Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan potensi ekonomi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diperkirakan mencapai lebih dari Rp120 triliun per tahun belum sepenuhnya dinikmati petani, peternak, nelayan, koperasi, hingga pelaku UMKM lokal.

Hal itu disampaikan Luhut usai bertemu dua Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, yakni Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono, untuk membahas evaluasi serta perbaikan tata kelola program unggulan Presiden Prabowo Subianto.

Dalam pertemuan itu, Luhut mengatakan pihaknya turut menyerahkan hasil survei lapangan pelaksanaan MBG yang sebelumnya telah dilaporkan kepada Presiden.

"Sesuai keinginan Presiden, saya kembali mengingatkan bahwa program sebesar ini harus dikelola dengan berorientasi kepada data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan agar tata kelola dan pengawasannya berjalan lebih akuntabel," ujar Luhut melalui unggahan di akun Instagram resminya @luhut.pandjaitan, Selasa (23/6).

Berdasarkan kajian yang dilakukan Dewan Ekonomi Nasional di 800 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, ia menyebut perputaran belanja pangan dari program MBG diperkirakan mencapai lebih dari Rp120 triliun setiap tahun dan berpotensi menyerap sekitar 1,2 juta tenaga kerja.

Menurut Luhut, dampak berganda (multiplier effect) program tersebut mulai terlihat di berbagai daerah. Meski demikian, ia mengakui manfaat ekonomi yang besar itu belum sepenuhnya mengalir hingga ke lapisan bawah.

"Banyak petani, peternak, nelayan, koperasi, dan UMKM lokal yang belum mampu terhubung secara optimal ke dalam rantai pasok," ujarnya.

Luhut menilai tantangan utama pelaksanaan MBG bukan berada pada penyediaan fasilitas dapur, melainkan pada ketahanan rantai pasok, ketersediaan komoditas, kapasitas pemasok skala kecil, hingga tata kelola kemitraan.

[Gambas:Instagram]

Karena itu, ia menilai persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan oleh SPPG semata, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas kementerian, pemerintah daerah, lembaga pengawasan, perbankan, koperasi, hingga pelaku usaha agar manfaat ekonomi program dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.

Luhut menambahkan Dewan Ekonomi Nasional siap berkolaborasi dengan Badan Gizi Nasional dalam merumuskan langkah-langkah strategis untuk memperkuat ekosistem rantai pasok MBG.

"Hasil kajian yang kami serahkan hari ini merupakan bentuk komitmen penuh kami agar pelaksanaan MBG semakin akuntabel, efisien, dan membawa dampak ekonomi yang inklusif bagi seluruh masyarakat Indonesia," ujarnya.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan meyakini kinerja perekonomian nasional akan terus meningkat meski angka kemiskinan meningkat.

Luhut menjelaskan kepada wartawan di Jakarta, Rabu bahwa naiknya tingkat kemiskinan kemungkinan besar dipengaruhi oleh kenaikan harga.

Namun, menurut Luhut, dampak meningkatnya angka kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi masih bisa diredam dengan berbagai strategi.

“Kita harus perhatikan efisiensi. Efisiensi juga target semua yang kami kerjakan,” kata Luhut.

Selain efisiensi, Luhut menyebut sinergi untuk memanfaatkan bonus demografi bisa menjadi penopang laju pertumbuhan ekonomi.

Luhut menyoroti bahwa berbagai otoritas perlu bekerja sama untuk mengelola modal bonus demografi Indonesia sehingga bisa mewujudkan Indonesia Emas 2045.

“Kita harus betul-betul menyadari semua bahwa bonus demografi itu akan habis 10 tahun dari sekarang. Jadi, kalau kita tidak bekerja dengan baik, maka 2045 nanti itu sulit. Tapi, kalau kita semua kompak, itu saya kira tidak ada masalah,” ujarnya menambahkan.

Terlebih, lanjut dia, Indonesia mengembangkan transformasi digital pemerintahan (GovTech). Teknologi ini diyakini dapat membantu menjaga kinerja perekonomian nasional, salah satunya melalui pemberantasan korupsi.

“Apalagi dengan GovTech ini akan pasti mengurangi korupsi. Dan teknologi ini semua dibuat oleh anak-anak Indonesia,” tuturnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyoroti fenomena yang disebutnya sebagai anomali dalam perekonomian nasional, yakni pertumbuhan ekonomi 5 persen per tahun dalam beberapa tahun terakhir, namun tidak dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Prabowo, kondisi tersebut menjadi sinyal bahwa hasil pertumbuhan ekonomi lebih banyak dinikmati oleh kelompok tertentu.

Dia pun berkomitmen untuk memperbaiki berbagai kebijakan agar pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara lebih adil dan merata oleh masyarakat.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Salah satu pelajaran penting dari pelaksanaan MBG adalah perlunya pendekatan yang lebih bertahap dalam implementasi kebijakan berskala besar.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyarankan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menyempurnakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara bertahap.

Luhut menjelaskan kepada wartawan, di Jakarta, Rabu, bahwa pihaknya telah menerima kunjungan dari Wakil Kepala BGN bersama tim untuk mengevaluasi implementasi program prioritas itu hingga sejauh ini.

Menurut Luhut, salah satu pelajaran penting dari pelaksanaan MBG adalah perlunya pendekatan yang lebih bertahap dalam implementasi kebijakan berskala besar.

Dengan tahapan yang lebih terukur, kendala program dapat lebih mudah diidentifikasi sehingga penyesuaian dapat dipersiapkan sebelum cakupan program diperluas secara menyeluruh.

“Kami memaparkan hasil survei dan usulan-usulan kami. Sebenarnya efisiensi lagi, dan kenapa harus semuanya sekaligus. Kan bisa dibikin bertahap, sampai kita lebih paham,” katanya pula.

Meski begitu, Luhut berpendapat setelah berjalannya program selama lebih dari satu tahun, pemahaman terhadap kebutuhan operasional maupun tantangan teknis dinilai sudah makin baik dibandingkan pada masa awal peluncuran.

DEN optimistis kualitas pelaksanaan program akan terus meningkat dalam enam bulan hingga satu tahun mendatang seiring bertambahnya pengalaman dan perbaikan tata kelola.

Dari sisi ekonomi, Luhut menilai memiliki dampak signifikan karena melibatkan aliran dana yang langsung mengalir ke masyarakat.

Dia mengakui bahwa pelaksanaan yang relatif cepat pada tahap awal sempat menimbulkan sejumlah persoalan di lapangan. Namun, dia menyebut berbagai kendala yang terjadi telah ditangani melalui koordinasi antara pemerintah dan pemangku kepentingan terkait.

Karena itu, Luhut mengajak seluruh pihak untuk memberikan ruang bagi proses perbaikan yang sedang berjalan.

Sebagai informasi, realisasi program MBG hingga Mei 2026 mencapai Rp88,15 triliun naik 17,53 persen dibandingkan posisi April 2026 yang sebesar Rp75 triliun.

Secara rinci dari total jumlah penerima, 48,9 juta di antaranya merupakan siswa, sementara 14,3 juta di antaranya merupakan non-siswa yang mencakup ibu hamil, ibu menyusui, serta balita.

Pemerintah pun memangkas pagu program MBG pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2026 dari semula senilai Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan keputusan itu merupakan instruksi Presiden Prabowo Subianto guna memastikan dana program MBG bisa dikelola dengan lebih efisien.

Ia juga sempat memberikan sinyal akan ada penghematan anggaran program MBG lanjutan, meski ia belum merinci detail rencana ke depan.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan skema manfaat bantuan sosial (bansos) yang sedang disempurnakan pemerintah tak mengurangi program perlindungan sosial (perlinsos) yang sudah berjalan.

Juru Bicara Ketua Dewan Ekonomi Nasional RI, Jodi Mahardi, menjelaskan fokus utama pemerintah saat ini adalah membangun sistem perlinsos yang lebih terintegrasi dengan memanfaatkan teknologi digital.

Transformasi tata kelola ini dirancang agar penyaluran berbagai program bantuan dan subsidi dapat dilakukan secara lebih presisi, efisien, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat yang berhak.

“Kami juga menegaskan bahwa reformasi ini tidak dirancang untuk mengurangi program perlindungan sosial yang sudah berjalan. Sebaliknya, pemerintah ingin memastikan bahwa manfaat program perlindungan sosial dapat disalurkan secara jauh lebih efektif dan tepat sasaran khusus bagi kelompok masyarakat yang paling membutuhkan,” jelas Jodi.

Dengan begitu, dia meluruskan, angka Rp5,4 juta yang beredar sebelumnya bukan merupakan program bantuan tunai baru yang akan diterima secara merata oleh setiap warga negara.

Menurut Jodi, angka tersebut murni merupakan ilustrasi estimasi akumulasi maksimal dari berbagai program perlindungan sosial, termasuk bantuan sosial, yang sudah ada.

“Karena setiap rumah tangga memiliki kondisi dan tingkat eligibilitas yang berbeda, manfaat riil yang diterima tentu tidak akan sama,” katanya menambahkan.

Jodi menyatakan transformasi kebijakan penyaluran bansos dilakukan secara bertahap.

Uji coba implementasi digitalisasi penyaluran bansos telah berjalan di sejumlah daerah dan akan terus dievaluasi secara komprehensif sebelum diterapkan secara nasional.

“Pemerintah berkomitmen penuh untuk menghadirkan program perlindungan sosial yang semakin responsif, terintegrasi, dan mampu memberikan manfaat yang optimal bagi kesejahteraan rakyat,” tuturnya.

Sebelumnya, Luhut menyatakan pemerintah tengah menyiapkan sistem "digital single ID" berbasis kecerdasan artifisial (AI) untuk memperkuat penyaluran bantuan sosial dan tata kelola pemerintahan berbasis data.

Saat ini, kata dia, sekitar 80 persen sistem Government Technology (GovTech) telah terintegrasi antarkementerian dan lembaga sebagai dasar penerapan sistem identitas tunggal digital tersebut.

Melalui integrasi itu, pemerintah dapat mengidentifikasi serta memantau profil penerima bantuan secara lebih akurat, termasuk dalam mengubah skema subsidi dari berbasis barang menjadi berbasis penerima manfaat.

“Subsidi tidak akan lagi ke barang. Subsidi akan langsung kepada penerima. Rata-rata bansos itu berupa transfer tunai sekitar Rp5,4 juta per orang,” kata Luhut.

Selain untuk bantuan sosial, sistem digital single ID juga akan digunakan untuk mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui pemetaan data pelaku usaha.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan implementasi Government Technology (GovTech) berpotensi mengerek rasio pajak (tax ratio) Indonesia.

Luhut menjelaskan integrasi data antarkementerian dan lembaga yang sedang dilakukan pemerintah bakal memudahkan identifikasi UMKM yang selama ini belum tercatat dalam ekosistem perpajakan.

Ia menilai sistem tersebut dapat menarik jutaan pelaku UMKM untuk masuk ke dalam sistem perpajakan formal. Adapun jumlah UMKM saat ini diprediksi mencapai 64 juta.

"Ini saya pikir penting karena nanti dengan GovTech masuk, maka UMKM yang 64 juta itu supaya mereka itu juga ikut bagian yang 0,5 persen bayar pajak itu terlibat," ujar Luhut dalam konferensi pers di Istana Presiden, Jakarta Pusat, Selasa (9/6).

Ia menuturkan GovTech bisa memperluas basis pajak yang akan meningkatkan rasio pajak Indonesia yang kini masih berada di sekitar 9 persen. Luhut pun berharap tax ratio bisa menyentuh 12 persen hingga 13 persen.

"Kalau itu terjadi maka tax ratio kita akan naik dari 9 persen-an sekarang mungkin ke 12 persen atau 13 persen. Dari situ juga kalau penerimaan negara akan meningkat cukup signifikan, itu ada peluang kita akan menurunkan pajak nanti ke depan," terangnya.

Kemudian, Luhut juga menyebutkan data GovTech yang semakin lengkap juga dapat mendorong pembentukan UMKM sehingga dapat menciptakan lapangan kerja baru.

"Juga ada peluang lagi untuk menciptakan lapangan kerja karena data GovTech yang begitu lengkap, UMKM-UMKM baru bisa akan dibentuk," ujar Luhut.

Ia pun mengatakan kini GovTech telah menghubungkan sekitar 80 persen sistem data pemerintah. Bahkan, data dari delapan kementerian dan lembaga telah terintegrasi dalam satu sistem sejak 1 Juni lalu untuk pertama kalinya sejak Indonesia merdeka.

"Sebenarnya tanggal 1 Juni kemarin itu ada peristiwa besar kalau menurut kami. Karena datanya menjadi satu, berbasis AI. Jadi semua data itu sekarang sudah terkoneksi dan mulai dibersihkan oleh AI," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan membeberkan upaya pengembangan Government Technology (GovTech) yang dilakukan pemerintah. Salah satu implementasinya adalah penyaluran bantuan sosial (bansos) secara tunai yang dibantu dengan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).

Hal tersebut diungkapkan oleh Luhut usai gelaran pertemuan DEN dengan Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara pada Selasa (9/6/2026).

Luhut mengatakan bahwa DEN melaporkan progres GovTech kepada Presiden. Dia menjelaskan bahwa sudah 80% GovTech terkoneksi. Kemudian, pertama kali dalam sejarah data di delapan Kementerian/Lembaga menjadi satu.

Dia mengatakan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo pun akan berbasis digitalisasi dengan dukungan AI. Dalam waktu dekat, Indonesia pun akan memiliki digital single ID.

"Mungiin akhir tahun ini akan ada digital single ID yang mengakibatkan semua bansos atau direct cash transfer itu akan targeted dan itu akan menghemat angka cukup besar," katanya.

Luhut mengatakan ke depan pun subsidi yang diberikan kepada masyarakat tidak akan lagi berupa barang. Subsidi akan langsung kepada penerima.

"Karena rata-rata kami kumpulkan semua bansos itu dengan cash transfer dan seterusnya ada Rp5,4 juta per orang dan ini nanti akan dikelompokkan dengan AI," katanya.

Dia pun menjelaskan bahwa dengan penggunaan AI dalam pemerintah, semua akan bisa dimonitor.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Ekonomi Nasional RI Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan usulan mengenai tata kelola ekspor sumber daya alam (SDA) sebelumnya tidak menggeser fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

“Kami menegaskan bahwa Pak Luhut tidak menyampaikan ada rencana pengambilalihan, peleburan, atau perubahan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC),” kata Juru Bicara Luhut, Jodi Mahardi, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.

Luhut usai menghadiri ASEAN Regional Economic Outlook and Fiscal Policy di Jakarta, Senin (25/6), mengusulkan kepada Chief Executive Officer (CEO) Danantara Indonesia Rosan Roeslani agar memanfaatkan platform Sistem Informasi Mineral dan Batubara (Simbara) untuk operasional PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI).

Menurut Jodi, fokus utama usulan yang disampaikan Luhut spesifik dan terbatas pada sektor SDA, yang dinilai membutuhkan standar pengawasan ekstra guna memastikan pencatatan yang presisi dan perlindungan maksimal terhadap penerimaan negara.

Dalam konteks itu, Luhut menyoroti pentingnya penguatan Simbara sebagai salah satu contoh nyata keberhasilan integrasi tata kelola berbasis sistem.

Pasalnya, Simbara menghubungkan data lintas kementerian dan lembaga dalam proses tata niaga mineral dan batu bara, mulai dari produksi, penjualan, pembayaran kewajiban negara, hingga ekspor.

Sistem tersebut memungkinkan proses monitoring dilakukan secara lebih terintegrasi, meningkatkan transparansi, memperkuat pengawasan, sekaligus meminimalkan ruang penyimpangan maupun kebocoran penerimaan negara.

“Ke depan, pendekatan seperti Simbara diharapkan dapat menjadi salah satu ujung tombak penguatan tata kelola perdagangan dan ekspor SDA melalui integrasi data yang lebih menyeluruh dan real-time,” ujar Jodi.

Dia melanjutkan, bentuk penguatan yang didorong adalah integrasi data lintas instansi, percepatan digitalisasi, dan penerapan akal imitasi (AI).

Langkah itu dirancang untuk memaksimalkan transparansi, memperketat monitoring, dan meningkatkan efektivitas pengawasan guna mencegah kebocoran potensi negara.

“Inisiatif ini murni merupakan wujud modernisasi sistem kerja dan integrasi data tata niaga SDA. Bapak Luhut senantiasa menekankan bahwa birokrasi yang tangkas harus berani mengadopsi teknologi silang instansi demi efisiensi nasional,” tutur Jodi.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan bertemu dengan jajaran pimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di tengah tekanan terhadap pasar modal dan keuangan domestik.

Dalam pertemuan itu, Luhut mengaku sepakat dengan OJK bahwa tantangan ekonomi dan pasar keuangan saat ini tidak mudah.

"Pagi ini saya menerima Ketua OJK beserta jajaran Anggota Dewan Komisioner terpilihnya," tulis Luhut dalam unggahan di akun Instagram resminya @luhut.pandjaitan, Senin (18/5).

Pertemuan itu dihadiri Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono, serta jajaran deputi komisioner lainnya.

Luhut mengatakan OJK kini menghadapi tugas krusial di tengah ketidakpastian global. Menurutnya, OJK tidak hanya dituntut menjaga stabilitas sektor keuangan, tetapi juga memastikan kepercayaan terhadap ekonomi Indonesia tetap terjaga.

"Beberapa diskusi yang kami lakukan yakni terkait dinamika rupiah, perkembangan pasar keuangan, hingga pandangan investor global terhadap Indonesia saat ini. Kami sepakat bahwa tantangannya memang tidak mudah," ujar Luhut.

Meski demikian, ia menilai kondisi saat ini justru harus menjadi momentum untuk mempercepat reformasi di sektor keuangan dan pasar modal.

"Namun saya percaya di situasi seperti ini, momentum reformasi harus dijalankan dengan lebih berani dan konsisten," katanya.

Luhut secara khusus menyoroti pentingnya reformasi pasar modal demi meningkatkan kepercayaan investor global terhadap Indonesia.

Ia menilai langkah yang diambil OJK sejauh ini sudah tepat, meski sebagian investor asing masih bersikap wait and see terhadap implementasi kebijakan.

"Karena pasar modal itu kuncinya hanya satu: trust. Dan kepercayaan itu dibuktikan dengan kebijakan yang stabil dan punya kepastian hukum dalam jangka panjang," ujarnya.

Ia juga mengungkapkan pernah berdiskusi dengan lembaga indeks global MSCI yang disebut memiliki ekspektasi besar terhadap pasar modal Indonesia.

"Saat tim MSCI datang menemui saya, mereka menyampaikan betapa besarnya harapan terhadap pasar modal Indonesia. Hal ini menjadi bukti bahwa potensi kita luar biasa besar, maka dari itu momentum emas ini tidak boleh kita sia-siakan," terangnya.

Selain pasar modal, Luhut turut menyoroti kondisi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang mengalami kenaikan rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL).

Menurutnya, langkah strategis yang diambil OJK perlu diperkuat agar persoalan di sektor BPR tidak menjadi sumber kerentanan baru bagi masyarakat kecil dan pelaku usaha daerah.

Dalam kesempatan itu, Luhut juga menekankan pentingnya tata kelola dan manajemen risiko di sektor jasa keuangan.

[Gambas:Instagram]

"Mendukung program prioritas pemerintah itu penting, tetapi membenahi tata kelola dan manajemen risiko tidak boleh ditawar-tawar," katanya.

Pertemuan Luhut dan OJK berlangsung di tengah tekanan besar di pasar saham dan pasar keuangan domestik.

IHSG dibuka anjlok 2,44 persen atau turun 164,23 poin ke level 6.559 pada perdagangan Senin (18/5) usai libur panjang Kenaikan Yesus Kristus.

Berdasarkan data RTI Business, tekanan jual mendominasi sejak awal perdagangan dengan investor asing mencatat penjualan bersih Rp1,53 triliun di seluruh pasar.

Sejumlah saham berkapitalisasi besar turut mengalami pelemahan, seperti saham Bank Central Asia yang turun 2,46 persen, Bank Rakyat Indonesia melemah 1,60 persen, dan Bank Mandiri turun 1,19 persen.

Segendang sepenarian, rupiah hari ini juga menyentuh level terendah sepanjang perdagangan modern dengan menyentuh level Rp17.676 per dolar AS.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa hasil simulasi ekonomi menunjukkan perekonomian nasional diproyeksikan tetap stabil dalam tiga bulan ke depan.

“Berdasarkan simulasi komprehensif yang kami lakukan, kondisi perekonomian kita dalam tiga bulan ke depan masih sangat aman dan terjaga. Fundamental ekonomi kita kuat,” kata Luhut dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.

Meski begitu, sebagaimana arahan Presiden, pemerintah telah merumuskan berbagai skenario kebijakan antisipatif sebagai langkah mitigasi apabila ketegangan geopolitik berlangsung lebih lama dari perkiraan.

Salah satu fokus utama langkah antisipatif tersebut adalah memitigasi potensi lonjakan harga energi, khususnya menyangkut pelebaran selisih antara harga minyak mentah global dan harga jual bahan bakar minyak (BBM) di dalam negeri.

DEN juga menekankan pentingnya menjaga rantai pasok komoditas strategis, seperti sulfur, yang krusial bagi keberlanjutan program hilirisasi industri nikel dan pengembangan ekosistem baterai kendaraan listrik (EV) nasional agar tidak terganggu oleh dinamika global.

Dari sisi ketahanan fiskal, pemerintah menjamin Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap berada dalam koridor yang sehat dan terkendali.

Defisit fiskal akan dijaga ketat di bawah 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), melalui efisiensi belanja yang terukur serta optimalisasi penerimaan dari sektor komoditas ekspor andalan, seperti batu bara dan kelapa sawit.

“Masyarakat dan dunia usaha tidak perlu khawatir, APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) masih sangat terkendali. Defisit akan dijaga di bawah 3 persen melalui efisiensi belanja yang tepat, dan memaksimalkan momentum harga komoditas ekspor untuk memperkuat penerimaan negara,” ujarnya.

Untuk menjaga momentum pertumbuhan di sektor riil, pemerintah akan mempercepat deregulasi sebagai stimulus non-fiskal.

Ketua DEN menekankan bahwa penuntasan hambatan struktural di lapangan menjadi prioritas agar proses perizinan semakin sederhana, efisien, dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha di tengah situasi global yang penuh dinamika.

Lebih lanjut, pemerintah memandang situasi geopolitik ini bukan semata sebagai tantangan, melainkan sebagai sebuah peluang strategis.

Ketua DEN terus mendorong percepatan transformasi digital pemerintahan (GovTech) serta penguatan inisiatif pembangunan Indonesia Financial Center guna menangkap potensi pergeseran arus modal global.

"Kita tidak hanya bicara soal bertahan, tapi bagaimana mengambil manfaat dari situasi ini. Percepatan GovTech dan pembangunan Indonesia Financial Center adalah langkah strategis kita untuk memanfaatkan pergeseran arus modal global," ujarnya.

Dengan kolaborasi yang solid antara pemerintah dan dunia usaha, Luhut optimistis momentum ini dapat dijadikan katalis bagi lompatan kemajuan nasional.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Dengan teknologi, reformasi terjadi. Pembayar pajak akan lebih luas, tapi pajak bisa kita turunkan nantinya secara bertahap

Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mendorong reformasi sistem perpajakan berbasis teknologi agar tarif pajak bisa turun secara bertahap.

Luhut di kantornya, Jakarta, Jumat, mengatakan teknologi dapat memperluas basis pajak sekaligus meningkatkan efisiensi sistem.

Melalui reformasi berbasis digital, praktik pengurangan omzet agar tetap berada di bawah batas tertentu dinilai dapat diminimalkan. Sebab, dia kerap menemukan praktik menurunkan omzet di bawah Rp5 miliar agar memenuhi kriteria pajak UMKM.

Basis pajak yang lebih luas juga bakal meningkatkan potensi penerimaan negara. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut juga membuka ruang penyesuaian tarif pajak secara bertahap.

“Dengan teknologi, reformasi terjadi. Pembayar pajak akan lebih luas, tapi pajak bisa kita turunkan nantinya secara bertahap,” ujar Luhut.

Luhut menyebut pendekatan ini diarahkan untuk menemukan keseimbangan antara kepatuhan dan kemudahan administrasi. Interaksi manual antara wajib pajak dan petugas diharapkan berkurang dan digantikan oleh sistem berbasis teknologi.

Dia meyakini penggunaan sistem digital dapat meningkatkan efisiensi sekaligus menekan potensi penyimpangan.

“Ini memaksa orang untuk sedikit bertemu orang, dia bertemu dengan mesin, yang akibatnya membuat efisiensi, mengurangi korupsi, dan membuat Indonesia jadi lebih efisien,” ujarnya.

Dia pun berencana melaporkan usulan reformasi itu ke Presiden Prabowo Subianto.

Berdasarkan laporan Kementerian Keuangan, penerimaan negara tercatat mencapai Rp172,7 triliun per 31 Januari 2026, tumbuh 9,8 persen (year-on-year/yoy) dibandingkan realisasi Januari tahun lalu senilai Rp157,3 triliun.

Realisasi penerimaan per Januari itu setara dengan 5,5 persen target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 sebesar Rp3.153,6 triliun.

Kinerja penerimaan utamanya ditopang oleh penerimaan pajak yang tumbuh tinggi mencapai 30,8 persen, dengan nilai sebesar Rp116,2 triliun. Penerimaan pajak telah mencapai 4,9 persen dari target APBN 2026 sebesar Rp2.357,7 triliun.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menilai Indonesia bisa meniru India yang berhasil menarik investasi masuk usai melakukan reformasi pasar modal.

Menurut Luhut, India juga termasuk negara yang mendapat sorotan Morgan Stanley Capital International (MSCI), namun mereka berhasil membalikkan situasi berkat reformasi.

“India melakukan reformasi, sehingga masuk angka investasi ke India itu sampai 60–70 miliar dolar AS. Kalau India bisa, kenapa kita nggak bisa?” kata Luhut di kantornya, Jakarta, Jumat.

Luhut mengungkapkan dirinya telah bertemu dengan perwakilan MSCI dan mendiskusikan kondisi pasar modal Indonesia selama dua jam. Dalam pertemuan itu, kata Luhut, MSCI menilai Indonesia memiliki modal yang cukup untuk memulihkan kredibilitas pasar saham.

“Kemarin Morgan Stanley waktu bicara sama saya, mereka juga bilang kalau pemerintah komitmen melakukan independensi dan transparansi lebih bagus, saya kira (reformasi) juga tidak terlalu sulit buat Indonesia,” ujarnya.

Terlebih, dia meyakini Indonesia memiliki sumber daya manusia (SDM) yang memadai untuk membangun kredibilitas pasar modal yang baik di mata investor.

Ketua DEN berencana menyampaikan usulan reformasi pasar modal langsung ke Presiden Prabowo Subianto.

Salah satu usulannya yaitu mendorong penunjukan figur independen untuk pejabat pasar modal di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun PT Bursa Efek Indonesia (BEI).

Luhut berpendapat gejolak pasar modal perlu disikapi dengan langkah reformasi secara menyeluruh.

Pembekuan peningkatan bobot Indonesia dalam indeks global Morgan Stanley Capital International (MSCI) pada Rabu (28/1) menyebabkan pasar saham tertekan, yang diikuti oleh pengunduran diri sejumlah pejabat di sektor pasar keuangan.

Saat ini, Presiden Prabowo membentuk Panitia Seleksi (Pansel) untuk mencari calon pengganti Anggota Dewan Komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Saya betul-betul usul kepada Presiden dan sepanjang Presiden sudah setuju dengan reformasi di pasar modal dengan menaruh orang yang tidak bisa diintervensi,” tambahnya.

Selain reformasi struktur organisasi, Luhut juga menyarankan penerapan teknologi berbasis akal imitasi (AI) untuk mengurangi kekeliruan akibat ulah manusia (human error).

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan optimistis proses negosiasi tarif resiprokal dengan Amerika Serikat (AS) berjalan aman, lantaran Presiden AS Donald Trump disebut menghormati Presiden RI Prabowo Subianto.

“Saya lihat hubungan Presiden Prabowo dengan Presiden Trump itu sudah sangat dekat. Dan saya dengar dari orang-orang di sekitarnya juga mengatakan dia (Trump) menghormati Presiden Prabowo,” kata Luhut kepada wartawan di kantornya, Jakarta, Jumat.

Luhut mengakui masih ada beberapa masalah kecil dalam proses negosiasi. Namun, dia berpendapat, kendala tersebut masih di bawah kendali Pemerintah Indonesia, yang negosiasinya dinakhodai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

“Saya kira Pak Airlangga sudah bekerja keras dengan tim. Saya pikir (negosiasi) mereka nanti biarlah tetap di White House. Kita doakan saja,” tuturnya.

Presiden Prabowo Subianto siap menandatangani dokumen final kesepakatan tarif resiprokal Indonesia-Amerika Serikat (AS) bersama Presiden AS Donald Trump, setelah penyusunan draf perjanjian (legal drafting) rampung.

Menko Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (11/2), menyatakan akan ada penandatangan Agreement on Reciprocal Tariff (ART) dengan Amerika Serikat berbarengan dengan kunjungan Presiden Prabowo Subianto dalam penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Board of Peace (BoP).

Dalam perjanjian ini, Indonesia berkomitmen membuka akses pasar bagi produk-produk Amerika Serikat, mengatasi berbagai hambatan non-tarif, memperkuat kerja sama bidang perdagangan digital dan teknologi, keamanan nasional, dan kerja sama komersial lainnya.

Amerika Serikat berkomitmen memberi pengecualian tarif bagi sejumlah produk ekspor unggulan Indonesia yang tidak diproduksi di AS, di antaranya minyak kelapa sawit, kakao, kopi, teh, dan komoditas strategis lainnya.

Adapun hingga saat ini, Indonesia masih mendapat tarif resiprokal sebesar 19 persen.

Menurut Airlangga, tim perunding resiprokal telah melakukan upaya terbaik untuk mendapat kesepakatan.

Pemerintah Indonesia masih menunggu keputusan akhir sebelum terjadinya penandatangan tarif resiprokal.

"Kan kita sudah turun dari (tarif) 32 persen ke 19 persen, kemudian ada hal-hal lain yang juga akan kita tunggu sampai semuanya 100 persen selesai," imbuhnya.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026