Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkap alasan platform game Roblox diwajibkan menonaktifkan akun pengguna anak di bawah usia 16 tahun berdasarkan implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak atau PP Tunas.

Ahli Pertama Komdigi sekaligus penyusun regulasi PP Tunas, Hendro Sulistiono, mengatakan Roblox telah ditetapkan sebagai platform dengan profil risiko tinggi dalam implementasi PP Tunas meskipun bukan media sosial seperti platform lain yang masuk kategori serupa. Penetapan tersebut menjadi dasar pembatasan akses bagi anak di bawah usia 16 tahun.

Dia menjelaskan penetapan Roblox sebagai platform berprofil risiko tinggi dilakukan berdasarkan kajian internal Komdigi yang mempertimbangkan tingginya jumlah pengguna anak di Indonesia serta adanya dampak terhadap anak di platform tersebut.

“Kami tidak berbicara di luar negeri, untuk di Indonesia Roblox itu memiliki pengguna anak yang signifikan dan sudah ada anak yang terdampak di situ,” kata Hendro.

Menurut dia, status profil risiko Roblox dapat berubah sesuai hasil evaluasi dan pembaruan data berbasis bukti maupun dokumen pendukung. Jika dalam penilaian ulang Roblox dinilai memiliki profil risiko rendah, maka platform tersebut berpeluang kembali dapat diakses oleh anak di bawah usia 16 tahun.

Hendro mengatakan platform game lain yang belum ditetapkan sebagai berprofil risiko tinggi tetap diwajibkan melakukan penilaian mandiri terhadap profil risiko layanan mereka. Hasil penilaian tersebut harus disampaikan kepada pemerintah paling lambat 6 Juni 2026 untuk menentukan apakah suatu platform masuk kategori risiko tinggi atau rendah.

Dia menjelaskan, apabila suatu platform nantinya masuk kategori risiko tinggi, maka platform tersebut harus menyesuaikan sistem dan konfigurasi layanan, termasuk membatasi kepemilikan akun bagi anak di bawah usia 16 tahun.

Sementara itu, platform dengan profil risiko rendah tetap diwajibkan memenuhi ketentuan perlindungan anak lainnya yang diatur dalam PP Tunas. Hendro menuturkan proses penentuan profil risiko dimulai dari penilaian mandiri oleh platform, kemudian diverifikasi oleh pemerintah untuk memastikan kesesuaian data dan dokumen yang disampaikan.

“Jadi kami memahami bahwa tidak mungkin pemerintah juga harus membuka seluruh rahasia perusahaan yang ada di platform. Namun demikian kami juga memahami tidak fair jika platformnya itu hanya self-declared, maka dari itu perlu diadakan proses verifikasi dan klarifikasi,” lanjutnya.

Menurut Hendro, pemerintah dapat mempertahankan profil risiko yang diajukan platform game apabila bukti, data pendukung, dan dokumen yang disampaikan dinilai telah menunjukkan kondisi sebenarnya.

Selain Roblox, sejumlah platform lain yang masuk profil risiko tinggi antara lain TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live, dan YouTube.

Bisnis.com, JAKARTA — Roblox merespons rencana pemerintah yang membatasi penggunaan platform digital, termasuk game Roblox, bagi anak berusia di bawah 16 tahun mulai 28 Maret 2026.

Roblox menyatakan menghormati seluruh hukum yang berlaku di Indonesia serta mengapresiasi kepemimpinan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dan peran penting PP TUNAS dalam melindungi anak-anak dan keluarga dalam interaksi daring.

“Kami juga berkomitmen untuk membangun platform di mana pengguna dari segala usia dapat memiliki pengalaman positif, dan untuk itu kami terus berinovasi demi meningkatkan keamanan pengguna,” tulis manajemen Roblox dikutip pada Kamis (26/3/2026).

Manajemen Roblox menyebutkan, setelah berdialog secara konstruktif dengan perwakilan pemerintah dan pemangku kepentingan di bidang keamanan digital di Indonesia, pihaknya berkomitmen menerapkan solusi yang memenuhi persyaratan lokal sebagai tambahan terhadap perlindungan canggih yang sebelumnya telah diterapkan di platform.

Sebagai bagian dari komitmen tersebut, Roblox akan memperkenalkan kontrol tambahan untuk konten dan fitur komunikasi bagi setiap pemain berusia di bawah 16 tahun di Indonesia.

Selain itu, Roblox juga akan terus bekerja sama dengan Komdigi untuk memastikan proses penilaian risiko sebagaimana dipersyaratkan oleh Peraturan Menteri TUNAS dapat dilengkapi dengan baik.

“Hal ini selaras dengan kolaborasi kami dalam implementasi klasifikasi usia IGRS (Indonesia Game Rating System) pada Januari 2026,” tulis Roblox.

Roblox menyatakan bangga dapat melayani komunitas global, termasuk jutaan pemain dari Indonesia, dengan menyediakan ruang daring yang positif untuk belajar, berkreasi, dan bersenang-senang.

Manajemen juga menegaskan komitmennya untuk menghormati hukum dan budaya di setiap negara serta menjalankan standar global terkait keamanan, akhlak, dan perilaku di ruang digital.

Sebelumnya, Komdigi menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2026 sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas) pada 6 Maret 2026.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyatakan melalui aturan tersebut pemerintah akan menunda akses akun anak di bawah usia 16 tahun pada platform digital berisiko tinggi, termasuk media sosial dan layanan jejaring. Implementasi kebijakan ini akan dimulai pada 28 Maret 2026.

“Akun anak di bawah usia 16 tahun pada platform beresiko tinggi mulai dinonaktifkan,” kata Meutya dikutip dari Instagram resmi Komdigi pada Jumat (6/3/2026).

Penonaktifan akan dimulai dari sejumlah platform seperti YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live, dan Roblox. Proses ini akan dilakukan secara bertahap hingga seluruh platform memenuhi kewajiban kepatuhan.

Meutya mengatakan Indonesia menjadi negara non-Barat pertama yang menerapkan penundaan akses anak di ruang digital berbasis usia. Menurutnya, kebijakan ini diambil karena anak-anak menghadapi ancaman yang semakin nyata di ruang digital, mulai dari paparan pornografi, perundungan siber, penipuan daring, hingga risiko adiksi.

“Pemerintah hadir agar orang tua tidak lagi bertarung sendirian melawan raksasa algoritma,” katanya.

Dia juga mengakui implementasi aturan ini berpotensi menimbulkan ketidaknyamanan pada tahap awal, baik bagi anak maupun orang tua. Namun, langkah tersebut dinilai penting di tengah kondisi yang disebut sebagai darurat digital.

“Langkah ini kita ambil untuk merebut kembali kedaulatan masa depan anak-anak kita. Kita ingin teknologi itu memanusiakan manusia, bukan menumbalkan masa kecil anak-anak kita,” ungkapnya.