Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Kesehatan RI terus mempercepat pemanfaatan teknologi robotika dalam pelayanan kesehatan sebagai bagian dari agenda Transformasi Teknologi Kesehatan.

Upaya ini dilakukan untuk menjawab meningkatnya beban penyakit tidak menular, khususnya stroke, yang masih menjadi salah satu penyebab utama kematian dan disabilitas di Indonesia.

Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) Kementerian Kesehatan RI dr. Yuli Farianti, menyampaikan bahwa teknologi robotik memiliki peran strategis dalam memperkuat layanan rehabilitasi, terutama bagi penyintas stroke yang membutuhkan pemulihan jangka panjang.

“Robot tidak hadir untuk menggantikan tenaga kesehatan. Sebaliknya, teknologi ini dirancang untuk memperkuat kapasitas dan mendukung kinerja tenaga kesehatan agar dapat memberikan pelayanan yang lebih efektif, presisi, dan berkelanjutan kepada pasien,” ujar dr. Yuli.

Data menunjukkan bahwa pada tahun 2023 sekitar 3,9 juta penduduk Indonesia hidup dengan stroke dan penyakit tersebut menyebabkan lebih dari 337 ribu kematian. Selain itu, Indonesia menyumbang sekitar 6,5 persen beban disabilitas akibat stroke secara global.

Menurut dr. Yuli, dampak stroke tidak hanya terlihat dari angka kematian, tetapi juga dari gangguan fisik dan kognitif jangka panjang yang memengaruhi kualitas hidup, produktivitas, serta kemandirian penyintas. Kondisi ini menyebabkan kebutuhan layanan rehabilitasi terus meningkat.

“Rehabilitasi bukan lagi layanan pelengkap. Rehabilitasi telah menjadi bagian esensial dari pelayanan kesehatan modern karena berperan penting dalam membantu pasien mendapatkan kembali fungsi dan kemandiriannya,” katanya.

Peningkatan kebutuhan layanan tersebut juga tercermin dari pembiayaan kesehatan. Klaim pelayanan terkait stroke meningkat dari Rp2,7 triliun menjadi Rp5,6 triliun hanya dalam kurun waktu satu tahun.

Sebagai bagian dari transformasi sistem kesehatan nasional, Kementerian Kesehatan saat ini tengah membangun ekosistem robotika kesehatan yang terintegrasi. Langkah tersebut dilakukan melalui penguatan kolaborasi antara perguruan tinggi, rumah sakit, dan mitra industri, serta penyusunan berbagai kebijakan pendukung.

“Kami tengah membentuk Komite Nasional Robotika Kesehatan serta menyiapkan fondasi bagi pengembangan pusat pelatihan, pelayanan, dan inovasi robotika kesehatan. Pada saat yang sama, kami juga mempersiapkan kerangka regulasi yang mendukung inovasi masa depan, termasuk telesurgery berbasis robotik dan pengembangan teknologi kesehatan dalam negeri,” jelas dr. Yuli.

Ia menegaskan bahwa tujuan utama pengembangan robotika kesehatan adalah memperluas akses layanan kesehatan berkualitas, memperkuat kapasitas nasional, serta meningkatkan kualitas pemulihan pasien.

Dalam kesempatan tersebut, dr. Yuli juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mendorong kemajuan neurorehabilitasi di Indonesia dan kawasan Asia Pasifik.

“Masa depan neurorehabilitasi tidak hanya ditentukan oleh kemajuan teknologi, tetapi juga oleh kekuatan kolaborasi. Dengan menggabungkan ilmu pengetahuan, inovasi, dan kemitraan yang kuat, kita dapat membantu lebih banyak masyarakat Indonesia untuk memulihkan fungsi, memperoleh kembali kemandirian, dan membangun harapan baru,” tuturnya.

Kementerian Kesehatan berharap setiap inovasi yang dikembangkan di bidang robotika kesehatan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam mendukung proses pemulihan pasien agar dapat kembali menjalani kehidupan yang produktif dan bermakna.

“Mari kita pastikan bahwa setiap inovasi yang kita kembangkan memiliki satu tujuan utama, yaitu membantu pasien pulih lebih baik, hidup lebih baik, dan kembali menjalani kehidupan yang produktif dan bermakna,” pungkas dr. Yuli.

Kolaborasi antara Kementerian Koperasi (Kemenkop) dan BPJS Kesehatan kian diperkuat demi memperluas jangkauan layanan kesehatan hingga ke tingkat desa.

Upaya ini menjadi bagian dari strategi besar pemerintah untuk memastikan perlindungan kesehatan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di akar rumput.

Melalui sinergi ini, Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih diproyeksikan mengambil peran sebagai garda terdepan dalam penyediaan akses kesehatan, termasuk layanan apotek dan klinik di desa-desa.

Langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman (MoU) yang telah diteken Menteri Koperasi bersama Direktur Utama BPJS Kesehatan pada 23 Desember 2024.

Sekretaris Kementerian Koperasi, Ahmad Zabadi, menyebut pemerintah tengah menyiapkan peluncuran operasional 30.000 Kopdes Merah Putih pada Agustus mendatang. Langkah ini diharapkan mampu menyentuh puluhan juta masyarakat desa secara langsung.

"Kalau kita hitung rata-rata anggotanya seribu orang saja, berarti minimal ada 30 juta masyarakat desa dan kelurahan yang akan terfasilitasi di tahap pertama," ujar Zabadi dikutip Senin (13/4).

Zabadi menambahkan, potensi cakupan ini masih sangat luas mengingat terdapat total 83.393 desa dan kelurahan di seluruh Indonesia.

Menurutnya, jika seluruh wilayah tersebut memiliki koperasi dengan rata-rata 1.000 anggota, maka terdapat lebih dari 80 juta orang yang harus dipastikan mendapatkan hak layanan kesehatan.

Koperasi Sebagai Sentra Layanan Kesehatan

Salah satu poin krusial dalam sinergi ini adalah pemanfaatan gerai Kopdes Merah Putih sebagai penyedia layanan kesehatan masyarakat.

Zabadi menekankan bahwa koperasi ke depan tidak hanya bergerak di sektor ekonomi, tetapi juga menjadi penyedia akses medis melalui kehadiran apotek dan klinik.

"Gerai apotek dan klinik akan menjadi bagian penting. Kami ingin memastikan masyarakat desa bisa mendapatkan akses obat-obatan dan layanan kesehatan melalui apotek Koperasi Desa Kelurahan Anggota Putih," jelasnya.

Lebih lanjut, Zabadi menyoroti pentingnya kolaborasi antara Kopdes Merah Putih dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Menurutnya, kedua entitas ini adalah "satu nyawa" yang bertujuan menyejahterakan masyarakat desa. Dengan total 139.000 koperasi yang saat ini eksis di Indonesia, potensi untuk mendorong kepesertaan BPJS Kesehatan dinilai sangat besar.

"Kami menyambut baik kerja sama ini dan akan terus mendorong seluruh anggota koperasi untuk menjadi peserta BPJS. Ini adalah hak bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk mendapatkan layanan kesehatan yang layak," ucap Zabadi.

Selain dengan Kemenkop, BPJS Kesehatan juga menandatangani dengan sejumlah Kementerian/Lembaga seperti Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT), Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), dan Badan Gizi Nasional (BGN).

Sementara itu Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, mengungkapkan bahwa saat ini cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah mencapai 98% dari total penduduk Indonesia.

Fokus utama dari kolaborasi ini, kata Prihati, adalah menjaga keberlangsungan program serta memastikan kualitas layanan kesehatan yang merata guna mencegah masyarakat jatuh miskin akibat beban biaya pengobatan.

"Hari ini kita melakukan penandatanganan MoU untuk bisa bekerja sama dalam rangka melaksanakan program JKN bisa sampai ke desa, masuk ke ekosistem Koperasi Merah Putih, kemudian ke ekosistem MBG dan SPPG ke daerah-daerah," ungkap Prihati.