JAKARTA - DPP PKB menginstruksikan kepada seluruh DPC PKB melakukan dialog produktif dengan mahasiswa di kampus-kampus yang berada di Kabupaten/Kota masing-masing. Sebagai bagian dari koalisi pemerintahan, PKB wajib menjelaskan secara substansial program-program prioritas Presiden Prabowo.

Diskusi-diskusi produktif ini penting untuk membangun kesamaan pandangan akan situasi yang dihadapi bangsa Indonesia baik di luar negeri maupun di dalam negeri dan sekaligus memahami langkah-langkah yang bisa dilakukan bersama antara pemerintah dan kelompok-kelompok masyarakat untuk mengatasi berbagai hambatan.

"Laksanakan diskusi secara terbuka untuk mendengar saran-saran perbaikan dan penyempurnaan berbagai program prioritas tersebut. Kami yakin, Gen Z yang sekarang banyak menjadi mahasiswa memiliki pandangan-pandangan konstruktif yang bisa membantu pemerintah menyempurnakan pelaksanaan program-program tersebut," Waketum PKB Faisol Riza menanggapi tuntutan aksi mahasiswa, Rabu (17/6/2026).

"Perbedaan-perbedaan pandangan harus terus dijaga. Tapi kita juga perlu memperkuat persatuan nasional dalam mengatasi berbagai masalah yang akan terus datang," lanjutnya.

Dia menilai pesan pentingnya dua program prioritas Presiden Prabowo Subianto, Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) belum tersampaikan dengan baik di kalangan mahasiswa.

"PKB melihat kritik terhadap MBG dan KDMP sebagai pesan kepada pemerintah bahwa selama hampir 1,5 tahun ini program ketahanan pangan, pembangunan generasi unggul dan penguatan perekonomian rakyat belum tersampaikan secara merata kepada kalangan mahasiswa," kata Faisol Riza.

Menurut Faisol sebagaimana disampaikan oleh Presiden Prabowo bahwa menghadapi perubahan-perubahan geopolitik global prioritas utama pemerintah adalah memberikan jaminan ketersediaan pangan bagi seluruh rakyat Indonesia.

"Termasuk MBG yang juga bertujuan mencetak generasi unggul. Mahasiswa merupakan kelompok intelektual yang memiliki peran krusial dalam mengawal jalannya demokrasi. PKB percaya bahwa kita semua termasuk teman-teman mahasiswa dapat memahami substansi program pemerintah ini adalah kebutuhan kita bersama saat ini," ujar Wakil Menteri Perindustrian ini.

Walaupun demikian, PKB tidak menutup mata dengan berbagai laporan terjadinya penyimpangan dan pelanggaran hukum terkait pelaksanaan program-program pemerintah tersebut.

"Dari sisi tata kelola dan teknokrasinya tentu membutuhkan banyak sekali pembenahan dan penyempurnaan. Ditahannya pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) beberapa waktu yang lalu, membuktikan pemerintah tidak menutup mata atas pelanggaran hukum. Kami terus mengawasi dan mengawalnya hingga semua dapat dilaksanakan transparan sesuai aturan hukum," sebutnya.

JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Duduk Abdurachman mengatakan bahwa pemerintah selalu membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, termasuk kritik. Ia menyebutkan, kritik adalah napas demokrasi yang harus membangun.

“Pemerintah selalu membuka ruang untuk masyarakat menyampaikan pendapat termasuk kritik. Karena kritik adalah nafas demokrasi yang harus membangun bukan meruntuhkan,” kata Dudung dalam akun Instagram @kantorstafpresidenri, Jumat (12/6/2026).

Dudung mengajak, semua pihak untuk lebih bijaksana dalam menyampaikan pendapat dan kritikan. Ia menilai, kritikan tidak sama dengan provokasi dan adu domba.

“Jangan samakan kritik dengan provokasi, fitnah, dan adu domba yang dapat merusak persaudaraan kita sebagai bangsa,” ujar dia.

Dia menjelaskan, bangsa Indonesia tidak lahir dari jalan yang lapang, melainkan lahir dari luka yang dalam, air mata, pengorbanan, dan darah para pendiri bangsa.

Mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) itu menyoroti Indonesia pernah tercabik oleh pemberontakan PKI Madiun, DI/TII, RMS, G30S PKI, dan berbagai gerakan serupa.

“Kita pernah tercabik oleh pemberontakan PKI, DI/TII, RMS, GTO Plus PKI, dan berbagai gerakan yang ingin mengoyak merah putih dari dada bangsa ini. Kita juga pernah terkoyak oleh konflik komunalistik hingga berbagai peristiwa sosial politik di Papua dan daerah lainnya. Di sana hati nurani bangsa pernah diuji,” ujar dia.

Dia menambahkan, Indonesia tetap berdiri karena memiliki warisan luhur yakni Bhinneka Tunggal Ika, Tan Hana Dharma Mangrwa, berbeda-beda tetapi tetap satu, tidak ada kebenaran yang mendua.”.

“Bangsa ini tetap berdiri karena kita memiliki warisan luhur Bineka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangruah. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Tidak ada kebenaran yang mendua,” ungkapnya.

Dudung juga menegaskan, pemerintahan yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto bekerja membangun Indonesia yang lebih kuat, adil, dan bermartabat.

“Mari kita bersama sebagai bangsa Indonesia, merapatkan barisan dan merawat persatuan untuk menuju Indonesia emas 2045. Akhirnya rangkaian sejarah Indonesia sampai dengan saat ini, hendaknya dapat dijadikan tonggak atau intropeksi untuk menjadi Indonesia yang adil, makmur, berdaulat, dan bermartabat,” jelasnya.

JAKARTA - Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan ikut angkat bicara terkait sosok mantan Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Dino Patti Djalal yang berani mengkritik pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Anies menyebut bahwa Dino bukanlah sosok karbitan jadi diplomat dan pejabat.

Anies mengungkapkan kesaksiannya tentang Dino melalui tulisannya yang diunggah di akun resminya di media sosial X @aniesbaswedan.

"Saat masih kuliah di UGM, saya mendengar kabar seorang diplomat muda Indonesia di London berani tampil di BBC World Debate, berhadapan dgn diplomat senior Ramos Horta, di saat atmosfer internasional sedang menyudutkan Indonesia. Diplomat muda Indonesia itu tampil gemilang menjaga nama Indonesia tegak berwibawa. Di situlah pertama kali saya mendengar namanya: @dinopattidjalal," tulis Anies mengawali cuitannya yang diunggah Selasa (2/6/2026).

Beberapa tahun kemudian, saat sedang menempuh progam PhD di Illinois, Anies pun berjumpa langsung dengan Dino. Saat itu, Dino datang ke Chicago menjelaskan keadaan mahasiswa dan diaspora Indonesia pasca-9/11.

"Yg kami temui adalah diplomat muda yg cerdas, artikulatif, dan mampu menangani persoalan rumit dgn ketenangan diplomatik yg sulit ditiru," sebut Anies mengungkapkan kesannya bertemu dengan Dino.

Anies melanjutkan, pada tahun 2012, Dino sebagai Dubes di AS menggagas Kongres Diaspora Indonesia pertama di Los Angeles, yang mempertemukan diaspora dari seluruh dunia.

"Saya termasuk yg ia undang. Ia lalu mendirikan FPCI, komunitas kebijakan luar negeri terbesar dan berpengaruh, yg ikut melahirkan generasi diplomat baru, ujung tombak kita di panggung global," ungkap Anies.

Dia menilau Dino merupakan diplomat menguasai substansi, rekam jejaknya teruji, dan pengalaman memimpinnya luas.

"Itulah Dino. Karier diplomatiknya panjang dan ajeg, kecintaannya pada politik luar negeri Indonesia begitu dalam. Dino Patti Djalal, bukan karbitan jadi diplomat, bukan pula karbitan jadi pejabat," pungkasnya.

Habiburokhman Kritik Dino Patti Djalal

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman menyampaikan kritik balik terhadap mantan Wamenlu Dino Patti Djalal yang mengkritisi perjalanan Presiden Prabowo Subianto ke luar Negeri. Habiburokhman meminta Dino sebagai orang yang pernah duduk sebagai pejabat pemerintah seharusnya mengedepankan etika.

“Beliau itu kan walaupun cuma 3 bulan jadi Wamenlu, tetap kan mantan pejabat Kemenlu. Menurut saya, ada etika di kalangan orang yang pernah menjabat," kata Habiburokman di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/6/2026).

"Artinya memberikan kesempatan kepada orang yang saat ini menjabat untuk bekerja, menghormati ya, orang yang saat ini menjabat untuk menjalankan tugasnya dengan baik, tanpa ya membuat apa namanya, komen atau kritik yang tidak pas," ujarnya.

Dia pun menyinggung etika yang selalu dikedepankan oleh mantan Pejabat pemerintah di sejumlah negara maju, seperti di Amerika Serikat (AS). "Kayak George Bush itu nggak pernah mengkritik Obama secara terbuka, ya. Begitu juga eh mantan-mantan Presiden Amerika terhadap presiden Amerika yang saat ini menjabat," ujarnya.

Begitu juga, kata dia, yang terjadi di Indonesia selama ini. Habiburokhman pun memberikan contoh bagaimana budaya yang ada di Komisi III yang kini dipimpinnya. Para ketua terdahulu tidak pernah menyerang Ketua Komisi III yang saat ini sedang memimpin.

"Setahu saya nggak pernah menyerang saya secara terbuka seperti yang dilakukan oleh Dino, ya. Karena memang mereka menghormati. Saat ini yang menjabat ya, Habiburokhman. Beri kesempatan sesuai masa jabatannya untuk melakukan yang terbaik," tuturnya.

Dia menyimpulkan model komunikasi yang dipertontonkan Dino Patti Djalal tidaklah pas. Ia khawatir pernyataan Dino justru memancing publik untuk melakukan pertandingan.

"Nanti dulu ditanya, zamannya Pak Dino sehebat apa sih? Kok sekarang menjadi orang yang sok paling Kemlu gitu loh. Sok paling Kemlu sendiri sedunia, gitu kan ya. Nanti publik akan bertanya seperti ini juga," katanya.

Oleh karena itu, dia mempertanyakan sudah sejauh apa pemahaman Dino Patti Djalal terkait etika sebagai mantan Pejabat pemerintah. Hal ini tentunya berbeda dengan LSM yang melakukan kritik.

"Teman-teman LSM mengkritik, ya silakan ya, tapi kalau seorang mantan Wamenlu 3 bulan ya kan ya, menyampaikan kritikan ya hendaknya lebih elegan, gitu," sebutnya.

JAKARTA - TNI AD buka suara terkait narasi negatif dalam film dokumenter Pesta Babi. TNI AD menghormati kebebasan berekspresi dan kebebasan berkarya dalam demokrasi. Tetapi, setiap produk informasi juga memiliki tanggung jawab moral

Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) Brigjen TNI Donny Pramono menyatakan, pihaknya tidak antikritik. Namun, dia menegaskan pentingnya kritik berdasarkan data dan fakta lapangan.

"Kami tidak anti-kritik, tetapi kritik juga dibangun di atas data, keseimbangan, dan fakta lapangan," kata Donny, Jumat (29/5/2026).

Donny meminta publik tidak terjebak dalam polemik artistik film dan menekankan pentingnya objektivitas dan keseimbangan informasi dalam film yang dimaksud. Donny kemudian mengutip salah satu pernyataan Kepala Suku di Papua yang mengungkapkan kinerja TNI selama bertugas di daerahnya.

"Logikanya, seorang kepala suku yang bernama Pak Manu pernah diundang podcast bersama Bobon Santoso. Dalam podcast tersebut, kepala suku menyatakan bahwa TNI betul-betul untuk masyarakat selama bertugas di sana," ujarnya.

Lihat video: KSAD Maruli Simanjuntak Pertanyakan Dana Film Dokumenter Pesta Babi



"Kami menghormati kebebasan berekspresi dan kebebasan berkarya dalam demokrasi. Tetapi, setiap produk informasi juga memiliki tanggung jawab moral agar tidak membangun stigma kebencian atau pun distorsi terhadap institusi negara," sambungnya.

JAKARTA - Pernyataan politikus Amien Rais yang menyerang pribadi Seskab Teddy dan menyeret Presiden Prabowo Subianto patut dicermati dengan kepala dingin. Sebab respons emosional dan reaktif bisa memicu narasi bahwa pemerintah antikritik.

Tokoh Aktivis Perempuan Mubha Kahar Muang menilai, ada indikasi kuat jika serangan tersebut bukan sekadar ekspresi spontan, tapi upaya terukur untuk memancing reaksi, baik dari Seskab Teddy, Presiden Prabowo, pemerintah, maupun para pendukungnya, agar merespons secara emosional atau bahkan menempuh langkah hukum.

“Reaksi semacam itu berisiko dibingkai sebagai pembungkaman terhadap kebebasan berpendapat, yang pada akhirnya dapat dimanfaatkan untuk memicu keresahan publik dan membangun narasi seolah-olah pemerintah antikritik,” katanya, Selasa (5/5/2026).

Hal ini menjadi semakin janggal mengingat posisi Amien Rais sebagai tokoh senior yang pernah memegang peran penting di tingkat nasional. Pernyataan yang keluar tidak mencerminkan kelaziman seorang negarawan, sehingga sulit untuk tidak melihatnya sebagai bagian dari strategi menciptakan kegaduhan.

Terlebih, rekam jejak digital menunjukkan bahwa sebelumnya Ketua Majelis Syura Partai Ummat tersebut juga kerap menyuarakan desakan agar Seskab Teddy diberhentikan dari jabatannya.

Lihat video: Komdigi Soroti Video Amien Rais Terkait Prabowo-Teddy: Mengandung Hoaks?



”Karena itu, sikap yang paling bijak adalah menahan diri. Pemerintah, Seskab Teddy, Presiden Prabowo, dan seluruh pihak terkait tidak perlu terpancing untuk melakukan tindakan balasan yang justru memperkeruh suasana dan menguatkan skenario yang diharapkan,” katanya.

Kepada para pendukung, kata dia, penting untuk tetap tenang, tidak reaktif, dan tidak bertindak berlebihan. Menjaga kewarasan publik jauh lebih penting daripada memenangkan polemik sesaat.

JAKARTA - Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) dan Pergerakan Advokat (Perekat) Nusantara, Petrus Selestinus menilai pernyataan pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Saiful Mujani dan Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia Islah Bahrawi bukan makar. Petrus menilai mereka yang menganggap pernyataan kedua tokoh tersebut makar sesat pikir.

"Jika kita mencermati dan pahami konstitusionalitas perspektif dan pendekatan Sjaiful Mujani maupun Islah Bahrawi, untuk mengakhiri masa jabatan Presiden Prabowo Subianto, maka kita akan tiba kepada suatu penilaian bahwa pandangan dan pendekatan kedua tokoh ini sesungguhnya sangat genuine dalam koridor konstitusi, yaitu Pasal 8 UUD 1945, karenanya patut kita dukung ajakan konsolidasi," ujar Petrus dalam keterangannya, Senin (13/4/2026).

Karena, lanjut dia, ketentuan Pasal 8 UUD 1945 membuka pintu lain untuk mengakhiri masa jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden selain impeachment oleh DPR dan MPR, yaitu Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya (Pasal 8 UUD 1945) tanpa hukum acara.

Menurut dia, ketentuan Pasal 8 UUD 1945 inilah yang membedakan dengan tegas dan jelas antara kewenangan secara dominus litis DPR dan MPR untuk memberhentikan Presiden lewat mekanisme impeachment sesuai Pasal 7A dan 7B UUD 1945 dengan kekuasaan dan kekuatan eksklusif rakyat sebagai daulat rakyat, mendesak atau menuntut Presiden untuk "berhenti" dari jabatannya sebelum masa jabatan berakhir (Pasal 8 UUD 1945).

"Dengan demikian, Impeachment atau Pemakzulan, meskipun merupakan hak eksklusif atau dominus litis DPR dan MPR, namun ia bukan satu-satunya cara konstitusional untuk mengakhiri jabatan seorang Presiden dan/atau Wakil Presiden RI, yang sedang menjabat menurut UUD 1945," katanya.

Dia menambahkan, UUD 1945 membuka pintu alternatif lain, yang memberi hak secara eksklusif kepada rakyat, bisa kepada Islah Bahrawi, Sjaiful Mujani, bahkan kepada kita semua untuk berbicara dan bertindak mengakhiri masa jabatan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam kerangka konstitusi, lewat Presiden "berhenti" atau Presiden tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya" dituntut untuk berhenti (Pasal 8 UUD 1945).

"Di dalam ketentuan Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945, mengatur impeachment, syarat-syarat Impeachment berikut hukum acara untuk meng-impeach seorang Presiden dan/atau Wakil Presiden yang sedang menjabat atau kedua-duanya," ungkapnya.

Caranya, lanjut dia, tentu lewat pintu diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR sebagai kewenangan yang eksklusif, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa: pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden".

Kuasa Tuhan dan Daulat Rakyat

Petrus mengatakan, pembentuk UUD 1945, begitu fair dalam mengatur pembagian kekuasaan mengakhiri jabatan seorang Presiden dan/atau Wakil Presiden. Pembentuk UUD 1945, tidak hanya memberikan kekuasaan itu kepada DPR dan MPR, akan tetapi juga kekuasaan itu diberikan kepada Tuhan berupa "Presiden mangkat" dan kekuasaan kepada rakyat berupa "Presiden berhenti" atau Presiden "tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya", ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya, lewat usul, saran bahkan desakan rakyat.

"Jadi, UUD 1945 sangat moderat, karena membuka pintu lain untuk mengakhiri masa jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden yang sedang menjabat, di luar mekanisme atau prosedur impeachment yang menjadi kewenangan eksklusif DPR dan MPR, yaitu lewat ketentuan pasal 8 UUD 1945, ayat (1), yaitu : jika Presiden mangkat, "berhenti", diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya (tanpa mekanisme impeachment)," kata dia.

Dia menambahkan, pembentuk UUD 45, membagi secara proporsional kekuasaan untuk mengakhiri masa jabatan seorang Presiden dan/atau Wakil Presiden, yaitu kepada kekuasaan Tuhan yaitu lewat "mangkat", kekuasaan untuk DPR, MK dan MPR lewat impeachment, dan kekuasaan rakyat yang berdaulat lewat "Presiden berhenti" atau karena Presiden "tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatan", ia diganti, sesuai amanat pasal 8 ayat (3) UUD 1945.

Keliru dan Sesat Pikir

"Jadi keliru dan sesat pikir, jika untuk mengakhiri masa jabatan seorang Presiden dan/atau Wakil Presiden, sebagian orang berpikir bahwa mengakhiri masa jabatan Presiden atau Wakil Presiden, hanya monopoli kekuasaan eksklusif DPR dan MPR lewat impeachment atau pemakzulan," kata Petrus

Padahal, sambung dia, masih ada pintu masuk lain bagi rakyat yang berdaulat yaitu lewat pintu Presiden "berhenti' atau Presiden "tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatan", ia diganti, sesuai amanat Pasal 8 ayat (3) UUD 1945, di mana rakyat yang berdaulat, mendaulat agar Presiden mundur atau berhenti dan diganti sebelum akhir masa jabatannya.

"Inilah yang dinarasikan secara cerdas oleh Saiful Mujani dan Islah Bahrawi, karena itu ajakan ini harus didukung oleh masyarakat banyak, sehingga menjadi kekuatan kontrol yang digdaya dan mumpuni, ketika DPR loyo tak berdaya akan melahirkan kekuatan rakyat dan konsolidasi menuntut perubahan dan perbaikan," pungkasnya.

JAKARTA - Ketua Umum DPP KNPI Haris Pertama merespons pernyataan akademisi Ubedillah Badrun yang menyebut pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai beban bangsa. Pernyataan tersebut sarat opini politis yang dibungkus seolah-olah sebagai pandangan akademik.

“Jangan bungkus opini politis dengan jubah akademisi. Publik bisa membedakan mana kritik berbasis kajian, mana yang sekadar retorika,” ujar Haris Pertama, Minggu (12/4/2026).

Menurutnya, pernyataan yang menyebut pemerintahan Presiden Prabowo dan Gibran sebagai “beban bangsa” merupakan generalisasi berlebihan yang tidak mencerminkan kedalaman analisis ilmiah.

"Kritik sah saja, tapi substansi kritik Ubed ini justru berpotensi menyesatkan opini publik karena tidak disertai data dan kerangka analisis yang utuh," jelasnya.

Haris juga menyoroti narasi ajakan pemakzulan yang dilontarkan. Ia menilai wacana tersebut tidak boleh disederhanakan menjadi konsumsi publik tanpa dasar konstitusional yang kuat.

“Pemakzulan itu mekanisme serius dalam sistem ketatanegaraan. Tidak bisa didorong oleh opini sepihak atau framing yang emosional saja. Harus ada landasan hukum dan bukti yang jelas, konsekuensi pernyataan ini sangat serius karena Ubed sebagai akademisi seakan-akan berbasis kajian akademis,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia mengingatkan agar kritik tidak berkembang menjadi provokasi yang dapat mengganggu stabilitas nasional.

"Terlebih, dengan mengaitkan potensi gerakan sosial secara berlebihan untuk menjatuhkan pemerintahan yang sah, dan tentunya juga hal itu dinilai berisiko memicu kegaduhan di tengah masyarakat", ujarnya.

Haris menekankan bahwa peran akademisi seharusnya menjadi penjernih di tengah dinamika politik, bukan justru memperkeruh dengan narasi yang tidak konstruktif.

“Akademisi itu rujukan moral dan intelektual publik. Kalau yang disampaikan lebih banyak opini politis daripada analisis ilmiah, maka yang terjadi adalah bias, bukan pencerahan,” ujarnya.

Di sisi lain, ia menilai pemerintahan saat ini tengah berupaya menjalankan agenda pembangunan dan menjaga stabilitas di tengah tantangan global yang kompleks.

"Oleh karena itu, kritik yang disampaikan diharapkan bersifat solutif dan memperkuat, bukan sekadar menjatuhkan. Mari kita bersatu padu bangun negeri ini, mungkin para pendiri bangsa menangis jika mereka melihat kondisi para akademisinya jika pada seperti Ubed", tegasnya.

Haris mengajak seluruh elemen bangsa, khususnya kalangan akademisi, untuk tetap menjaga marwah intelektual dan berkontribusi secara konstruktif dalam ruang publik.

“Bangsa ini butuh gagasan yang mencerahkan, bukan narasi yang memperkeruh. Kritik silakan, tapi jangan kehilangan integritas,” pungkasnya.

Firman Tendry Masengi Advokat

Direktur Eksekutif RECHT Institute

DALAM konfigurasi politik kontemporer Indonesia, istilah makar tidak lagi berdiri semata sebagai delik pidana yang mensyaratkan tindakan konkret untuk menggulingkan kekuasaan. Ia telah bergeser menjadi perangkat penanda dalam pertarungan makna yang menentukan batas antara kritik yang sah dan ekspresi yang diposisikan sebagai ancaman.

Pergeseran ini menandai beroperasinya hukum sebagai mekanisme penertiban kognitif. Yakni proses yang secara halus membentuk kesadaran publik melalui konstruksi bahasa dan wacana yang dilembagakan.

Dalam konteks pemerintahan Prabowo Subianto, kecenderungan mengaitkan kritik dari komunitas pengamat dengan potensi makar memperlihatkan dinamika yang melampaui persoalan hukum formal. Tuduhan tersebut tidak selalu dimaksudkan untuk membuktikan adanya upaya faktual menggulingkan pemerintahan, melainkan bekerja sebagai instrumen diskursif yang menggeser kritik dari ruang deliberatif ke wilayah yang sarat kecurigaan.

Di titik ini, hukum tidak hanya mengatur tindakan, tetapi mulai menentukan bagaimana realitas politik boleh dipahami.

Dalam tradisi diskursif, hukum berfungsi sebagai tata bahasa sosial yang mengatur apa yang dapat diucapkan dan apa yang dianggap rasional. Ketika makna makar diperluas secara interpretatif, hukum tidak lagi sekadar menjadi perangkat pengatur, tetapi berubah menjadi mekanisme disipliner terhadap produksi pengetahuan. Kritik yang semestinya menjadi bagian inheren demokrasi dipaksa berhadapan dengan risiko delegitimasi, bukan karena lemahnya argumen, melainkan karena kategori yang dilekatkan telah lebih dahulu membingkai maknanya.

Proses ini bekerja melalui tiga lapisan yang saling menguatkan. Pertama, perluasan makna yang menjadikan makar sebagai kategori elastis yang mampu menjangkau berbagai bentuk ekspresi. Kedua, peminggiran pengetahuan yang tidak selaras dengan narasi stabilitas negara, termasuk analisis kritis dari kalangan pengamat. Ketiga, pelembagaan tafsir tersebut melalui praktik hukum dan reproduksi wacana publik hingga tampil sebagai kebenaran yang seolah netral.

Dalam konfigurasi ini, hukum tidak hanya mengesahkan tindakan negara, tetapi juga membentuk batas rasionalitas masyarakat. Gejala ini tampak dalam cara sebagian kritik terhadap kebijakan strategis negara direduksi menjadi indikasi gangguan terhadap ketertiban politik. Ketika kritik ditempatkan dalam kerangka ancaman terhadap legitimasi, perdebatan substantif bergeser menjadi pengelolaan persepsi tentang loyalitas. Argumen tidak lagi diuji melalui rasionalitas, melainkan dipinggirkan melalui pelabelan.

Di sinilah eksklusi epistemik bekerja secara efektif tanpa perlu pembungkaman terbuka. Implikasinya tidak sederhana. Kebebasan berekspresi tetap diakui secara formal, tetapi secara nyata mengalami penyempitan. Individu tidak dilarang berbicara, namun struktur wacana membuat pilihan-pilihan tertentu menjadi tidak masuk akal untuk diambil. Kebebasan tidak dihapus, melainkan diarahkan dalam batas-batas yang telah ditentukan secara tidak kasat mata.

Dalam jangka panjang, mekanisme ini membentuk arsitektur kesadaran kolektif. Kategori makar yang terus direproduksi akan menentukan apa yang dianggap sebagai kritik sah dan apa yang dicurigai sebagai ancaman.

Hukum, dalam posisi ini, tidak lagi sekadar mengatur hubungan sosial, tetapi menginternalisasi batas berpikir ke dalam kesadaran warga negara. Karena itu, persoalan makar tidak dapat direduksi pada soal legalitas semata. Ia harus dibaca sebagai bagian dari politik pengetahuan yang lebih luas, di mana hukum berperan dalam mengatur bukan hanya tindakan, tetapi juga kemungkinan berpikir. Jika kecenderungan ini terus dibiarkan, maka yang terancam bukan hanya kualitas kritik publik, melainkan fondasi rasionalitas demokrasi itu sendiri.

Pada akhirnya, demokrasi tidak runtuh hanya karena represi yang kasat mata, tetapi juga melalui pembatasan yang bekerja dalam bahasa dan kesadaran. Ketika hukum digunakan untuk menentukan apa yang boleh dipikirkan sebelum apa yang boleh dilakukan, maka negara tidak lagi sekadar mengatur warga, melainkan mulai menguasai cara mereka memahami dunia.

Di titik itulah, tuduhan makar kehilangan makna hukumnya dan menjelma menjadi alat pengendalian pikiran. Dan ketika itu terjadi, yang runtuh bukan sekadar ruang kritik, melainkan akal sehat publik itu sendiri.

JAKARTA - Pernyataan pengamat politik Saiful Mujani memicu polemik di masyarakat. Pernyataan tersebut dinilai tidak lagi sebatas kritik, melainkan mengarah pada upaya delegitimasi terhadap pemerintahan yang sah.

Ketua Umum Pasukan Bawah Tanah Prabowo (Pasbata) David Febrian menyebut pernyataan sangat tegas terkait berkembangnya pola komunikasi yang dibangun telah melewati batas kewajaran kritik dan cenderung mendorong opini publik untuk meragukan legitimasi negara.

“Kalau kritik itu berbasis data dan solusi, itu sehat. Tapi kalau yang dibangun adalah narasi seolah pemerintah tidak bekerja, seolah rakyat diabaikan, itu bukan lagi kritik—itu provokasi yang berbahaya,” tegasnya, Selasa (7/4/2026).

David Febrian menyebut pendekatan tersebut sebagai cara-cara yang tidak bertanggung jawab dan berpotensi merusak tatanan demokrasi. “Ini cara pengecut. Ingin menjatuhkan kepercayaan publik tanpa berhadapan secara terbuka melalui mekanisme demokrasi,” ujarnya.

David Febrian mengungkap berbagai program prioritas pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan penguatan pendidikan melalui sekolah rakyat, merupakan bukti konkret kerja negara yang tidak bisa diabaikan begitu saja dalam narasi publik.

“Program nyata ada, kerja nyata berjalan. Tapi itu sengaja tidak dibahas. Yang diangkat justru narasi negatif. Ini tidak objektif,” lanjutnya.

Lihat video: Prabowo Kembali dengan ‘Oleh-Oleh’ Investasi Rp575 Triliun |



David Febrian menilai serangan yang terus diarahkan kepada pemerintah, TNI, Polri, hingga Presiden menunjukkan pola yang tidak sporadis. “Kita melihat ada pola. Serangan ini masif, berulang, dan terarah. Publik tidak boleh lengah membaca situasi ini,” katanya.

Di tengah meningkatnya tensi global David Febrian ia mengingatkan bangsa Indonesia tidak boleh terpecah oleh narasi yang memperkeruh keadaan. “Negara ini rumah kita bersama. Jangan biarkan kepentingan tertentu memecah belah kita dari dalam,” tegasnya.

David Febrian juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap bersatu dan tidak mudah terprovokasi oleh opini yang menyesatkan. “Kritik itu perlu, tapi harus bertanggung jawab. Jangan adu domba. Rakyat yang paling dirugikan,” ujarnya.

Dalam konteks demokrasi, ia menegaskan bahwa ruang kompetisi terbuka dan sah. “Kalau ingin berkuasa, tunggu momentum demokrasi di 2029 nanti. Buktikan kapasitas dan gagasan. Jangan merusak kepercayaan publik dengan cara-cara yang tidak bermartabat,ngebet banget pingin berkuasa” ucapnya.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah terbuka terhadap kritik konstruktif dari masyarakat. Menurutnya, kritik justru penting untuk membantu pemerintah mengevaluasi kebijakan yang telah dijalankan.

Prabowo mengatakan, wajar bila seseorang merasa tidak nyaman saat menerima kritik atau koreksi. Namun bagi dirinya, kritik justru menjadi pengingat dan bentuk perlindungan dalam menjalankan tugas sebagai kepala negara.

“Kalau dikritik, malah kita harus bersyukur kalau saya dikoreksi. Saya dibantu, saya diamankan,” tutur Prabowo kala memberi sambutan di Perayaan Natal Nasional, Jakarta, dikutip Selasa (6/1/2026).

Prabowo kemudian mencontohkan satu peristiwa di mana kritik masyarakat membuatnya mengevaluasi kembali langkah yang diambilnya. Kala itu, Prabowo menegaskan ia berusaha mencerna dan menyikapi kritik tersebut seobjektif mungkin.

“Kritik, koreksi adalah menyelamatkan. Jadi saya terima kasih kalau ada yang teriak-teriak ‘Prabowo mau hidupkan lagi militerisme’. Saya koreksi lagi, apa benar? Saya panggil ahli hukum untuk mengkaji mana batas kepemimpinan yang terlalu otoriter,” lanjutnya.

Namun, Prabowo menegaskan kritik jangan sampai kebablasan menjadi fitnah. Sebab, kebohongan yang menimbulkan kecurigaan, perpecahan, dan kebencian hanya akan merusak persatuan bangsa. Terlebih, semua agama pun melarang umatnya untuk melakukan tindakan tersebut.

Di sisi lain, Prabowo juga mengakui adanya kritik yang bernada sinis dan bertujuan menjatuhkan pemerintah. Kendati begitu, Prabowo menegaskan bahwa dirinya memilih menjawab hal tersebut dengan kerja dan bukti nyata. “Kita akan bekerja dengan bukti, bukan dengan janji saja,” jelasnya.

JAKARTA - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai membela Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono terkait kritikan dari mantan Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Dino Patti Djalal. Dia menyebut kritikan tersebut isinya semua zonk dan tidak sesuai kenyataan.

"Saya hargai kritik, namun kritik Pak Dino Patti Jalal kepada Menlu Sugiono, itu isinya semua ZONK karena saat ini Indonesia on going to high performance, level, class then previous, when Dino led!," cuit Natalius Pigai dalam akun X @NataliusPigai2, dikutip Senin (22/12/2025).

Natalius Pigai mengungkapkan bahwa saat ini dirinya sedang berada di Doha, Qatar di mana banyak yang memuji peran Indonesia di dunia.

"Jujur semua Dubes & Diplomat di banyak negara yang saya temui mengatakan Pak Menteri, baru kali ini Indonesia dipandang dunia, sebelumnya kami dipinggiran. Artinya Menlu Sugiono Berprestasi dan Luar Biasa dibandingkan waktu Kemlu dipimpin Pak Dino Patti Jalal,” tulis Natalius Pigai.

"Pak Dino you never thought about where you are come from, they (world leaders) don’t care, and this is not give you a warranty that you a the right person, diplomacy just a game’s. Pak Dino sedang tunjukkan perilaku dan arogansi kaum elit Indonesia," tandasnya.

Sebelumnya, Dino Patti Djalal menyampaikan kritik atas kinerja Menlu Sugiono setelah satu tahun menjabat. Ia menyoroti transparansi, komunikasi publik, dan kejelasan strategi politik luar negeri Indonesia. Kritik itu disampaikan melalui akun Instagram @dinopattidjalal.

Pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) mengkritik sejumlah hal kepada Menlu Sugiono. Di antaranya menilai kebijakan penangguhan visa pelajar AS sebagai ujian kepemimpinan diplomatik dan mendorong langkah yang lebih tegas untuk melindungi mahasiswa Indonesia serta memperkuat posisi Indonesia di tingkat internasional.

Selain isu Laut China Selatan yang menyangkut kedaulatan, Dino juga menyoroti perlunya penanganan serius dan transparan atas kasus kematian diplomat muda Kemlu, sebagai bagian dari evaluasi arah dan kualitas diplomasi Indonesia.

Menurut Dino, idealnya Menlu Sugiono dapat mencurahkan waktu penuh untuk memimpin Kemlu, atau setidaknya 50 persen hingga 80 persen dari waktu kerja. Dia bahkan menggambarkan Kemlu sebagai mobil Ferrari yang memiliki talenta diplomat luar biasa, namun membutuhkan pengemudi yang fokus agar dapat berjalan optimal.

CARACAS - Apes betul nasib dokter wanita berusia 65 tahun di Venezuela ini. Dia dijatuhi hukuman penjara 30 tahun hanya karena mengkritik Presiden Nicolas Maduro di sebuah grup WhatsApp.

Dokter Marggie Orozco dijatuhi hukuman oleh pengadilan di negaranya pada Jumat pekan lalu. Dia dihukum penjara selama itu atas tuduhan makar, hasutan kebencian, dan konspirasi terkait dengan kritiknya dalam bentuk pesan audio di grup WhatsApp.

Kasus ini bermula ketika rakyat Venezuela pergi ke tempat pemungutan suara untuk memilih presiden baru pada 28 Juli 2024. Pada hari pemilu itu, Orozco merekam pesan suara pribadi di grup WhatsApp untuk dibagikan kepada tetangganya, mendesak mereka untuk memilih melawan Nicolás Maduro pada hari itu juga.

Dalam pemilu saat itu, tokoh oposisi Edmundo González dilaporkan menang dengan mayoritas suara yang solid. Namun, Maduro menyatakan dirinya sebagai pemenang.

Orang-orang turun ke jalan untuk berunjuk rasa, tetapi rezim Maduro menghentikannya melalui ancaman, kekerasan, dan intimidasi. Termasuk penghilangan paksa atau penahanan para pembangkang hanya karena berpendapat.

Pada 5 Agustus 2024, seorang pemimpin CLAP (Comité Local de Abastecimiento y Producción)—komite distribusi makanan yang dibentuk oleh pemerintah Venezuela untuk mendistribusikan makanan pokok ke masyarakat secara langsung dari rumah ke rumah--komunitasnya di negara bagian Táchira dilaporkan mendengar pesan pribadi Orozco. Pemimpin CLAP itu kemudian mengajukan pengaduan ke pihak berwenang.

Malam harinya, Orozco ditangkap polisi dalam penggerebekan di rumahnya. Pada bulan September, kesehatannya mulai menurun dan dia mengalami serangan jantung. Dia sempat menghabiskan satu malam di rumah sakit, namun dikembalikan ke penjara.

Menurut suaminya, dia menderita masalah jantung sejak 2013. Penahanan telah memperburuk kondisinya. Meskipun demikian, pada 6 Desember 2024, dia dipindahkan ke ruang tambahan khusus wanita di Pusat Lembaga Pemasyarakatan Barat di bagian selatan Táchira untuk menunggu persidangan.

Pada Jumat pekan lalu, dia akhirnya menjalani sidang vonis di pengadilan. Hakim Luz Dary Moreno, yang merupakan loyalis Presiden Maduro, menjatuhkan hukuman 30 tahun penjara kepadanya atas tuduhan "makar" "konspirasi", dan "hasutan kebencian". Sumber di pengadilan mengatakan tim pembelanya bahkan tidak diizinkan berbicara. Dokter lain di komunitasnya telah menyerukan pembebasannya.

César Pérez Vivas, seorang aktivis anti-Maduro dan mantan gubernur Táchira, mengunggah foto Orozco di X dan mengonfirmasi informasi tersebut.

"Dr Marggie Orozco (65) dijatuhi hukuman 30 tahun penjara. Dikecam oleh seorang pemimpin CLAP dari komunitasnya di San Juan de Colón karena rekaman audio WhatsApp sederhana tentang pemilu 28 Juli. Hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim Luz Dary Moreno merupakan tindakan sesat terhadap seseorang dengan masalah kesehatan serius. Membela kebebasan berekspresi bukanlah kejahatan," bunyi keterangan fotonya yang diterjemahkan dari bahasa Spanyol.

Menurut LSM hak asasi manusia Venezuela, JEP, Orozco telah mengalami dua serangan jantung saat ditahan. LSM Foro Penal menambahkan, ada sekitar 882 "tahanan politik" di penjara-penjara Venezuela, sebagaimana dikutip AFP, Selasa (18/11/2025).