Bisnis.com, JAKARTA — Komnas Perempuan meminta maaf atas pernyataannya yang menyebut korban penyekapan dan penyiksaan di Bandung, YTR (29), selama tiga tahun belum termasuk kategori penyiksaan sebagaimana diatur dalam Konvensi PBB Menentang Penyiksaan.

Wakil Ketua Komnas Perempuan Ratna Batara Munti menegaskan pihaknya mendukung penuh korban untuk mendapatkan keadilan hukum serta pemulihan secara menyeluruh dalam kasus tersebut.

"Komnas Perempuan menyampaikan permohonan maaf yang tulus terkait pernyataan kami pada Konferensi Pers Hari Anti Penyiksaan Internasional, 26 Juni 2026, yang membahas kasus tersebut dalam kerangka Konvensi Menentang Penyiksaan," ujar Ratna dalam keterangan tertulis, Senin (29/6/2026).

Dia menjelaskan, pernyataan bahwa peristiwa yang dialami YTR belum termasuk kategori penyiksaan disampaikan semata-mata dalam konteks Konvensi Menentang Penyiksaan yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998.

Dalam Pasal 1 konvensi tersebut, penyiksaan didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh aparat atau pejabat negara, maupun aktor nonnegara atas perintah atau dengan pembiaran dari negara.

"Penjelasan tersebut tidak dimaksudkan untuk mengurangi beratnya kekerasan maupun penderitaan yang dialami korban," imbuhnya.
Ratna menegaskan kasus yang dialami YTR merupakan bentuk kekerasan berbasis gender terhadap perempuan (KBGtP) yang berlapis, sangat ekstrem, sadis, dan kejam, serta memenuhi unsur penganiayaan berat menurut hukum pidana.

Terlebih, kasus tersebut dinilai menimbulkan penderitaan yang luar biasa, mengakibatkan disabilitas permanen pada korban, serta memicu dampak fisik, psikologis, hingga kerugian ekonomi yang mendalam.

"Komnas Perempuan juga mendukung seluruh pihak yang telah melakukan langkah-langkah dengan segera dan terpadu atas peran serta rumah sakit dan pendamping, juga pada masyarakat, pemerintahan daerah, aparat penegak hukum yang bergerak cepat sehingga korban bisa tertangani dengan baik," pungkasnya.

Sebelumnya, Komisioner Komnas Perempuan Sondang Frishka Simanjuntak mengatakan kasus penyekapan YTR oleh Taufik Hidayat di Bandung belum dapat dikategorikan sebagai penyiksaan berdasarkan definisi dalam Konvensi PBB Menentang Penyiksaan.

Hal tersebut disampaikan Sondang dalam peringatan Hari Anti Penyiksaan Internasional di Kantor Ombudsman, Jakarta, Jumat (26/6/2026).

"Untuk kasus YTR, perlu kami sampaikan di sini, kasus YTR, itu kita belum bisa melihat sebagai sebuah kasus penyiksaan dalam definisi Konvensi Anti Penyiksaan. Dalam Konvensi Anti Penyiksaan, dia mensyaratkan bahwa perbuatan tersebut ditujukan untuk menimbulkan severe pain, kesakitan yang sangat luar biasa, untuk mendapatkan tujuan tertentu," kata Sondang.

JAKARTA - Anggota Komisi XIII DPR Marinus Gea mendukung usulan tambahan anggaran yang diajukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Komnas Perempuan dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi XIII DPR. Dia berpendapat, pembahasan mengenai kebutuhan anggaran kedua lembaga tersebut telah berlangsung dan pada prinsipnya Komisi XIII dapat memahami usulan yang diajukan untuk mendukung pelaksanaan amanat konstitusi yang diemban Komnas HAM dan Komnas Perempuan.

“Pembahasan sudah berlangsung, kita beberapa ada koreksi tadi soal penyajian data dan pada prinsipnya semuanya apa yang sudah diajukan kita sudah bisa pahami bersama untuk memenuhi konstitusi yang diamanatkan kepada Komnas HAM dan juga kepada Komnas Perempuan,” kata Marinus, Selasa (16/6/2026).

Ia mengungkapkan, dalam rapat tersebut dirinya juga menyinggung soal usulan tambahan anggaran karena masih terdapat sejumlah program yang belum mendapatkan alokasi dana. “Dan juga tadi saya menyinggung persoalan usulan tambahan karena banyak sekali anggaran-anggaran yang masih mereka alokasikan zero, nol ya dan tidak ada anggaran gitu,” imbuhnya.

Dirinya sempat mempertanyakan apakah tambahan anggaran yang diusulkan benar-benar akan berdampak pada pemenuhan hak-hak korban dan tugas pokok kedua lembaga tersebut. Dari penjelasan yang diterima, tambahan anggaran itu memang ditujukan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan yang berkaitan langsung dengan tugas Komnas HAM dan Komnas Perempuan.

“Dan saya bertanya kalau usulan tambahannya dipenuhi, diusulkan oleh Komisi 13 nanti mendukung usulan tambahan ini, apakah pemenuhan hak-hak korban, hak-hak asasi manusia yang menjadi tugas pokok dari Komnas HAM dan Komnas Perempuan terpenuhi dan ternyata memang angka yang diusulkan tambahan itu untuk memenuhi angka-angka yang tadi,” jelasnya.

Terkait efektivitas program yang dijalankan, Marinus menilai penggunaan anggaran oleh Komnas HAM telah berjalan dengan baik, sesuai tugas pokok dan fungsi lembaga tersebut. “Untuk seluruh mitra yang kita sudah melakukan pembahasan, untuk Komnas HAM saya kira sangat tepat sekali, sesuai dengan tupoksinya dan sangat efisien,” kata dia.

Lebih lanjut dia menambahkan bahwa anggaran Komnas HAM lebih banyak diarahkan untuk upaya pemenuhan hak-hak masyarakat yang mengalami pelanggaran hak asasi manusia. “Saya kira tidak ada anggaran-anggaran yang lebih banyak kepada urusan-urusan pembangunan, tapi terlebih kepada bagaimana pengusahaan pemenuhan-pemenuhan hak-hak rakyat yang hak asasinya terlanggar,” kata Marinus.

Sementara itu, terkait usulan tambahan anggaran Komnas Perempuan, Marinus menegaskan Komisi XIII DPR RI memberikan dukungan penuh. Menurutnya, lembaga tersebut memiliki peran penting dalam pemenuhan hak asasi manusia, khususnya bagi perempuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

“Ya, kita pasti mendukung usulan tambahan dari Komnas Perempuan. Kenapa? Karena Komnas Perempuan ini kan sangat-sangat terkait dengan pemenuhan hak asasi manusia, sebagai mana disebutkan juga dalam Undang-Undang TPKS. Sebagaimana kita tahu bahwa perempuan-perempuan di Indonesia banyak sekali yang hamnya dilanggar,” ujarnya.

Marinus menilai besaran tambahan anggaran yang diajukan Komnas Perempuan relatif kecil sehingga tidak menjadi persoalan untuk didukung oleh Komisi XIII DPR. “Dan usulannya tadi hanya sedikit saja, tidak ada persoalan. Komisi 13 sudah sepakat untuk mendukung usulan tambahan dari mereka,” pungkasnya.

JAKARTA - Puspadaya genap berusia 1 tahun pada 21 April 2026. Organisasi yang bergerak dalam bidang pemberdayaan perempuan, anak, dan disabilitas ini mengajak puluhan orang menyaksikan pemutaran dokumentasi jejak langkahPuspadaya.

Pemutaran dokumentasi jejak langkah Puspadaya itu dilakukan di Teater Perpustakaan Kemendikdasmen, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Kamis (30/4/2026) ini. Dihadiri mitra Puspadaya, komunitas, lembaga perempuan dan anak, hingga mahasiswa.

Dokumentasi itu menggambarkan tentang peristiwa hingga apa yang dialami korban kekerasan seksual ataupun keluarganya, termasuk dampaknya. Bahkan, peserta yang menyaksikan dokumentasi itu tak sedikit yang merasakan empatinya hingga menangis.

"Puspadaya hadir karena banyak dari mereka (para korban dugaan kekerasan seksual) itu terabaikan, takut untuk melapor, baik perempuan maupun anak," ujar Sekjen Puspadaya, Amriadi Pasaribu, Kamis (30/4/2026).

Menurut Amriadi, meski Puspadaya baru diresmikan 1 tahun lalu tapi Puspadaya sudah mendampingi 30 kasus, yang mana 1 kasus berhasil diselesaikan hingga mendapatkan putusan pengadilan. Dalam proses pendampingan, Puspadaya selalu berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Komnas Perempuan, KPAI, LPSK, hingga kementerian/lembaga.

Lihat video: KPAI dan Puspadaya Perindo Sosialisasi Pada Guru Terkait Hak Anak



"Tanpa kolaborasi semua, kita tidak akan bisa memberikan pendampingan dengan sebaik-baiknya," katanya.

Perwakilan dari Komnas Perempuan, Lis Eka mengapresiasi karena telah diundang dalam kegiatan tersebut. "Intinya kami mengapresiasi telah diundang mewakili Komnas Perempuan. Satu tahun perjalanan singkat, tapi 30 kasus sudah didampingi," katanya.