Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) merilis tabel konversi Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 sebagai pembaruan atas KBLI 2020. Tabel tersebut disusun untuk menjaga keterbandingan dan kesesuaian antara kedua klasifikasi, sekaligus memudahkan pengambil kebijakan dan pelaku usaha dalam melakukan transisi sebelum implementasi KBLI 2025 secara nasional.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan tabel konversi tersebut merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Bersama tentang implementasi penyesuaian KBLI 2025 dalam penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Surat edaran itu ditandatangani oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Menteri Hukum, dan Kepala BPS.

“Tabel konversi ini disusun untuk menjaga keterbandingan secara berkelanjutan, dan menjadi pedoman dalam menelusuri korespondensi antar struktur, baik dari KBLI 2020 ke KBLI 2025 maupun sebaliknya,” ujar Amalia dalam keterangan tertulis, Kamis (23/4/2026).

KBLI merupakan standar nasional yang digunakan untuk mengklasifikasikan seluruh aktivitas ekonomi di Indonesia dengan mengacu pada United Nations Statistical Commission melalui standar International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC) Revision 5. Penerapan standar tersebut direkomendasikan pada 11 Maret 2024.

Sebelumnya, pada 19 Desember 2025, BPS telah merilis KBLI 2025 sebagai pembaruan atas KBLI 2020, setelah sehari sebelumnya mengundangkan aturan tersebut melalui Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025. Pembaruan dilakukan untuk memastikan pencatatan aktivitas ekonomi di Indonesia tetap relevan dengan dinamika ekonomi global, khususnya terkait transformasi ekonomi digital dan mitigasi perubahan iklim.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan berbagai aktivitas ekonomi baru telah diakomodasi dalam klasifikasi terbaru tersebut.

“Berbagai aktivitas ekonomi atau kegiatan baru seperti artificial intelligence, content creator, hingga aktivitas terkait perubahan iklim seperti carbon capture dan carbon storage telah tercakup dalam KBLI 2025,” kata Airlangga.

Untuk mendukung transisi, BPS menyediakan tabel konversi sebagai jembatan antara KBLI 2020 dan KBLI 2025. Tabel ini memungkinkan pengguna menelusuri kesesuaian kode mulai dari kategori, golongan pokok, hingga kelompok usaha paling rinci pada tingkat lima digit.

Secara umum, terdapat tiga pola perubahan dalam tabel konversi tersebut, yakni perubahan satu-ke-satu (one to one) ketika satu kode lama dipetakan langsung ke satu kode baru, pemecahan satu kode menjadi beberapa kode yang lebih spesifik (one to many), serta penggabungan beberapa kode lama menjadi satu kode baru (many to one).

Implementasi KBLI 2025 secara nasional dijadwalkan paling lambat pada 18 Juni 2026. Selama masa transisi, KBLI 2020 dan KBLI 2025 akan digunakan secara paralel hingga seluruh proses penyesuaian selesai.

Amalia menegaskan perizinan usaha yang terbit sebelum implementasi KBLI 2025 tetap berlaku sehingga pelaku usaha tidak perlu khawatir izin lama menjadi tidak sah. Penyesuaian hanya diperlukan apabila terdapat perubahan substansi usaha.

“Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa perizinan lama yang terbit sebelum implementasi KBLI 2025 masih tetap berlaku. Pelaku usaha wajib menyesuaikan KBLI 2025 melalui OSS atau AHU jika ada perubahan substansi, yaitu perubahan maksud dan tujuan serta ruang lingkup kegiatan usaha,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa regulasi dan kebijakan terkait implementasi KBLI 2025 dirancang untuk memberikan kepastian hukum serta menjaga kelancaran aktivitas usaha. Seluruh proses penyesuaian dilakukan secara terintegrasi melalui sistem perizinan berbasis elektronik sehingga diharapkan lebih efisien dan akuntabel.

Bisnis.com, JAKARTA - Perkembangan teknologi, pesatnya adopsi digital, hingga mitigasi perubahan iklim telah melahirkan berbagai aktivitas ekonomi baru. Pembuatan podcast, pengelolaan kanal streaming, pengembangan game, hingga penyediaan jasa platform digital kini berkembang menjadi sumber pendapatan banyak orang.

Melalui Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada Jumat (19/12), berbagai aktivitas ekonomi tersebut kini memiliki klasifikasi yang jelas. Dengan demikian, pelaku usaha dapat tercatat dan mudah dikenali dalam sistem statistik nasional.

Tercatatnya suatu aktivitas ekonomi dalam KBLI memiliki arti penting. Aktivitas yang terklasifikasi akan masuk dalam statistik resmi, dianalisis, serta menjadi dasar perencanaan dan perumusan kebijakan. Klasifikasi yang tepat juga memudahkan proses perizinan usaha. Sebaliknya, tanpa klasifikasi yang sesuai, sebuah aktivitas ekonomi berisiko tidak tercatat secara optimal.

KBLI 2025 juga mencerminkan meningkatnya perhatian terhadap isu perubahan iklim. Aktivitas ekonomi terkait perdagangan, penangkapan, dan penyimpanan karbon kini memiliki klasifikasi tersendiri. Selain itu, sektor energi terbarukan yang kian berperan dalam transisi menuju ekonomi berkelanjutan juga dicatat lebih rinci.

Selain itu, pembaruan ini turut mengakomodasi model bisnis baru, seperti factoryles goods producers, yakni perusahaan yang melakukan outsource proses manufaktur dan memiliki Intellectual Property (IP) produk. Model bisnis ini semakin lazim dalam rantai pasok global dan ekonomi digital, dan kini telah tercermin dalam klasifikasi di Indonesia.

Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan bahwa KBLI 2025 disusun dengan mengacu pada International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC) Revision 5 yang direkomendasikan oleh Komisi Statistik PBB (UNSC) pada 11 Maret 2024. ISIC Revision 5 telah diadopsi diantaranya oleh Uni Eropa dan Singapura.

“Melalui rilis ini kami memperkenalkan KBLI 2025 yang merujuk ISIC Revisi 5.​ KBLI 2025 ini penting untuk memastikan bahwa klasifikasi lapangan usaha di Indonesia tetap relevan terhadap perkembangan ekonomi, teknologi, dan model bisnis baru di Indonesia, sekaligus tetap menjaga keterbandingan secara internasional​,” ujar Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti pada konferensi pers di Jakarta, Jumat (19/12).