru dalam hal kepabenan ini bakal menekan penerimaan APBN dari sektor tersebut. Pada APBN 2026, target penerimaan kepabeanan dan cukai yakni Rp336 triliun.

"Meskipun pendapatan kepabeanan hingga Maret 2025 masih tumbuh 9,6% menjadi Rp77,5 triliun berkat meningkatnya volume perdagangan, potensi pengurangan tarif dari CEPA dan impor bebas tarif dari AS bisa menurunkan revenue secara signifikan jika tidak diimbangi oleh peningkatan volume perdagangan dan investasi asing langsung," ungkapnya.