JAKARTA - Duta Besar (Dubes) Republik Islam Iran untuk Indonesia, HE Mohammad Boroujerdi menyatakan, negaranya menginginginkan gencatan senjata terjadi di Lebanon. Namun, pihaknya tak ingin ada gencatan senjata di Gaza, lantaran tak menguntungkan rakyat Palestina.

Menurutnya, situasi di Lebanon dan di Palestina berbeda. Ia berkata, Lebanon belum diduduki oleh tentara Israel, sementara kondisi di tanah Gaza telah dikuasai oleh zionis.

"Ketika suatu wilayah diduduki, Anda tidak menginginkan gencatan senjata. Anda ingin pendudukan itu berakhir. Anda ingin tanah tersebut kembali ke masyarakat yang sebenarnya. Rakyat tidak menginginkan gencatan senjata," ujar Boroujerdi dalam diskusi Serikat Jurnalis Islam Indonesia (Sajid) bertajuk di AQL Islamic Center, Jakarta Selatan, Jumat (26/6/2026).

Boroujerdi pun mencontohkan jika Jakarta dikuasai selama berminggu-minggu dan ada yang menyerukan gencatan senjata. Ia meyakini, mayoritas rakyat tak akan setuju sebelum dibebaskan lebih dulu Jakarta.

"Jadi, Palestina telah diduduki. Tetapi Lebanon, tidak. Lebanon sedang dibombardir di mana-mana. Jadi, kita menginginkan gencatan senjata di Lebanon, tetapi tidak di Gaza karena gencatan senjata di Gaza, itu tidak menguntungkan rakyat Palestina. Mereka ingin tanah mereka bebas," ujar Boroujerdi.

"Jadi, mereka tidak menginginkan gencatan senjata. Itulah, itulah perbedaannya. Kita harus memahami perbedaan antara wilayah-wilayah tersebut. Bahkan jika mereka menduduki Lebanon, kami tidak menginginkan gencatan senjata lagi, kami ingin tanah tersebut dibebaskan," tambahnya.

Ia menegaskan, pihaknya mendukung kelompok perlawanan untuk membebaskan tanah Gaza.

"Kami menyerukan di sini, "Bebaskan, Bebaskan Palestina." Bebaskan, Bebaskan Palestina adalah kebalikan dari gencatan senjata. Apakah itu benar? Ya," tegas Boroujerdi.

GAZA - Warga Palestina di Tepi Barat dan wilayah tengah Gaza menuju tempat pemungutan suara pada hari Sabtu untuk pemilihan kota dalam pemilu pertama sejak perang Gaza. Itu ditandai dengan persaingan politik yang ketat dan kekecewaan yang meluas.

Hampir 1,5 juta orang terdaftar untuk memilih di Tepi Barat yang diduduki Israel, serta 70.000 orang di wilayah Deir al-Balah di Gaza, menurut Komisi Pemilihan Pusat yang berbasis di Ramallah.

Melansir Al Arabiya, sebagian besar daftar pemilih selaras dengan partai Fatah sekuler-nasionalis Presiden Mahmud Abbas atau mencalonkan diri sebagai independen.

Tidak ada daftar calon yang berafiliasi dengan Hamas, musuh bebuyutan Fatah, yang menguasai hampir separuh Jalur Gaza.

Di sebagian besar kota, calon yang didukung Fatah akan bersaing dengan daftar calon independen yang dipimpin oleh kandidat dari faksi-faksi seperti Front Populer untuk Pembebasan Palestina (Marxis-Leninis).

Mahmud Bader, seorang pengusaha dari kota Tulkarem di Tepi Barat utara, tempat dua kamp pengungsi yang berdekatan berada di bawah kendali militer Israel selama lebih dari setahun, mengatakan bahwa ia akan tetap memilih meskipun memiliki sedikit harapan untuk perubahan yang berarti.

“Apakah kandidat independen atau partisan, itu tidak berpengaruh dan tidak akan berpengaruh atau bermanfaat bagi kota ini,” katanya kepada AFP.

“Pendudukan (Israel) adalah pihak yang memerintah Tulkarem. Itu hanya akan menjadi citra yang ditunjukkan kepada media internasional – seolah-olah kita mengadakan pemilihan, negara, atau kemerdekaan.”

Di banyak kota, termasuk Nablus dan Ramallah, pusat pemerintahan Otoritas Palestina, hanya satu daftar yang diajukan, yang berarti daftar tersebut menang secara otomatis tanpa perlu pemungutan suara.

Tempat pemungutan suara di Tepi Barat akan dibuka mulai pukul 07.00 pagi (04.00 GMT) hingga pukul 19.00 malam, sementara di Deir al-Balah, pemungutan suara akan ditutup pukul 17.00 untuk mempermudah penghitungan suara di siang hari karena kurangnya aliran listrik di Jalur Gaza yang dilanda perang, demikian disampaikan komisi pemilihan kepada AFP.

Koordinator PBB Ramiz Alakbarov memuji komisi tersebut karena telah menyelenggarakan “proses yang kredibel.”

“Pemilihan hari Sabtu ini merupakan kesempatan penting bagi warga Palestina untuk menjalankan hak-hak demokrasi mereka selama periode yang sangat menantang,” kata Alakbarov dalam sebuah pernyataan.

Gaza, yang telah berada di bawah kendali Hamas sejak tahun 2007, akan menyelenggarakan pemungutan suara pertamanya sejak pemilihan legislatif tahun 2006 yang dimenangkan oleh gerakan militan tersebut.

Otoritas Palestina pimpinan Abbas hanya mengadakan pemilihan di Deir al-Balah “sebagai eksperimen (untuk menguji) keberhasilan atau kegagalannya sendiri, karena tidak ada jajak pendapat pasca-perang,” kata Jamal al-Fadi, seorang ilmuwan politik di Universitas al-Azhar Kairo, kepada AFP.

Abbas, yang kini berusia 90 tahun dan telah berkuasa selama lebih dari 20 tahun tanpa pernah terpilih kembali, sering menjanjikan pemilihan legislatif dan presiden yang belum pernah terjadi.

Deir al-Balah dipilih karena merupakan salah satu dari sedikit tempat di Gaza di mana “penduduknya sebagian besar tetap tinggal di tempatnya dan tidak mengungsi” akibat perang lebih dari dua tahun antara Hamas dan Israel, kata Fadi.

Farah Shaath, 25 tahun, sangat gembira dapat memberikan suara untuk pertama kalinya.

“Meskipun tidak seperti pemilihan apa pun di dunia, ini merupakan konfirmasi atas keberadaan kami yang berkelanjutan di Jalur Gaza terlepas dari segalanya,” katanya kepada AFP.

Komisi pemilihan mengatakan telah merekrut petugas pemungutan suara dari organisasi masyarakat sipil dan menyewa "perusahaan keamanan swasta untuk mengamankan pusat-pusat pemungutan suara" untuk pemilu Gaza, kata juru bicara Fareed Taamallah kepada AFP.

Namun, sebuah sumber dari komisi di Gaza, yang meminta untuk tidak disebutkan namanya, mengatakan bahwa "polisi Hamas bersikeras untuk mengamankan proses pemilu di Deir al-Balah."

Sumber tersebut menambahkan bahwa "ini akan dilakukan dengan menempatkan personel keamanan tanpa senjata dengan pakaian sipil di sekitar pusat-pusat pemungutan suara," yang berjumlah 12 di Deir al-Balah.

JAKARTA - Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengecam keras aturan hukuman mati bagi tahanan Palestina dalam sebuah undang-undang yang disahkan oleh Knesset (parlemen Israel). Ia pun menyerukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) hingga Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) turun tangan

“Atas nama MUI saya mengecam keras dan mendalam atas pengesahan undang-undang oleh Knesset yang memberlakukan hukuman mati terhadap warga Palestina, termasuk anak-anak yang berada dalam tahanan Israel,” ujar Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional (HLNKI), Sudarnoto Abdul Hakim dalam keterangannya, dikutip Senin (6/4/2026).

Sudarnoto menilai, kebijakan ini bentuk eskalasi baru dari praktik kekerasan struktural yang tidak hanya melukai rasa keadilan, tetapi juga mengguncang nurani kemanusiaan global. "Ini bentuk kasat mata dari kejahatan negara yang harus menjadi musuh bersama," tegasnya.

Untuk itu, ia menyatakan bahwa kebijakan tersebut tidak bisa dipandang sebagai persoalan hukum domestik semata, melainkan telah menjadi isu kemanusiaan universal yang menyangkut masa depan nilai-nilai keadilan global.

“MUI menegaskan bahwa kebijakan ini bukan semata persoalan hukum domestik suatu negara, melainkan persoalan kemanusiaan universal yang menyangkut masa depan nilai-nilai keadilan global. Ketika anak-anak menjadi sasaran legitimasi hukuman mati, maka sesungguhnya yang sedang dipertaruhkan adalah hati nurani dunia,” ujarnya.

Sudarnoto pun mengajak seluruh elemen bangsa serta komunitas internasional untuk bersatu dalam menolak kebijakan tersebut dan memperjuangkan keadilan serta perdamaian yang hakiki.

Ia mengingatkan, pemberlakuan undang-undang hukuman mati berpotensi menimbulkan konsekuensi serius. Di antaranya seperti eskalasi konflik yang semakin tidak terkendali, hancurnya kepercayaan terhadap mekanisme hukum internasional, serta semakin dalamnya luka kemanusiaan yang dialami rakyat Palestina.

“MUI mengajak seluruh elemen bangsa dan komunitas internasional untuk berdiri bersama dalam menolak kezaliman ini dan memperjuangkan tegaknya keadilan serta perdamaian yang hakiki,” tegasnya.

Menurutnya, kebijakan itu telah bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam Konvensi Jenewa dan Konvensi Hak Anak yang melarang hukuman mati terhadap anak-anak serta mewajibkan perlindungan maksimal bagi penduduk sipil dalam situasi konflik.

"Kepada PBB agar tidak berhenti pada pernyataan normatif, tapi perlu segera mengambil langkah konkret dan tegas, termasuk penggunaan mekanisme hukum internasional untuk menghentikan pelanggaran ini," ujar Sudarnoto.

"Kepada Organisasi Kerja Sama Islam untuk mengkonsolidasikan kekuatan politik dan diplomatik dunia Islam guna memberikan tekanan nyata dan terukur terhadap Israel," tambahnya.

Ia juga menyerukan masyarakat internasional dan negara-negara berpengaruh agar menjadikan isu ini sebagai prioritas kemanusiaan global, serta tidak memberikan ruang impunitas terhadap pelanggaran berat yang dilakukan.

Sudarnoto juga menyerukan para pemimpin lintas agama dan peradaban dunia untuk bersatu dalam suara moral yang tegas, menolak segala bentuk kebijakan yang melegitimasi pembunuhan terhadap warga sipil, terlebih anak-anak

"Kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk terus berada di garis depan dalam memperjuangkan keadilan bagi Palestina, termasuk dengan memperkuat diplomasi multilateral, mendorong akuntabilitas internasional, dan menggalang solidaritas global yang lebih luas," pungkasnya.

Sebelumnya, Parlemen Israel, Knesset, mengesahkan RUU hukuman mati bagi warga Palestina pada Senin (30/03/2026). Sebanyak 62 suara anggota parlemen mendukung dan 48 suara menentang. UU tersebut dilaporkan berlaku untuk wilayah Palestina di Tepi Barat yang diduduki oleh Israel.

JAKARTA - Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono menyambut pembentukan kantor penghubung (liaison office) oleh Otoritas Palestina guna memfasilitasi komunikasi dengan Dewan Perdamaian (Board of Peace). Ia berharap langkah tersebut dapat memperkuat koordinasi dengan Board of Peace guna mendorong perdamaian berkelanjutan di Gaza.

Hal itu disampaikan Sugiono saat melakukan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri dan Ekspatriat Palestina Varsen Aghabekian Shahin di sela-sela Sidang ke-61 Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB di Jenewa, Swiss.

Sebelumnya, Wakil Presiden Palestina Hussein Al-Sheikh dalam surat yang dikirimkan kepada Perwakilan Tinggi Board of Peace untuk Gaza, Nickolay Mladenov, menyampaikan bahwa Otoritas Palestina telah membentuk liaison office guna memperlancar koordinasi dan komunikasi dengan Board of Peace.

Ia menegaskan bahwa seluruh komunikasi dengan Board of Peace berlangsung dalam kerangka mendukung 20 Poin Rencana Perdamaian yang diusulkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump serta implementasi Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 (2025), guna memastikan stabilitas dan perdamaian di Palestina.

Selain membahas pembentukan liaison office, Sugiono juga mempertegas keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace dan pasukan perdamaian Gaza atau International Stabilization Force (ISF). Ia menekankan bahwa partisipasi Indonesia semata-mata ditujukan untuk perlindungan masyarakat sipil dan dukungan kemanusiaan di Gaza.

“Fokus utama kontingen Indonesia (dalam ISF) adalah perlindungan warga sipil dan dukungan kemanusiaan,” kata Sugiono dalam keterangannya, Kamis (26/2/2026).

Sugiono juga menyampaikan bahwa Indonesia akan berupaya untuk memastikan bahwa proses transisi di Palestina bisa sejalan dengan prinsip-prinsip hukum internasional. Ia juga menegaskan komitmen Indonesia untuk terus berkontribusi dalam menjaga keberlanjutan gencatan senjata dan mendorong proses politik yang kredibel menuju terciptanya Solusi Dua Negara (two-state solution).

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan dukungan penuh Indonesia terhadap rencana 20 poin yang diinisiasi Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dalam Board of Peace. Gagasan itu sebagai kerangka kerja menuju stabilisasi dan perdamaian kawasan Gaza, Palestina.

"Indonesia, sejak hari pertama kami mempelajari rencana 20 poin Presiden Trump, kami sepenuhnya setuju dan berkomitmen penuh terhadap rencana ini," ungkap Prabowo dalam pertemuan perdana (Inaugural Meeting) Board of Peace (BoP) yang digelar di Washington DC, Amerika Serikat, pada Kamis (19/2/2026).

Diketahui, pertemuan tersebut menjadi momentum resmi peluncuran mekanisme internasional Board of Peace sebagai platform kolaborasi global untuk mendukung stabilisasi kawasan konflik dan pemulihan pascakonflik terutama di Gaza, Palestina.

Pertemuan perdana ini bertujuan mengonsolidasikan komitmen negara-negara anggota dalam mendukung pembangunan kembali Gaza, termasuk melalui potensi kontribusi finansial maupun operasional.

Kepala Negara juga menyampaikan bahwa sejak awal Indonesia mempelajari rencana tersebut, pemerintah Indonesia telah menyatakan kesepahaman sekaligus komitmen kuat untuk berkontribusi aktif dalam implementasinya.

“Kami berkomitmen untuk memastikan keberhasilannya. Kami memahami bahwa akan ada banyak hambatan dan berbagai kesulitan, namun kami sangat optimistis dengan kepemimpinan Presiden Trump,” ujar Presiden Prabowo.

Selain itu, Indonesia menegaskan dukungannya terhadap agenda rekonstruksi dan stabilisasi jangka panjang Gaza yang berorientasi pada pemulihan kehidupan masyarakat sipil, pembangunan institusi, serta penghormatan terhadap hak-hak rakyat Palestina. Sikap tersebut sekaligus memperkuat konsistensi Indonesia dalam mendorong terwujudnya visi Solusi Dua Negara sebagai jalan menuju perdamaian yang adil dan berkelanjutan di kawasan Timur Tengah.

Da?am pengantarnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan pentingnya kerja sama internasional untuk memastikan masa depan yang lebih cerah bagi masyarakat di jalur Gaza, kawasan Timur Tengah, serta dunia secara luas. Presiden Trump menilai pembentukan Board of Peace sebagai langkah strategis karena melibatkan para pemimpin negara dan tokoh-tokoh berpengaruh dari berbagai kawasan yang memiliki komitmen kuat terhadap perdamaian.

“Namun kita bekerja bersama untuk memastikan masa depan yang lebih cerah bagi rakyat Gaza, kawasan Timur Tengah, dan seluruh dunia. Saya meyakini bahwa Board of Peace, karena sebagian besar beranggotakan para pemimpin serta tokoh-tokoh yang sangat dihormati, terutama para pemimpin negara-negara Timur Tengah, juga negara-negara dari berbagai belahan dunia,” ujar Presiden Trump.

Pertemuan perdana Board of Peace ini menjadi tonggak awal koordinasi global yang lebih terstruktur dalam merespons konflik internasional. Keterlibatan aktif Indonesia memperlihatkan transformasi peran nasional dari kekuatan regional menjadi kontributor utama stabilitas global.

Melalui kehadiran Presiden Prabowo dalam forum ini, Indonesia kembali menegaskan jati dirinya sebagai bangsa yang konsisten memperjuangkan perdamaian, menjembatani dialog, dan menghadirkan solusi nyata bagi kemanusiaan.

WASHINGTON DC - Presiden RI Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmen Indonesia dalam mendukung terwujudnya perdamaian di Palestina melalui partisipasi aktif dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace. Langkah ini merupakan bagian dari upaya diplomasi internasional guna mendorong solusi damai yang berkelanjutan.

Di hadapan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan delegasi lainnya pada pertemuan perdana Board of Peace, Prabowo dengan tegas menyampaikan bahwa keputusan Indonesia berpartisipasi dalam Board of Peace mencerminkan konsistensi sikap aktif Indonesia dalam mendukung terciptanya perdamaian dunia, serta mewujudkan solusi yang seadil-adilnya bagi rakyat Palestina.

"Kami akan mewujudkan impian perdamaian di Palestina, solusi yang berkelanjutan bagi Palestina dan di Gaza," tegas Prabowo di Washington DC, Amerika Serikat, Kamis (19/2/2026).

Pada kesempatan ini, Prabowo juga menyampaikan optimismenya mewujudkan perdamaian di Palestina sejak hari pertama mempelajari 20 poin gagasan Trump dalam Board of Peace.

"Sejak hari pertama kami mempelajari rencana 20 poin Presiden Trump, kami sepenuhnya setuju dan kami berkomitmen penuh terhadap rencana ini, dan itulah sebabnya kami bergabung dengan Board of Peace," lanjutnya.

Meski terdapat berbagai tantangan, Prabowo yakin perdamaian Palestina dapat diwujudkan secara bersama-sama.

"Kami berkomitmen terhadap keberhasilannya. Kami memahami akan ada banyak hambatan, akan ada banyak kesulitan, tetapi kami sangat optimistis," pungkasnya.

WASHINGTON - Presiden RI Prabowo Subianto menghadiri undangan Presiden AS Donald Trump untuk menghadiri rapat Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian membahas persoalan tentang Palestina. Prabowo menegaskan, kehadirannya itu untuk mewujudkan solusi nyata bagi rakyat Palestina.

Hal itu disampaikan Prabowo dalam Acara Business Summit di US Chamber of Commerce, Washington DC, Amerika Serikat, Rabu (18/2/2026) waktu setempat.

“Sebagaimana Anda ketahui, saya di sini atas undangan Presiden Amerika Serikat untuk pertemuan yang sangat penting dalam Board of Peace (Dewan Perdamaian). Ini merupakan pertemuan resmi pertama dewan tersebut yang dibentuk untuk menangani implementasi dan keberlanjutan gencatan senjata di Gaza. Kami berupaya untuk terus merintis jalan menuju solusi yang nyata dan abadi bagi isu Palestina,” kata Prabowo.

Prabowo juga mengungkap agenda lain dengan Trump yakni menyelesaikan perundingan tarif dagang ekonomi kedua negara. Ia menilai kesepakatan tersebut memiliki arti strategis bagi dunia usaha dan investor di kedua negara, bahkan di kawasan Pasifik yang lebih luas.

“Selain itu, saya di sini untuk menyelesaikan perjanjian perdagangan besar antara kedua negara kita. Saya rasa ini adalah perjanjian yang membawa signifikansi besar bagi bisnis dan investor kita, baik di kedua negara maupun di wilayah Pasifik yang lebih luas. Hal ini memberikan sinyal yang jelas bahwa Indonesia dan Amerika Serikat memilih untuk melanjutkan dan memperdalam kerja sama ekonomi, akses pasar yang lebih kuat, dan kepastian yang lebih besar bagi dunia usaha,” ujar dia.

Prabowo menilai, kepastian bagi para kalangan bisnis sangat penting. Dengan latar belakang sebagai pengusaha sebelum terjun ke politik, Prabowo mengaku memahami kebutuhan dan kekhawatiran para pelaku usaha.

Oleh karena itu, Indonesia disebutnya tengah mencari mitra jangka panjang yang serius, yang siap bekerja sama menumbuhkan ekonomi bersama

“Kami berharap dapat menemukan mitra yang siap bergabung dengan kami dalam upaya berkelanjutan untuk memodernisasi dan mengindustrialisasi negara saya. Sebagai Presiden, tanggung jawab saya sangat jelas: saya harus menjamin kedaulatan negara saya, menjamin tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), serta menjamin stabilitas dan perdamaian,” ungkapnya.

“Saya harus menghadirkan manfaat yang nyata dan konkret bagi rakyat saya dalam waktu sesingkat mungkin,” jelas dia.

GAZA - Lebih dari 80 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengutuk rencana Israel untuk memperluas kendali atas Tepi Barat yang diduduki dan mengklaim sebagian besar wilayah Palestina sebagai "milik negara" Israel.

“Kami mengutuk keras keputusan dan tindakan sepihak Israel yang bertujuan untuk memperluas kehadiran ilegal Israel di Tepi Barat,” kata Duta Besar Palestina untuk PBB, Riyad Mansour, pada hari Selasa, berbicara atas nama koalisi 85 negara anggota dan beberapa organisasi internasional, dilansir Al Jazeera.

“Keputusan tersebut bertentangan dengan kewajiban Israel berdasarkan hukum internasional dan harus segera dibatalkan. Dalam hal ini, kami menggarisbawahi penentangan keras kami terhadap segala bentuk aneksasi,” kata Mansour.

“Kami menegaskan kembali penolakan kami terhadap semua tindakan yang bertujuan untuk mengubah komposisi demografis, karakter, dan status wilayah Palestina yang diduduki sejak 1967, termasuk Yerusalem Timur,” katanya.

“Tindakan tersebut melanggar hukum internasional, merusak upaya yang sedang berlangsung untuk perdamaian dan stabilitas di kawasan ini, bertentangan dengan Rencana Komprehensif, dan membahayakan prospek tercapainya kesepakatan perdamaian yang mengakhiri konflik,” tambahnya.

Rencana Komprehensif untuk Mengakhiri Konflik Gaza adalah kesepakatan November antara Israel dan Hamas untuk mengakhiri perang genosida tersebut.

Para penandatangan pernyataan bersama pada hari Selasa termasuk Australia, Kanada, Tiongkok, Prancis, Pakistan, Rusia, Korea Selatan, Arab Saudi, Turki, Uni Emirat Arab, Uni Eropa, Liga Arab, dan Organisasi Kerja Sama Islam.

Pernyataan bersama tersebut menyusul keputusan Israel untuk menerapkan pendaftaran tanah di Area C Tepi Barat untuk pertama kalinya sejak 1967, ketika Israel memulai pendudukan wilayah Palestina.

Area C mencakup sekitar 60 persen wilayah Tepi Barat, menurut organisasi pemantau pemukiman ilegal Peace Now.

Dapatkan peringatan dan pembaruan instan berdasarkan minat Anda. Jadilah yang pertama mengetahui ketika berita besar terjadi.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, awal pekan ini, memperingatkan bahwa rencana pendaftaran tanah Israel dapat menyebabkan "perampasan properti warga Palestina dan berisiko memperluas kendali Israel atas tanah di daerah tersebut".

Guterres memperingatkan bahwa proses tersebut dapat "mengganggu stabilitas" dan melanggar hukum, mengutip putusan penting tahun 2024 oleh Mahkamah Internasional (ICJ) yang menyatakan pendudukan Israel atas Tepi Barat dan Gaza adalah melanggar hukum dan harus diakhiri.

"Penyalahgunaan status Israel sebagai kekuatan pendudukan" menjadikan "kehadirannya di wilayah Palestina yang diduduki melanggar hukum", kata ICJ dalam putusannya.

“Permukiman Israel di Tepi Barat dan Yerusalem Timur, dan rezim yang terkait dengannya, telah didirikan dan dipertahankan dengan melanggar hukum internasional,” tambah pengadilan tersebut.

Menurut ICJ, sekitar 465.000 pemukim Israel tinggal di Tepi Barat yang diduduki, tersebar di sekitar 300 permukiman dan pos terdepan, yang ilegal menurut hukum internasional.

Secara terpisah pada hari Selasa, seorang anak Palestina berusia 13 tahun tewas, dan dua anak lainnya terluka parah, di daerah Lembah Yordania tengah Tepi Barat yang diduduki akibat amunisi yang dibuang oleh militer Israel, lapor kantor berita Palestina Wafa.

JAKARTA - Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Sugiono melakukan pertemuan bilateral dengan Wakil Tetap Palestina untuk PBB, Riyad Mansour di New York, Amerika Serikat pada Senin (16/2/2026) waktu setempat. Dalm pertemuan itu, Menlu menegaskan dukungan penuh Indonesia bagi perdamaian yang adil dan berkelanjutan melalui solusi dua negara (two-state solution).

“Kami siap berkontribusi lebih jauh, termasuk mempersiapkan kemungkinan pengerahan pasukan penjaga perdamaian ke Gaza, yang dapat diawali dengan bantuan kesehatan dan rekonstruksi,” kata Sugiono dalam pertemuan itu yang disampaikan melalui Kemlu RI, Rabu (18/2/2026).

Sugiono menjelaskan, Indonesia terus mendorong implementasi Resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB 2803 (2025), khususnya terkait pembentukan Board of Peace dan rencana pengerahan International Stabilization Force (ISF) di Gaza.

Ia juga menyampaikan rencana partisipasi Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan Board of Peace di Washington DC pekan ini bersama pemimpin "Kelompok 8".

“Partisipasi Presiden Indonesia bertujuan memastikan setiap keputusan yang diambil selaras dengan Piagam PBB dan upaya multilateral yang ada, guna membuka jalan bagi perdamaian yang adil dan berkelanjutan,” ujar dia.

Di hari yang sama, Menlu Sugiono juga melakukan pertemuan dengan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB, Antonio Guterres di Markas PBB, New York untuk membahas penguatan sistem multilateral dalam menangani krisis di Timur Tengah.

Sugiono menegaskan bahwa keterlibatan Indonesia dalam upaya perdamaian sepenuhnya dipandu oleh Piagam PBB dan Resolusi DK PBB 2803 (2025).

Ia memastikan bahwa langkah Indonesia melalui Board of Peace akan bersinergi dengan mekanisme yang telah ada di PBB.

“Posisi kami jelas: keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace sepenuhnya dipandu oleh Piagam PBB, visi Solusi Dua Negara, serta Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 (2025),” jelas Sugiono.

Sementara itu, Sekjen PBB menyampaikan apresiasi atas kehadiran Menlu RI di New York serta konsistensi komitmen Indonesia dalam mendukung penyelesaian damai isu Palestina.

Sekjen PBB juga menegaskan keprihatinannya terhadap situasi di Tepi Barat yang secara terang-terangan melanggar hukum internasional dan resolusi PBB terkait.

Adapun rangkaian pertemuan itu dilakukan sebagai persiapan menjelang Sidang Dewan Keamanan (DK) PBB mengenai situasi Timur Tengah yang direncanakan berlangsung pada Rabu (18/2/2026) waktu setempat.

JAKARTA - PDI Perjuangan (PDIP) berharap Presiden Prabowo Subianto terus menjalankan kebijakan politik luar negeri yang bebas aktif saat menghadiri KTT Board of Peace (BoP). Pertemuan itu akan digelar di Washington, Amerika Serikat, pada 19 Februari 2026 mendatang.

"Ya kami mengharapkan agar Presiden Prabowo terus melanjutkan kebijakan politik luar negeri bebas aktif," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP, Hasto Kristiyanto di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, Minggu (15/2/2026).

PDIP juga berharap Prabowo menggunakan momentum dari kekuatan solidaritas bangsa-bangsa Asia-Afrika serta Amerika Latin yang pernah digalang oleh Indonesia. Menurutnya, itu sebagai kekuatan yang efektif di dalam mengupayakan perdamaian abadi di Timur Tengah.

"Karena prinsip-prinsip politik bebas aktif itu, itu bertujuan untuk membangun persaudaraan dunia. Agar dunia bebas dari berbagai bentuk penjajahan," ujarnya.

Sehingga sistem internasional yang anarkis ini harus diubah oleh Indonesia, termasuk melalui Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Sayangnya, PBB saat ini seringkali tidak efektif karena adanya hak veto.

"Jadi kami mengharapkan justru Indonesia menjadi leader-nya, mengambil suatu prakarsa-prakarsa aktif berdasarkan aspek-aspek historis yang telah dicapai oleh Indonesia," tuturnya.

"Dasasila Bandung misalnya, itu bisa menjadi hukum internasional yang diperjuangkan oleh Indonesia sebagai prinsip-prinsip pokok di dalam membangun perdamaian antara Palestina dan Israel," sebut Hasto.

GAZA - Kabinet keamanan Israel menyetujui serangkaian langkah yang secara signifikan memperluas kendali Israel atas Tepi Barat yang diduduki.

Meskipun teks lengkapnya masih dirahasiakan, para menteri senior telah secara terbuka menguraikan perubahan tersebut, yang tidak memerlukan persetujuan legislatif lebih lanjut dan diharapkan akan segera berlaku.

Melansir Gulf News, para pejabat Israel, termasuk Menteri Keuangan Bezalel Smotrich, Menteri Pertahanan Israel Katz, dan Menteri Energi Eli Cohen, menggambarkan langkah-langkah tersebut sebagai upaya untuk menetapkan “kedaulatan de facto” atas wilayah tersebut.

5 Pemicu Mimpi Berdiri Negara Palestina Kian Terancam

1. Warga Yahudi Bisa Membeli Tanah di Tepi Barat

Perubahan yang paling luas jangkauannya adalah pencabutan pembatasan lama terhadap pembelian tanah oleh warga Yahudi Israel di Tepi Barat.

Hingga saat ini, para pemukim biasanya bergantung pada perantara dan memerlukan izin negara untuk membeli tanah. Berdasarkan peraturan baru:

Individu dan perusahaan Israel dapat membeli tanah secara langsung

Izin khusus tidak lagi diperlukan

Catatan pendaftaran tanah yang dirahasiakan akan dideklasifikasi, memudahkan akuisisi properti

2. Israel Akan Membeli Tanah-tanah di Tepi Barat

Pemerintah juga menghidupkan kembali komite negara yang diberi wewenang untuk melakukan pembelian tanah "proaktif", yang secara efektif mencadangkan tanah untuk perluasan pemukiman di masa depan.

Israel telah menyetujui pertumbuhan pemukiman yang memecahkan rekor, termasuk 52 pemukiman hanya pada tahun 2025. Lebih dari 700.000 warga Israel kini tinggal di Tepi Barat dan Yerusalem Timur, bersama dengan sekitar 3,4 juta warga Palestina.

3. Perubahan Kesepakatan Oslo

Berdasarkan Kesepakatan Oslo, Tepi Barat dibagi menjadi:

Area A – Kontrol sipil dan keamanan Palestina

Area B – Kontrol sipil Palestina, kontrol keamanan Israel

Area C – Kontrol penuh Israel

Langkah-langkah baru memperluas kekuasaan penegakan hukum Israel ke Area A dan B, khususnya terkait:

Penggunaan dan perencanaan lahan

Pelanggaran air dan lingkungan

Situs arkeologi dan "taman nasional"

4. Otoritas Palestina Tak Lagi Punya Kuasa

Para kritikus mengatakan ini akan semakin melemahkan Otoritas Palestina, mengesampingkan pengaturan era Oslo, dan mendorong warga Palestina ke kantong-kantong perkotaan yang terfragmentasi.

Israel akan mengambil kendali yang lebih besar atas situs-situs keagamaan yang sensitif, termasuk:

Gua Para Leluhur (Masjid Ibrahimi) di Hebron

Makam Rachel di dekat Betlehem

Di Hebron, wewenang izin pembangunan di sekitar situs tersebut akan beralih ke COGAT, badan administrasi militer Israel. Makam Rachel akan dipindahkan dari kotamadya Betlehem ke otoritas Israel yang baru.

Para pejabat Palestina memperingatkan bahwa ini dapat mempercepat aktivitas pemukiman dan penggusuran di sekitar situs-situs suci.

5. Aneksasi Israel untuk Melenyapkan Negara Palestina

Para pemimpin Palestina, negara-negara Arab, dan kelompok hak asasi manusia mengatakan bahwa langkah-langkah tersebut sama dengan aneksasi dalam praktiknya, meskipun tidak secara resmi dinyatakan.

Menteri Energi Eli Cohen mengatakan langkah-langkah tersebut "menetapkan fakta di lapangan bahwa tidak akan ada negara Palestina," sebuah pernyataan yang mencerminkan peringatan para kritikus.

Otoritas Palestina mengatakan langkah-langkah tersebut melanggar hukum internasional dan perjanjian yang ditandatangani dengan Organisasi Pembebasan Palestina.

GAZA - Indonesia dan tujuh negara Muslim lainnya pada hari Senin mengecam tindakan baru Israel untuk memperketat kontrol atau mencaplok Tepi Barat dan membuka jalan bagi lebih banyak pemukiman di wilayah Palestina yang diduduki.

"Arab Saudi, Yordania, Uni Emirat Arab, Qatar, Indonesia, Pakistan, Mesir, dan Turki mengecam dengan keras keputusan dan tindakan ilegal Israel yang bertujuan untuk memaksakan kedaulatan Israel yang melanggar hukum", kata pernyataan Kementerian Luar Negeri Saudi, dilansir Al Jazeera.

Kabinet keamanan Israel menyetujui serangkaian langkah pada hari Minggu yang akan mempermudah para pemukim di Tepi Barat yang diduduki untuk membeli tanah sekaligus memberikan otoritas Israel lebih banyak wewenang penegakan hukum atas warga Palestina, demikian dilaporkan media Israel.

Tepi Barat termasuk di antara wilayah yang diinginkan Palestina untuk negara merdeka di masa depan. Sebagian besar wilayah tersebut berada di bawah kendali militer Israel, dengan otonomi Palestina yang terbatas di beberapa daerah yang dikelola oleh Otoritas Palestina (PA).

Mengutip pernyataan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich dan Menteri Pertahanan Israel Katz, situs berita Israel Ynet dan Haaretz mengatakan bahwa langkah-langkah tersebut termasuk menghapus peraturan yang telah berlaku selama beberapa dekade yang mencegah warga sipil Yahudi membeli tanah di Tepi Barat.

Langkah-langkah tersebut juga dilaporkan termasuk mengizinkan otoritas Israel untuk mengelola beberapa situs keagamaan, dan memperluas pengawasan dan penegakan hukum di daerah-daerah di bawah administrasi PA dalam hal bahaya lingkungan, pelanggaran air, dan kerusakan situs arkeologi.

Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengatakan langkah-langkah baru tersebut berbahaya, ilegal, dan sama saja dengan aneksasi de facto.

Para menteri Israel tidak segera menanggapi permintaan komentar.

Langkah-langkah baru ini muncul tiga hari sebelum Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dijadwalkan bertemu di Washington dengan Presiden AS Donald Trump.

Dalam pernyataannya, Abbas mendesak Trump dan Dewan Keamanan PBB untuk campur tangan.

Kementerian Luar Negeri Yordania mengutuk keputusan tersebut, yang menurut mereka "bertujuan untuk memaksakan kedaulatan Israel yang ilegal" dan memperkuat pemukiman. Kelompok Hamas menyerukan kepada warga Palestina di Tepi Barat untuk "mengintensifkan konfrontasi dengan pendudukan dan para pemukimnya."

Trump telah menolak aneksasi Tepi Barat oleh Israel, tetapi pemerintahannya belum berupaya untuk mengekang pembangunan pemukiman Israel yang dipercepat, yang menurut Palestina menghalangi mereka untuk memiliki negara potensial dengan menggerogoti wilayah mereka.

Netanyahu, yang akan menghadapi pemilihan umum akhir tahun ini, menganggap pembentukan negara Palestina sebagai ancaman keamanan.

Koalisi pemerintahannya mencakup banyak anggota pro-pemukim yang menginginkan Israel mencaplok Tepi Barat, tanah yang direbut dalam perang Timur Tengah 1967 yang oleh Israel disebut-sebut memiliki ikatan alkitabiah dan historis.

Mahkamah tertinggi PBB dalam opini penasihat yang tidak mengikat pada tahun 2024 menyatakan bahwa pendudukan Israel atas wilayah dan pemukiman Palestina di sana ilegal dan harus diakhiri sesegera mungkin. Israel membantah pandangan ini.

Tepi Barat terbagi antara bagian yang dikendalikan Israel tempat pemukiman berada dan bagian yang setara dengan 40% dari wilayah tersebut di mana Otoritas Palestina memiliki otonomi.

Warga Palestina tidak diizinkan untuk menjual tanah secara pribadi kepada warga Israel. Para pemukim dapat membeli rumah di tanah yang dikendalikan oleh pemerintah Israel.

Lebih dari 700.000 warga Israel tinggal di Tepi Barat dan Yerusalem Timur yang diduduki, wilayah yang direbut Israel pada tahun 1967 dari Yordania dan diinginkan oleh Palestina untuk negara masa depan mereka. Komunitas internasional secara luas menganggap pembangunan pemukiman Israel di daerah-daerah ini ilegal dan sebagai penghalang perdamaian.

Smotrich, yang sebelumnya merupakan pemimpin pemukim yang berapi-api dan sekarang menjabat sebagai menteri keuangan, telah diberikan wewenang setingkat kabinet atas kebijakan pemukiman dan berjanji untuk menggandakan populasi pemukim di Tepi Barat.

Pada bulan Desember, Kabinet Israel menyetujui proposal untuk 19 pemukiman Yahudi baru di Tepi Barat karena pemerintah terus mendorong pembangunan besar-besaran yang semakin mengancam kemungkinan terbentuknya negara Palestina.

Dan Israel telah melewati rintangan terakhir sebelum memulai pembangunan proyek pemukiman kontroversial di dekat Yerusalem yang secara efektif akan membagi Tepi Barat menjadi dua, menurut tender pemerintah yang dilaporkan pada bulan Januari.