Bisnis.com, JAKARTA — Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPK GBK) memastikan bakal tetap mengejar penarikan tunggakan royalti PT Indobuildco yang terafiliasi Pontjo Sutowo terkait pengelolaan eks-Hotel Sultan.

Direktur Utama PPK GBK, Rakhmadi Afif Kusumo menjelaskan bahwa upaya tersebut tetap dijalankan usai PPK GBK memenangkan gugatan di persidangan tingkat pertama. Di mana, pada hari ini proses eksekusi Hotal Sultan juga telah dilakukan.

"Oke, itu memang ada urusan perdata. Dan nanti lebih detail dari kuasa hukum, kita sudah menang di tingkatan yang pertama. Dan ini mau di-check ulang, bahwa kita akan jalankan juga [penarikan tunggakan royalti] tetap dijalankan," ujar Rakhmadi saat ditemui di Kompleks Hotel Sultan, Kamis (18/6/2026).

Selain itu, PPK GBK menilai penarikan tunggakan royalti tersebut bersifat mengikat dan wajib dipenuhi oleh pihak Pontjo Sutowo.

Pasalnya, dana tersebut merupakan bagian dari kewajiban finansial yang harus disetorkan langsung kepada kas negara.

Hingga saat ini, tim kuasa hukum PPK GBK tengah melakukan pemeriksaan ulang terhadap detail perkara guna menyusun langkah hukum berikutnya.

Sebelumnya, Kuasa Hukum PPKGBK, Kharis Sucipto memerinci bahwa total tunggakan royalti PT Indobuildco atas Hotel Sultan mencapai US$45,3 juta atau setara dengan Rp761 miliar. Di mana, tagihan itu merupakan tunggakan royalti selama 17 tahun terakhir.

Kharis menambahkan, dana tersebut seharusnya masuk ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas pemanfaatan lahan Blok 15 di kawasan Senayan yang merupakan Barang Milik Negara (BMN).

“Meskipun PT Indobuildco sudah mendapatkan privilege selama 50 tahun, namun hingga kini mereka masih bertahan di Blok 15 Kawasan GBK. Bahkan PT Indobuildco belum membayar tunggakan royalti selama 17 tahun yang angkanya mencapai USD45,3 juta atau hari ini sekitar Rp761 miliar,” ujar Kharis dalam keterangan resmi, Sabtu (7/2/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — PT Tower Bersama Infrastructure Tbk. (TBIG) telah menyelesaikan penerbitan Obligasi Berkelanjutan VII Tower Bersama Infrastructure Tahap II Tahun 2025 senilai Rp1,6 triliun dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tower Bersama Infrastructure Tahap II Tahun 2025 senilai Rp600 miliar. TBIG menyampaikan akan rutin mengakses pasar obligasi.

Chief Financial Officer TBIG Helmy Yusman Santoso menjelaskan pihaknya sangat senang dengan penerbitan obligasi terbaru perseroan di pasar obligasi rupiah. Helmy menyebut utang yang ditawarkan berada dalam harga kompetitif untuk tenor tiga tahun dan lima tahun.

“Kami mempertahankan fleksibilitas keuangan yang signifikan dengan posisi likuiditas yang kuat, termasuk fasilitas utang yang belum ditarik dalam Rupiah dan dolar AS. Kami berencana untuk secara rutin mengakses pasar obligasi rupiah seiring dengan pertumbuhan bisnis kami,” kata Helmy dalam keterangan resminya, dikutip Senin (15/12/2025).

Total penerbitan Obligasi TBIG VII Tahap II sebesar Rp1,6 triliun, yang terdiri dari Rp347,985 miliar dengan tingkat bunga tetap 5,50% untuk tenor 3 tahun dan Rp1,25 triliun dengan tingkat bunga tetap 5,85% untuk tenor 5 tahun. Obligasi TBIG VII Tahap II adalah setara kewajiban senior tanpa jaminan khusus dari TBIG dan memiliki pembayaran bunga setiap kuartal.

Penggunaan dana dari penawaran ini, setelah dikurangi biaya penerbitan, akan digunakan untuk pembayaran sebagian kewajiban finansial TBIG, khususnya pelunasan Obligasi Berkelanjutan VI Tahap IV Tahun 2024 Seri A yang akan jatuh tempo pada bulan Desember 2025 dan sisanya untuk pembayaran pinjaman rupiah.

Sementara itu, total penerbitan untuk Sukuk Ijarah I Tahap II sebesar Rp600 miliar yang terdiri dari Rp200 miliar jumlah sisa imbalan ijarah dengan cicilan imbalan ijarah per tahun sebesar Rp11 miliar yang berjangka waktu 3 tahun dan Rp400 miliar jumlah sisa imbalan ijarah dengan cicilan imbalan ijarah per tahun sebesar Rp23,4 miliar yang berjangka waktu 5 tahun.

Obligasi TBIG VII Tahap II dan Sukuk Ijarah I Tahap II dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 5 Desember 2025.

Per 30 September 2025, total pinjaman (debt) TBIG, jika bagian pinjaman dalam mata uang dolar AS yang telah dilindungi nilai diukur dengan menggunakan kurs lindung nilainya, adalah sebesar Rp29,48 triliun, dan total pinjaman senior (gross senior debt) sebesar Rp646 miliar.

Dengan saldo kas yang mencapai Rp835 miliar, maka total pinjaman bersih (net debt) TBIG menjadi Rp28,64 triliun. Menggunakan EBITDA kuartal ketiga 2025 yang disetahunkan, rasio pinjaman bersih terhadap EBITDA TBIG adalah 4,9 kali.

______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Jakarta, CNBC Indonesia - Skor kredit sering dianggap sebagai gambaran seberapa baik seseorang berkomitmen dalam menjalankan kewajiban finansialnya. Bagi masyarakat yang pernah mengajukan pembiayaan, istilah Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) milik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentu bukan hal asing.

Sistem yang sebelumnya dikenal sebagai BI Checking ini menjadi acuan penting bagi lembaga keuangan saat menilai kelayakan calon peminjam, terutama untuk pengajuan kredit.

Apabila catatan SLIK seseorang kurang baik, peluang untuk memperoleh pinjaman dari bank maupun perusahaan pembiayaan akan semakin kecil. Terlebih, kini OJK mewajibkan layanan pinjaman online P2P Lending untuk ikut melaporkan data ke SLIK, sehingga rekam jejak kredit masyarakat semakin mudah dipantau.

Dengan demikian, histori pinjaman di dalam P2P Lending juga akan mempengaruhi skor kredit seseorang.

Asosiasi Real Estate Indonesia (REI) bahkan menyebut 40% pengajuan kredit pemilikan rumah (KPR) ditolak karena skor kredit buruk. Mereka menyebut hal itu disebabkan oleh tunggakan cicilan di pinjol.

Selain itu, OJK juga sempat menyoroti kasus para pencari kerja yang gagal mendapatkan pekerjaan karena terganjal oleh skor kredit di SLIK OJK.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman mengatakan bahwa data SLIK dapat dilakukan pembaruan apabila peminjam (borrower) telah melakukan pembayaran atau melakukan langkah-langkah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kendati demikian dalam pernyataan terbaru, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar juga meluruskan bahwa pihaknya tidak melarang lembaga jasa keuangan untuk menyalurkan kredit bagi para debitur dengan kualitas kredit tidak lancar.

"Penggunaan SLIK dalam proses pemberian kredit atau pembiayaan perumahan merupakan salah satu informasi yang digunakan dalam analisis kelayakan calon individu, dan bukan merupakan satu-satunya faktor yang menentukan dalam pemberian kredit dan pembiayaan itu," pungkas Mahendra dalam konferensi pers virtual, dikutipSenin (26/5/2025).

Adapun saat ini pengecekan SLIK dapat dilakukan secara mandiri. Oleh karena itu, seseorang sebaiknya seseorang perlu mengecek skor kredit sebelum mengajukan pinjaman.

Mengutip laman pegadaian.co.id, skor SLIK OJK dibagi menjadi lima. Nasabah dengan skor 1 berarti memiliki riwayat kredit paling baik sedangkan yang memiliki skor 5 bermasalah dengan kredit macet.

Perlu diketahui bahwa hanya debitur dengan skor 1 dan 2 dapat mengajukan kredit kepada bank tanpa menemui masalah. Nasabah dengan skor 3, 4, dan 5 perlu melakukan pembersihan skor terlebih dahulu.

Adapun cara untuk mengetahui skor kredit bisa dilakukan melalui laman resmi idebku.ojk.go.id. Lantas, bagaimana caranya apabila sudah memiliki catatan kredit buruk?

Apabila masih ada tunggakan kredit yang belum terselesaikan, satu-satunya cara untuk membersihkan catatan kredit yang jelek adalah dengan melunasi kewajiban yang belum terselesaikan.

Akan tetapi ada kemungkinan tunggakan kredit muncul karena suatu kesalahan. Bila menduga hal tersebut terjadi, maka yang perlu dilakukan adalah menghubungi atau melaporkan masalah tersebut ke pihak terkait.

Lazimnya, pembaruan data SLIK OJK akan dilakukan maksimal 30 hari sejak pelunasan. Anda juga bisa meminta surat keterangan lunas (SKL) sebagai bukti untuk mengajukan kredit baru.