JAKARTA - Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) menggelar konsolidasi nasional untuk menggerakkan kekuatan pemuda di berbagai daerah. Langkah itu sebagai bentuk dukungan terhadap pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Ketua Umum DPP KNPI Haris Pertama mengatakan pihaknya akan menggandeng organisasi kepemudaan (OKP) dan elemen mahasiswa untuk menggelar aksi dukungan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto secara serentak di seluruh Indonesia.

"Langkah tersebut lahir dari keyakinan bahwa pemerintahan Prabowo telah menunjukkan keberanian dan ketegasan dalam menghadapi berbagai persoalan yang selama ini menjadi beban bangsa,” kata Haris, Selasa (16/6/2026).

Haris menilai sejumlah kebijakan pemerintah memperlihatkan komitmen kuat untuk membersihkan praktik-praktik yang merugikan negara dan masyarakat.

“Kami sedang melakukan konsolidasi nasional. KNPI bersama OKP dan mahasiswa siap turun ke jalan secara serentak di berbagai daerah sebagai bentuk dukungan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo. Kami melihat ada keberanian dan ketegasan dalam menghadapi berbagai kepentingan yang selama ini menghambat kemajuan bangsa,” kata Haris.

Haris menegaskan, dukungan tersebut didasarkan pada pandangan negara membutuhkan pemimpin yang berani mengambil langkah-langkah tegas terhadap kelompok-kelompok yang selama ini diduga menikmati keuntungan dari praktik ekonomi yang tidak sehat.

Lihat video: Alarm Ekonomi Berbunyi: Rupiah, IHSG, Aksi Mahasiswa, dan Ujian Besar Presiden Prabowo



“Selama bertahun-tahun rakyat dirugikan oleh berbagai praktik kartel dan kelompok pemburu rente yang menggerogoti kekuatan ekonomi nasional. Ketika Presiden Prabowo menunjukkan keberanian untuk menertibkan dan melawan mereka, maka pemuda tidak boleh diam. Kami harus berada di barisan yang mendukung upaya penyelamatan kepentingan rakyat,” ujarnya.

Haris menambahkan, gerakan yang akan dilakukan KNPI bukan semata-mata aksi politik, melainkan bentuk partisipasi pemuda dalam mengawal agenda perbaikan bangsa. Menurutnya, generasi muda memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan setiap kebijakan yang berpihak kepada rakyat mendapatkan dukungan dan pengawalan dari masyarakat.

“Ini saatnya pemuda bersatu. Kami ingin menunjukkan bahwa generasi muda berdiri bersama agenda pemberantasan mafia, kartel, dan segala bentuk praktik yang merugikan negara. Indonesia membutuhkan keberanian, dan keberanian itu hari ini ditunjukkan oleh Presiden Prabowo,” tegas Haris.

JAKARTA - Musyawarah Besar (Mubes) V PPK Kosgoro 1957 resmi menetapkan Sari Yuliati sebagai Ketua Umum PPK Kosgoro 1957 periode 2026–2031. Bendahara Umum (Bendum) Partai Golkar itu terpilih secara aklamasi dalam perhelatan tersebut.

Keputusan tersebut diambil setelah seluruh peserta Mubes menyampaikan dukungan dan persetujuan bulat kepada Sari untuk memimpin organisasi selama lima tahun mendatang.

Ketua Himpunan Pengusaha Muda Kosgoro 1957 DKI Syafi Fabio Djohan mengapresiasi atas terselenggaranya seluruh proses pemilihan ini. Menurutnya Kosgoro 57 semakin bisa berkontribusi untuk pembangunan Bangsa.

"Momentum khidmat dalam seluruh proses pemilihan Mubes Kosgoro 1957 V, bisa menjadi semangat untuk berkontribusi bagi seluruh kadernya kepada pembangunan Bangsa,” ujarnya, Sabtu (6/6/2026).

Syafi Djohan mengucapkan selamat kepada Sari Yuliati atas terpilihnya sebagai Ketua Umum PPK Kosgoro 1957. "Selamat mengemban amanah. Semoga memberikan kekuatan dalam memimpin Kosgoro 1957 lebih maju, berpengaruh, dan seluruh kader kader bisa berkontribusi bagi pembangunan bangsa dan negara," tegas Syafi Djohan.

Lihat video: Buka Mubes Gakum Kosgoro 57, Agung Laksono Minta Hukum Tak Hanya Tajam ke Bawah Saja



Pada pembukaan Mubes V Kosgoro 1957, Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia dalam sambutannya menegaskan posisi strategis Kosgoro 1957 dalam perjalanan sejarah bangsa maupun perkembangan Partai Golkar.

“Organisasi yang berdiri sejak masa awal kemerdekaan tersebut memiliki kontribusi besar dalam penguatan ekonomi nasional dan pembentukan kekuatan politik karya-kekaryaan,” katanya.

Bahlil menilai Kosgoro 1957 merupakan salah satu elemen penting yang turut melahirkan Partai Golkar dan berkontribusi dalam pembangunan nasional.

“Kosgoro 1957 lahir tidak hanya untuk mengisi kemerdekaan, tetapi juga memperkuat ekonomi bangsa. Kosgoro menjadi salah satu organisasi pelopor lahirnya Golkar, organisasi ini menyumbangkan gagasan penting bagi Sekretariat Bersama Golkar," katanya.

JAKARTA - Panitia Pendaftaran dan Verifikasi Calon Ketua Umum Pimpinan Pusat Kolektif (PPK) Kosgoro 1957 periode 2026–2031 resmi menutup tahapan pengembalian formulir pendaftaran pada hari ini, Jumat (5/6/2026) tepat pukul 11.00 WIB. Sebelumnya, tahapan pengambilan formulir telah berlangsung pada 25 hingga 30 Mei 2026.

Koordinator Bidang Pendaftaran dan Verifikasi Mascot Siregar mengonfirmasi hingga batas waktu yang telah ditentukan, panitia telah menerima berkas dari dua bakal calon ketua umum yaitu Sari Yuliati dan La Ode Safiul Akbar.

Terkait mekanisme pendaftaran dari kedua bakal calon, panitia menyampaikan beberapa poin penting sebagai bentuk transparansi publik.

Koordinator Bidang Pendaftaran dan Verifikasi Mascot Siregar menjelaskan, untuk bakal calon Sari Yuliati waktu penyerahan dilakukan Kamis, 4 Juni 2026, sekitar pukul 18.30 WIB di Sekretariat PPK Kosgoro 1957.

“Dokumen telah diterima untuk selanjutnya memasuki proses verifikasi dan validasi guna memastikan kelengkapan serta kebenaran data sesuai dengan kriteria yang ditetapkan pada Mubes V Kosgoro 1957,” ujarnya, Jumat (5/6/2026).

Mascot Siregar mengonfirmasi hingga tenggat waktu penutupan, pihak Sari Yuliati belum menyerahkan biaya administrasi sebesar Rp100 juta sebagaimana yang dipersyaratkan. Selain itu, situasi saat penyerahan berkas kemarin malam terkesan terburu-buru, sehingga panitia tidak memiliki keleluasaan waktu untuk melakukan checklist administrasi secara langsung di tempat, termasuk pemenuhan syarat minimal dukungan 30% suara peserta Mubes V.

Lihat video: Buka Mubes Gakum Kosgoro 57, Agung Laksono Minta Hukum Tak Hanya Tajam ke Bawah Saja



“Saat ini, bundel berkas tersebut juga belum berada di bawah penguasaan penuh Koordinator Verifikasi,” ujarnya.

Sedangkan bakal calon La Ode Safiul Akbar menyerahkan pada hari ini Jumat (5/6/2026) sebelum batas akhir pukul 12.00 WIB. Status Dokumen diserahkan oleh tim pemenangan yang diwakili oleh H. Odink dan Yan Piter Pangaribuan.

“Proses penyerahan berlangsung secara kondusif, tenang, dan dalam suasana kekeluargaan yang erat (guyub). Panitia memiliki keleluasaan waktu yang cukup untuk melakukan checklist awal terhadap seluruh dokumen persyaratan. Kewajiban biaya administrasi sebesar Rp100 juta juga telah dipenuhi dan diterima dengan baik oleh panitia sejak pengambilan formulir pada 28 Mei 2026,” katanya.

Merespons dinamika dan pemberitaan yang beredar mengenai klaim dukungan 40 suara Peserta Mubes V kepada salah satu bakal calon, Mascot Siregar mengimbau semua pihak untuk tetap tenang dan objektif. Klaim dukungan tersebut belum bisa dijadikan sebuah kepastian hukum organisasi, karena seluruh berkas dukungan tertulis masih harus melalui proses verifikasi dan validasi yang ketat oleh panitia.

”Kami berharap seluruh kader dan pihak terkait dapat menahan diri serta tidak terjebak dalam opini yang menyesatkan, seolah-olah kemenangan sudah mutlak diraih. Faktanya, seluruh pemenuhan syarat administratif dari masing-masing bakal calon masih dalam proses pemeriksaan," tegas Mascot Siregar.

Panitia berkomitmen penuh untuk menjaga integritas, netralitas, dan profesionalisme dalam menjalankan tahapan verifikasi ini demi melahirkan kepemimpinan PPK Kosgoro 1957 yang sah dan legitimate untuk lima tahun ke depan.

ACEH - Pimpinan Wilayah ISNU Aceh menyalurkan bantuan hewan kurban kepada sejumlah Pengurus Cabang (PC) ISNU di kabupaten/kota di Aceh pada perayaan Iduladha 1447 Hijriah. Program tersebut merupakan bentuk kepedulian sosial sekaligus upaya memperkuat solidaritas antarpengurus dan masyarakat.

“Iduladha mengajarkan nilai keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian sosial. Melalui penyaluran hewan kurban ini, PW ISNU Aceh ingin hadir bersama masyarakat serta memperkuat sinergi organisasi hingga tingkat kabupaten/kota,” kata Sekretaris PW ISNU Aceh Rahmad Syah Putra, Kamis (28/5/2026).

Rahmad menjelaskan, hewan kurban tersebut didistribusikan kepada sejumlah PC ISNU untuk kemudian disembelih dan dibagikan kepada kader serta masyarakat yang membutuhkan di wilayah masing-masing.

Menurut Rahmad, kegiatan kurban menjadi bagian dari komitmen PW ISNU Aceh dalam membangun gerakan sosial-keagamaan yang memberi manfaat bagi masyarakat. “Momentum kurban ini menjadi sarana mempererat silaturahmi dan menghadirkan keberkahan bersama,” ujarnya.

Tahun ini, PW ISNU Aceh menyalurkan hewan kurban kepada tiga PC ISNU, yakni PC ISNU Aceh Tamiang, PC ISNU Langsa, dan PC ISNU Simeulue. Rahmad berharap program tersebut dapat terus diperluas sehingga penyaluran hewan kurban bisa menjangkau seluruh PC ISNU di Aceh pada masa mendatang.

PW ISNU Aceh juga menyampaikan apresiasi kepada para donatur, pengurus, dan mitra yang telah mendukung pelaksanaan program kurban tahun ini.

Lihat video: PUNCAK IBADAH HAJI DI TENGAH CUACA EKSTREM

JAKARTA - Calon Ketua Umum (Caketum) Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Affandi Affan berkomitmen meningkatkan kapasitas intelektualnya dengan menyiapkan diri menempuh Program Doktor (S3). Hal itu sebagai langkah strategis menjelang Muktamar XIX Pemuda Muhammadiyah

Affandi Affan yang kini disebut sebagai salah satu figur potensial calon Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah menilai, tantangan kebangsaan dan perubahan global membutuhkan kepemimpinan muda Islam yang tidak hanya kuat secara organisatoris, tetapi juga matang secara intelektual, visioner, dan mampu membangun jejaring kolaborasi yang luas.

Langkah akademik tersebut, menurutnya, merupakan bagian dari ikhtiar memperkuat kapasitas kepemimpinan dalam menghadirkan Pemuda Muhammadiyah yang adaptif terhadap perkembangan zaman namun tetap kokoh menjaga nilai dakwah, moralitas, dan semangat keumatan.

“Gagasan tentang pentingnya kualitas intelektual bagi calon Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah merupakan langkah maju untuk memperkuat tradisi keilmuan dan modernitas gerakan. Namun bagi saya, kepemimpinan Pemuda Muhammadiyah tidak boleh berhenti pada gelar akademik semata,” ujarnya, Senin (25/5/2026).

Selain dikenal aktif dalam gerakan kepemudaan Muhammadiyah, Affandi Affan juga memiliki rekam jejak sebagai lawyer nasional. Affandi pernah menjadi bagian dari tim kuasa hukum pengusaha nasional Bambang Trihatmodjo anak almarhum Presiden ke-2 RI Soeharto. Affandi juga pernah menjadi kuasa hukum sejumlah figur publik nasional, menjadi Staf Ahli Hukum AJB Bumiputera 1912 dan juga saat ini dipercaya sebagai Tenaga Ahli Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

Lihat video: Dukungan Pemerintah untuk Muktamar Muhammadiyah dan Aisyiah pada 2027



Pengalaman tersebut dinilai menjadi modal penting dalam membangun kepemimpinan Pemuda Muhammadiyah yang memiliki kapasitas advokasi kebangsaan, kemampuan membangun komunikasi lintas sektor, serta pengalaman menghadapi dinamika hukum, sosial, dan politik di tingkat nasional.

Menurut Affandi, Pemuda Muhammadiyah ke depan harus mampu menghadirkan kepemimpinan yang bukan hanya simbolik, tetapi benar-benar hadir memberikan solusi dan arah gerakan yang relevan dengan kebutuhan bangsa dan negara.

“Yang lebih penting adalah kemampuan menghadirkan solusi, membangun jejaring kebangsaan, serta menjaga marwah dakwah dan perjuangan umat di tengah dinamika nasional,” lanjutnya.

Momentum Tanwir II Pemuda Muhammadiyah di Bali, menurut Affandi, harus menjadi titik awal penguatan Gerakan Konsolidasi Nasional kader muda Muhammadiyah menuju organisasi yang lebih solid, progresif, dan berpengaruh dalam ruang kebangsaan. Affandi juga menekankan pentingnya membangun arah gerakan melalui semangat Kolaborasi Mencerahkan dalam Semangat Wasathiyah, yakni gerakan yang menempatkan nilai moderasi, persatuan, keilmuan, dan kepemimpinan inklusif sebagai fondasi utama.

“Pemuda Muhammadiyah harus menjadi rumah besar kader kader terbaik bangsa, kuat secara pemikiran, matang dalam gerakan, luas dalam pengabdian, dan mampu memenangkan peradaban,” tegasnya.

Dengan kombinasi pengalaman organisasi, jejaring nasional, serta latar belakang profesional sebagai lawyer nasional, Affandi Affan dinilai menjadi salah satu representasi kader muda Muhammadiyah yang menawarkan perpaduan antara kapasitas intelektual, pengalaman lapangan, dan orientasi kebangsaan menuju kepemimpinan Pemuda Muhammadiyah yang berkemajuan.

JAKARTA - Jelang Musyawarah Besar (Mubes) Kosgoro 1957, nama La Ode Safiul Akbar masuk dalam daftar kandidat ketua umum periode 2026-2031. Baginya, kursi pimpinan bukanlah sekadar simbol status, melainkan garda terdepan membumikan ideologi kekaryaan organisasi yang lahir pada 10 November 1957 ini.

Pria berdarah Muna, Sulawesi Tenggara, ini memulai kariernya dari nol. Selepas pendidikan dasar di kampung halaman, La Ode memilih merantau ke Pulau Jawa, mengasah karakter di Pondok Pesantren Gontor, hingga akhirnya meraih gelar Master of Business Administration (MBA) dari Ateneo de Manila University, Filipina.

Perjalanan intelektual dan spiritualnya menjadi bekal utama dalam memandang sebuah organisasi sebagai ekosistem yang harus diberdayakan, bukan sekadar struktur yang dikuasai.

Kiprah La Ode dalam struktur organisasi yang berafiliasi dengan Partai Golkar ini memiliki akar pengabdian yang cukup kuat. Sebelum memantapkan diri sebagai pengusaha dan politisi, La Ode aktif di berbagai organisasi kepemudaan yang menjadi tulang punggung kaderisasi Kosgoro 1957.

Di antaranya, Barisan Muda Kosgoro (BMK) 1957, sebagai salah satu ketua yang saat itu dipimpin oleh Airlangga Hartarto, kemudian Ketua OKK DPP KNPI dan Ketua Kaderisasi DPP AMPI.

Pengalaman inilah yang membuat La Ode paham bagaimana memenangkan pertarungan di era digital. La Ode menilai, Kosgoro 1957 harus meremajakan barisannya tanpa meninggalkan nilai-nilai gotong royong.

“Saya telah memasang target besar: membawa Kosgoro 1957 kembali ke akar tujuannya sebagai organisasi serbaguna yang mensejahterakan, tanpa kehilangan ketajaman politiknya sebagai salah satu pilar pendiri Partai Golkar. Kosgoro 1957 bersiap memasuki babak baru,” tandas Laode, Sabtu (23/5/2026).

Selain itu, posisinya sebagai Ketua DPP Partai Golkar bidang Ketenagakerjaan dan Profesi juga membuatnya memiliki pemahaman lintas sektoral. Tidak hanya itu, Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi), sebuah posisi yang membuktikan kapasitasnya dalam mengelola organisasi besar dengan anggota yang tersebar di seluruh Indonesia.

Dalam berbagai kesempatan, La Ode Safiul Akbar menyatakan periode kepemimpinan 2026-2031 akan menjadi era transformasi bagi Kosgoro 1957. Visi utamanya adalah menjadikan organisasi ini sebagai hub antara pemerintah, pengusaha, dan rakyat kecil.

Mengingat Kosgoro 1957 lahir dari gerakan koperasi, La Ode Safiul Akbar berencana menghidupkan kembali roh ekonomi tersebut melalui digitalisasi. La Ode ingin membangun ekosistem koperasi modern yang tidak hanya mengandalkan simpan-pinjam, tetapi juga inkubator bisnis bagi kader muda.

"Kader Kosgoro 1957 harus menjadi problem solver bagi masyarakat, bukan sekadar mesin politik saat pemilu," ujarnya La Ode Sabtu (23/5/2026).

Kesiapannya maju sebagai ketua umum bukanlah isapan jempol belaka. Dengan filosofi hidup "Man Jadda Wa Jadda" yakni Siapa yang bersungguh-sungguh pasti berhasil, La Ode menegaskan dirinya siap membawa beban amanah besar.

La Ode percaya pengalamannya meruntuhkah batas antara daerah dan pusat. Pengalaman internasionalnya, serta rekam jejaknya dalam konsolidasi partai, adalah modal untuk merangkul seluruh elemen Kosgoro 1957 dari Sabang sampai Merauke.

Dengan target periode 2026-2031, La Ode ingin melihat Kosgoro 1957 tidak hanya sebagai mitra strategis pemerintah, tetapi juga sebagai lokomotif kemandirian ekonomi di daerah-daerah. Momentum Mubes nanti menjadi ajang pembuktian apakah kader Milenial dan senior akan bersatu di bawah komando Petarung dari Tenggara.

DENPASAR - Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah menggelar Tanwir II Pemuda Muhammadiyah 2026 yang dilaksanakan di Denpasar, Bali pada Kamis hingga Sabtu (21-23/5/2026). Forum ini merupakan refleksi serta evaluasi agenda strategis organisasi, perumusan sikap terhadap isu kebangsaan dan keumatan, hingga persiapan menuju Muktamar Pemuda Muhammadiyah mendatang.

Mengusung tema besar 'Bertumbuh dan Mengakar Untuk Indonesia Jaya', Tanwir II menjadi momentum konsolidasi arah gerakan Pemuda Muhammadiyah dalam menghadapi tantangan sosial, politik, ekonomi, dan transformasi generasi muda Indonesia.

Pembukaan Tanwir II Pemuda Muhammadiyah 2026 dibuka oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bersama Sekretaris Umum PP Muhammadiyah sekaligus Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti, serta didampingi oleh Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dzulfikar Ahmad Tawalla yang juga menjabat sebagai Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Selain itu juga hadir Ketua KPU Mochammad Afifuddin, Wakil Ketua MPR Abcandra Muhammad Akbar, Gubernur Bali Wayan Koster, dan para ketua organisasi kepemudaan lintas iman, akademisi, serta perwakilan kader dari seluruh wilayah tanah air.

Kehadiran berbagai unsur tersebut menegaskan posisi Pemuda Muhammadiyah sebagai salah satu kekuatan strategis generasi muda dalam merawat demokrasi, memperkuat dialog kebangsaan, dan menjaga semangat persatuan Indonesia.

Dzulfikar Ahmad Tawalla yang akrab disapa Fikar itu menegaskan bahwa Pemuda Muhammadiyah tidak boleh kehilangan akar sosialnya di tengah perubahan zaman.

"Jangan sampai organisasi sibuk membangun panggung, tapi lupa membangun kader. Kita tidak butuh gerakan yang hanya ramai di media sosial, tetapi sepi di cabang dan ranting. Pemuda Muhammadiyah harus mengakar ke bawah, hadir di denyut persoalan anak muda, masuk ke kampus, desa, masjid, komunitas, dan ruang-ruang tempat rakyat sedang berjuang menghadapi hidup,” ujar Fikar dalam pidato pembukaan Tanwir II Pemuda Muhammadiyah 2026 di Denpasar, Kamis (21/5/2026).

Ia menilai bahwa tantangan generasi muda hari ini bukan hanya soal lapangan pekerjaan dan pendidikan, tetapi juga krisis arah, ketimpangan akses, dan hilangnya keberanian moral dalam ruang publik. Karena itu, Pemuda Muhammadiyah harus bertumbuh dengan orientasi yang jelas dan berdampak.

“Bertumbuh bukan sekadar memperbanyak struktur atau seremonial. Bertumbuh itu ketika kader punya kapasitas, punya keberanian berpikir, dan mampu merebut ruang strategis bangsa. Kita ingin Pemuda Muhammadiyah melahirkan intelektual, penggerak sosial, entrepreneur, politisi, dan pemimpin masa depan yang tetap berpihak pada rakyat dan nilai Islam berkemajuan.”

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa Pemuda Muhammadiyah harus berani keluar dari zona nyaman organisasi dan masuk ke arena perubahan sosial yang nyata.

"Kalau anak muda hanya jadi penonton perubahan, kita akan tertinggal. Pemuda Muhammadiyah harus menjadi kekuatan yang membaca zaman sekaligus mempengaruhi arah peradaban. Mengakar ke bawah supaya paham realitas rakyat, dan bertumbuh ke depan supaya mampu memimpin Indonesia. Itu spirit Tanwir kali ini.”

Pada momentum pembukaan Tanwir II ini, PP Pemuda Muhammadiyah juga meluncurkan buku Negarawan Muda Indonesia karya Dzulfikar Ahmad Tawalla. Buku tersebut lahir dari kegelisahan atas semakin jauhnya politik dari etika pengabdian serta minimnya ruang kaderisasi kepemimpinan yang berpihak pada rakyat dan gagasan kebangsaan.

Dalam pengantarnya, Fikar menilai bahwa generasi muda hari ini membutuhkan lebih banyak teladan keberanian moral dibanding sekadar popularitas politik. Negarawan Muda Indonesia ditulis sebagai refleksi sekaligus ajakan agar anak muda tidak alergi terhadap politik, tetapi justru hadir membawa integritas, gagasan, dan keberpihakan sosial di tengah krisis keteladanan publik.

Sebagai organisasi otonom Persyarikatan Muhammadiyah, Pemuda Muhammadiyah menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat dakwah persyarikatan di berbagai lini kehidupan, mulai dari pendidikan, sosial, ekonomi, kebudayaan, hingga kebangsaan.

Dia menegaskan, melalui Tanwir II ini Pemuda Muhammadiyah ingin memastikan bahwa gerakan dakwah Islam berkemajuan tetap relevan dengan tantangan zaman sekaligus membumi di tengah kebutuhan masyarakat.

JAKARTA - Steering Committee (SC) Musyawarah Nasional (Munas) VI KBPP Polri buka suara terkait dinamika pelaksanaan Sidang Paripurna Munas VI KBPP Polri. Sidang yang diselenggarakan di Hotel JW Luwansa, Jakarta pada Jumat, 15 Mei 2026 sempat diwarnai perdebatan panjang.

Dalam persidangan, khususnya pada agenda pembahasan Tata Tertib (Tatib) Munas yang menjadi dasar pelaksanaan seluruh tahapan persidangan berikutnya, terjadi perdebatan berkepanjangan dan tidak tercapai mufakat meskipun pimpinan sidang telah beberapa kali memberikan kesempatan musyawarah serta melakukan skors sidang selama kurang lebih 30 menit.

Ketua Steering Committee Munas VI KBPP Polri Enita Adyalaksmita menjelaskan, perdebatan terjadi terutama terkait adanya permintaan perubahan substansi Tatib oleh Pengurus Daerah Sulawesi Selatan.

"Steering Committee menyampaikan keberatan terhadap usulan perubahan tersebut karena substansi Tatib pada prinsipnya merupakan turunan langsung dari AD/ART dan Peraturan Organisasi KBPP Polri yang berlaku sehingga tidak dapat diubah secara sepihak di dalam forum sidang," ujarnya, Sabtu (16/5/2026).

Dalam perkembangan selanjutnya situasi persidangan semakin memanas dan tidak kondusif. Menurut Enita, terjadi tindakan-tindakan yang mengganggu keamanan dan ketertiban sidang,

Di antaranya aksi pelemparan botol minuman, perusakan properti persidangan, hingga tindakan pengambilan dan perebutan palu sidang dari meja pimpinan sidang yang dilakukan oleh peserta dari PD Sulawesi Selatan. "Kondisi tersebut menimbulkan chaos dan membahayakan keselamatan pimpinan maupun peserta sidang lainnya," ucapnya.

Lihat video: Peringati Ulang Tahun ke-21, PP KBPP Polri Gelar Upacara dan Ziarah di TMP Kalibata



Steering Committee menilai tindakan tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap tata tertib persidangan serta mencederai semangat musyawarah organisasi.

"Dengan mempertimbangkan situasi yang semakin tidak terkendali, serta memperhatikan arahan dan pesan dari unsur Pembina agar Munas berjalan aman, tertib, dan kondusif, Ketua Umum KBPP Polri selaku pimpinan organisasi yang saat itu masih memiliki kewenangan penuh dan belum demisioner, mengambil keputusan untuk menghentikan dan menunda pelaksanaan Munas VI KBPP Polri sampai waktu yang akan ditentukan kemudian," katanya.

Keputusan tersebut juga sekaligus mengakomodasi aspirasi sebagian dari Pengurus Daerah yang mengusulkan agar dilakukan kembali proses penjaringan bakal calon Ketua Umum dalam rentang waktu 3 sampai 6 bulan ke depan guna menciptakan proses organisasi yang lebih kondusif, demokratis, dan bermartabat.

Keputusan penghentian dan penundaan Munas tersebut diterima dan disepakati oleh peserta sidang yang hadir serta disahkan melalui pengetokan palu oleh Steering Committee. Dengan demikian, sidang Munas VI KBPP Polri secara resmi dinyatakan selesai dan ditutup.

Selanjutnya panitia melakukan proses pembongkaran ballroom, pembersihan ruangan, serta penyelesaian seluruh fasilitas kegiatan. Ballroom sidang telah dikosongkan dan dikunci oleh pihak hotel karena seluruh rangkaian Munas telah dinyatakan berakhir.

Namun demikian, pada malam harinya setelah waktu Isya, sebagian rombongan Pengurus Daerah kembali mendatangi Hotel JW Luwansa dan meminta agar ballroom dibuka kembali dengan maksud melanjutkan Munas.

Karena ballroom sudah tidak dapat digunakan lagi, kelompok tersebut kemudian berpindah ke area coffee shop hotel dan melakukan kegiatan penyerahan dukungan tertulis kepada Saudara Bimo sebanyak 24 Pengurus Daerah serta mendeklarasikan yang bersangkutan sebagai Ketua Umum KBPP Polri periode 2026–2031.

Steering Committee menegaskan seluruh rangkaian kegiatan tersebut dilakukan setelah Munas VI KBPP Polri resmi ditutup dan berada di luar forum resmi persidangan Munas yang telah berakhir sebelumnya

Selama masa penundaan, kepemimpinan organisasi tetap berada di bawah kendali Pengurus Pusat KBPP Polri Masa Bakti 2021–2026 status quo sampai dengan terpilihnya Ketua Umum yang sah secara konstitusional sesuai AD/ART organisasi.

Steering Committee mengimbau seluruh kader KBPP Polri di seluruh Indonesia untuk tetap menjaga persatuan, soliditas, kehormatan organisasi, serta menahan diri dari tindakan-tindakan yang dapat memperkeruh situasi dan mencederai marwah KBPP Polri sebagai organisasi tunggal putra putri Polri.

JAKARTA - Nama Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Yakuza Maneges ramai diperbincangkan publik. Meski bernama Yakuza yang identik dengan mafia Jepang, namun ormas bentukan para Gus atau putra kiai ini justru membawa misi keadilan sosial, kemanusiaan, dan dakwah.

Lalu apa itu Yakuza Maneges, berikut ini ulasannya:

Yakuza Maneges dideklarasikan di Ballroom Hotel Bukit Daun, Kediri, Jawa Timur pada Sabtu, 9 Mei 2026. Inisiator sekaligus pendiri Yakuza Maneges adalah Thuba Topo Broto Maneges atau Gus Thuba yang merupakan cucu almarhum KH Hamim Jazuli atau Gus Miek.

Yakuza Maneges sendiri berada di bawah naungan Majelis Semaan Al-Qur'an dan Dzikrul Ghofilin yang didirikan ulama kharismatik Gus Miek. Hal ini juga mempertegas garis ideologi organisasi yang berfokus pada pendekatan kultural dan spiritual terhadap kaum marginal.

Dikutip dari laman resmi IG Yakuza Maneges, kata Yakuza memiliki filosofi yang mendalam yakni (Y) ang (A)walnya (K)otor (U)jungnya (Z)uhud (A)badi.

Yakuza Maneges memiliki visi penjaga yang lemah, pembela yang benar, dan pembenah yang salah. Sedangkan misinya adalah, kemanusiaan dan keadilan sosial, merangkul masyarakat awam yang jauh dari agama bahkan lintas agama sekalipun.

Selain itu, misinya juga membantu orang yang bermasalah baik secara hukum maupun nonhukum, secara fisik, maupun mental, dan psikis. Kemudian, memantau dan menindak kasus di tengah masyarakat, pejabat, bahkan kepada ulama yang melenceng sekalipun khususnya dalam hal asusila dan kenakalan.

Anggota Yakuza Maneges saat ini sebagian besar dari kalangan preman, mantan narapidana, dan gerombolan mafia. Akan tetapi dengan niat dan visi misi yang baik. Nilai-nilai utama yang dipegang adalah menanamkan nilai spiritual yang diajarkan almarhum Gus Miek di masa silam kepada kaum marjinal. Tigak ada manusia yang terlahir buruk dan tidak ada pintu yang tertutup bagi mereka yang ingin kembali.

Deklarasi Yakuza Maneges dihadiri sejumlah pejabat di antaranya, Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati, Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya AKBP Edi Herwiyanto, Kapolres Kediri, Dandim, Danbrigif, dan Danyon 521, Kejaksaan, Disbut Parpora.

Hadir pula perwakilan ormas seperti Pemuda Pancasila, PCNU, Ketua GRIB Jaya Kediri, Ketua PSHT, Ketua PSHW, Pagar Nuasa, Ketua IKSPI Kera Sakti dan sebagainya.

"Kami juga menegaskan bahwa Yakuza Maneges tidak berdiri berseberangan dengan negara melainkan hadir untuk mendukung dan berjalan bersama aparat penegak hukum," tegas Gus Thuba.

Sekedar informasi, KH Hamim Thohari Djazuli atau Gus Miek merupakan ulama kharismatik asal Kediri yang lahir pada 17 Agustus 1940 dan wafat pada 5 Juni 1993. Gus Miek merupakan paman dari Gus Kautsar.

Gus Miek merupakan pendiri amalan dzikir Jama'ah Mujahadah Lailiyah, Dzikrul Ghofilin, dan sema'an (mendengarkan) al-Qur'an Jantiko Mantab. Gus Miek adalah anak kandung dari K.H. Ahmad Djazuli Utsman, pengasuh Pondok Pesantren Al Falah Ploso, Ploso, Mojo, Kediri, Jawa Timur.

Ia terkenal sebagai seorang wali (kekasih Allah) yang menghabiskan sebagian besar waktunya di luar Pesantren untuk berdakwah. Gus Miek juga terkenal sebagai wali yang memiliki banyak karomah.

MAKASSAR - Tiga ketua umum Komite Nasional Pemuda Indonesia ( KNPI ) sepakat menggelar kongres bersama sebagai langkah penyatuan organisasi kepemudaan tersebut. Ketiga ketua umum tersebut adalah Haris Pertama, Ali Hanafih, dan Putri Khairunnisa. Mereka menghadiri pelantikan Pengurus KNPI Sulawesi Selatan yang dipimpin oleh Vonny Ameliani Suardi di Hotel Gammara, Makassar, Selasa (5/5/2026).

Haris Pertama mengatakan, semangat persatuan yang ditunjukkan KNPI Sulsel menjadi contoh penting bagi penyatuan KNPI secara nasional. Ia berharap semangat tersebut dapat berlanjut hingga pelaksanaan kongres bersama. Ia juga telah menyerahkan mandat kepemimpinan kepada pemerintah setelah masa jabatannya berakhir pada 2024. Kini tinggal menunggu pelaksanaan kongres bersama,” katanya. KNPI Apresiasi Pemerintah Tak Naikkan BBM saat Krisis Timur Tengah

Sementara itu, Ali Hanafih menegaskan kesiapan untuk bersatu meskipun masa kepengurusannya masih berlangsung hingga 2027. Menurutnya, seluruh pihak harus menurunkan ego demi kepentingan bangsa dan persatuan pemuda. Putri Khairunnisa menambahkan waktu dan lokasi kongres masih dalam tahap pembahasan dan akan diumumkan oleh pihak pemerintah yang akan mengoordinasikan seluruh ketua umum.

Ketua KNPI Sulsel, Vonny Ameliani Suardi, mengapresiasi kehadiran tiga ketua umum tersebut dan menilai momentum ini sebagai titik balik penyatuan KNPI di berbagai daerah. Ia juga menyatakan kesiapan Sulawesi Selatan, khususnya Makassar, untuk menjadi tuan rumah kongres penyatuan. “Insya Allah kami di Sulawesi Selatan siap jika ditunjuk menjadi tempat penyatuan KNPI,” ujarnya.

JAKARTA - Gerakan Pemuda Marhaen menanggapi beredarnya pernyataan dari Amien Rais terkait isu yang menyasar Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya . Isi pernyataan Amin Rais dalam video tersebut dinilai berisi narasi yang tidak memiliki dasar fakta yang jelas, serta cenderung membangun opini publik dari asumsi yang tidak terverifikasi.

Pola komunikasi seperti ini tidak mencerminkan kedewasaan dalam berdemokrasi dan berpotensi menyesatkan masyarakat. "Kami kira Pak Amien sudah halu, ya. Kami melihat narasi yang dibangun dalam video tersebut tidak berbasis pada data atau bukti yang dapat diuji. Jika ruang publik terus diisi oleh spekulasi seperti ini, maka yang terjadi adalah penurunan kualitas demokrasi itu sendiri,” kata Sekjen Gerakan Pemuda Marhaen, Sihab Fajar Pratama dalam pernyataan tertulis, Jumat (1/5/2026). Komdigi Tegaskan Video Amien Rais soal Prabowo Hoaks dan Bermuatan Ujaran Kebencian

Sihab menegaskan kritik terhadap pemerintah adalah hal yang sah dan dijamin dalam sistem demokrasi. Namun, kritik tersebut harus disampaikan secara bertanggung jawab, berbasis fakta, serta tidak menyeret isu-isu personal yang tidak relevan dengan kepentingan publik.

"Kami mengingatkan bahwa membangun opini tanpa dasar yang jelas hanya akan menciptakan kebingungan di tengah masyarakat. Publik membutuhkan informasi yang jernih, bukan narasi yang bersifat imajinatif dan tidak substantif," tegasnya.

Gerakan Pemuda Marhaen pun mengajak seluruh tokoh publik untuk menjaga integritas dalam berkomunikasi. Termasuk tidak memanfaatkan ruang publik untuk menyebarkan informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya.

JAKARTA - Sulthoni resmi menjabat Ketua Umum DPP Pemuda Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) periode 2026-2031. Pengukuhan dilakukan langsung Presiden LIRA Andi Syafrani di Gedung KNPI, Rawamangun, Jakarta Timur.

‎

‎Selain Sulthoni, turut dikukuhkan Sekretaris Jenderal Rio Susanto, Bendahara Umum Idris Rifandi, serta jajaran pengurus lainnya. Prosesi ini menandai dimulainya konsolidasi organisasi pemuda LIRA di tingkat nasional.

‎

‎Presiden LIRA Andi Syafrani mengatakan, pengukuhan ini menjadi momentum awal memperkuat konsolidasi internal organisasi. Dia menargetkan pembentukan dan penguatan kepengurusan di seluruh wilayah dalam waktu dekat.

‎

‎"Setelah pengukuhan ini, kami berharap Pemuda LIRA di semua wilayah segera terkonsolidasi. Beberapa daerah sudah terbentuk dan selanjutnya akan kami kembangkan ke wilayah lain," ujarnya, Kamis (30/4/2026).

‎

Pemuda LIRA sebagai sayap organisasi memiliki peran strategis dalam mencetak kader-kader unggul yang siap menjadi pemimpin masa depan. Regenerasi kepemimpinan menjadi kunci keberlanjutan organisasi.

‎

Andi menekankan pentingnya peran pemuda dalam pembangunan nasional. Dia berharap Pemuda LIRA dapat menjadi mitra strategis pemerintah sekaligus menjaga keseimbangan melalui fungsi kontrol sosial.

‎

‎"Generasi muda adalah penentu masa depan bangsa. Kami ingin Pemuda LIRA bisa bersinergi dengan pemerintah, swasta, dan seluruh elemen masyarakat untuk membangun kedaulatan negara yang lebih kuat," katanya.

Sulthoni mengatakan, kepengurusan baru difokuskan pada penguatan struktur organisasi hingga ke daerah. Saat ini, jaringan Pemuda LIRA baru terbentuk di sekitar 20 provinsi dan 20 kabupaten/kota.

‎

‎"Ke depan, kita akan mengaktifkan kembali DPW-DPW dan mencari calon pengurus baru di berbagai daerah. Targetnya, struktur ini bisa terisi secara merata di seluruh Indonesia," ucapnya.

Pemuda LIRA akan didorong bersinergi dengan organisasi induk hingga ke level akar rumput mengikuti struktur LIRA yang telah terbentuk sampai tingkat kelurahan. Selain itu, organisasi juga membuka peluang kolaborasi dengan berbagai lembaga, termasuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

‎

‎"Kita ingin pemuda memiliki gagasan yang bisa diberikan kepada pemerintah. Prinsipnya, pemuda harus mendukung program pemerintah yang prorakyat, tetapi juga tetap kritis dan berani mengingatkan jika ada kebijakan melenceng," ujarnya.

‎

‎Menurut Sulthoni, sejumlah kader Pemuda LIRA telah terlibat dalam dunia politik, termasuk menjadi anggota DPRD. Hal ini diharapkan menjadi pintu masuk bagi kader lain untuk berkiprah lebih luas di pemerintahan.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja menginginkan agar DPP Pemuda LIRA bisa ikut menjadi mitra strategis Bawaslu menjaga demokrasi yang sehat di Indonesia. "Saya minta DPP Pemuda LIRA menjadi sahabat Bawaslu untuk mengawal demokrasi, proses Pemilu yang baik di Indonesia," ucapnya.