IDXChannel - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendorong kesiapan industri nasional melalui penguatan ekosistem halal dari hulu hingga hilir, menjelang pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal untuk produk obat-obatan, kosmetik, dan barang gunaan mulai 18 Oktober 2026.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi pusat industri halal dunia, seiring dengan besarnya pasar domestik dan meningkatnya tren halal sebagai bagian dari gaya hidup global.

“Sudah saatnya Indonesia menjadi pusat industri halal dunia, bukan hanya sebagai pasar bagi produk luar negeri. Kinerja ekspor produk halal, termasuk sektor modest fashion, menunjukkan potensi yang sangat besar, dengan capaian mencapai USD8,28 miliar pada tahun 2024,” kata Agus dalam keterangannya di Jakarta, Senin (6/4/2026).

Kemenperin mempercepat implementasi program pengembangan industri halal sebagaimana tertuang dalam Peta Jalan Pengembangan Industri Halal Tahap II 2025–2029. Fokus utama diarahkan pada penguatan daya saing sektor industri makanan dan minuman serta industri tekstil, pakaian jadi, kulit, dan alas kaki yang termasuk dalam kategori barang gunaan.

Dalam rangka meningkatkan pemahaman pelaku industri, Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BBSPJI) Tekstil Kemenperin menyelenggarakan kegiatan TEXTalk yang diikuti oleh lebih dari 180 peserta dari berbagai pemangku kepentingan industri. Kegiatan ini menjadi wadah diseminasi terkait implementasi sertifikasi halal pada produk barang gunaan, khususnya sektor tekstil dan produk tekstil (TPT).

Sertifikasi halal untuk barang gunaan merupakan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal serta regulasi turunan yang ditetapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Ketentuan ini mencakup berbagai kategori produk seperti sandang, aksesoris, peralatan rumah tangga, alat kesehatan, hingga bahan penyusun barang gunaan, terutama yang mengandung unsur hewani.

Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Emmy Suryandari mengemukakan, peran unit balai sangat strategis dalam mendukung kesiapan industri menghadapi regulasi nasional maupun standar global.

“Balai tidak hanya berfungsi sebagai penyedia layanan jasa industri, tetapi juga sebagai fasilitator edukasi dan pendampingan untuk memperkuat daya saing industri. Tujuan akhirnya adalah terciptanya kemandirian rantai pasok serta peningkatan kualitas produk industri nasional,” kata Emmy.

BBSPJI Tekstil telah mengantongi akreditasi sebagai Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) Kategori Utama dari BPJPH untuk ruang lingkup barang gunaan. Dengan kapasitas tersebut, diharapkan balai dapat memberikan layanan pemeriksaan halal yang profesional dan kredibel bagi industri sebelum tenggat waktu Oktober 2026.

Kepala BBSPJI Tekstil Hagung Eko Pawoko menjelaskan, salah satu tantangan utama yang dihadapi industri adalah belum terbentuknya ekosistem halal yang terintegrasi, khususnya pada rantai pasok bahan baku dan bahan penolong.

“Panduan titik kritis halal yang kami sampaikan diharapkan dapat membantu pelaku industri, khususnya sektor TPT, dalam mengidentifikasi kewajiban sertifikasi halal serta menelusuri sumber bahan baku yang berpotensi mengandung unsur non-halal,” ujarnya.

Lebih lanjut, Hagung menambahkan bahwa pemahaman yang seragam terkait regulasi halal akan mempercepat proses pengumpulan dokumen dari pemasok, seperti Sertifikat Halal, MSDS, Certificate of Analysis (COA), hingga surat pernyataan bebas unsur babi, sehingga proses sertifikasi dapat berjalan lebih efisien.

(NIA DEVIYANA)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kesepakatan perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat melalui Agreement on Reciprocal Trade (ART) membuka peluang ekspor yang lebih luas bagi produk Indonesia. Dalam skema tersebut, sebanyak 1.819 pos tarif produk Indonesia mendapat tarif masuk nol persen ke pasar Amerika.

Namun, para ekonom mengingatkan fasilitas tarif rendah itu belum tentu otomatis meningkatkan ekspor. Manfaatnya sangat bergantung pada kesiapan industri nasional dalam bersaing di pasar global.

Ekonom senior INDEF Tauhid Ahmad mengatakan fasilitas tarif nol persen juga diberikan kepada sejumlah negara lain di kawasan sehingga persaingan tetap ketat.

“Banyak negara juga mendapat fasilitas yang sama, seperti Malaysia dan Vietnam. Artinya pasar memang terbuka, tetapi kita tetap harus bersaing dengan negara lain yang industrinya sudah kuat,” kata Tauhid dalam diskusi kajian dampak ART yang diselenggarakan Prognosa Research & Consulting, Jumat (6/3/2026).

Menurut Tauhid, peluang ekspor hanya dapat dimanfaatkan jika industri nasional mampu meningkatkan produktivitas, kualitas produk, dan efisiensi biaya produksi.

Ia mencontohkan sektor elektronik yang harus berhadapan langsung dengan negara-negara Asia Tenggara lain yang memiliki kapasitas produksi besar. Bahkan, untuk komoditas unggulan seperti minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO), pasar global tetap memiliki banyak alternatif dari negara lain.

Direktur Prognosa Research & Consulting Garda Maharsi mengatakan pemetaan awal terhadap struktur industri nasional menunjukkan tidak semua sektor memiliki kesiapan yang sama.

Sejumlah sektor seperti industri nikel, energi, dan petrokimia dinilai memiliki peluang besar memanfaatkan kesepakatan perdagangan tersebut. Komoditas kelapa sawit juga masih berpotensi memperluas pasar ekspor.

“Beberapa sektor memang punya peluang cukup kuat. Namun agar potensi itu benar-benar terwujud, ekosistem industrinya harus diperkuat,” kata Garda.

Menurut dia, penguatan tersebut mencakup kemudahan akses pembiayaan, perbaikan sistem logistik, hingga penguatan rantai pasok industri di dalam negeri.

Di sisi lain, sejumlah sektor seperti tekstil, produk logam, dan mineral dinilai masih membutuhkan peningkatan kapasitas agar mampu bersaing secara optimal di pasar global.

Direktur Public Affairs Praxis Sofyan Herbowo menilai kapasitas produksi industri menjadi faktor penting yang menentukan keberhasilan memanfaatkan fasilitas tarif nol persen tersebut. Ia mengatakan Indonesia masih memiliki posisi kuat pada beberapa komoditas global, salah satunya minyak sawit mentah.

“Indonesia masih menjadi salah satu produsen terbesar dunia untuk CPO sehingga memiliki pengaruh dalam pembentukan harga di pasar global,” kata Sofyan.