Bisnis.com, PALEMBANG— Subsektor industri kertas dan percetakan tercatat menjadi penopang utama realisasi investasi di Sumatra Selatan (Sumsel) yang telah mencapai Rp49,8 triliun hingga triwulan III/2025 atau melebihi target RPJMD sebesar Rp42,5 triliun.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sumsel, Lusapta Yudha Kurnia, mengatakan kuatnya kontribusi subsektor tersebut didorong oleh rencana pembangunan pabrik ketiga OKI Pulp and Paper.

“Penyumbang pertama itu tentu dari pulp and paper yang keluaran produknya tisu dan kertas,” ungkapnya, Senin (10/11/2025).

Berdasarkan data yang diterima Bisnis, realisasi investasi subsektor industri kertas dan percetakan mencapai Rp4,59 triliun atau setara 41,33% dari total investasi periode tersebut.

Lusapta menambahkan untuk penyokong investasi selanjutnya berasal dari mineral dan batubara (Minerba) yang menjadi bagian dari subsektor pertambangan.

Adapun nilai realisasinya hingga sembilan bulan tahun ini Rp10,31 triliun atau 26,64% dari total investasi di Sumsel.

“Ketiga itu dari infrastruktur. Dan kita berharap dengan adanya PSN dan tol yang menghubungkan antarwilayah bisa memberikan nilai tambah,” jelasnya.

Sementara pada triwulan terakhir tahun ini, pihaknya masih optimistis mampu merealisasikan target investasi yang diberikan pemerintah pusat sebesar Rp78,85 triliun.

Menurutnya investasi yang masih berpotensi untuk di tiga bulan tahun ini yaitu dari infrastruktur manufaktur yang terpantau menggeliat.

“Masih tetap infrastruktur, walaupun kita harap penanaman modal dalam negeri (PMDN) yang lebih bergeliat,” tuturnya.

Di tempat yang sama, Plt Sekretaris DPMPTSP Sumsel Eko Agusrianto menjelaskan total investasi hingga triwulan III tahun ini meliputi penanaman modal asing (PMA) Rp11,11 triliun dan PMDN Rp38,71 triliun.

“Dan berdasarkan laporan dari pelaku usaha jumlah tenaga kerja yang telah diserap sebanyak 47.025 orang tenaga kerja,” jelasnya.

Sedangkan untuk negara dengan nilai investasi tertinggi di Sumsel meliputi Singapura Rp7,19 triliun, Tiongkok Rp1,77 triliun, Malaysia Rp690 miliar, Inggris Rp325 miliar, dan Jepang Rp285 miliar.