JAKARTA - Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) menggelar konsolidasi nasional untuk menggerakkan kekuatan pemuda di berbagai daerah. Langkah itu sebagai bentuk dukungan terhadap pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Ketua Umum DPP KNPI Haris Pertama mengatakan pihaknya akan menggandeng organisasi kepemudaan (OKP) dan elemen mahasiswa untuk menggelar aksi dukungan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto secara serentak di seluruh Indonesia.

"Langkah tersebut lahir dari keyakinan bahwa pemerintahan Prabowo telah menunjukkan keberanian dan ketegasan dalam menghadapi berbagai persoalan yang selama ini menjadi beban bangsa,” kata Haris, Selasa (16/6/2026).

Haris menilai sejumlah kebijakan pemerintah memperlihatkan komitmen kuat untuk membersihkan praktik-praktik yang merugikan negara dan masyarakat.

“Kami sedang melakukan konsolidasi nasional. KNPI bersama OKP dan mahasiswa siap turun ke jalan secara serentak di berbagai daerah sebagai bentuk dukungan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo. Kami melihat ada keberanian dan ketegasan dalam menghadapi berbagai kepentingan yang selama ini menghambat kemajuan bangsa,” kata Haris.

Haris menegaskan, dukungan tersebut didasarkan pada pandangan negara membutuhkan pemimpin yang berani mengambil langkah-langkah tegas terhadap kelompok-kelompok yang selama ini diduga menikmati keuntungan dari praktik ekonomi yang tidak sehat.

Lihat video: Alarm Ekonomi Berbunyi: Rupiah, IHSG, Aksi Mahasiswa, dan Ujian Besar Presiden Prabowo



“Selama bertahun-tahun rakyat dirugikan oleh berbagai praktik kartel dan kelompok pemburu rente yang menggerogoti kekuatan ekonomi nasional. Ketika Presiden Prabowo menunjukkan keberanian untuk menertibkan dan melawan mereka, maka pemuda tidak boleh diam. Kami harus berada di barisan yang mendukung upaya penyelamatan kepentingan rakyat,” ujarnya.

Haris menambahkan, gerakan yang akan dilakukan KNPI bukan semata-mata aksi politik, melainkan bentuk partisipasi pemuda dalam mengawal agenda perbaikan bangsa. Menurutnya, generasi muda memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan setiap kebijakan yang berpihak kepada rakyat mendapatkan dukungan dan pengawalan dari masyarakat.

“Ini saatnya pemuda bersatu. Kami ingin menunjukkan bahwa generasi muda berdiri bersama agenda pemberantasan mafia, kartel, dan segala bentuk praktik yang merugikan negara. Indonesia membutuhkan keberanian, dan keberanian itu hari ini ditunjukkan oleh Presiden Prabowo,” tegas Haris.

TANJUNGBALAI - Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) Haris Pertama menyoroti penanganan kasus sindikat penipuan daring scammer dan lodes di Kota Tanjungbalai, Sumatera Utara (Sumut). Haris meminta Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dan Bidang Pengawasan dan Pembinaan Profesi (Propam) Polri mengevaluasi penanganan kasus tersebut.

Haris menilai langkah kepolisian setempat tidak tuntas dalam penanganan kasus tersebut. Sebab dari 35 orang yang digerebek dan diamankan pada 12 Mei lalu, sebagian besar justru dikembalikan kebebasannya tanpa kejelasan status hukum, padahal bukti-bukti keterlibatan mereka dalam jaringan penipuan sudah terungkap di lokasi.

“Mengapa puluhan pelaku yang tertangkap basah di lokasi kejahatan bisa dilepaskan begitu saja? Ini mencederai rasa keadilan dan kepercayaan masyarakat pada kepolisian. Kapolres dan Kasat Reskrim wajib dipertanggungjawabkan kinerjanya oleh pimpinan pusat dan Propam,” tegas Haris, Jumat (20/5/2026).

Haris mendesak Kapolri agar memerintahkan jajarannya menangkap dua nama yang diduga kuat sebagai bos besar di balik jaringan kriminal berinisial SO dan EA. “Jangan hanya memproses pelaku lapangan. Mereka dalang yang menggerakkan semuanya, bertindak di balik layar, sementara orang lain yang bekerja kotor,” tambahnya.

Lihat video: Puluhan WNA Diamankan, Diduga Korban Penyekapan Jaringan Scam di Bali



Haris menegaskan, hal ini bentuk keprihatinan dan pengawalan kebijakan, agar kasus ini tidak berhenti di tengah jalan dan dibongkar sampai ke akar-akarnya. Ia mengingatkan, kejahatan penipuan daring telah menjerat banyak korban di berbagai daerah, sehingga penindakan tegas mutlak diperlukan untuk memulihkan rasa aman dan keadilan masyarakat.

“Kami dari KNPI siap mengawal sampai tuntas. Kami tidak akan diam jika ada upaya pemutihan kasus atau perlindungan terhadap pelaku, apalagi bos besarnya. Kami percaya Kapolri dan Propam akan bertindak tegas dan profesional demi nama baik institusi,” ucapnya.

MATARAM - Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Provinsi Nusa Tenggara Barat(NTB) menggelar Musyawarah Daerah (Musda) lanjutan. Dalam musda ini Hairunnisa Terpilih sebagai Ketua Periode 2025–2028.

Musda Lanjutan ini dipimpin oleh Zulfikar dan Rahmat Akbar yang keduanya merupakan Wakil Ketua Umum DPP KNPI. Pimpinan Sidang Musda Lanjutan Provinsi NTB yang juga Wakil Ketua Umum DPP KNPI periode 2024-2027 Zulfikar menjelaskan, kegiatan ini sebagai langkah konstitusional untuk meluruskan mekanisme organisasi yang sebelumnya dinilai tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) DPP KNPI.

"Musda Lanjutan ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas terjadinya pelanggaran dalam pelaksanaan Musda DPD KNPI Provinsi NTB pada 13 Desember 2025," katanya, Senin (15/12/2025).

Dalam Musda tersebut, mekanisme pergantian pimpinan sidang bertentangan dengan ketentuan AD/ART DPP KNPI, sehingga menimbulkan persoalan legitimasi organisasi.

“Musda Lanjutan ini merupakan upaya bersama untuk mengembalikan marwah dan tata kelola aturan organisasi KNPI agar berjalan sesuai aturan yang berlaku,” ujarnya.

Dalam rangka meluruskan mekanisme organisasi serta memastikan keberlanjutan kepemimpinan yang sah, Musda Lanjutan DPD KNPI Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode 2025–2028 digelar dengan agenda khusus, yakni pemilihan Ketua DPD KNPI Provinsi NTB dan Tim Formatur.

"Berdasarkan hasil Musda Lanjutan tersebut, forum secara sah dan mufakat menetapkan Hairunnisa sebagai Ketua DPD KNPI Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode 2025–2028," tegasnya.

Penetapan hasil Musda juga diketahui dan disaksikan oleh unsur organisasi kemasyarakatan pemuda, DPD II KNPI Kabupaten/kota se-NTB serta pengurus KNPI NTB, di antaranya Lalu Syahrul Aprian dari OKP PMII Bali Nusra.

Musda KNPI NTB juga dihadiri Ketua Demisioner DPD KNPI Provinsi NTB Taufik Hidayat yang sekaligus menyerahkan pataka KNPI kepada Ketua KNPI terpilih Hairunnisa secara aklamasi.

Dengan ditetapkannya kepemimpinan baru, Hairunnisa Ketua DPD KNPI Provinsi Nusa Tenggara Barat menegaskan komitmennya untuk merangkul seluruh elemen pemuda, memperkuat konsolidasi organisasi, serta menjalankan program kepemudaan yang inklusif, progresif, dan berorientasi pada kepentingan pemuda di Provinsi Nusa Tenggara Barat.