GAZA - Awal bulan ini, para menteri Israel menggambarkan proyek kolonial mereka yang semakin meluas dengan bahasa niat – dengan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich mengumumkan “pembatalan” Perjanjian Hebron, dan penyiar Israel melaporkan tentang “aneksasi diam-diam” Gaza yang direncanakan oleh kabinet pemerintah. Minggu ini, visi itu mulai mengambil bentuk fisik.

Di Hebron, pasukan Israel membawa alat berat ke Masjid Ibrahimi dan mulai memasang balok baja di atas halaman terbukanya – sebuah perubahan struktural yang disebut oleh direktur masjid sebagai perubahan mendasar pada karakter historis situs kuno tersebut; otoritas Israel juga telah memblokir seruan azan di sana selama satu setengah minggu.

Di Gaza, Smotrich mengumumkan bahwa Administrasi Permukiman yang dipimpinnya telah "menyelesaikan rencana" untuk tiga permukiman di utara Jalur Gaza dan meminta Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk menyetujuinya. Dan di sepanjang apa yang disebut "Garis Kuning" yang membatasi kendali Israel di Gaza, pasukan Israel mendorong penanda semen mereka lebih jauh ke barat, memperluas wilayah di bawah kendali mereka.

Dunia Fokus ke Iran, Israel Justru Percepat Perebutan Lahan di Gaza dan Tepi Barat

1. Aneksasi, dari Cetak Biru hingga Pembangunan

Jika pembangunan Masjid Ibrahimi adalah konstruksi yang paling terlihat minggu ini, pembangunan kolonial yang lebih tenang terjadi di seluruh sistem pos terdepan Tepi Barat, di mana negara bergerak untuk memperkuat infrastruktur permukiman yang bahkan hukum Israel pun anggap ilegal. Otoritas Israel menyatakan 465 dunum (0,465 kilometer persegi) tanah di dekat Sinjil, utara Ramallah, sebagai "tanah negara", sebuah penetapan yang menurut Komisi Kolonisasi dan Perlawanan Tembok dimaksudkan untuk melegalkan secara retroaktif pos terdepan Givat Haroeh – yang diubah menjadi pemukiman resmi pada tahun 2023 – dan untuk menyatukannya ke dalam blok pemukiman di sekitarnya di sepanjang Rute 60.

Sementara itu, para pemukim membuat jalan pintas baru di tanah pribadi Palestina di dekat Kobar dan Beitillu dan mendirikan pagar untuk merebut tanah untuk pos terdepan baru antara al-Mazraa ash-Sharqiya dan Kafr Malek, menurut Wafa dan jaringan aktivis lokal.

Di Gaza, proyek perebutan tanah Israel semakin maju. Smotrich mengatakan persiapan untuk tiga pemukiman di utara telah selesai, dengan alasan pemukiman Yahudi akan membentuk sabuk keamanan bagi komunitas perbatasan Israel. Netanyahu, secara terpisah, mengatakan Israel berupaya untuk mengambil alih 70 persen wilayah Gaza.

Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB (OCHA) melaporkan bahwa sekitar tengah malam pada tanggal 23 Juni, di dekat Beit Lahiya, sebuah quadcopter dilaporkan menjatuhkan amunisi pembakar yang membakar tiga tenda pengungsi, setelah itu pasukan menempatkan blok semen kuning di dekat tempat tinggal keluarga-keluarga tersebut – perluasan garis, catat OCHA, di mana kantor hak asasi manusia PBB telah mencatat pembunuhan hampir 200 warga Palestina sejak Oktober. OCHA sekarang menilai 65 persen wilayah Gaza sebagai "wilayah dengan akses terbatas".

2. Israel Terus Membunuh Anak-anak Palestina

Pada tanggal 23 Juni, Komisi Penyelidikan Internasional Independen PBB menemukan bahwa pasukan Israel telah dengan sengaja menargetkan dan membunuh anak-anak Palestina – setidaknya 20.179 antara Oktober 2023 dan Oktober 2025, sekitar 30 persen dari semua yang terbunuh. Komisi tersebut mengatakan bahwa pembunuhan anak-anak secara sengaja merupakan elemen kunci yang membuktikan niat genosida. Israel menolak laporan tersebut sebagai "fitnah palsu".

Beberapa hari kemudian, kelompok hak asasi manusia Israel, B’Tselem, melaporkan bahwa pasukan Israel telah membunuh 241 anak-anak dan remaja Palestina di Tepi Barat yang diduduki sejak Oktober 2023, dan menggambarkannya sebagai hasil dari kebijakan yang memungkinkan pembunuhan warga Palestina tanpa pertanggungjawaban sama sekali.

3. Pemukim Zionis Bakar Rumah Warga Palestina

Di komunitas Dar Fazaa dan East Taybeh di wilayah Ramallah, laporan terbaru OCHA mencatat 11 serangan pemukim sejak pos terdepan baru didirikan di dekatnya pada bulan Mei, dengan para pemukim merebut satu-satunya titik air dan memutus pasokan air ke lebih dari 200 orang – bagian dari pengosongan bertahap yang telah membersihkan sembilan dari 10 komunitas Badui di sepanjang jalan yang sama.

Tanggapan negara terhadap gelombang kekerasan pemukim, dalam beberapa kasus terisolasi, bersifat menghukum. Jaksa Israel mendakwa enam pemukim – lima anak di bawah umur dan seorang berusia 18 tahun – atas pembakaran pada 14 Juni di Deir Dibwan, di mana para penyerang bertopeng membakar kendaraan dan sebuah masjid, dan pasukan Israel menghancurkan rumah-rumah di pos pemukim di Beit Anot pada 25 Juni.

Namun, baik dakwaan maupun penghancuran pemukiman tersebut memicu protes dari para pemimpin pemukim, dan terjadi selama seminggu di mana, menurut laporan Wafa, serangan dan pembakaran oleh pemukim terus berlanjut setiap hari – dan di mana rancangan undang-undang parlemen Israel untuk melarang kunjungan Palang Merah ke tahanan Palestina gagal hanya karena anggota parlemen ultra-Ortodoks memboikot pemungutan suara koalisi.

4. Israel Gempur Gaza Meski Ada Gencatan Senjata

Di Gaza, hampir sembilan bulan setelah gencatan senjata nominal, jumlah korban tewas pasca-gencatan senjata meningkat menjadi setidaknya 1.045, menurut Kementerian Kesehatan Gaza. Serangan Israel dalam seminggu terakhir – terpisah dari yang telah disebutkan sebelumnya – termasuk serangan pada 25 Juni di Beit Lahiya yang menewaskan satu orang, serangan pada 26 Juni yang mengenai sebuah kendaraan di dekat kamp Maghazi, menewaskan tiga petugas polisi, dan serangan pada 27 Juni di al-Mawasi yang menewaskan dua saudara kandung.

Kementerian Kesehatan memperingatkan bahwa sekitar setengah dari mesin dialisis di Gaza telah berhenti berfungsi karena kekurangan pasokan, karena Israel terus melarang masuknya pasokan medis penting; OCHA melaporkan bahwa upaya kemanusiaan di Gaza masih kurang dari 25 persen didanai.

JAKARTA - Duta Besar (Dubes) Republik Islam Iran untuk Indonesia, HE Mohammad Boroujerdi menyatakan, negaranya menginginginkan gencatan senjata terjadi di Lebanon. Namun, pihaknya tak ingin ada gencatan senjata di Gaza, lantaran tak menguntungkan rakyat Palestina.

Menurutnya, situasi di Lebanon dan di Palestina berbeda. Ia berkata, Lebanon belum diduduki oleh tentara Israel, sementara kondisi di tanah Gaza telah dikuasai oleh zionis.

"Ketika suatu wilayah diduduki, Anda tidak menginginkan gencatan senjata. Anda ingin pendudukan itu berakhir. Anda ingin tanah tersebut kembali ke masyarakat yang sebenarnya. Rakyat tidak menginginkan gencatan senjata," ujar Boroujerdi dalam diskusi Serikat Jurnalis Islam Indonesia (Sajid) bertajuk di AQL Islamic Center, Jakarta Selatan, Jumat (26/6/2026).

Boroujerdi pun mencontohkan jika Jakarta dikuasai selama berminggu-minggu dan ada yang menyerukan gencatan senjata. Ia meyakini, mayoritas rakyat tak akan setuju sebelum dibebaskan lebih dulu Jakarta.

"Jadi, Palestina telah diduduki. Tetapi Lebanon, tidak. Lebanon sedang dibombardir di mana-mana. Jadi, kita menginginkan gencatan senjata di Lebanon, tetapi tidak di Gaza karena gencatan senjata di Gaza, itu tidak menguntungkan rakyat Palestina. Mereka ingin tanah mereka bebas," ujar Boroujerdi.

"Jadi, mereka tidak menginginkan gencatan senjata. Itulah, itulah perbedaannya. Kita harus memahami perbedaan antara wilayah-wilayah tersebut. Bahkan jika mereka menduduki Lebanon, kami tidak menginginkan gencatan senjata lagi, kami ingin tanah tersebut dibebaskan," tambahnya.

Ia menegaskan, pihaknya mendukung kelompok perlawanan untuk membebaskan tanah Gaza.

"Kami menyerukan di sini, "Bebaskan, Bebaskan Palestina." Bebaskan, Bebaskan Palestina adalah kebalikan dari gencatan senjata. Apakah itu benar? Ya," tegas Boroujerdi.

GAZA - Para jurnalis Palestina memberikan penghormatan kepada rekan mereka di Al Jazeera, Ahmed Wishah, yang tewas dalam serangan udara Israel di kamp pengungsi Bureij di Gaza tengah. Ia adalah jurnalis Al Jazeera ke-12 yang dibunuh oleh Israel di Gaza, yang telah menjadi tempat paling mematikan bagi jurnalis di dunia.

Wishah, 25 tahun, tewas pada hari Sabtu, beberapa minggu setelah saudaranya, Mohammed, yang juga bekerja untuk jaringan yang berbasis di Doha, tewas dalam penembakan yang disengaja oleh Israel terhadap mobilnya.

Setidaknya 260 jurnalis Palestina telah tewas sejak Israel melancarkan perang genosida pada Oktober 2023, menurut Komite Perlindungan Jurnalis.

Siapa Ahmed Wishah? Jurnalis Al Jazeera yang Dibunuh Israel

1. Asli Palestina

Lahir di kamp pengungsi Bureij, Ahmed Samir Mohammed Wishah adalah anak bungsu dari tiga bersaudara. Ia bekerja sebagai juru kamera untuk Al Jazeera Mubasher.

Jurnalis tersebut tewas ketika serangan udara Israel menghantam sebuah rumah. Dua warga Palestina lainnya juga tewas dalam serangan tersebut karena Israel terus melanjutkan serangannya meskipun ada "gencatan senjata" pada bulan Oktober.

Wishah menjadi terkenal selama perang Gaza karena menemani dan merekam footage untuk mendiang saudaranya, seorang koresponden Al Jazeera Mubasher yang tewas pada 8 April.

Bersama-sama, mereka membentuk duo media yang mendokumentasikan penderitaan rakyat Palestina dan peristiwa perang yang sedang berlangsung.

Dalam sebuah wawancara setelah kematian saudaranya, Wishah menyerukan kepada dunia untuk menghentikan pembunuhan jurnalis.

“Biarlah kemartiran Mohammed Wishah menjadi akhir dari pembunuhan jurnalis. Inilah pesan saya kepada dunia. Seseorang harus menghentikan pendudukan dari menargetkan jurnalis. Itulah satu-satunya pesan kami: Hentikan pendudukan Israel dari menargetkan jurnalis,” kata Ahmed pada bulan April.

Dedikasi Ahmed kepada saudaranya jauh melampaui tugas jurnalistiknya.

Setelah kematian Mohammed, ia juga merawat anak-anak mendiang saudaranya dan memikul tanggung jawab tambahan dalam keluarga mereka.

2. Teman yang Setia

Talal Mahmoud, seorang koresponden Al Jazeera Mubasher di Gaza, mengenang kedekatannya dengan kedua bersaudara itu.

“Saya mengenal Ahmed sejak awal perang. Dia selalu hadir, menemani saudaranya Mohammed di tenda tempat dia tinggal,” kata Mahmoud.

“Mengingat pekerjaan kami yang sama, kami sering berkumpul di tenda itu di Rumah Sakit Martir Al-Aqsa atau Rumah Sakit al-Awda di kamp Nuseirat, bertukar pikiran dan membahas detail liputan kami.”

“Dia bukan hanya teman tetapi juga rekan kerja di saluran yang sama. Dia sering menemani saya dalam tugas, mendokumentasikan peristiwa yang kami liput selama berbulan-bulan perang ini.”

Mahmoud juga berbagi kisah yang mengharukan beberapa hari sebelum kematian Ahmed.

“Pertemuan terakhir saya dengan Ahmed adalah beberapa hari yang lalu ketika dia memberi tahu kami bahwa ibunya ingin menyiapkan makanan untuk mengenang saudaranya yang gugur, Mohammed. Dia membawakan kami maftoul [hidangan tradisional Palestina], sambil berkata, ‘Ini dari ibuku, persembahan belas kasihan untuk jiwa saudaraku Mohammed. Mohon doakan dia.’”

“Kami makan sampai kenyang, dan kami berdoa dengan sungguh-sungguh memohon rahmat dan pengampunan untuk Mohammed,” kenang Mahmoud.

3. Sosok yang Lembut

Berbicara dari sebuah pemakaman di Bureij, Khaled al-Shatli, yang juga seorang juru kamera Al Jazeera Mubasher, menggambarkan Ahmed sebagai sosok yang lembut.

“Ketika Anda berbicara tentang Ahmed Wishah, Anda berbicara tentang seorang pemuda yang sopan dan bermoral tinggi.”

“Dia sangat pandai berbicara dan memiliki tata krama yang indah. Dia selalu bercanda dengan semua rekan kerja yang bekerja bersamanya.”

Hari-hari terakhir kehidupan Ahmed tampaknya membawa pesan perpisahan, kata al-Shatli.

“Baru kemarin, dia mengucapkan selamat tinggal kepada teman dan keluarganya di kamp Bureij, berfoto bersama mereka dalam apa yang terasa seperti perpisahan terakhir,” katanya pada hari Minggu.

Mengenang pertemuan terakhir mereka pada hari Jumat, ia menambahkan: “Saya bercanda dengannya tentang pakaian barunya. Dia menjawab, ‘Ini pakaian yang tidak biasa saya pakai, tetapi mungkin sesuatu di dalam diri saya mendorong saya untuk memakainya.’”

4. Memiliki Semangat yang Tulus

Mohammad al-Akhras, seorang fotojurnalis yang bekerja dengan CGTN, saluran berita berbahasa Inggris dari China Global Television Network yang dikelola negara, mengenang Ahmed sebagai “orang yang baik, lembut, dan sangat berprinsip yang membawa semangat ceria kepada rekan-rekannya”.

“Dia bekerja dengan semangat yang tulus, dan tujuan utamanya dalam liputannya adalah untuk menyampaikan pesan rakyat dan penderitaan mereka.”

“Dia selalu berbicara tentang mati syahid dan surga. Setiap kali kami bercanda bertanya kepadanya, ‘Apakah Anda tidak ingin menikah? Apakah Anda tidak ingin kami merayakan pernikahan Anda?’ dia hanya akan menjawab, ‘Pernikahan saya akan di surga.’ Dia mencapai persis apa yang dia minta.”

“Sebagai jurnalis, kami menempuh jalan mati syahid ini karena penargetan pers oleh Israel telah menjadi rutinitas sistematis,” kata al-Akhras.

“Pendudukan ingin membunuh citra, membunuh kebenaran, dan mengaburkan realitas.”

5. Al Jazeera Membantah Tuduhan Palsu Israel

Dalam sebuah pernyataan kepada kantor berita AFP pada hari Sabtu, seorang juru bicara militer Israel menuduh Ahmed Wishah, tanpa memberikan bukti, sebagai “teroris Hamas”.

Dalam sebuah pernyataan, Al Jazeera membantah tuduhan itu sebagai “tidak berdasar”, dengan mengatakan bahwa militer Israel telah “tanpa henti menyebarkan tuduhan palsu” terhadap stafnya untuk “membenarkan kejahatannya terhadap jurnalis dan juru kamera Al Jazeera di Gaza”.

“Upaya-upaya ini tidak menipu siapa pun dan tidak dapat mengaburkan kebenaran yang disaksikan oleh dunia,” kata jaringan media tersebut, menyebutnya sebagai “kampanye pencemaran nama baik”.

Komite Perlindungan Jurnalis sebelumnya telah mengutuk “pencemaran nama baik jurnalis Palestina yang tewas” oleh Israel. Kelompok kebebasan pers tersebut mengatakan telah mendokumentasikan pola Israel “menuduh jurnalis sebagai teroris tanpa menghasilkan bukti yang kredibel”.

Dalam pernyataannya pada hari Sabtu, Al Jazeera mengatakan pihaknya bertekad “untuk mengambil setiap tindakan hukum yang tersedia untuk menuntut para pelaku” dari “kejahatan” terhadap stafnya di Gaza.

Mereka menambahkan bahwa mereka tetap berkomitmen untuk meliput peristiwa di daerah kantong tersebut tetap ada meskipun militer Israel "berupaya membungkam suara kebenaran".

GAZA - Mesir meluncurkan intervensi diplomatik mendesak untuk menyelamatkan kesepakatan gencatan senjata Gaza yang rapuh yang berada di ambang kehancuran.

Pemerintah Mesir memperingatkan Israel agar tidak memperluas pendudukan di Gaza, yang akan merusak upaya untuk mengakhiri perang di tengah gelombang serangan udara yang mematikan.

Menurut seorang pejabat intelijen Mesir yang berbicara kepada Al Jazeera, Mesir juga telah mengundang delegasi senior Hamas, yang dipimpin oleh kepala negosiator Khalil al-Hayya, untuk pembicaraan mendesak guna menyelamatkan proses perdamaian.

Sumber tersebut menggambarkan kontak antara kedua pihak sebagai intens, dan mengatakan Kairo sedang berpacu untuk mengatur negosiasi sebelum akhir pekan untuk mencegah perang habis-habisan di Gaza.

Langkah-langkah diplomatik ini terjadi setelah serangan militer Israel yang diperbarui di Gaza dan pernyataan dari pejabat tinggi Israel yang mengancam akan merusak diplomasi selama berbulan-bulan.

Setidaknya 141 warga Palestina telah tewas dalam dua minggu terakhir dalam peningkatan serangan Israel.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada hari Kamis mengeluarkan arahan yang memerintahkan militer untuk memperluas wilayah yang dikuasainya dari 53% menjadi 70%.

Hal ini pada dasarnya melanggar rencana perdamaian komprehensif yang dimediasi AS dan ditandatangani pada Oktober 2025 di bawah pemerintahan Trump, kata para mediator.

Memperparah krisis, Menteri Pertahanan Israel Israel Katz juga memicu kemarahan regional dengan secara terbuka menghidupkan kembali rencana "migrasi sukarela" warga Palestina keluar dari wilayah tersebut.

Berbicara selama pengumuman yang mengkonfirmasi pembunuhan kepala militer Hamas yang baru diangkat, Mohammed Odeh, Katz menegaskan bahwa skema pemindahan paksa akan dilaksanakan "pada waktu yang tepat dan dengan cara yang tepat".

Melansir Al Jazeera, Kairo mengirimkan peringatan kepada pemerintah Israel, menolak tindakan apa pun yang dirancang untuk mendorong penduduk Gaza menuju emigrasi sukarela atau langsung Warga Palestina menuju perbatasan Rafah dengan Mesir.

Mesir telah berkoordinasi dengan mediator di Qatar dan Turki, serta pejabat AS, untuk mengembalikan proses ke jalur negosiasi, termasuk revisi terhadap adendum rencana perdamaian Gaza asli, yang dirancang untuk mengurangi kekerasan.

Sumber tersebut mengatakan Mesir dan para mediatornya menyadari bahwa pernyataan Netanyahu baru-baru ini tentang perluasan pendudukan Israel di Gaza, serta serangan yang menewaskan tokoh militer Hamas Izz al-Din al-Haddad dan Mohammed Odeh, didorong oleh perhitungan elektoral dan diperparah oleh kesulitan yang dihadapi Netanyahu di Lebanon.

Mesir telah menghubungi pejabat Amerika Serikat untuk meminta Presiden Donald Trump agar segera menahan Netanyahu, mengingat eskalasi Israel baru-baru ini di Gaza, kata sumber tersebut.

Seorang pejabat senior Hamas di luar negeri mengatakan kepada Al Jazeera bahwa Hamas telah menerima komunikasi dari Mesir yang bertujuan untuk menahan eskalasi dan mencegah perundingan gagal, menunjukkan bahwa pertemuan di Kairo diperkirakan akan berlangsung dalam beberapa hari.

Hamas mengatakan gencatan senjata berada di ambang kehancuran karena pelanggaran berulang Israel, dan menyerukan AS dan negara-negara penjamin untuk mengambil langkah-langkah "serius dan mendesak" untuk memaksa Israel menghormati komitmennya.

Israel dan Hamas menyepakati gencatan senjata pada bulan Oktober untuk mengakhiri pertempuran selama dua tahun, yang telah menyebabkan lebih dari 72.000 warga Palestina tewas dan sebagian besar penduduk Gaza kehilangan tempat tinggal.

Meskipun gencatan senjata masih berlaku, setidaknya 929 warga Palestina telah tewas dalam serangan Israel sejak Oktober.

GAZA - Di tendanya, tempat ia menghabiskan sebagian besar waktu selama perang genosida Israel di Gaza , I’tidal Hamdan yang berusia 68 tahun bersiap untuk Idul Adha ketiga kalinya berturut-turut jauh dari rumah.

Hamdan membayangkan tahun ini akan berbeda. Ia berharap dapat mewujudkan mimpi seumur hidupnya untuk menunaikan ibadah Haji, salah satu dari lima rukun Islam yang wajib, bersama suaminya. Namun ia tidak memiliki kesempatan untuk meninggalkan Gaza, dan suaminya yang berusia 67 tahun tewas dalam serangan Israel tahun lalu.

“Mungkin saya telah memimpikannya selama lebih dari 10 tahun,” katanya kepada Al Jazeera. “Suami saya sangat menginginkan Haji… dan dia terbunuh sebelum dia dapat mewujudkan keinginannya.”

4 Fakta Perayaan Iduladha di Gaza, Tidak Ada Daging Korban dan Gagal Berangkat Haji

1. Tidak Bisa Berhaji

Pembatasan Israel terhadap titik keluar di Gaza berarti bahwa untuk tahun ketiga berturut-turut, tidak ada jamaah yang berangkat untuk ibadah Haji – ibadah yang bertepatan dengan Idul Adha.

Banyak keluarga pengungsi tidak dapat kembali ke rumah mereka, jika bangunan tersebut masih berdiri, dan menghiasinya dengan ornamen Idul Adha karena pembatasan pergerakan oleh Israel.

Pengepungan dan perang Israel di Gaza berarti hanya sedikit sapi atau domba yang selamat, sehingga kebiasaan pengorbanan hewan – fitur penting lainnya dari festival ini – hanya akan dirayakan oleh sedikit keluarga tahun ini.

Sebelum perang, nama Hamdan, bersama dengan nama suaminya, muncul dalam daftar Haji 2024, dengan alokasi ketat pada jumlah jamaah yang diizinkan dari setiap negara karena tingginya permintaan di antara 2 miliar umat Muslim di dunia. Tetapi perang genosida Israel di Gaza telah menunda tanpa batas waktu peristiwa sekali seumur hidup ini bagi Hamdan.

Sejak hari-hari pertama perang, Hamdan, seorang ibu dari 11 anak, dan keluarganya terpaksa mengungsi dari rumah mereka ketika Beit Hanoon di Gaza utara dibombardir hebat oleh Israel.

Selain kehilangan suaminya, dua putranya dan enam cucunya juga tewas dalam serangan Israel yang terpisah selama perang.

Terlepas dari semuanya, Hamdan tetap berpegang pada harapan bahwa ia akhirnya akan mengakhiri perjalanan panjang duka dan kesakitan dengan melaksanakan ibadah Haji, tetapi bukan tahun ini.

2. Tanpa Ada Daging Kurban

Emad Suhweil, 43, seorang ayah pengungsi dari Beit Lahiya di Gaza utara, mengatakan bahwa tidak adanya ternak di pasar berarti Idul Adha telah kehilangan komponen lainnya.

“Setiap tahun kami biasa berkorban… kami akan menyembelih, berbahagia, makan bersama, dan membagikannya kepada kaum miskin, itu adalah hari-hari yang indah,” katanya kepada Al Jazeera. “Saya biasa membeli seekor domba atau berbagi seekor anak sapi.”

Secara tradisional, pengorbanan diakhiri dengan pesta yang menyatukan seluruh keluarga di satu meja, menciptakan rasa sukacita dan kehangatan. Namun di tengah kehilangan dan kesulitan, pesta jauh dari pikiran banyak orang di Gaza tahun ini.

“Apa artinya Idul Adha tanpa pengorbanan atau Haji? Saat ini, orang bahkan tidak memikirkan pengorbanan… mereka bahkan tidak mampu membeli dua kilogram sayuran,” tambahnya. “Kita semua menderita untuk memenuhi kebutuhan paling mendasar karena harga yang melambung tinggi.”

Meskipun jumlah ternak di Gaza terbatas, membeli hewan jauh di luar kemampuan finansial sebagian besar keluarga, kata Suhwell.

“Domba yang dulunya berharga sekitar 400–500 dinar Yordania (USD560–USD700), atau sekitar 2.000 shekel, sebelum perang sekarang berharga sekitar 16.000–17.000 shekel (USD4.400–ISD4.700) untuk hewan seberat 50 kilogram [110 pon], dan kondisinya sangat lemah,” tambahnya dengan heran.

Ada laporan bahwa hewan yang biasanya berharga $400 hingga $600 pada tahun-tahun sebelumnya sekarang bisa dijual hingga $6.000.

3. Tidak Bisa Membeli Pakaian Baru

Sejak perang dimulai pada Oktober 2023, sektor peternakan Gaza telah mengalami kehancuran total. Menurut Kamar Dagang dan Industri Gaza, lebih dari 90 persen peternakan telah hancur atau rusak akibat serangan Israel dan pembatasan pergerakan barang-barang penting bagi sektor pertanian.

Israel juga telah mencegah masuknya hewan ternak ke wilayah tersebut, yang mungkin telah mengurangi sebagian tekanan yang disebabkan oleh kekurangan domestik.

Ada kebiasaan lain yang umum di Idul Adha yang akan hilang tahun ini.

“Sekarang, saya tidak bisa membeli pakaian baru untuk anak-anak saya karena harganya; banyak orang seperti saya,” kata Suhweil.

“Wanita, anak perempuan, pemuda, dan anak-anak semuanya mengantre untuk mendapatkan bantuan. Kami merasa seolah-olah kami adalah sekte Muslim yang berbeda, tidak dapat melakukan ritual Idul Adha apa pun.”

Fawzi Hamdan, 63 tahun, seorang ayah dari tujuh anak, mengatakan bahwa tiga tahun perang telah mengubah citra Idul Adha yang pernah ia kenal.

“Saya menabung untuk menunaikan ibadah Haji bersama istri saya… tetapi keadaan tidak memungkinkan,” kata Hamdan kepada Al Jazeera.

“Kami terkepung… kami tidak bisa keluar atau masuk, tidak bisa menunaikan ibadah Haji, tidak bisa menerima perawatan, tidak bisa melakukan apa pun secara normal.”

Idul Adha pada tahun 2025 dirayakan oleh banyak orang di Gaza yang hidup dalam kondisi seperti kelaparan, bahkan tanpa kebutuhan pokok sekalipun.

“Tahun lalu, saya mengganti kurban dengan sekaleng daging kalengan… tahun ini, saya tidak tahu,” candanya. “Mungkin kita boleh menyembelih ayam sebagai kurban… atau membeli daging beku?”

4. Berharap Perang Berakhir

Intisar Awda, 56 tahun, ibu pengungsi dengan 10 anak dari Beit Hanoon, mengenang masa ketika rumah-rumah di Gaza penuh dengan aktivitas, kunjungan, dan persiapan untuk kegembiraan anak-anak.

“Dulu kami menyiapkan meja Idul Adha yang penuh dengan daging dan hidangan terbaik… kami merasakan pengorbanan, merasakan Idul Adha, merasakan kegembiraan,” katanya.

Awda telah kehilangan putrinya yang berusia 35 tahun, dan ketiga cucunya kemudian tersebar di antara anggota keluarga yang berbeda. Terlepas dari semua penderitaan ini, katanya perang telah mengajarkannya pelajaran tentang kesabaran.

“Kami mengungsi dan menderita kesulitan yang tak tertahankan… tetapi kami masih berpegang pada harapan meskipun kehilangan segalanya,” katanya.

“Saya berharap Idul Fitri berikutnya datang tanpa perang… Saya selalu berkata, ‘Ya Tuhan, jangan ambil nyawa saya sebelum saya mengunjungi Ka'bah… saya dan suami saya, bersama-sama.’”

GAZA - Israel mengklaim telah membunuh komandan sayap militer Hamas, Mohammed Odeh, dalam serangan di Gaza pada hari Selasa - beberapa hari setelah pendahulunya tewas dalam serangan serupa.

"Setidaknya tiga warga Palestina tewas dan puluhan lainnya terluka dalam serangan besar hari Selasa, yang menghantam sebuah bangunan tempat tinggal di salah satu area pasar tersibuk di Kota Gaza," kata petugas medis dan saksi mata setempat, dilansir BBC.

Militer Israel dan dinas keamanan Shin Bet mengatakan bangunan yang berfungsi sebagai tempat persembunyian Odeh menjadi sasaran setelah pergerakannya dilacak selama beberapa bulan. Belum ada komentar langsung dari Hamas.

Ini adalah serangan mematikan terbaru Israel di Gaza meskipun gencatan senjata dengan Hamas telah dimulai pada bulan Oktober.

Serangan tersebut menghantam tiga lantai atas gedung al-Kayali di pusat Kota Gaza, di mana jalanan ramai dengan para pembeli menjelang hari raya Idul Adha.

Sebuah pernyataan dari Pasukan Pertahanan Israel (IDF) dan Shin Bet mengatakan: "Sebagai bagian dari operasi gabungan IDF dan Shin Bet untuk melenyapkan teroris Mohammed Odeh, beberapa bangunan di jantung Kota Gaza yang berfungsi sebagai tempat persembunyiannya diserang, setelah berbulan-bulan melakukan pengawasan intelijen untuk melacak pergerakannya dan pergerakan para asistennya di organisasi tersebut."

Mereka menambahkan bahwa mereka juga menyerang "sebuah apartemen di dekatnya milik seorang pejuang Hamas yang melakukan penyerangan pada 7 Oktober dan merupakan bagian dari lingkaran asisten Odeh", merujuk pada serangan yang dipimpin Hamas di Israel selatan yang memicu perang di Gaza.

Tim penyelamat bergegas ke lokasi serangan tetapi kesulitan mencapai lantai atas karena besarnya kerusakan dan kepadatan di daerah tersebut.

Saksi mata mengatakan setidaknya lima rudal menghantam gedung tersebut hampir bersamaan dari arah yang berbeda.

Seorang warga mengatakan dia mendengar suara helikopter melayang di atas sebelum serangan itu.

Rekaman dari lokasi kejadian menunjukkan ambulans dan kru pertahanan sipil mencari di dalam gedung yang rusak sementara kerumunan orang berkumpul di dekatnya.

Kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan pada hari Selasa bahwa Odeh adalah "salah satu arsitek pembantaian 7 Oktober".

"Odeh bertanggung jawab atas pembunuhan, penculikan, dan melukai banyak warga Israel dan tentara IDF," lanjut pernyataan itu.

Pendahulunya sebagai komandan sayap bersenjata kelompok itu, Izz ad-Din al-Haddad, tewas dalam serangan udara Israel lainnya pada awal Mei.

Serangan itu juga menargetkan sebuah gedung tempat tinggal dan menewaskan sedikitnya tiga orang, menurut saksi mata dan sumber lokal.

Israel telah melakukan serangan reguler di seluruh Gaza sejak gencatan senjata dimulai pada 10 Oktober.

Hamas berulang kali menuduh Israel melanggar ketentuan gencatan senjata dan menyerang warga sipil. Kementerian Kesehatan yang dikelola Hamas di wilayah Palestina melaporkan lebih dari 900 orang tewas dalam serangan Israel selama gencatan senjata.

Pemerintah Israel mempertahankan bahwa mereka memiliki izin untuk menargetkan anggota Hamas dan pada gilirannya menuduh Hamas melanggar perjanjian gencatan senjata dengan gagal melucuti senjata.

Tahap-tahap selanjutnya dari rencana perdamaian yang dipimpin AS untuk Gaza belum diberlakukan, dengan kemajuan yang terhenti sejak AS dan Israel memulai perang dengan Iran pada bulan Februari.

AS mengumumkan dimulainya fase kedua rencana tersebut pada bulan Januari, dengan pemerintahan Gaza diambil alih oleh pemerintahan transisi teknokratis bersamaan dengan demiliterisasi dan rekonstruksi wilayah tersebut.

Namun, pembicaraan tentang perlucutan senjata tetap buntu, sementara Hamas sejak itu mengaktifkan kembali pasukan polisinya dan tampaknya menegaskan kembali otoritasnya.

Dalam pernyataannya, Netanyahu mengatakan Israel akan "terus mengejar siapa pun yang ikut serta dalam pembantaian 7 Oktober", menambahkan: "Cepat atau lambat, Israel akan menangkap mereka semua."

Sekitar 1.200 orang tewas dalam serangan yang dipimpin Hamas dan 251 lainnya disandera.

Israel menanggapi dengan melancarkan kampanye militer besar-besaran di Gaza, yang menghancurkan sebagian besar wilayah Palestina dan menyebabkan banyak dari 2,1 juta penduduknya mengungsi.

Pasukan Israel telah membunuh lebih dari 72.800 orang di Gaza, menurut kementerian kesehatannya, yang angkanya dianggap dapat diandalkan oleh PBB.

Serangan Israel terbaru di Gaza terjadi setelah 31 orang tewas akibat serangan Israel di Lebanon, di mana Netanyahu telah berjanji untuk meningkatkan aksi militer terhadap kelompok bersenjata Hizbullah. Militer Israel mengatakan serangannya menargetkan infrastruktur dan pejuang Hizbullah.

JAKARTA - Perhimpunan Filantropi Indonesia (PFI) mengecam keras tindakan militer Israel yang menghadang, melakukan pembajakan bersenjata, penangkapan, dan penahanan paksa armada kemanusiaan Global Sumud Flotilla (GSF) 2.0 di perairan internasional Laut Mediterania. Diketahui, 9 WNI ikut dalan misi kemanusiaan tersebut.

Ketua Badan Pengurus PFI M Rizal Algamar mengatakan, filantropi adalah cinta kasih kepada sesama manusia yang melampaui batas bangsa, agama, dan negara. Karenanya, tindakan tersebut bukan sekadar isu politik, tetapi merupakan serangan terhadap kepercayaan jutaan donatur Indonesia yang telah mempercayakan amanah kepada para pegiat filantropi.

"Menyerang misi kemanusiaan yang membawa bantuan untuk warga sipil yang menderita adalah pengingkaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan paling mendasar," ujar Rizal, Kamis (21/5/2026).

GSF 2.0 merupakan manifestasi nyata dengan kekuatan 50 kapal yang membawa 337 aktivis dari berbagai negara, termasuk pegiat filantropi dan jurnalis asal Indonesia. Armada bantuan kemanusiaan itu juga membawa logistik, obat-obatan, dan bahan pangan untuk warga Gaza, Palestina.

PFI menegaskan tindakan Israel melanggar berbagai instrumen hukum internasional, yakni Konvensi Jenewa IV dan protokol tambahan I; UNCLOS 1982; Resolusi DK PBB 2417 serta Duham. Selain itu, tindakan tersebut juga mencederai fondasi etika filantropi global sebagaimana dirumuskan dalam Principles for Good Philanthropy OECD dan WINGS.

"Sphere Standards yang menjamin hak setiap manusia atas bantuan kemanusiaan; serta Code of Conduct for Disaster Relief ICRC (1994) yang melarang misi kemanusiaan dijadikan sandera kepentingan militer atau politik apa pun,” kata Rizal.

Atas insiden ini, PFI mendesak Pemerintah RI melalui Kementerian Luar Negeri dan KBRI di Yordania, Mesir, serta Turki, untuk segera mengambil langkah diplomatik darurat yang tegas dan terukur. "Melindungi warga negara yang menjalankan misi kemanusiaan adalah kewajiban konstitusional, bukan pilihan," ujarnya.

PFI juga mendesak Sekretaris Jenderal PBB, OCHA, Dewan Keamanan, dan Dewan HAM PBB untuk segera bertindak demi menghentikan intimidasi terhadap misi kemanusiaan ini. Di sisi lain, PFI akan terus mendampingi keluarga 9 WNI yang ditahan dalam misi kemanusiaan tersebut.

JAKARTA - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) mengecam aksi pencegatan sejumlah kapal yang tergabung dalam rombongan misi kemanusiaan internasional Global Sumud Flotilla (GSF) 2.0 di sekitar perairan Siprus, Mediterania Timur. Diduga aksi tersebut dilakukan militer Israel.

"Kementerian Luar Negeri mengecam keras," kata Juru Bicara Kemlu Yvonne Mewengkang, Senin (18/5/2026).

Sejauh ini sedikitnya 10 kapal dikonfirmasi telah ditangkap di antaranya kapal Amanda, Barbaros, Josef, dan Blue Toys. Berdasarkan informasi dari Global Peace Convoy Indonesia (GPCI), di kapal Josef diinformasikan terdapat seorang Warga Negara Indonesia (WNI) atas nama Andi Angga Prasadewa yang merupakan delegasi dari GPCI Rumah Zakat.

Terhadap kapal yang membawa jurnalis asal Indonesia, Bambang Noroyono alias Abeng masih terus dihubungi untuk mengetahui kondisi terkini kapal dan penumpangnya.

Menurut dia, situasi di lapangan masih sangat dinamis dan kemungkinan perkembangan tetap perlu diantisipasi. "Kemlu mendesak Israel segera melepaskan seluruh kapal dan awak misi kemanusiaan internasional yang ditahan serta menjamin kelanjutan penyaluran bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestina sesuai hukum humaniter internasional," ujar Yvonne.

GAZA - Dunia hanya bisa diam saja ketika Israel telah memperluas pendudukannya menjadi 59 persen wilayah Gaza dan sedang mempersiapkan kemungkinan dimulainya kembali genosida di wilayah Palestina tersebut.

Radio Militer Israel melaporkan, sebelum gencatan senjata Oktober 2025, Israel menduduki 53% wilayah Jalur Gaza.

Sementara itu, kelompok Palestina Hamas mengatakan tentara Israel menduduki lebih dari 60% wilayah pesisir tersebut.

Para pejabat militer senior Israel "mendesak dimulainya kembali pertempuran di Gaza dan percaya bahwa waktu terbaik untuk mengalahkan Hamas adalah sekarang," kata radio tersebut.

Radio tersebut juga melaporkan persiapan militer untuk kemungkinan dimulainya kembali pertempuran, mencatat bahwa tentara telah mengurangi pasukan di Lebanon selatan dan mengerahkan kembali brigade reguler ke Gaza dan Tepi Barat.

Disebutkan bahwa komando selatan telah menyelesaikan rencana operasional dan siap untuk melanjutkan pertempuran jika diperintahkan oleh kepemimpinan politik.

Laporan ini muncul di tengah pelanggaran gencatan senjata yang terus berlanjut oleh Israel di Jalur Gaza serta serangan di Tepi Barat.

Gencatan senjata tersebut dimaksudkan untuk mengakhiri serangan Israel selama dua tahun di Gaza, yang menyebabkan lebih dari 72.000 orang tewas dan 172.000 orang terluka, serta menghancurkan 90% infrastruktur sipil.

Sementara itu, Serikat Jurnalis Palestina mengatakan pada hari Minggu bahwa mereka telah mencatat sekitar 300 pelanggaran dan serangan terhadap jurnalis Palestina sejak awal tahun 2026, di tengah meningkatnya penargetan terhadap pekerja media.

Pengumuman itu disampaikan selama unjuk rasa yang diselenggarakan oleh serikat di luar markas besarnya di kota al-Bireh di Tepi Barat yang diduduki, untuk memperingati Hari Kebebasan Pers Sedunia dan memprotes serangan berkelanjutan terhadap jurnalis.

Para peserta mengangkat spanduk yang menuntut diakhirinya pembunuhan pekerja media dan akuntabilitas bagi Israel.

“Kegiatan yang diselenggarakan pada Hari Kebebasan Pers Sedunia bertujuan untuk menyoroti kondisi luar biasa dan belum pernah terjadi sebelumnya yang dihadapi oleh jurnalis Palestina,” kata Omar Nazzal, wakil kepala serikat jurnalis, kepada hadirin.

Para jurnalis menghadapi “mesin perang Israel yang paling ganas,” tambahnya, seraya mencatat bahwa lebih dari 4.000 pelanggaran telah tercatat terhadap mereka sejak dimulainya perang di Gaza pada Oktober 2023.

“Jumlah jurnalis yang tewas telah mencapai 262 jurnalis pria dan wanita sejak tanggal tersebut, termasuk 261 di Jalur Gaza, ditambah enam jurnalis yang tewas sejak awal tahun 2026,” kata Mohammad al-Lahham, kepala komite kebebasan serikat jurnalis.

Ia menambahkan bahwa tahun ini juga telah terjadi 10 cedera langsung, 22 penangkapan, 120 kasus penahanan atau pencegahan peliputan, dan 12 serangan yang dilakukan oleh penjajah Israel.

Lahham mengatakan total pelanggaran sejak Oktober 2023 mencapai 3.983, termasuk 1.072 pada tahun 2023, 1.325 pada tahun 2024, 1.286 pada tahun 2025, dan 300 pada tahun 2026.

Pelanggaran ini termasuk 240 kasus penembakan langsung terhadap kru media dan 352 kasus yang melibatkan gas air mata dan granat kejut, serta pemukulan, penyitaan peralatan, dan larangan bepergian, tambahnya.

Sindikat tersebut mengatakan dalam sebuah laporan yang dibacakan pada acara tersebut bahwa mereka telah mendokumentasikan 188 penangkapan sejak Oktober 2023, bersama dengan penghancuran 187 lembaga dan kantor media serta 140 rumah milik jurnalis.

Sindikat tersebut melaporkan pembunuhan 713 anggota keluarga jurnalis, menunjukkan bahwa penargetan meluas melampaui pekerja media hingga lingkungan sosial mereka.

Serikat jurnalis tersebut mengatakan bahwa penargetan terhadap jurnalis “bukanlah perilaku individu” tetapi bagian dari “kebijakan sistematis” yang bertujuan untuk membatasi jurnalisme dan membungkam narasi Palestina, khususnya di tengah liputan lapangan peristiwa.

Serikat tersebut menyerukan kepada PBB dan organisasi internasional untuk memberikan perlindungan mendesak bagi jurnalis Palestina, membuka investigasi independen atas pelanggaran, dan memastikan akuntabilitas.

Perang genosida Israel di Gaza dimulai pada 8 Oktober 2023, dan telah menewaskan lebih dari 72.000 warga Palestina dan melukai lebih dari 172.000, menurut data Palestina.

Meskipun gencatan senjata berlaku sejak Oktober 2025, Israel terus melakukan serangan harian dan blokade yang telah menewaskan ratusan orang lagi dan memperburuk kondisi kemanusiaan di wilayah tersebut, yang merupakan rumah bagi sekitar 2,4 juta warga Palestina, termasuk 1,5 juta pengungsi.

JAKARTA - Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) mengecam tindakan pasukan Israel yang mengibarkan spanduk bertuliskan Rising Lion di atas reruntuhan Rumah Sakit Indonesia di Gaza, Palestina. Beredar gambar spanduk disertai narasi Batalyon 9208 Brigade Negev bersiap untuk Hari Peringatan dan Hari Kemerdekaan di Rumah Sakit Indonesia, Jabalia.

"Indonesia mengecam keras dan memprotes pemasangan spanduk bertuliskan Rising Lion oleh pasukan Israel di atas reruntuhan Rumah Sakit Indonesia di Gaza," tulis Kemlu RI melalui akun X dilihat Kamis (23/4/2026).

Kemlu menilai tindakan pemasangan spanduk Rising Lion di atas reruntuhan RS Indonesia merupakan aksi provokatif dan tidak dibenarkan.

"Penggunaan simbol dan propaganda militer di atas reruntuhan rumah sakit yang telah dihancurkan, terlebih dengan mengaitkannya pada operasi militer tertentu merupakan tindakan yang sangat provokatif dan tidak dapat dibenarkan," katanya.

Kemlu menegaskan RS tersebut merupakan fasilitas sipil untuk pelayanan kesehatan di Gaza, bukan untuk propaganda militer. Sehingga, tindakan pasukan Israel merupakan penghinaan terhadap kemanusiaan.

"Rumah Sakit Indonesia adalah fasilitas sipil yang didedikasikan sepenuhnya untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat Gaza, bukan tempat untuk propaganda militer atau pesan intimidatif. Tindakan tersebut merupakan penghinaan terhadap fasilitas kemanusiaan yang dibangun dari solidaritas rakyat Indonesia untuk membantu rakyat Palestina," ungkapnya.

Kemlu mengingatkan agar RS dan seluruh fasilitas medis dihormati dan mendesak Israel menghentikan segala tindakan pelanggaran terhadap infrastruktur sipil.

"Indonesia menegaskan bahwa rumah sakit dan seluruh fasilitas medis harus dihormati dan dilindungi sesuai hukum humaniter internasional. Indonesia mendesak Israel untuk menghentikan segala tindakan yang melanggar perlindungan terhadap infrastruktur sipil serta memastikan akuntabilitas atas serangan terhadap fasilitas medis di Gaza," ujarnya.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan ide pengiriman pasukan perdamaian ke Gaza, Palestina bukan untuk melucuti senjata Hamas. Meski saat ini rencana pengiriman pasukan perdamaian tengah ditangguhkan (on hold) karena situasi antara Iran dan Israel-AS, Prabowo menjelaskan sejumlah hal mendasar terkait rencana pengiriman pasukan perdamaian tersebut.

Hal pertama adalah perjuangan Indonesia sejak dulu, yakni membela kemerdekaan Palestina. “Saya menjalankan perjuangan bangsa Indonesia dari dulu. Kita selalu membela kemerdekaan Palestina. Saya selalu katakan, dalam pembicaraan saya dengan tokoh-tokoh barat, kita akan ikut (Board of Peace/BoP) dan kita siap kirim pasukan perdamaian, asal saya bilang semua pihak setuju keterlibatan Indonesia,” kata Prabowo, dikutip Jumat (20/3/2026).

Penegasan itu dikemukakan dalam acara Presiden Prabowo Menjawab yang digelar di kediamannya di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Acara berformat diskusi terbuka tersebut menghadirkan sejumlah pakar dan jurnalis senior dan tayang Kamis 19 Maret 2026.

Persetujuan terpenting terkait pengiriman pasukan perdamaian Indonesia, lanjut Prabowo, adalah dari para tokoh Palestina. Dan kedua, persetujuan dari semua negara mayoritas muslim di BoP, yakni Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Yordania, Turki, Pakistan, Qatar, dan Mesir.

Prabowo juga menegaskan, syarat utama lain dari pengiriman pasukan perdamaian ini adalah persetujuan dari Hamas. “Dan, saya juga mengatakan, de facto, Hamas harus menerima kita. Itu saya sampaikan. Karena we want to be a peacekeeping force,” tegas Prabowo.

Penegasan tersebut sebagai sebuah pilihan yang memang diberikan untuk setiap anggota BoP. Prabowo menjelaskan, BoP memberikan kesempatan kepada setiap negara sesuai dengan batasan nasional (national caveats). Artinya, keberatan-keberatan nasional boleh dihormati.

Mengenai national caveats ini, Prabowo mencontohkan, setiap negara berhak ikut maupun tidak ikut terhadap agenda BoP. Dalam kaitan ini, Indonesia memilih untuk berkontribusi pada pengiriman pasukan perdamaian ke Gaza.

Dan dalam pilihan ini, Prabowo menegaskan Indonesia tak akan berkonfrontasi dengan Hamas. “National caveats. Kita tegas, kita tidak mau terlibat dalam aksi militer terhadap Hamas,” ujarnya.

Indonesia juga menegaskan tidak mau terlibat dalam pengambilan atau pelucutan senjata Hamas. “Kedua, kita tidak mau terlibat dalam mengambil senjata, deweaponization, dari Hamas. Kita tidak mau ikut. Yang kita mau adalah menjaga rakyat sipil dari serangan mana pun,” tegas Presiden.

Namun, karena terjadi perang antara Amerika Serikat-Israel dengan Iran, maka rencana pengiriman pasukan perdamaian itu ditangguhkan (on hold). Penangguhan tersebut juga dilakukan setelah melakukan sejumlah konsultasi dengan banyak pihak.

“Itu komitmen kita. Setelah terjadi perang begini, kita konsultasi, tapi de facto-nya adalah everything on hold. Ya, saya sudah umumkan,” katanya.

Indonesia berencana mengirim hingga 8.000 personel TNI ke Gaza, Palestina, untuk misi perdamaian dan stabilisasi kemanusiaan. Pasukan ini dipersiapkan untuk bergabung dengan International Stabilization Force (ISF). Meskipun persiapan sudah dilakukan oleh TNI AD, pengiriman masih menunggu mandat resmi PBB dan situasi yang kondusif.

JAKARTA - Mantan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla menyoroti rencana pengiriman pasukan perdamaian Indonesia dibawah naungan Board of Piece (BoP) Presiden AS, Donald Trump ke Gaza, Palestina. Di mana saat ini pengiriman pasukan itu ditunda.

"Kalau kirim pasukan perdamaian selalu ada payungnya, aturannya. Selama ini kita berada di bawah suatu ketetapan PBB. Nah, apakah ini juga bisa seperti itu?" ujar Jusuf Kalla atau JK kepada wartawan di Jakarta, Rabu (18/3/2026).

Menurutnya, pengiriman pasukan ke area konflik tersebut memiliki konsekuensi hukum dan keamanan pasukan. Terlebih pengiriman itu di bawah BoP. Berbeda jika pengiriman pasukan itu dilakukan di bawah bendera PBB.

"Karena punya konsekuensi hukum dan keamanan pasukan sendiri. Jadi, apakah ini di bawah Board of Peace atau bagaimana. Tapi menurut saya secara pribadi, itu lebih baik kalau berada di bawah ketetapan PBB," tuturnya.

Dia menerangkan, Indonesia merupakan salah satu negara yang kerap mengirimkan pasukan perdamaian di bawah bendera PBB. Sebabnya, dari sisi biaya pun pengiriman pasukan yang besar itu ditanggung oleh PBB.

"Karena memang sejak kita laksanakan 50 tahun lalu itu, selalu di bawah PBB. Indonesia termasuk negara yang paling sering mengirim pasukan, tapi di bawah atas nama PBB. Karena itu baret biru kan, atau topi biru. Bukan seperti ini, ini tidak jelas urusannya. Dan juga biayanya itu besar. Kalau dulu dibiayai oleh PBB," katanya.