Bisnis.com, JAKARTA — PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau SMI bersiap menghimpun dana hingga Rp2,5 triliun melalui penerbitan obligasi dan sukuk.

Berdasarkan prospektus di harian Bisnis Indonesia, SMI akan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan V Tahap I Tahun 2026 senilai Rp2 triliun dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2026 sebesar Rp500 miliar.

Dana yang diperoleh akan digunakan untuk memperkuat pembiayaan proyek infrastruktur dan pembiayaan syariah.

Obligasi Berkelanjutan V Tahap I Tahun 2026 terdiri atas tiga seri dengan total nilai pokok Rp2 triliun.

Seri A ditawarkan senilai Rp511,85 miliar dengan kupon tetap 7,50% per tahun dan tenor 370 hari kalender atau jatuh tempo pada 17 Juli 2027.

Selanjutnya, Seri B memiliki nilai emisi Rp382,03 miliar dengan bunga 7,65% per tahun dan tenor tiga tahun hingga 7 Juli 2029.

Adapun Seri C menjadi porsi terbesar dengan nilai Rp1,11 triliun. Obligasi ini menawarkan kupon 7,85% per tahun dengan jangka waktu lima tahun dan akan jatuh tempo pada 7 Juli 2031.

Selain obligasi konvensional, Sarana Multi Infrastruktur juga menawarkan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2026 senilai Rp500 miliar yang terbagi menjadi dua seri.

Sukuk Seri A memiliki nilai Rp153,96 miliar dengan indikasi imbal hasil ekuivalen 7,50% per tahun dan tenor 370 hari hingga 17 Juli 2027.

Sementara itu, Sukuk Seri B senilai Rp346,05 miliar menawarkan indikasi imbal hasil ekuivalen 7,65% per tahun dengan tenor tiga tahun hingga 7 Juli 2029.

Perseroan menjelaskan seluruh dana hasil penerbitan obligasi, setelah dikurangi biaya emisi, akan digunakan untuk mendukung kegiatan pembiayaan infrastruktur. Sementara itu, dana hasil penerbitan sukuk akan dialokasikan untuk pembiayaan syariah melalui unit usaha syariah perseroan.

Penerbitan surat utang tersebut telah memperoleh peringkat idAAA untuk obligasi dan idAAA(sy) untuk sukuk dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), yang mencerminkan tingkat kemampuan sangat kuat dalam memenuhi kewajiban finansial.

Adapun jadwal penawaran umum dimulai pada 30 Juni hingga 2 Juli 2026. Penjatahan akan dilakukan pada 3 Juli 2026, diikuti distribusi secara elektronik pada 7 Juli 2026. Obligasi dan sukuk dijadwalkan mulai tercatat di Bursa Efek Indonesia pada 8 Juli 2026.

Dalam aksi korporasi ini, PT Indo Premier Sekuritas, PT KB Valbury Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT Mega Capital Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek. Sementara itu, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. ditunjuk sebagai wali amanat.

Jadwal Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk SMI

• Tanggal Efektif: 26 Juni 2026
• Masa Penawaran Umum: 30 Juni–2 Juli 2026
• Tanggal Penjatahan: 3 Juli 2026
• Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan: 7 Juli 2026
• Tanggal Distribusi Secara Elektronik: 7 Juli 2026
• Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI): 8 Juli 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memutuskan untuk mengulur waktu penerbitan obligasi valas denominasi yuan Panda Bond ke akhir Juli 2026. Hal itu lantaran investor di daratan China diklaim lebih besar sehingga otoritas fiskal berpeluang meningkatkan nilai lelangnya.

Awalnya, obligasi valas berdenominasi renminbi yuan ini ditargetkan terbit di China pada awal Juli alias pekan depan. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pun sudah bertemu dengan investor institusi di Beijing pekan lalu.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengeklaim bahwa usai pertemuan di Beijing itu, minat investor rupanya lebih tinggi dari yang diprakirakan. Ada beberapa lembaga pengelola dana investasi (fundmanager) yang masih menyatakan minatnya sejalan dengan proses book building.

"Ada beberapa fund manager besar atau bank-bank besar sana yang terlambat tahu, jadi mereka minta kita untuk undur sedikit supaya mereka punya waktu untuk mengajukan proposal mereka ke investment committee mereka," terang Purbaya kepada wartawan di kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (26/6/2026).

Dengan demikian, otomatis Kemenkeu berencana untuk menerbitkan Panda Bond dengan nilai yang lebih besar. Obligasi ini diputuskan untuk terbit akhir Juli.

"Jadi saya tunda sampai akhir Juli, baru akan kami keluarkan supaya yang beli makin banyak. Jadi kalau besar nanti saya bisa serap sebanyak mungkin sesuai dengan rencana atau di atas rencana," lanjut Purbaya.

Menurut pria yang juga Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) ini, strategi diversifikasi pembiayaan tersebut sejalan dengan upaya untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar. Apalagi, dengan adanya kerja sama local currency transaction (LCT) dengan China, pemerintah bisa langsung menyerap dari obligasi tersebut dalam denominasi rupiah.

Dana yang diserap dari Panda Bond dengan skema LCT diharapkan bisa menambah likuiditas di dalam negeri, sehingga secara tidak langsung menambah pasokan cadangan devisa Indonesia.

"Kalau LCT betul-betul jalan, sebetulnya secara de facto, itu kan cadangan kita perjanjian dengan bank sentral sekitar US$50 miliar. Kalau itu dipakai dengan betul dan cepat sehingga seolah-olah cadangan kita naik US$50 miliar, walaupun secara de jure enggak tercatat, tetapi saya bisa bilang cadangan devisa kita naik seperti itu. Karena kita bisa akses ke sana dengan gampang. Artinya ketergantungan kita terhadap dolar akan lebih bisa ditekan. Rupiah akan lebih stabil," jelasnya.

Purbaya tidak memerinci lebih lanjut berapa nilai Panda Bond yang akan diterbitkan. Namun, dia menyebut saat ini pemerintah masih memiliki ruang pembiayaan berdenominasi valas senilai US$3 miliar.

Apabila minat investor benar-benar meningkat jelang akhir Juli, maka dia tak menutup kemungkinan bakal memenuhi sisa kebutuhan pembiayaan global bond dari renminbi yuan saja.

"Total global bond tinggal US$3 miliar lagi. Kalau semuanya bisa dipenuhi Panda Bond, yaudah Panda Bond aja," katanya.

Bagi Purbaya, salah satu kelebihan Panda Bond dibandingkan denominasi lain khususnya dolar AS adalah pengaruh peringkat dari lembaga rating. Dia menyebut investor di China tidak terlalu terpengaruh oleh lembaga pemeringkat rating seperti Moody's, Fitch maupun S&P, sebab mereka memiliki referensi sendiri untuk obligasi valas yang diterbitkan.

Nantinya, Panda Bond juga akan dinilai terlebih dahulu oleh lembaga pemeringkat di China dan hasilnya akan dirilis beberapa hari sebelum terbit akhir Juli.

"Artinya, kalau peringkat lembaga rating global keluar pun saya bisa enggak peduli kenapa saya enggak issue obligasi dolar lagi untuk sementara," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) akan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2026 dengan nilai pokok sebanyak-banyaknya Rp500 miliar. Obligasi ini merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi Berkelanjutan III dengan target dana dihimpun mencapai Rp6 triliun.

Dalam penerbitan tahap I ini, IIF menawarkan obligasi dalam tiga seri dengan tenor berbeda, yakni Seri A berjangka waktu 370 hari kalender, Seri B berjangka waktu 3 tahun, dan Seri C berjangka waktu 5 tahun. Besaran kupon dan nilai masing-masing seri akan ditetapkan menjelang masa penawaran umum.

Melansir prospektus yang terbit di harian Bisnis Indonesia edisi Senin (22/6), masa penawaran awal Obligasi Berkelanjutan III Tahap I 2026 dilaksanakan pada 22-25 Juni 2026. Kemudian, pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 30 Juni 2026.

Masa penawaran umum akan dilaksanakan pada 2-3 Juli 2026, dengan tanggal penjatahan dijadwalkan pada 6 Juli 2026.

Selanjutnya, tanggal distribusi obligasi secara elektronik (tanggal emisi) akan dilaksanakan pada 8 Juli 2026. Tanggal pengembalian uang pemesanan akan dilakukan pada tanggal yang sama, 8 Juli 2026.

Terakhir, tanggal pencatatan obligasi di Bursa Efek Indonesia (BEI) ditargetkan pada 9 Juli 2026.

Manajemen IIF menjelaskan bahwa seluruh dana hasil penerbitan obligasi, setelah dikurangi biaya emisi, akan digunakan sebagai modal kerja untuk pembiayaan proyek-proyek infrastruktur.

Pembiayaan tersebut difokuskan pada proyek yang layak secara komersial dengan penerapan aspek sosial dan lingkungan sesuai standar nasional maupun internasional.

Berdasarkan catatan Bisnis, sejumlah pembiayaan yang dilakukan IFF sepanjang 2026 ini di antaranya adalah pemberian solusi credit enhancement terhadap obligasi yang diterbitkan salah satu perusahaan yang bergerak di sektor minihidro pada awal Mei 2026.

Selain itu, pada Mei 2026 lalu IIF juga menjajaki pembiayaan pada proyek sektor telekomunikasi, khususnya data center di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat.

Presiden Direktur & CEO IIF Rizki Pribadi Hasan mengatakan bahwa total nilai pembiayaan proyek yang akan disalurkan sekitar Rp500 miliar hingga Rp1 triliun, dan komitmen penyaluran fasilitas kredit tersebut ditargetkan rampung pada kuartal kedua 2026.

“Mungkin harapannya nanti sebelum Juni ini bisa terealisasi pemberian fasilitas untuk pembangunan data center di Indonesia. Jadi ada dua yang kami lagi proses,” kata Rizki dalam kunjungannya ke Wisma Bisnis Indonesia, Jakarta Pusat, Senin (11/5/2026).

Rizki menuturkan, sektor telekomunikasi atau digital infrastruktur menjadi sektor kedua terbesar yang dibiayai oleh IIF. Alokasinya mencapai kisaran 18%–20% dari total pembiayaan yang disalurkan perseroan. Hanya saja, dalam kesempatan tersebut pihaknya belum bisa mengungkapkan nama perusahaan yang akan menerima pembiayaan itu.

“Kami masih melihat sebenarnya di pipeline kami juga masih ada beberapa potensi proyek terkait data center atau industri telekomunikasi secara umum,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Chief Investment Officer (CIO) Danantara Indonesia, Pandu Sjahrir, mengungkapkan penerbitan obligasi global perdana Danantara memperoleh respons positif dari investor internasional. Tingginya minat pasar membuat nilai penerbitan ditingkatkan dari semula US$1 miliar menjadi US$1,5 miliar.

Pandu mengatakan permintaan investor terhadap surat utang tersebut datang dari berbagai kawasan, terutama Amerika Serikat dan Eropa. Menurutnya, besarnya minat investor dari dua wilayah tersebut menjadi salah satu kejutan positif dalam proses penawaran obligasi global perdana Danantara.

"Ya alhamdulillah itu berjalan dengan baik. Kita kan upsize dari US$1 miliar jadi US$1,5 miliar. Memang banyak demandnya, banyak dari Amerika, banyak dari Eropa mungkin agak surprising buat kita," ujarnya saat tiba di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (18/6/2026).

Selain tingginya permintaan, Pandu menilai biaya pendanaan yang diperoleh melalui penerbitan obligasi tersebut juga cukup kompetitif jika dibandingkan dengan sovereign wealth fund atau dana investasi negara lain.

"Memang suku bunganya sangat baik dibandingkan dengan sovereign wealth fund lain, kita juga cukup kompetitif," katanya.

Menurut Pandu, keberhasilan penerbitan obligasi global tersebut mencerminkan kepercayaan investor internasional terhadap prospek Danantara sebagai lembaga pengelola investasi strategis Indonesia.

Dia menambahkan dana hasil penerbitan obligasi akan digunakan untuk mendukung aktivitas investasi melalui unit Danantara Investment Management. Fokus utama pemanfaatan dana tersebut adalah memperkuat kapasitas investasi pada berbagai proyek dan sektor yang menjadi prioritas pengembangan Danantara.

"Jadi bagus sih menurut saya hasil dari obligasi tersebut. Kita akan gunakan untuk nanti investasi di Danantara Investment Management, itu akan fokus utamanya," ujar Pandu.

Bisnis.com, JAKARTA — Danantara membuka opsi untuk menerbitkan obligasi global atau global bond dengan tenor panjang, sampai 30 tahun. Rencana itu dikemukakan seiring dengan minat tinggi investor global atas penerbitan global bond perdana Danantara.

CEO Danantara sekaligus Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani mengatakan penerbitan global bond perdanan Danantara itu telah oversubscribed lebih dari tiga kali.

Dalam penerbitan global bond perdana itu, awalnya awalnya Danantara menargetkan raupan investasi US$1 miliar. Kemudian, dalam tahapan bookbuilding, terdapat permintaan investasi US$4,6 miliar.

Danantara pun meningkatkan rilisan global bond menjadi US$1,5 miliar, dibagi masing-masing US$750 juta untuk tenor 5 tahun dan US$750 juta untuk 10 tahun.

Global bond untuk tenor 5 tahun memperoleh yield 5,35%. Kemudian, tenor 20 tahun memperoleh yield 5,95%.

Rosan mengatakan bahwa rilisan global bond yang laris itu menunjukkan kepercayaan tinggi dari investor global terhadap Danantara. Meskipun, saat ini pasar keuangan global sedang menghadapi tekanan imbas panasnya geopolitik global.

Oleh sebab itu, Danantara pun berencana untuk menerbitkan lagi global bond dengan tenor jangka panjang.

"Bahkan kami nyatakan sangat terbuka apabila kami menerbitkan lagi [global bond] sampai 30 tahun," tutur Rosan usai memberikan laporan hasil roadshow terkait dengan global bond perdana Danantara kepada Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara pada Senin (15/6/2026).

Diversifikasi Mitra Investasi

Rosan mengatakan respon dari investor global membalikan momentum persepsi dari yang tadinya ragu-ragu mengenai kebijakan investasi Indonesia. Selain respon positif dari pasar, penerbitan global bond perdana Danantara juga membawa arah diversifikasi mitra investasi Indonesia.

Hal ini terlihat dari negara asal investor terbesar untuk global bond dari Danantara. Rosan membeberkan bahwa untuk global bond bertenor 5 tahun 38% investor berasal dari AS. Kemudian, 41% dari Eropa dan Timur Tengah. Sisanya, 21% dari Asia.

Lalu, untuk global bond dengan tenor 10 tahun, 52% investor berasal dari AS, 31% investor berasal dari Eropa dan Timur Tengah. Sisanya, 17% dari Asia.

Rosan mengatakan bahwa selama ini secara historis, penerbitan obligasi oleh Indonesia paling banyak diserap investor Asia.

"Akan tetapi, ini kebalikan, pembeli terbesar dari AS, sampai 52% untuk 10 tahun. Oleh sebab itu, bahwa kepercayaan market dunia luar terhadap Indonesia sangat baik, tercermin dari mereka bersedia membeli global bond Danantara," ujar Rosan.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dijadwalkan untuk bertolak ke China jelang penerbitan surat utang pemerintah valuta asing (SBN valas) berdenominasi renminbi yuan alias Panda Bond, Selasa (16/6/2026).

Purbaya menyebut akan bertemu investor jelang penerbitan perdana obligasi valas ini.

"[Ke China] ketemu investor dan bahas Panda Bond," ujarnya kepada wartawan usai rapat dengan Komisi XI DPR, Senin (15/6/2026).

Pada keterangan sebelumnya, Purbaya menyebut bahwa penerbitan surat utang valas berdenominasi di luar dolar Amerika Serikat (AS) ini adalah upaya diversifikasi pemerintah. Harapannya, ini bisa mengurangi ketergantungan atau paparan terhadap dolar AS yang kini tengah menguat terhadap rupiah.

Adapun Direktur Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko Kementerian Keuangan (DJPPR Kemenkeu) Suminto bakal ikut dengan Purbaya ke China. Dia mengatakan bahwa pertemuan dengan investor ini dalam rangka memberikan perkembangan kondisi perekonomian Indonesia (investor update).

Dalam pertemuan ini, Menkeu Purbaya dan jajarannya akan menyampaikan perkembangan terbaru ihwal kebijakan dan kinerja perekonomian Indonesia. Pertemuan itu juga ditujukan untuk menjaring umpan balik (feedback) dari investor mengenai penerbitan Panda Bond, misalnya tentang preferensi tenor dari investor.

"Itu kan sesuatu yang secara reguler kami lakukan. Apalagi ini kan mau penerbitan pertama, kami perlu ketemu dengan para investor di mainland China maupun ketemu otoritas," jelas Suminto.

Suminto menyebut sebelum penerbitan obligasi, pemerintah akan menunjuk beberapa bank untuk menjadi joint lead managers. Pada April 2026 lalu, Purbaya sempat mengeklaim Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) sudah menyampaikan minat mereka terhadap Panda Bond.

Pejabat eselon I Kemenkeu ini lalu mengungkap, rencananya ada 15 investor institusi terbesar di China yang akan bertemu dengan Purbaya.

Beberapa di antaranya adalah Agricultural Bank of China, Zhongou Asset Management, ICBC Wealth Management, Minsheng Tonghui AMC, CITIC-Prudential Life Insurance Company, Bank of China Wealth Management, China Exim Bank, dan Harvest Fund Management.

Suminto mengatakan penerbitan Panda Bond masih akan melihat seperti apa respons pasar ke depannya. Namun, seperti yang sempat disampaikan sebelumnya, pemerintah berencana menerbitkan obligasi valas ini sekitar semester II/2026.

"Akhir Juni atau awal Juli. Di sekitaran situ, ya," pungkasnya.

Adapun sampai dengan akhir Mei 2026, pemerintah telah merealisasikan pembiayaan APBN Rp379,4 triliun. Nilai ini sudah 55,1% dari target APBN, yakni untuk menutup defisit yang dirancang Rp689,1 triliun (2,68% terhadap PDB).

Perinciannya, pembiayaan utang sebesar Rp386 triliun dan minus pembayaran non utang Rp6,5 triliun.

Jakarta (ANTARA) - CEO Danantara Indonesia sekaligus Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani menyatakan keberhasilan penerbitan obligasi global (global bond) perdana Danantara Indonesia merupakan bukti bahwa investor asing masih menaruh kepercayaan tinggi terhadap Indonesia.

Dalam keterangan media di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, Ia menyebut PT Danantara Investment Management (DIM) telah menerbitkan obligasi internasional perdana senilai 1,5 miliar dolar Amerika Serikat (AS).

Penerbitan obligasi itu memperoleh kepercayaan kuat dari pasar keuangan internasional, tercermin dari dari nilai peak orderbook yang mencapai sekitar 4,6 miliar dolar AS, atau lebih dari tiga kali total nilai penerbitan.

"Ini membuktikan juga bahwa kepercayaan investor terhadap Indonesia ini tinggi dan ini terbukti dan ini real ya," ujar Rosan.

Rosan mengatakan keberhasilan tersebut bukan sekadar komitmen di atas kertas karena penandatanganan transaksi telah dilakukan pada 11 Juni 2026 dan dana hasil penerbitan obligasi dijadwalkan masuk rekening Danantara pada 18 Juni 2026.

Lebih lanjut, ia menekankan capaian tersebut membantah anggapan bahwa investor global enggan menanamkan modalnya di Indonesia atau hanya bersedia membeli surat utang dengan premi risiko yang tinggi.

"Ini di luar ekspektasi banyak orang yang memperkirakan, tadinya kalau kita mau raise obligasi, mana ada yang mau beli, itu yang pertama. Kedua, wah pasti nanti rate-nya tinggi nih. Ternyata dua hal itu tidak terjadi dan ini juga menunjukkan kredibilitas baik dari Danantara maupun dari pemerintah itu sangat terjaga," jelasnya.

Ia menambahkan, Danantara membuka peluang menerbitkan obligasi dengan tenor lebih panjang, yakni hingga 30 tahun di masa mendatang lantaran melihat tingginya minat pasar.

Menurutnya, optimisme investor didorong oleh keyakinan terhadap prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dinilai relatif stabil di tengah tantangan geopolitik dan geoekonomi global.

"Jadi ini membuktikan bahwa dan antara dalam hal ini mempunyai kredibilitas yang baik, dan ini tercermin dari obligasi yang mempunyai offensive credit sampai lebih dari tiga kali," imbuhnya.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI akan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan V dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Sarana Multi Infrastruktur dengan target dana yang akan dihimpun masing-masing sebesar Rp20,00 triliun dan Rp8,00 triliun.

Berdasarkan prospektus yang diterbitkan di Harian Bisnis Indonesia, Jumat (12/6/2026), perseroan mengumumkan rencana penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Sarana Multi Infrastruktur Tahap I Tahun 2026.

“Dalam rangka penawaran umum Obligasi Berkelanjutan V tersebut, perseroan akan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan V Sarana Multi Infrastruktur Tahap I Tahun 2026 dengan jumlah pokok obligasi sebanyak-banyaknya sebesar Rp2 triliun,” demikian isi pengumuman yang dikutip pada Jumat (12/6/2026).

Perseroan menuturkan, Obligasi terdiri dari tiga seri, yakni Obligasi Seri A, Seri B, dan Seri C. Ketiga seri Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% dari jumlah pokok Obligasi.

Bunga Obligasi akan dibayarkan setiap kuartal, sesuai dengan tanggal pembayaran bunga Obligasi. Untuk pembayaran pertama akan dilaksanakan pada 7 Oktober 2026.

Kemudian, untuk pembayaran terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi akan dilaksanakan dengan rincian 17 Juli 2027 untuk Seri A, 7 Juli 2029 untuk Seri B, dan 7 Juli 2031 untuk Seri C yang juga merupakan tanggal pelunasan pokok dari masing-masing seri pokok Obligasi.

“Pembayaran pokok obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat tanggal jatuh tempo,” ujar perseroan.

Selain Obligasi Berkelanjutan V, perseroan juga berencana menawarkan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Sarana Multi Infrastruktur. Target dana yang dihimpun yakni sebesar Rp8 triliun.

Perseroan menjelaskan, sukuk tersebut ditawarkan dengan nilai 100% dari jumlah Dana Sukuk Mudharabah. Pendapat bagi hasil sukuk akan dibayarkan setiap tiga bulan sesuai dengan tanggap pembayaran pendapatan bagi hasil Sukuk Mudharabah.

Secara detail, tanggap pembayaran pertama akan dilakukan pada 7 Oktober 2026. Tanggal pembayaran terakhir akan dilaksanakan pada 17 Juli 2027 untuk Sukuk Mudharabah Seri A dan 7 Juli 2029 untuk Sukuk Mudharabah Seri B yang juga merupakan tanggal pembayaran kembali dana sukuk dari masing-masing seri Sukuk Mudharabah.

Adapun SMI menegaskan, perseroan tidak berencana untuk melakukan pemotongan zakat atas bagi hasil yang diterima oleh pemegang Sukuk Mudharabah.

“Obligasi Berkelanjutan V Tahap II dan/atau tahap selanjutnya jika ada, dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Tahap II dan/atau tahap selanjutnya jika ada, akan ditentukan kemudian,” ungkap perseroan.

Berikut Jadwal Lengkapnya:

Masa Penawaran Awal: 12—22 Juni 2026

Tanggal Efektif: 26 Juni 2026

Masa Penawaran Umum: 30 Juni—2 Juli 2026

Tanggal Penjatahan: 3 Juli 2026

Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan: 7 Juli 2026

Tanggal Distribusi secara Elektronik: 7 Juli 2026

Tanggal Pencatatan pada PT Bursa Efek Indonesia: 8 Juli 2026

Bisnis.com, JAKARTA — PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau SMI bersiap menghimpun dana hingga Rp2,5 triliun melalui penerbitan obligasi dan sukuk pada 2026. Dana tersebut akan digunakan untuk memperkuat pembiayaan proyek infrastruktur dan pembiayaan syariah di Indonesia.

Secara rinci, SMI menawarkan Obligasi Berkelanjutan V Tahap I Tahun 2026 dengan nilai maksimal Rp2 triliun dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2026 senilai maksimal Rp500 miliar.

Berdasarkan prospektus ringkas yang diterbitkan Harian Bisnis Indonesia pada Jumat (12/6/2026), masa penawaran awal berlangsung pada 12—22 Juni 2026. Selanjutnya, surat utang tersebut dijadwalkan tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 8 Juli 2026.

Penerbitan ini merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi Berkelanjutan V dengan target penghimpunan dana hingga Rp20 triliun. Adapun program Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV memiliki target penghimpunan dana sebesar Rp8 triliun.

Pada tahap pertama tahun ini, perseroan menargetkan perolehan dana hingga Rp2 triliun dari obligasi dan Rp500 miliar dari sukuk.

Dana hasil penerbitan obligasi akan digunakan untuk mendukung kegiatan pembiayaan infrastruktur. Sementara itu, dana yang diperoleh dari penerbitan sukuk akan dialokasikan untuk pembiayaan syariah melalui Unit Usaha Syariah (UUS) perseroan sesuai prinsip syariah di pasar modal.

Dari sisi kualitas kredit, penerbitan surat utang tersebut memperoleh peringkat tertinggi dari lembaga pemeringkat PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Obligasi SMI mendapatkan peringkat idAAA (Triple A), sedangkan Sukuk Mudharabah memperoleh peringkat idAAA(sy) atau Triple A Syariah.

Peringkat tersebut mencerminkan kemampuan yang sangat kuat dalam memenuhi kewajiban keuangan jangka panjang.

SMI juga menegaskan seluruh obligasi dan sukuk yang diterbitkan dalam penawaran umum ini akan dicatatkan di BEI serta dijamin dengan skema full commitment oleh sindikasi penjamin emisi.

Secara fundamental, SMI masih memiliki posisi keuangan yang solid. Hingga 31 Desember 2025, perseroan membukukan total aset yang terus tumbuh dalam lima tahun terakhir dengan compound annual growth rate (CAGR) sebesar 3,8%.

Pertumbuhan tersebut terutama ditopang oleh peningkatan portofolio pinjaman yang mencapai Rp94,5 triliun per akhir 2025.

Pada periode yang sama, total liabilitas SMI tercatat sebesar Rp74,91 triliun dengan total ekuitas mencapai Rp46,40 triliun. Perseroan juga mencatat rasio kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) neto yang rendah, yakni sebesar 0,45%.

Sementara itu, total pendapatan bersih SMI pada 2025 mencapai Rp8,72 triliun dengan laba bersih sebesar Rp2,88 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai kenaikan suku bunga acuan alias BI Rate menjadi 5,25% berpotensi memengaruhi penerbitan obligasi perusahaan multifinance.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM dan LJK Lainnya OJK Agusman mengatakan pengaruh itu karena dapat meningkatkan biaya dana.

“Kondisi tersebut dapat mendorong perusahaan multifinance untuk lebih berhati-hati dalam melakukan penerbitan obligasi,” ujarnya dalam lembar jawaban RDK OJK Mei 2026, Minggu (7/6/2026).

Dalam menyikapi kondisi tersebut, ujar Agusman, perusahaan multifinance perlu memperkuat pengelolaan risiko suku bunga. Caranya antara lain melalui diversifikasi sumber pendanaan dan penguatan efisiensi pendanaan.

Tidak hanya berpengaruh pada peningkatan biaya dana, dia berujar kenaikan BI Rate bisa berpotensi memengaruhi kemampuan bayar debitur, khususnya pada pembiayaan dengan skema floating rate.

“Sehingga dapat berdampak terhadap tingkat kredit bermasalah. Oleh karena itu, perusahaan multifinance perlu melakukan langkah-langkah mitigasi risiko yang diperlukan,” tutur Agusman.

Dilanjutkan dia, untuk menjaga kualitas pembiayaan, perusahaan multifinance perlu memperkuat analisis kelayakan debitur, memantau portofolio secara intensif, serta menerapkan mitigasi risiko yang memadai.

Untuk diketahui, sumber pendanaan multifinance pada April 2026 masih didominasi oleh perbankan dengan nilai sebesar Rp282,06 triliun atau 74,52% dari total sumber pendanaan industri multifinance.

Sebagai informasi, keputusan Bank Indonesia (BI) menaikkan suku bunga acuan menjadi 5,25% dilakukan dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) pada 19–20 Mei 2026.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah dari dampak tinggi gejolak global akibat perang di Timur Tengah. Kenaikan ini juga menjadi langkah preemptive untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 agar tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5%-1% yang ditetapkan pemerintah.

Bisnis.com, PALEMBANG — Gubernur Sumatra Selatan (Sumsel) Herman Deru menyatakan kesiapan menjadi daerah percontohan dalam penerapan skema pembiayaan melalui obligasi daerah.

Komitmen itu disampaikan dalam agenda Sarasehan Nasional MPR RI bertema obligasi daerah sebagai alternatif pembiayaan pembangunan dan instrumen investasi publik di Hotel Aston Palembang, Selasa (19/5/2026).

“Obligasi ini tentu akan kami pelajari dengan seksama, dan mungkin Sumsel kalau boleh dijadikan role model kita siap mengikuti arahan,” ujarnya saat sambutan.

Menurut Deru, obligasi daerah dapat menjadi salah satu sumber pendanaan pembangunan yang transparan dan akuntabel. Namun, mekanisme penerbitannya dinilai masih terlalu panjang karena melibatkan banyak lembaga.

“Sudah saya sampaikan tadi agar prosesnya disederhanakan dan diintegrasikan sehingga ada satu pengampu,” imbuhnya.

Saat ini, proses penerbitan obligasi daerah harus melewati berbagai tahapan, mulai dari kesepakatan eksekutif dan legislatif di daerah, persetujuan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, hingga Otoritas Jasa Keuangan.

“Nah, ini bagaimana supaya dibuat satu pintu saja. Jangan terlalu banyak mekanisme,” tuturnya.

Tidak hanya itu, pembahasan mengenai obligasi daerah juga dipandang menjadi titik cerah di tengah kondisi daerah termasuk kabupaten kota di Sumsel, yang saat ini menghadapi tantangan dalam kekuatan fiskal.

Sementara itu, Ketua Badan Penganggaran MPR RI Melchias Markus Mekeng menyampaikan pembahasan mengenai obligasi daerah sebenarnya telah bergulir sejak tahun 2000. Namun, penggunaan skema obligasi daerah saat ini dinilai tepat dilakukan untuk mendorong kemandirian fiskal daerah.

“Sekarang pemerintah pusat sangat berharap agar otonomi daerah ini benar-benar otonomi daerah. Jadi daerah coba membangun daerahnya sendiri dengan inisiasi sendiri, peningkatan PAD, bukan mengandalkan DAU dan DAK,” ujarnya.

Dia mencontohkan sejumlah proyek strategis yang dapat dibiayai melalui obligasi daerah, seperti pembangunan pelabuhan, jalan tol antarkabupaten, rumah sakit, pengelolaan air hingga pengelolaan sampah.

Hal itu juga dinilai dapat diterapkan di Sumsel yang memiliki sumber daya besar dan membutuhkan percepatan pembangunan infrastruktur untuk memperlancar aktivitas ekonomi.

“Misal pembangunan pelabuhan yang besar sehingga transaksi ekonomi itu bisa diperlancar. Atau membangun jalan tol antar kabupaten sehingga proses ekonomi bisa berjalan dengan lancar,” imbuhnya.

Meski demikian, Mekeng menekankan bahwa penerbitan obligasi daerah tidak bisa dilakukan tanpa kesiapan yang matang dari pemerintah daerah.

Setiap proyek yang akan dibiayai wajib memiliki proposal spesifik dan studi kelayakan atau feasibility study yang jelas. Selain itu, penggunaan dana obligasi juga harus bersifat dedicated atau khusus untuk proyek tertentu dan tercantum dalam prospektus penerbitan.

“Jadi kalau obligasi daerah itu nanti ada sebuah prospektus yang di dalamnya akan tertulis uang obligasi daerah ini akan digunakan untuk ini, ini, ini, dan itu akan dipantau oleh lembaga-lembaga yang akan berkecimpung di dalam penerbitan obligasi,” jelasnya.

Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa forum sarasehan menjadi wadah penting untuk menghimpun berbagai masukan dari pemangku kepentingan sebelum aturan tersebut diajukan menjadi undang-undang.

“Dengan adanya undang-undang obligasi daerah ini, kita berharap proses pembangunan di daerah akan lebih bisa dipercepat dan tidak tergantung pada pembiayaan dari pusat,” tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai meningkatnya penerbitan obigasi oleh industri multifinance pada kuartal I/2026 merupakan perkembangan yang positif.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perushaan Modal Ventura, LKM, dan LJK lainnya OJK Agusman mengatakan perkembangan itu mencerminkan adanya kepercayaan pasar terhadap fundamental dan prospek industri multifinance.

Dia meneruskan, penerbitan obligasi itu adalah bagian daristrategi pendanaan yang terencana, yang mana perusahaan secara aktif melakukan diversifikasi sumber pendanaan.

“Guna memperkuat struktur permodalan sekaligus mendukung fleksibilitas dalam pengelolaan likuiditas dan ekspansi pembiayaan,” katanya dalam konferensi pers daring RDK OJK April 2026, Selasa (5/5/2026).

Lebih jauh, Agusman menilai hingga akhir 2026 industri multifinance diperkirakan tetap mampu menjaga kinerja pendanaan yang sehat dan berkelanjutan dengan terus tentunya menerapkan tata kelola dan manajemen risiko yang memadai.

Sebagai informasi, OJK mencatat piutang pembiayaan industri multifinance sebesar Rp514,09 triliun, tumbuh 0,61% (year on year/YoY). Sementara itu, NPF gross dan NPF net masing-masing 2,83% dan 0,8%. Adapun, gearing ratio sebesar 2,17 kali.

Untuk diketahui, PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) mengungkapkan penerbitan surat utang multifinance pada kuartal I/2026 mencapai Rp11,90 triliun, naik 42,7% (year on year/YoY) dari Rp8,34 triliun.

Fixed Income Analyst Pefindo Ahmad Nasrudin mengatakan porsi itu cukup besar terhadap keseluruhan pasar. Dari total penerbitan surat utang korporasi Rp59,35 triliun pada kuartal I/2026, multifinance menyumbang sekitar 20,1% atau Rp11,90 triliun.

“Angka kuartal I/2026 juga sudah setara 31,2% dari total penerbitan multifinance sepanjang 2025 lalu yang mencapai Rp38,18 triliun. Ini menunjukkan emiten multifinance masuk pasar cukup awal,” ungkapnya kepadaBisnis, Senin (27/4/2026).